Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 07 Januari 2026

BAZNAS NTB Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Tamiang Aceh

      Comment   


Tamiang Aceh, Media Dinamika Global.id.— Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Tamiang Aceh. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Komandan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) NTB, H. Zulkipli.

Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian BAZNAS NTB terhadap saudara-saudara di Tamiang Aceh yang terdampak banjir, meliputi kebutuhan dasar bagi para korban guna meringankan beban mereka di masa pemulihan pascabencana.

Komandan BTB NTB, H. Zulkipli, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan amanah dari para muzakki BAZNAS NTB yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia.

“BAZNAS NTB hadir sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan. Bantuan ini adalah titipan dari para muzakki BAZNAS NTB yang dengan tulus berbagi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, saya berkeliling untuk mengantarkan paket bantuannya ke beberapa titik terdampak” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga penerima bantuan mewakili masyarakat terdampak banjir menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BAZNAS NTB dan seluruh muzakki yang telah membantu mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muzakki BAZNAS NTB dan seluruh pihak yang telah peduli dan membantu kami. Bantuan ini sangat berarti bagi kami di tengah kondisi sulit akibat banjir,” ungkapnya haru.

Melalui program BAZNAS Tanggap Bencana, BAZNAS NTB berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana, baik di wilayah NTB maupun di daerah lain di Indonesia, sebagai wujud nyata pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan berdampak luas bagi kemanusiaan.(Sekjend MDG)

Anggota Koramil 1608-01/Rasanae Gelar Patroli Batas Kota dan Siskamling, Ciptakan Wilayah Kondusif

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Dalam rangka memantau perkembangan situasi keamanan wilayah serta keadaan masyarakat, Anggota Koramil 1608-01/Rasanae melaksanakan kegiatan Patroli Batas Kota dan Siskamling di wilayah teritorial yang di pimpin oleh Serka Mustamin Babinsa Kelurahan Jatibaru yang bertempat di batas Kota, Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima. Rabu, (07/01/26).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang, Ketua RT. 08 RW. 03 Kelurahan Jatibaru, serta Tokoh Masyarakat Kelurahan Jatibaru 

Pada pelaksanaannya Anggota Koramil 1608-01/Rasanae memaksimalkan peran Komunikasi Sosialnya dengan sejumlah warga sebagai upaya untuk cegah dini dan deteksi dini terhadap hal hal yang tidak diinginkan ditengah masyarakat.

Adapun Sasaran Siskamling dilaksanakan di Kelurahan Jatibaru RT. 08 RW. 03, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut.

‎Pukul 20.00 Wita, personil siskamling tiba di Kelurahan Jatibaru ‎memberikan himbauan pada warga.

‎Dalam  himbauan tersebut dijelaskan bahwa, Patroli Siskamling malam ini dalam rangka mengajak warga untuk mengaktifkan kembali Siskamling  atau pos Ronda malam 

‎Hal ini dilakukan agar anak muda jangan terpengaruh dengan  Narkoba dan Miras yang bisa merusak diri sendiri nama baik keluarga.

Semoga melalui Komunikasi sosial akan menciptakan ruang silaturahmi yang harmonis sehingga suasana yang nyaman dan sejuk senantiasa terwujud, ditengah masyarakat, ungkapnya

‎Pukul 21.30 Wita, kegiatan patroli siskamling selesai dalam keadaan aman. (Koramil-01/Tim MDG)

45 Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima di Tetapkan, Ini Nama Calon dan Perolehan Suaranya

      Comment   


BIMA, Media Dinamika Global.id.// KPU Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu Tahun 2019. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka di Gedung Sinar As Sila Kecamatan Bolo, Selasa, 13 Agustus 2019.

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Bima Periode 2019-2024, Berdasarkan data yang dirilis KPU Kabupaten Bima, total 45 calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima pada 6 Daerah Pemilihan (Dapil) yang ditetapkan. Dapil Kabupaten Bima 1 sebanyak 8 (delapan) calon, Dapil Bima 2 (7 calon), Dapil Bima 3 (6 calon), Dapil Bima 4 (5 calon), Dapil Bima 5 (9 calon), dan Dapil Bima 6 (10 calon).

Pada Dapil Kabupaten Bima 1, delapan calon tersebut yakni Mahdalena dari Partai Kebangkitan Bangsa Bintang (PKB) dengan perolehan suara sebanyak 2.509, Firdaus dari PDIP (1.194 suara), H. Muhammad H. Ibrahim (Golkar, 1.217 suara), Mustakim (NasDem, 1.923ta suara), Ismail (PKS, 1.395 suara), Sirajudin (PAN, 2116 suara), Muhammad Isnaini (Demokrat, 1.279 suara), dan Ahmad (PBB, 881 suara).

Dapil Bima 2, Ruslan (Gerindra, 1.902 suara), Muhammad Putera Ferryandi (Golkar, 4.729 suara), Azhar (Golkar, 1996 suara), Ahmad (Nasdem, 1.678 suara), Ilham Yusuf (PKS, 1.814 suara), Hj. Nurhayati (PPP, 1.306 suara), dan Kurniawan (PAN, 1.947 suara).

Dapil Bima 3, Supardi (Gerindra, 1.416 suara), Ramdin (Golkar, 1.416 suara), Muhammad Erwin (PPP, 985 suara), Rafidin (PAN, 1.669 suara), Ismail (Hanura, 1.750 suara), san Deddy (Demokrat, 1.216 suara suara).

Dapil Bima 4, Boymin (Gerindra, 794 suara), Muliawan Afriadin (PDIP, 1.234 suara), Ibnu Hajar (Golkar, 1.992 suara), H. Mustakim (PPP, 1.459 suara), dan H. Adlan (PAN, 1.665 suara).

Dapil Bima 5, Sulaiman MT (Gerindra, 2.344 suara), H. Anwar H. Zainuddin (Golkar, 1.851 suara), Suryadin (Golkar, 1.115 suara), Syahbudin (NasDem, 1.368 suara), Ahyar (PKS, 1.772 suara), Maaruf (PPP, 974 suara), Muhammad Aminurllah (PAN, 2.367 suara), Ma’ruf (Hanura, 1.550 suara), dan I. Zulkarnain (Demokrat, 1.274 suara).

Dapil Bima 6, Muhtar (PKB, 1.877 suara), Yasin (Gerindra, 1.722 suara), Musmulyadin (Golkar, 2.017 suara), Hj. Suhartini (Golkar, 1.883 suara), Edy Muhlis (NasDem, 2.819 suara), Syaifullah (PKS, 1.375 suara), Ardiwin (PPP, 1.403 suara), Muhammad Natsir (PAN, 1.915 suara), Abdurrahman (Hanura, 1.378 suara), dan Nukrah (Demokrat, 2.089 suara).

Setelah memastikan menang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Kabupaten Bima menjadwalkan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu Tahun 2019.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Pleno Kabupaten Bima memang berbeda jadwal penetapannya dengan daerah lain, termasuk Kota Bima. Hal ini disebabkan karena ada gugatan hasil Pemilu Legislatif untuk Dapil Bima 6 yang diajukan Partai Nasdem di Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui proses persidangan di MK, gugatan Partai Nasdem diputuskan ditolak seluruhnya. Pembacaan putusan disampaikan MK pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu. “Maka sesuai aturan, KPU Kabupaten Bima dapat melakukan penetapan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD paling lambat 5 hari pasca putusan MK. Atas dasar itu, jadi tidak ada halangan lagi bagi kami untuk melaksanakan penetapan," ujar Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran.

Rapat Pleno penetapan dikalsanakan Selasa pagi, sekitar Pukul 08.30 Wita di Gedung Sinar As Sila Kecamatan Bolo. Semua partai politik peserta pemilu, Bawaslu, TNI, Polri dan pihak-pihak terkait diundang dalam acara tersebut.

Sejarah DPRD Kabupaten Kabupaten Bima Sejak Awal Pembentukannya Hingga Saat Ini

      Comment   


Bima. Media dinamika Global.id.// Kali ini "Media Londa Post Bima," menyuguhkan pada Publik catatan dan dokumen tentang bagaimana perjalanan sejarah DPRD Kabupaten Bima sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Sekaligus mencatat untuk ingatan publik khususnya generasi muda tanah bima siapa saja nama-nama Ketua Lembaga Dewan di daerah ini.

Pada masa Orde Lama lembaga perwakilan rakyat daerah sering berubah nomenklatur, dan sebelum bernama DPRD bernama DPRD Gotong Royong. Ditengah keterbatasan data sejarah tersebut, ada pihak-pihak yang peduli mencatat khususnya Media Londa Post Bima yang terus menggali sumber-sumber informasi terkait sejarah perjalanan lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bima ini.

Mari kita runut dengan sajian informasi singkat Ketua-Ketua DPRD Kabupaten Bima yang pernah memimpin lembaga DPRD sejak tahun 1972 pasca Pemilu pertama di Era Orde Baru.

Ketua DPRD Pertama sejak Orde Baru antara tahun 1972-1977 adalah H. Sulaiman H. Muhammad, kemudian 1977-1982 tampuk kepemimpinan di DPRD dipegang H. Abdullah Tayib,BA, berikutnya H.M. Jafar Amyn yang memimpin 1982-1987, ketiganya berasal dari Golongan Karya. 

Setelah itu sejak 1987 hingga 1999 Kursi Ketua DPRD Kabupaten Bima dipegang oleh Kalangan Militer atau yang saat itu dikenal dengan istilah Fraksi ABRI (Gabungan TNI/Polri) yaitu Sarjono 1987-1992, R. Djamhur 1992-1997, dan Ngadiman Sumarto Putro hanya memimpin selama satu tahun 1997-1999.

Para periode kepemimpinan Ngadiman terjadi Reformasi di segala bidang yang berimplikasi pada berubahnya beragam aturan dan sistem ketatanegaraan kita, salah satunya mempercepat Pemilu pada tahun 1999. Praktis Ngadiman hanya memimpin selama 2 tahun untuk persiapan Pemilu ulang sekaligus Pemilu Pertama di Era Reformasi tahun 1999.

Era Reformasi bergulir dan kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima dilanjutkan oleh Putra Asli Daerah dari Partai Golkar yaitu H.A. Malik Ibrahim,SH yang memimpin selama 4 Tahun mulai 1999 hingga 2003, karena pada tahun 2003 seiring Pembentukan Pemerintah Kota Bima tahun 2002, aturan mengharuskan para Anggota DPRD dari daerah pemilihan Rasanae saat itu otomatis beralih status menjadi Anggota DPRD Kota Bima.

Pada periode H. Malik Ibrahim ini pula, untuk pertama kalinya masyarakat Kabupaten Bima dipimpin oleh Putra Asli Daerah yaitu Drs.H. Zainul Arifin yang terpilih dalam proses Pemilihan Bupati tahun 2000. Saat itu Pemilihan Bupati Bima dilakukan oleh Anggota DPRD.

Setelah H. Malik Ibrahim pindah menjadi Anggota DPRD Kota Bima tahun 2003, posisi Ketua DPRD Kabupaten Bima digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya yaitu H. Muhtar Seman yang menjabat selama satu tahun hingga 2004.

 Setelah Pemilu 2004 komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Bima masih didominasi Partai Golkar yang kemudian mengantarkan kadernya H. Muchdar Arsyad menjadi Ketua DPRD 2004-2009. Kepemimpinan H. Muchdar berlanjut hingga periode kedua yakni 2009-2014. H. Muchdar adalah satu-satunya yang mencetak rekor sebagai Ketua DPRD selama dua periode atau selama 10 tahun.

Setelah Muchdar, kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima 2014-2019 beralih ke figur perempuan Murni Suciyanti dari Partai Amanat Nasional yang untuk pertama kalinya menggeser dominasi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bima. Kepemimpinan Murni yang berasal dari kaum perempuan merupakan sejarah pertama dalam kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bima.

Tidak hanya itu, keanggotaan DPRD periode 2014-2019 juga mencetak sejarah baru bagi kebangkitan kaum perempuan Bima karena untuk pertama kalinya dalam periode keanggotaan DPRD terdapat 6 (enam) orang Anggota DPRD dari kaum perempuan.

Selanjutnya pada periode keanggotaan DPRD 2019-2024, Ketua DPRD kembali beralih kepemimpinan ke Partai Golkar selaku peraih kursi terbanyak pemenang Pemilu 2019 di Kabupaten Bima yang kemudian mengantarkan kader terbaiknya menduduki jabatan Ketua DPRD Kab Bima.

Muhammad Putera Ferryandi,S.IP adalah Putra Almarhum mantan Bupati Bima H. FERRY Zulkarnain, ST dan Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE ( kini bupati Bima 2 periode). Putra Ferryandi yang juga Pewaris Raja Bima ini, sebagai Ketua DPRD, sekaligus mencetak rekor baru sebagai Ketua DPRD termuda di usia 25 tahun dalam sejarah kepemimpinan DPRD di Kabupaten Bima, bahkan se- Provinsi NTB. 

Sosoknya yang tidak banyak bicara tapi banyak berkarya ini, menggambarkan kharisma turun temurun dari karakter sang Ayah yang berdedikasi tinggi mengabdi pada tanah leluhurnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Kini Putra Mahkota Ferryandi sudah cerdas dan mapan, mengiringi langkahnya sekaku pengendali Roda Lembaga Penggodok Anggaran Untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Bima. (Sekjend MDG).

Sat Lantas Polres Bima Kota Lakukan Pengecekan Daerah Rawan Laka dan Berikan Himbauan Keselamatan Berlalu Lintas

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Sat Lantas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pengecekan daerah rawan kecelakaan lalu lintas sekaligus memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di sejumlah titik rawan laka di wilayah hukum Polres Bima Kota, yakni Rabadompu Barat, Kelurahan Raba, Kelurahan Sambinae, serta Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Unit Kamsel Sat Lantas Polres Bima Kota sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Pengecekan ini difokuskan pada kondisi jalan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti jalan rusak, berlubang, maupun faktor lain yang membahayakan pengguna jalan.

Selain melakukan pengecekan, personel Sat Lantas juga memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada pengendara dan masyarakat sekitar agar selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Sat Lantas Polres Bima Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di jalan raya.(Sekjend MDG)



Sat Samapta Polres Bima Kota Gelar Patroli Dialogis, Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Satuan Samapta Polres Bima Kota terus meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan patroli dialogis, Pada Rabu (7/1/2026) di wilayah Hukum Polres Bima Kota.

Kegiatan patroli dialogis ini dilakukan untuk memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat, mengajak bersama-sama menjaga situasi lingkungan agar tetap aman dan kondusif, Selain itu, personel juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi, saran, dan informasi terkait keamanan di wilayah setempat.

Kehadiran Personel Sat Samapta di tengah masyarakat melalui patroli terbuka merupakan langkah preventif untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana, Dengan adanya interaksi langsung ini, masyarakat dapat lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

Kegiatan patroli turut difokuskan pada pemantauan wilayah pemukiman, area publik, serta titik-titik yang rawan gangguan kamtibmas. Masyarakat juga dihimbau agar tetap waspada, saling peduli, dan segera melaporkan Lewat Layanan Call Center 110 Polri jika mengetahui adanya indikasi tindakan kriminal.(Sekjend MDG)


Murni Sucianti Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, Tegaskan Lembaga Legislatif Menjalankan Fungsi dan Mengawasi Jalannya Pemerintah Daerah

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id - DPRD bukan pelaksana proyek, melainkan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi membuat aturan, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, Murni Sucianti, Jumat 29 Agustus 2025.

Murni Sucianti mengatakan, dana pokir merupakan usulan program pembangunan yang dihimpun anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen RKPD atau APBD dengan dasar hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

“Fungsi pokir hanya sebatas usulan atau masukan perencanaan, bukan pelaksanaan. DPRD juga tidak menunjuk pelaksana proyek seperti kontraktor, pihak ketiga, CV atau PT tertentu. Tapi pelaksanaan proyek yaitu kewenangan eksekutif atau Pemda melalui OPD terkait,” ujarnya.

Murni utusan Dapil 6 dari Fraksi PAN menjelaskan, DPRD memiliki fungsi utama berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pertama, fungsi legislasi yaitu membentuk Perda bersama Kepala Daerah. Kedua, fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui APBD bersama Kepala Daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan dengan mengawasi pelaksanaan Perda, APBD serta kebijakan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Kata Murni yang juga istri Bupati Bima, DPRD memiliki tugas dan wewenang berdasarkan pasal 101 sampai 103 UU 23 tahun 2014 yaitu membentuk Perda yang dibahas bersama Kepala Daerah, kemudian membahas dan menyetujui rancangan APBD.

“Selanjutnya, tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mendagri, memilih wakil Kepala Daerah jika terjadi kekosongan jabatan, memberikan persetujuan terhadap kerja sama daerah, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi representasi rakyat daerah,” tegasnya.

Murni yang juga sebagai Ketua TP PKK Kabupaten memberikan kesimpulan, bahwa DPRD bukan pelaksana proyek, melainkan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi membuat aturan. “Selain itu, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah,” tutupnya.(Sekjend MDG)

Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang 1 Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bima, di Buka Oleh Muhammad Erwin S.E. M.M

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.// Pada Selasa, 6/1/2026, berlangsung Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026. Rapat yang dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, SE., M.M., menghadirkan sekitar 50 peserta termasuk Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S. Kom., M.Sc., serta perwakilan dari pemerintah daerah dan jajaran legislatif.

Fokus utama rapat adalah pembukaan masa sidang dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pendapatan dan aset daerah Kabupaten Bima. Sebanyak 15 anggota DPRD ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Pansus yang akan berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan transparansi aset milik daerah. Proses pembentukan Pansus ini berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama.

Dandim 1608/Bima Letkol Samuel Asdianto Limbongan menyambut positif kegiatan tersebut. “Rapat paripurna ini adalah bukti nyata sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kami siap mendukung penuh agar pelaksanaan fungsi pengawasan aset dan pendapatan daerah dapat berjalan optimal demi kemajuan Kabupaten Bima,” ujar Dandim Samuel.

Lebih lanjut Dandim menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi. “Keterlibatan TNI dalam kegiatan pemerintahan daerah seperti ini mempererat hubungan kita dengan unsur legislatif dan eksekutif, sehingga program-program pembangunan dan keamanan dapat berjalan harmonis dan efektif,” tambahnya. Kehadiran TNI dalam acara ini juga menjadi simbol komitmen menjaga stabilitas dan keamanan demi mendukung roda pemerintahan yang bersih dan transparan.

Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Kabupaten Bima yang berlangsung berjalan dengan aman dan kondusif. Langkah pembentukan Pansus ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pendapatan dan aset daerah, sekaligus memacu sinergi antara semua pihak demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.(Sekjend MDG)

Irwan SH Fraksi Partai Gelora DPRD Kabupaten, Menilai Pengurangan Dana Transfer Ke Daerah Karena Akan Menghambat Proses Pembangunan di Tengah Kebutuhan Masyarakat

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.// Anggota DPRD Kabupaten Bima, menilai pengurangan dana transfer ke daerah, akan menghambat proses perencanaan pembangunan yang tengah direncanakan oleh eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggota komisi satu DPRD Dapil satu Fraksi Partai Gelora, Irwan, SH mengatakan, Kabupaten Bima merupakan Daerah yang minim Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara tahun 2026, harus anggarkan belanja PPPK Paruh Waktu (PW) sebanyak 14.77 orang yang akan ditanggung oleh dana APBD.

“Kondisi ini mengharuskan Kepala Daerah sedikit lebih ekstra dalam memainkan peran untuk bisa cari ruang ke pemerintah pusat dan diberbagai kementerian agar bisa mendapatkan alokasi dana APBN demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat disetiap wilayah, terutama wilayah yang menjadi prioritas,” kata Irwan, Selasa 6 Januari 2026.

Irwan tegaskan, 45 orang DPRD Kabupaten Bima, memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah yaitu aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses maupun yang di usul di luar reses.

“Untuk menjawab aspirasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, baik melalui Pokir Dewan maupun visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada program reguler,” terangnya.

Pihak eksekutif dan legislatif dalam menghadapi kondisi fiskal dan keuangan daerah, tentu akan berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari keterpurukan dan tidak terlepas dari bantuan semua elemen agar bisa meningkatkan PAD.


Panen Raya, Simbol Kebangkitan Pertanian Indonesia

      Comment   


Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id - Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.

Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026) dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.

“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri”, tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.

Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.

“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden”, tegas Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur Iqbal, memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung”, ujar Iqbal.

Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga jika distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan baru.

“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan”, ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Dirinya menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan”, katanya.

Dari sisi global, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia kini bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Sebanyak 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta”, ujar Presiden.

Pemerintah selanjutnya menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda besar berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan membuka 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga dunia, pertanian kini tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.

Redaksi ||