Ketua DPD Demokrat NTB Hadapi Masalah Hukum, Sekjen DPP Tegaskan Pendampingan dan Taat Proses

Ketua DPD Demokrat NTB Hadapi Masalah Hukum, Sekjen DPP Tegaskan Pendampingan dan Taat Proses

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan sikap partai terkait persoalan hukum yang tengah dihadapi Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman Putra. DPP memastikan akan memberikan pendampingan hukum, namun tetap taat terhadap seluruh proses hukum yang berlaku.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan bahwa partai menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum serta asas praduga tak bersalah. Pendampingan hukum diberikan sebagai bentuk perlindungan hak kader, tanpa mengganggu independensi aparat penegak hukum.

"Kami menyadari proses hukum harus dilakukan seadil-adilnya dan kami juga menyadari bahwa proses hukum ditegaskan oleh karenanya pada saat terjadi persoalan hukum terhadap Indra Jaya Usman Putra, kami segera mengirim Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) menangani bidang hukum bersama dengan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) bantuan hukum dan pengamanan partai.

"Keduanya ini punya kemampuan hukum untuk melihat sejauh mana musibah terjadi terhadap Ketua DPD Demokrat NTB," ucapnya saat konferensi pers usai rakerda DPD NTB di hotel lombok Astoria Mataram.

Lanjutnya, tiga hari kami mengirimkan Kepala sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Si Made Rai Edi Astawa untuk melakukan pengumpulan data apa sebenarnya yang terjadi,  akhirnya kami mengambil keputusan untuk segera menempatkan Si Made Rai Edi Astawa Sebagai Pelaksana tugas (Plt) DPD partai Demokrat NTB agar tetap bisa menjaga berjalannya organisasi partai Demokrat di NTB sejalan dengan terus memberikan semangat dan membangun soliditas internal supaya tetap bisa menjaga spirit partai.

"Alhamdulillah Si Made Rai Edi yang dipercaya oleh DPP untuk menjalankan roda organisasi di NTB bisa menjalankan dengan baik, tentunya dalam rakerda hari ini memperlihatkan kepada publik bahwa partai Demokrat tentu memiliki semangat yang tetap dan spirit bahkan meningkatkan, sejalan dengan itu kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," tuturnya.

Sambung Sekjen DPP mengatakan, dampak itu ada, ia meminta semua orang untuk move on dan tentu mengembalikan kepercayaan publik bahwa sesungguhnya partai Demokrat memiliki sejarah panjang dalam menorehkan prestasi dan memberantasan korupsi. Kemudian partai menjadi lemah, tetapi dengan cara ini kita menunjukkan semangat balik bahwa sesungguhnya ini juga bagian penegakan hukum yang terus kami dukung.

"Namun kami tetap berdoa, memberikan pendampingan hukum dan juga tetap memberikan support doa mudah-mudahan Indra Jaya Usman Putra terlepas dari musibah ini," terangnya.

Ia menyampaikan pesan terhadap anggota DPRD se-NTB dengan persoalan yang terjadi ini, kita harus selalu menjaga diri. 

"Pertama, kita harus menjaga lisan dan perbuatan supaya kita tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan kalian. Kedua, jangan sampai melanggar aturan peraturan perundang-undangan supaya kita juga bisa menjalankan amanah dengan baik," pungkasnya.

Redaksi ||

Pelatihan Instruktur Dasar PC IMM Cabang Bima di Convention hall Kota Bima

Pelatihan Instruktur Dasar PC IMM Cabang Bima di Convention hall Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) cabang Bima mengukir langkah penting dengan menggelar Pelatihan Instruktur Dasar (PID). Acara ini bertujuan menciptakan instruk-tur tangguh dan berdaya untuk mendukung kaderisasi IMM. Suasana di BBMP kota bima/kabupaten bima pada Senin, (22/12/2025) terasa penuh semangat.

Bukan tanpa alasan, sebab kader-kader dari berbagai daerah berkumpul untuk sebuah tujuan mulia menjadi agen perubahan melalui Pelatihan Instruktur IMM.

Ajang ini adalah inisiasi dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Bima/ kabupaten bima yang mengambil tema “Instruktur Resilliensi Wujudkan Perkaderan Yang Berdampak.”

Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, organisasi mana pun membutuhkan sosok pemimpin dan pembimbing yang tangguh. Inilah yang menjadi fokus utama dalam (PID) pelatihan Instruktur Dasar PC IMM cabang kota bima/kabupaten bima ini.

Pelatihan ini berupaya menjawab kebutuhan vital dalam kaderisasi IMM, yakni mencetak generasi instruktur yang tidak hanya mahir secara teori, tetapi juga punya mental baja dan kemampuan adaptasi tinggi.

Membangun Fondasi Kepemimpinan Lewat PDM Nasional

Dalam sambutannya, Drs. Ichwan P. Syamsudin M.Ap selaku ketua PDM kota bima, memberikan pandangan yang sangat berbobot. Ia menekankan bahwa peran instruktur itu sangatlah krusial, bahkan bisa dibilang masa depan sebuah komunitas atau organisasi sangat bergantung pada mereka.

“instruktur itu sangat penting bagi masyarakat, karena semua pegawai itu sangat bergantung pada instruktur,” tuturnya. “Maka dari itu, kami berusaha untuk terus mengembangkan pembinaan, khususnya di wilayah Semarang, agar semakin banyak instruktur yang bisa terbentuk di PC IMM Kota bima.”

Ichwan juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar mengikuti setiap sesi dengan serius, karena banyak praktik yang akan dijalankan.

Ia berharap para kader tidak berhenti di tingkat dasar saja, melainkan terus berkembang ke jenjang madya hingga lanjutan. Sebuah pesan yang sarat makna, bahwa pengembangan kader adalah sebuah perjalanan panjang.

“Instruktur itu adalah masa depan. Karena itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh,” tutupnya, seolah menegaskan bahwa investasi terbaik adalah pada sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua PC IMM H. Zubair S.Ag, Ketua PDM kabupaten bima, menjelaskan secara gamblang mengapa pelatihan ini begitu penting. Ia memandang instruktur sebagai jantung dari setiap proses perkaderan yang ada, khususnya dalam kegiatan seperti Darul Arqam Dasar (DAD) dan semacamnya.

“Instruktur sendiri menjadi satu komponen yang begitu krusial di dalam organisasi karena perannya dalam proses mendidik ataupun mencetak kader,” ujar zubair.

Ia juga menyoroti bahwa seorang instruktur tidak hanya harus tangguh menghadapi masalah, tapi juga berdaya. Artinya, mereka harus mampu bersaing dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Melalui PDM ini, H. zubair berharap akan lahir kader-kader instruktur yang tidak hanya kuat mental, tetapi juga punya daya saing tinggi. Tujuannya satu: agar kaderisasi di seluruh kota bima/ kabupaten Bima, bisa berjalan lebih masif dan efektif.

Pelatihan ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya sekadar duduk mendengarkan materi. Para peserta akan dihadapkan pada serangkaian praktik dan simulasi yang mengasah kemampuan mereka. Ini adalah langkah konkret PC IMM cabang Bima dalam menyiapkan bibit-bibit unggul.

Pada akhirnya, Pelatihan Instruktur IMM ini adalah sebuah ikhtiar untuk menanamkan benih-benih kepemimpinan. Ini bukan sekadar acara yang berlangsung satu hari, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang.

Semoga para peserta yang dilahirkan dari program ini benar-benar bisa menjadi instruktur tangguh, pribadi yang berdaya, dan pada gilirannya, mampu menginspirasi serta memajukan IMM di kancah kota bima/kabupaten bima. Sebab, di tangan para instruktur inilah, masa depan organisasi akan digenggam.(Sekjend MDG)

Hj. Mariamah SH. Pj Sekda Kota Bima Hadiri Rapat Banggar Dampingi DPRD Kota Bima

Hj. Mariamah SH. Pj Sekda Kota Bima Hadiri Rapat Banggar Dampingi DPRD Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.//Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kota Bima, Senin (22/12/2025). Dalam agenda penting ini, Pj Sekda didampingi oleh Tim TPAD Kota Bima.

Rapat Banggar tersebut membahas berbagai aspek terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ke depan.

Pemerintah Kota Bima menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai target.

Melalui forum ini, pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima menyamakan persepsi terkait evaluasi kebutuhan anggaran, penyelarasan program OPD, serta penguatan kebijakan fiskal daerah.

Hasil rapat tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan lainnya.

Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah S.H., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Pemerintah Kota Bima berharap sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat proses perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

DPRD KOTA BIMA GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM KERJA DAN PENJELASAN NOTA KEUANGAN APBD 2026

DPRD KOTA BIMA GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM KERJA DAN PENJELASAN NOTA KEUANGAN APBD 2026

Media Dinamika Global       Comment   

Sekretariat Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan laporan sejumlah alat kelengkapan dewan serta penjelasan Wali Kota Bima atas Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11) malam di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Bima, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya.

Pemerintah Kota Bima ditolak oleh Pejabat Sekretaris Daerah, Hj. Mariamah, SH, yang hadir mewakili Wali Kota Bima dalam agenda penyampaian penjelasan Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, disampaikan tiga laporan utama, yaitu: (1) Laporan Badan Musyawarah (Banmus) terhadap Rancangan Program Kerja Tahunan DPRD Kota Bima Tahun 2026; (2) Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bima Tahun 2026; dan, (3) Pengambilan keputusan terhadap Program Kerja Tahunan DPRD Tahun 2026 dan Pembentukan Perda Tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD, Alfian Indrawirawan, S.Adm, dalam berbagai hal menyampaikan bahwa penyampaian laporan ini merupakan rangkaian penting untuk memastikan kesinambungan perencanaan legislasi dan penguatan fungsi DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah.

Mengawali penyampaian nota keuangan, Hj. Mariamah, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih Pemerintah Kota Bima kepada DPRD yang telah menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 menghadapi tantangan fiskal yang berat, akibat menurunnya transfer pemerintah pusat dan terbatasnya ruang fiskal daerah. Kemunduran perekonomian berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja rutin, termasuk belanja pegawai, operasional, serta sejumlah kebutuhan wajib lainnya.

Ia juga menyampaikan beberapa poin dalam kebijakan anggaran 2026, antara lain: (1) Prioritas pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan administrasi publik; (2) Efisiensi belanja non-produktif dan pengaturan ulang kegiatan yang tidak mendesak; (3) Peningkatan PAD melalui optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset, serta perbaikan tata kelola pajak daerah; dan (4) Penyederhanaan operasional birokrasi untuk menekan biaya rutin pemerintah.

Belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar lebih kurang Rp728 miliar, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, pembiayaan daerah yang diproyeksikan nihil karena SILPA diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengakhiri rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Bima menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam menyempurnakan pembahasan RAPBD 2026.

Pihaknya menekankan bahwa kondisi fiskal yang menantang harus dijawab dengan kebijakan yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan pelayanan publik sebagai mandat utama pemerintah daerah.

Rapat Paripurna ditutup dengan pesan optimisme untuk menjaga stabilitas daerah melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berfokus pada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)

Buka Rapat Pendataan Lahan KDKMP, Bupati Ratu Wula Talu Tekankan Sinergitas Lintas Sektor

Buka Rapat Pendataan Lahan KDKMP, Bupati Ratu Wula Talu Tekankan Sinergitas Lintas Sektor

Media Dinamika Global       Comment   

Tambolaka, Media Dinamika Global.id. – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., secara resmi membuka Rapat Pendataan Lahan Potensial untuk Pembangunan Kawasan Distribusi Kader Mandiri Pangan (KDKMP). Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya pada Senin, 22 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wula Talu menyampaikan bahwa pendataan lahan potensial merupakan langkah krusial dalam memastikan program KDKMP tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, program ini adalah upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memberdayakan ekonomi masyarakat lokal secara mandiri.

“Kita perlu memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar siap dan sesuai secara teknis agar pembangunan KDKMP ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya,” ujar Bupati Ratu Wula.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBD, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBD, Perwakilan dari Kodim 1629/SBD, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), para Asisten pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Turut hadir pula para pimpinan instansi vertikal, kepala badan, bagian, dan kantor di lingkungan Pemkab SBD. Guna memastikan data dari tingkat akar rumput akurat, para Camat se-Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) juga hadir sebagai peserta aktif dalam rapat tersebut.

Bupati berharap, melalui pertemuan ini, seluruh jajaran dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dapat bersinergi melakukan validasi data lahan. Keterlibatan Tenaga Ahli Desa diharapkan mampu mengawal identifikasi potensi di wilayah pelosok agar program pembangunan ini berjalan transparan dan efektif.

Pembangunan KDKMP sendiri diproyeksikan menjadi pusat distribusi pangan yang terintegrasi, yang ke depannya akan dikelola dengan melibatkan peran aktif UMKM dan koperasi di bawah koordinasi dinas terkait.(Sekjend MDG)

Walikota Bima, Setda kota Bima, Dampingi DPRD Kota Bima Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7

Walikota Bima, Setda kota Bima, Dampingi DPRD Kota Bima Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7

Media Dinamika Global       Comment   

Sekretariat DPRD Kota Bima, Media Dinamika Global.id. — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima pada malam tadi resmi melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 dengan tiga agenda utama, yaitu Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan Raperda APBD 2026, serta Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Bima.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, dan didampingi oleh Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin, SE, unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, anggota DPRD, camat, lurah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers.

Rapat berjalan khidmat dan penuh kehati-hatian sebagai bagian dari rangkaian proses finalisasi APBD 2026.

Dalam laporannya, Banggar DPRD Kota Bima menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berlandaskan peraturan terbaru, meliputi: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyesuaian wajib berdasarkan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

Banggar menekankan bahwa pemerintah daerah menjamin tertundanya dan tertundanya belanja yang tidak prioritas, demi menjaga kerahasiaan layanan publik, belanja pegawai, serta belanja wajib lainnya.

Banggar menyampaikan struktur APBD tahun 2026 hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut: Total Pendapatan Daerah: Rp704.723.407.517, dengan rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp98.654.344.961

Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, Transfer Pendapatan: Rp606.069.062.556

Berupa Dana Transfer Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik yang dikhususkan untuk sektor: pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan sosial dasar lainnya.

Banggar menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan diarahkan pada program-program produktif dan berdampak langsung, seperti strategi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan sosial, serta penguatan reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah juga diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta menggali sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat.

Setelah mendengarkan laporan Banggar dan Pendapat Akhir Wali Kota Bima, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum dan memberikan persetujuan. Dengan kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif, Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi APBD Kota Bima Tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan Kota Bima tahun 2026 berjalan efektif, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna ditutup dengan harapan agar APBD Tahun 2026 menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

Komisi II DPRD Kota Bima Bahas Penataan PKL Kawasan Amahami

Komisi II DPRD Kota Bima Bahas Penataan PKL Kawasan Amahami

Media Dinamika Global       Comment   

Sekretariat DPRD Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Komisi II DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Amahami serta pengelolaan kawasan pasar dan UMKM, 11 Desember 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Kota Bima tersebut dipimpin oleh pimpinan Komisi II dan dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kota Bima, yakni Ginna Adriani, Asnah Madilau, Sudarmon, Selvy Novia Rahmayani dan Mira Isnaini.

Sementara dari unsur eksekutif, hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat Rasanae Barat, serta Lurah Dara. 

Pembahasannya dipusatkan pada sinkronisasi kebijakan lintas OPD agar penataan kawasan Amahami berjalan selaras dengan konsep Kota BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). DLH menyoroti perubahan fungsi kawasan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi area perdagangan sehingga memerlukan kajian menyeluruh. Dinas Koperasi pentingnya fasilitasi bagi pelaku UMKM agar tetap dapat berjualan secara tertib, sementara Satpol PP menegaskan komitmennya menerapkan prinsip penataan, bukan menggusur. 

Anggota Komisi II, Asnah Madilau, menekankan perlunya konsistensi kebijakan antar OPD agar penyelenggaraannya tidak menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mendorong pendekatan persuasif dan pemberdayaan warga. Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bima dalam menjaga kebersihan dan kebersihan kawasan, seluruhnya dilaksanakan secara manusiawi dan berkeadilan. 

Hasil rapat menyepakati beberapa poin penting, yaitu memperkuat koordinasi OPD, melakukan penataan secara persuasif, melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan, serta menugaskan Camat dan Lurah sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan pedagang. 

Rapat ditutup dengan harapan agar hasil pembahasan segera ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi teknis guna menghasilkan kebijakan penataan kawasan Amahami yang tertib, bersih, dan berkeadilan. (Sekjend MDG)

Ketua Jurnalis Polda Lampung Ibu Kusmawati Terima Penghargaan Khusus Dari JMSI.

Ketua Jurnalis Polda Lampung Ibu Kusmawati Terima Penghargaan Khusus Dari JMSI.

Media Dinamika Global       Comment   

Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung memberikan penghargaan khusus satu-satunya buat wartawan kepada Ketua Jurnalis Polda Lampung ibu Kusmawati yang telah menjalani profesinya secara konsisten sejak tahun 1999 yang dilaksanakan di Azana Hotel pada Minggu 21 Desember 2025.

Ibu Kusmawati bersama penerima penghargaan lainnya dari mulai Gubernur Lampung, Pangdam XXI/Radin Intan, Kapolda Lampung tokoh pendidikan dan yang juga Bupati mendapatkan penghargaan untuk keamanan dan kemajuan wilayah.

Penghargaan JMSI ini atas kontribusi signifikan dalam pengembangan daerah dan keberhasilannya menjalin hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum JMSI, Teguh Santosa pada Musyawarah Daerah (Musda) II JMSI Lampung, “Pers Sehat, Profesional Menuju Indonesia Emas.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi penerima untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pers . 

Saat ditanya perasaan ibu Kusmawati menyampaikan,"

Saya tidak mengira akan mendapatkan penghargaan atas pekerjaan saya selama ini sebagai wartawan. Saya menyampaikan terimakasih buat semuanya atas penghargaan JMSI ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya atas pencapaian ini," ungkapnya.

( Fs/Red) 

DPRD KOTA BIMA GELAR SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN UNTUK PERKUAT WAWASAN MASYARAKAT

DPRD KOTA BIMA GELAR SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN UNTUK PERKUAT WAWASAN MASYARAKAT

Media Dinamika Global       Comment   

Sekretariat DPRD Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melalui pimpinan DPRD, Syamsurih, SH, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 29–30 November 2025, dengan dua sesi setiap harinya, yakni pukul 10.00 pagi dan pukul 16.00 Wita, bertempat di Rumah Rengge Rontu, RT 10 RW 05 Kelurahan Rontu, 1 Desember 2025.

Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan fondasi yang tidak boleh luntur dalam kehidupan masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

“Sosialisasi ini bukan sekedar agenda formal, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai wakil rakyat untuk memastikan nilai-nilai persahabatan tetap hidup dan dipahami dengan benar oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syamsurih dalam Berbagainya.

Ia menambahkan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, UUD 1945 sebagai landasan hukum, NKRI sebagai bentuk harga mati, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya, generasi saat ini perlu terus diberi penguatan agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menambah kohesi sosial.

Kegiatan sosialisasi ini disambut positif oleh warga sekitar yang hadir dalam sesi dua setiap harinya. Mereka mengikuti materi penjelasan, dialog, serta tanya jawab seputar penerapan Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kota Bima berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan memperkuat semangat persahabatan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional.

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, Ketua DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi persahabatan, serta mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadaban di Kota Bima.(Sekjend MDG)

Bapak dan Ibu Guru SDN 21 Tolomundu Kota Bima Membuka Aplikasi E-Kinerja dan RGTK Untuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2025

Bapak dan Ibu Guru SDN 21 Tolomundu Kota Bima Membuka Aplikasi E-Kinerja dan RGTK Untuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Tahun 2025, Bapak dan Ibu Guru di sekolah melaksanakan pengisian dan verifikasi data melalui aplikasi E-Kinerja dan RGTK. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses penilaian kinerja guru secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rabu 17 Desember 2025.

mendukung dan mengapresiasi adanya program pemeriksaan PKG kinerja guru di sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Program PKG tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala SD Negeri 21 tolomundu kota bima, saat diwawancarai pada pelaksanaan pemeriksaan kinerja guru guru PKG di SD Negeri 21 tolomundu kota bima, Rabu, 17 Desember 2025.

Kepsek mengatakan, dengan adanya program pemeriksaan PKG bersama guru guru bagi seluruh anak di SD Negri 21 tolomundu ini, pihak sekolah maupun orang tua dapat mengetahui kondisi kesehatan anak. Dengan demikian, antisipasi dini dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan kesehatan anak di kemudian hari.

“Tanggapan saya selaku kepala sekolah di SDN 21 tolomundu, tentunya kami merasa bangga dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan dari PKG ini. Kami bisa mengetahui, orang tua siswa juga bisa mengetahui bagaimana kondisi belajar dan kondisi kesehatan anak-anak mereka. Kami juga bisa berkolaborasi untuk mendata dan mengetahui siswa-siswa kami yang mana perlu memberikan dedikasi untuk mendorong terus belajar yang lebih khusus, dan sebagainya. Jadi, kita bisa bekerja sama dengan Dikpora kota bima dan menyampaikan ke orang tua siswa mengenai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PKG di sekolah kami,” ujar Sulami, Kepala SDN 21 tolomundu kota bima.

Sulami berharap, program pemeriksaan PKG kinerja Guru di sekolah ini bisa terus berlanjut untuk membantu para murid dalam menjaga proses belajar diri mereka. Dengan begitu, para murid dapat menyadari pentingnya jati diri, karena anak yang sehat dapat bersekolah dan belajar dengan baik demi masa depan bangsa.(Sekjend MDG)