Jumat, 19 Desember 2025
Percepatan pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak di Provinsi Aceh
Sumut, Media Dinamika Global.id.// Pemerintah pusat dan daerah akan hadir penuh dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.19/12/2025
Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, saya juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik. Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan.
Guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025. Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang.
Saya juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
Dan saya juga mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.(Sekjend MDG)
Enam Dubes LBBP RI Resmi Dilantik Presiden Prabowo
Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2025.
Enam Dubes LBBP RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni:
1. Yusron Bahauddin Ambary, sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair;
2. Okto Dorinus Manik, sebagai Duta Besar untuk Papua Nugini, merangkap Kepulauan Solomon;
3. Gina Yoginda, sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea;
4. Rediyanto Heru Nurcahyo, sebagai Duta Besar untuk Republik Slowakia;
5. Hari Prabowo, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Thailand, merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN-ESCAP); dan
6. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, sebagai Duta Besar untuk Jepang, merangkap Federasi Mikronesia.
Wakil Wali Kota Bima Sidak Pasar Raya Amahami
Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofian, S.H., melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya Amahami Kota Bima, guna memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran, Jum'at( 19/12/25).
Dalam sidak tersebut, Wakil Wali Kota Bima didampingi langsung oleh Pj Sekda Kota Bima, Asisten II Setda Kota Bima, Inspektur Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperindag, Unsur Forkopimda serta Kepala UPT Pasar Raya Amahami.
Wakil Wali Kota Bima meninjau secara langsung kondisi pasar, berdialog dengan para pedagang, serta mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang, dan bahan pangan lainnya. Sidak ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan tetap terjaga bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi lonjakan harga serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kami ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan harganya masih dalam batas wajar. Pemerintah akan terus hadir untuk menjaga stabilitas pangan di Kota Bima,” ujarnya.
Wakil wali kota Bima juga menginstruksikan perangkat daerah terkait agar menjalankan tugas secara optimal dan terkoordinasi. Dinas yang membidangi perdagangan dan pangan diminta terus memantau pergerakan harga dan stok harian, sementara Dinas Perhubungan dan instansi terkait memastikan kelancaran distribusi.
Dinas Pertanian dan Perikanan diharapkan menjaga pasokan dari produsen lokal, serta Satpol PP diminta mendukung penertiban apabila ditemukan praktik yang merugikan masyarakat.
Selain itu, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya penguatan komunikasi antar perangkat daerah, penyampaian data lapangan yang cepat dan akurat, serta koordinasi eksternal dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran rantai pasok, khususnya di tengah potensi gangguan cuaca dan distribusi akhir tahun.
Kepada para pedagang, Wakil Wali Kota mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dengan menetapkan keuntungan yang wajar demi menciptakan suasana pasar yang kondusif dan nyaman. Sementara kepada masyarakat, ia mengimbau agar berbelanja secara bijak, tidak berlebihan, dan tidak melakukan penimbunan.
“Dengan kebersamaan dan kerja sama semua pihak, kita berharap masyarakat Kota Bima dapat menyambut Nataru dengan aman, tenang, dan penuh kepastian,” tutupnya. Setelah berkeliling Pasar Raya Amahami.
Pemerintah Kota Bima berharap melalui sidak ini, distribusi bahan pangan di Pasar Raya Amahami dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.(Sekjend MDG)
4.021 Personel Dikerahkan Amankan Nataru 2025/2026 di Lampung.
Soft Opening Altan Durian Cafe Lau Cih Medan, Banyak Tawarkan Promo Menarik
MEDAN. Media Dinamika Global.id. Bagi kalian Anak Medan yang hobby Hunting makan durian, Altan Durian Cafe kini resmi dibuka untuk umum, berlokasi di Kawasan Komersil Vienna Botanical, Ruko Banhoff Lau Cih-Medan, dibuka dengan serangkaian acara yang menarik, pada Jum'at. (19/12/25)
Altan Durian Cafe merupakan lokasi baru yang mengusung konsep paduan cafe durian, dan Berdiri di atas nuansa alam lahan yang indah, kawasan ini menonjolkan konsep ngopi sambil makan durian Premium.
Diketahui bahwa Pengelola Altan Durian Cafe sekaligus Owner Bapak Jeriko Munthe menyebut proses perkembangan saat ini masih terus berjalan. Persiapan matang yang dimulai dari sejak beberapa bulan yang lalu sampai kini sudah mencapai 80% dari keseluruhan rencana. “Kami soft opening dulu, karena mengejar momentum di Hari Imlek Tahun 2026. Proses Penyempurnaan sambil jalan, nanti kalau sudah full selesai baru kita buat Grand Opening,” jelasnya kepada awak media yang bertugas.
Diketahui Soft Opening Ceremony Altan Durian Cafe diisi dengan rangkaian acara kebaktian pagi, potong pita Bakti Sosial kepada Panti Asuhan Eklesia Medan, serta memeriahkan HUT Alfredo Munthe anak sulung sang Owner, Dihadiri oleh puluhan anak beserta tamu undangan.
Pada momen ini pengunjung juga bisa merasakan langsung sensasi "Level Baru Makan Durian". Cuma Rp.50.000/7 Buah, para pengunjung bisa mencicipi durian sepuasnya di lokasi yang nyaman dan dibarengi nuansa alam danau buatan Vienna.
Perlu diketahui, selain memiliki konsep lokasi yang indah, tempat tersebut memang di desain dengan menonjolkan nuansa asri nan sejuk ala rumahan. Sehingga pengunjung akan langsung betah dan nyaman. Diharapkan, pengunjung bisa menikmati level baru makan durian yang sesungguhnya di Kota Medan.
Kemudian Jeriko menjelaskan untuk durian lokal pihaknya mendatangkan langsung buahnya dari berbagai daerah, seperti Tarutung Sidikalang, dan Sumatera Barat.
Ia juga menambahkan, bukan hanya menyajikan buah durian utuh, Altan Durian Cafe juga turut menyediakan berbagai olahan buah durian. Seperti durian kulit, durian kupas, pulut durian, hingga Durian Premium.
"Altan Durian Cafe juga akan menyediakan menu makanan lainnya, seperti Roti Panggang Durian dan Kopi Asap khas daerah Sumatera Utara yang akan menambah suasana makin eksentrik dan betah ditemanin nuansa alam bebas," sambungnya lagi.
Jadi Buat kamu yang masih penasaran dengan promo menarik lainnya, bisa langsung datang ke lokasi di Altan Durian Cafe dan Kunjungi Kami TikTok dan IG Altandurian.id dengan nomor kontak pemesanan via WhatsApp (WA) di nomor Kontak 0857 7007 6666, lokasi sangat strategis Lau Cih - Medan. (Tim)
UMP Sumut Ditetapkan 7,9 Persen Kapoldasu: Momentum Jaga Kamtibmas Di Sumut
Medan. Media Dinamika Global.id. Dengan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut menjadi 7,9 persen, menjadi momentum baik untuk menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Sumut. Situasi Kamtibmas yang kondusif ini harus terus dijaga agar perekonomian terus berputar dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Demikian amanat Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dibacakan langsung oleh Irwasda Poldasu, Kombes Pol Nanang Masbudhi dalam kegiatan Silaturahmi Kapoldasu dengan Serikat Pekerja /Serikat Buruh Se-Sumut Dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas Yang Aman dan Kondusif Menjelang Penetapan Upah Tahun 2026 di Wilayah Sumut, Jumat (19/12/25).
"Silaturahmi ini digagas untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif setelah penetapan UMP di Sumut. Setelah UMP Sumut ditetapkan menjadi 7,9 persen ini jadi momentum yang baik dalam menjaga situasi Kamtibmas di Sumut,"jelasnya.
Dikatakan, dengan kebaikan UMP 7,9 persen, menjadi harapan baru bagi para buruh dan pekerja. Dan harapannya jika ada penolakan atau ketidakpuasan dengan penetapan UMP ini, apabila para pekerja atau buruh yang ingin melakukan aksi agar tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar aksi nantinya berjalan dengan aman dan kondusif.
Hadir dalam kesempatan itu, Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendersono, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar mengatakan, kebaikan UMP Sumut 7,9 persen jadi UMP Sumut menjadi sekitar Rp 3,2 juta. Untuk UMK kita tinggal menunggu Kabupaten/Kota berdasarkan UMP yang sudah ditetapkan. "Saat penentuan UMP kemarin berjalan kondusif. Dan harapannya setelah UMP Sumut ditetapkan juga tetap kondusif karena selama ini kemitraan kita dengan Serikat Buruh/ Serikat Pekerja dan pihak pengusaha juga terjalin dengan baik,"jelasnya.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut, Ramlan Hutabarat, mengatakan, kita patut bersyukur kita mengutamakan kepentingan semua pihak. Ada win-win solution sehingga penetapan UMP berjalan dengan kondusif. "Mencermati situasi sekarang yang sedang mengalami musibah bencana Sumatera, kita melihat kepentingan bersama yakni menjaga Kamtibmas yang kondusif di Sumut. Kami juga menghimbau kawan-kawan yang di daerah harus menemukan win-win solution dan pikirkan kepentingan bersama,"jelasnya.
Ketua DPD K-SPSI Sumut, CP Nainggolan, kordinasi yang sudah dibangun antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan Kadin dan Apindo bisa bersinergi dengan penetapan upah 7,9 persen. "Kenaikan UMP ini sudah mendekati angka kebutuhan hidup layak di Sumut sekitar Rp 3,5 juta,"jelasnya.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan hari ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik. "Penetapan upah di Sumut berjalan dengan baik kenaikan UMP 7,9 persen 2026. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini berjalan dengan baik untuk menjaga Sumut tetap kondusif,"sebutnya. (Tim)
Batalyon A Pelopor Brimob Lampung Gelar Patroli Dialogis Jaga Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung.
Posyandu Kalende Indah Desa Naru Kec.Sape.Bima Raih Juara 2 Lomba Posyandu Tk.Propinsi NTB Tahun 2025
Bima.NTB.Media Dinamika Global.idBertepatan dengan launching Desa Berdaya oleh gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si,sekaligus diberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi termasuk 4 Desa Berprestasi yang ada di Kabupaten Bima.(Selasa.16 Desember 2025)
Acara dihadiri oleh Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M IP, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi, Ibu Sinta Agathia Ikbal, Bupati Bima Ady Mahyudi dan ibu ketua tim pembina posyandu kabupaten Bima, ibu Murni Suciyanti Ady Mahyudi.
Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Bima telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dalam berbagai kategori lomba di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Salah satunya Desa Naru Kecamatan Sape Pada lomba posyandu Tingkat Propinsi NTB Tahun 2025.
Kepala Desa Naru Kecamatan Sape (Nasarudin) Saat menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih dan merasa bangga atas Prestasi ini, Insya kedepannya akan lebih baik lagi, Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Sehingga kami bisa meraih penghargaan dan prestasi sampai pada hari ini.Ucap Kades
Nampak terlihat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima sekaligus sebagai ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi mengikuti acara launching Desa Berdaya di desa Taman Ayu Kab Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut telah diberikan penghargaan bagi desa berprestasi, Alhamdulillah kabupaten Bima mendapatkan beberapa penghargaan dalam berbagai kategori diantaranya;
- Desa Karumbu kec Langgudu, meraih Juara 1 lomba desa berkinerja baik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting tingkat Provinsi NTB tahun 2025 dan masuk 5 besar Regional
- Desa Lanta Kec Lambu, meraih Juara 1 lomba desa tingkat Provinsi NTB tahun 2025
- Posyandu Kalende Indah Desa Naru Kec Sape meraih juara 2 lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB tahun 2025
- Desa Boke kec sape, meraih Juara 2 lomba desa berkinerja baik dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi NTB tahun 2024
Acara berlangsung dengan lancar,meriah dan sukses yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.
(Team.MDG.03)
BKN Jelaskan: Honorer Resmi di Hapus Per 31 Desember 2025, Ini Dua Pilihan Bagi Yang Belum di Angkat PPPK
Jakarta, Media Dinamika Global.id. — status tenaga honorer resmi akan dihapus dalam sistem kepegawaian pemerintah Indonesia. Ini bukan hanya rumor, tetapi bagian dari kebijakan penataan ASN berdasarkan Undang-Undang terbaru.
1. Apa yang sedang terjadi
Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memutuskan bahwa status honorer di instansi pemerintahan akan dihapuskan, dan mulai 31 Desember 2025 honorer tidak lagi diakui sebagai tenaga kerja resmi di pemerintahan.
Setelah penghapusan ini, hanya 3 jenis kepegawaian yang diakui pemerintah:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
3. PPPK paruh waktu
Artinya honorer tidak lagi ada dalam nomenklatur kepegawaian pemerintahan.
Kebijakan ini berlaku di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pemerintah juga melarang daerah menganggarkan gaji honorer di APBD 2026, sehingga kontrak honorer wajib dihentikan per 31 Desember 2025.
2. Bagaimana nasib tenaga honorer
Honorer yang ingin tetap bekerja di instansi pemerintahan harus mengikuti seleksi resmi untuk menjadi PPPK (baik penuh waktu maupun paruh waktu) atau memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan.
Jika honorer tidak mengikuti atau tidak lolos seleksi, maka tidak lagi memiliki status kerja di instansi pemerintahan setelah akhir 2025.
3. Kenapa kebijakan ini dibuat
Tujuan pemerintah adalah merapikan sistem kepegawaian ASN, membuat struktur lebih profesional, transparan, dan adil. Tenaga honorer selama ini sering tidak mengikuti mekanisme rekrutmen resmi, sehingga UU baru ini ingin menyelesaikan itu.(Sekjend MDG)










