Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, dan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, serta diikuti oleh para kepala perangkat daerah, inovator, akademisi, guru, pelajar, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa apresiasi riset dan inovasi merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud terima kasih Pemerintah Kota Bima kepada seluruh inovator yang telah berani berpikir berbeda, mencoba hal baru, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota Bima menyoroti dua inovasi unggulan daerah, yakni Big Data Spasial Kota Bima yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, serta LA ONE (Layanan One-Stop Inovasi) sebagai wadah pengembangan ide masyarakat, mulai dari konsultasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, promosi, hingga inkubasi bisnis.
Ke depan, Pemerintah Kota Bima berkomitmen menjadikan riset dan inovasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Menutup sambutannya, Wali Kota Bima mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan inovasi sebagai gerakan bersama.
“Inovasi bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi. Kota Bima harus terus membuktikan diri sebagai kota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga solutif,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Bima, Arif Roesman Effendy, ST, M.Eng, M.Dev, menjelaskan bahwa apresiasi riset dan inovasi daerah merupakan agenda tahunan BRIDA yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan memberikan penghargaan sekaligus dorongan semangat kepada para inovator agar terus menghasilkan gagasan dan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2025, BRIDA Kota Bima mencatat peningkatan signifikan jumlah inovasi daerah. Jumlah inovasi meningkat sebesar 44,4 persen, dari 162 inovasi pada tahun 2024 menjadi 234 inovasi pada tahun 2025. Capaian tersebut merupakan hasil dari sosialisasi yang masif serta pendampingan intensif yang dilakukan BRIDA kepada para inovator.
Peningkatan ini juga tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dan dunia pendidikan dalam menciptakan solusi inovatif atas berbagai permasalahan daerah. Bahkan, sejumlah inovasi telah berhasil memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk pengakuan atas orisinalitas dan nilai tambah inovasi lokal.(Sekjend MDG)
Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melaksanakan kegiatan sosialisasi bertema "Gerakan Anak Hebat Pancasila" di SDN 35 Kelurahan nungga kobi, pada Jumat 26 September 2025. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan penuh semangat, keceriaan, dan antusiasme yang dari para siswa.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai gotong royong sesuai nilai pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi yang edukatif dan interaktif, Sosialisasi ini menekankan bahwa kehebatan seorang anak tidak hanya terlihat dari prestasinya, tetapi juga dari kemauan untuk bergotong royong dan berperilaku terpuji.
Tema gotong royong dipilih karena nilai ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sejalan dengan ajaran Pancasila. Gotong royong mengajarkan kita untuk bekerja bersama, saling membantu, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan memahami nilai ini, setiap orang dapat belajar menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Selain itu, semangat gotong royong membantu membangun kebiasaan positif yang membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya lebih baik. Karena itulah tema gotong royong dianggap penting dan relevan untuk dipahami serta diterapkan.
Penjelasan materi yang edukatif dan interaktif
Kegiatan sosialisasi ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan edukatif, seperti pemaparan materi ringan, tanya jawab, serta permainan yang mengajak peserta memahami arti gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Melalui contoh-contoh sederhana, seperti bekerja bersama membersihkan lingkungan sekolah atau kelas, saling membantu teman, serta menghargai perbedaan sehingga siswa belajar bahwa gotong royong merupakan bagian penting dari nilai-nilai Pancasila.
Penyampaian materi juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cara penyampaian yang penuh semangat, sehingga suasana kegiatan menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa terlihat aktif berpartisipasi, berani memberikan pendapat, dan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan mengenai gotong royong dapat diterima dengan baik ketika disampaikan secara menarik dan dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari.
Antusiasme siswa SDN 35 nungga kobi terlihat jelas sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar terhadap materi gotong royong yang disampaikan. Beberapa siswa bahkan mampu menceritakan pengalaman mereka saat bekerja sama dengan teman di sekolah maupun membantu keluarga di rumah, sebagai bentuk penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Pihak sekolah juga memberikan sambutan yang sangat positif terhadap kegiatan ini. Para guru mengapresiasi upaya yang telah memberikan edukasi mengenai pentingnya gotong royong sesuai nilai Pancasila. Menurut mereka, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat membantu sekolah dalam memperkuat pendidikan karakter, terutama dalam menumbuhkan sikap saling membantu dan bekerja sama di luar pembelajaran formal di kelas.(Sekjend MDG)
Survei Lingkungan Belajar memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar di satuan pendidikan berdasarkan pengalaman selama satu tahun ajaran terakhir. Dengan mengisi survei ini, diharapkan gambaran yang akurat mengenai situasi dan kondisi lingkungan belajar di sekolah dapat terpetakan, sehingga dapat menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang.
Survei ini wajib diisi oleh semua Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan Emis. Proses pengisian survei dilakukan dengan menggunakan kartu login Sulingjar yang dapat diperoleh melalui proktor atau operator di masing-masing satuan pendidikan. Kartu login ini dicetak oleh operator dapodik sekolah melalui halaman dashboard Sulingjar.(Sekjend MDG)
Adapun personil yang terlibat siskamling sebagai berikut, Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang, Ketua LPM Kel Manggemaci, Ketua RT 05 Kel Manggemaci, Ketua RW 03 Kel Manggemaci
Sasaran siskamling di wilayah RT. 05 RW. 03 Kelurahan Manggemaci dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut.
Pada Pukul 20.10 Wita personil siskamling tiba di Pos Jaga RT. 05 RW. 03 Kelurahan Manggemaci guna mengecek kelengkapan anggota siskamling.
Dan Pukul 20.30 Wita personil siskamling tiba di RT. 05 RW. 03 Kelurahan Manggemaci melaksanakan patroli keliling dengan memberikan himbauan kepada Warga oleh Babinsa Kelurahan Manggemaci.
Dalam himpunan tersebut, Babinsa Kelurahan Manggemaci menjelaskan bahwa, Patroli Siskamling malam ini dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan manggemaci, terutama anak-anak mudah untuk selalu menjaga Kamtibmas, hindari minum minuman keras dan terutama sekali memakai barang yang terlarang seperti Narkoba.
Kita Anggota Babinsa Koramil 01/Rasanae setiap malam tetap rutin melaksanakan patroli di kelurahan yang ada di kota Bima, untuk itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Ketua Ketua RT. dan RW. agar mengaktifkan lagi Kegiatan Siskamling atau Ronda malam di setiap Rt masing-masing demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, pungkasnya.
Lanjutnya, maka untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat Kelurahan Manggemaci mengingatkan juga kepada warga sekarang sudah mulai musim hujan, untuk itu mari kita jaga kebersihan di rumah masing-masing, dan terap rutin membersihkan got di depan rumah agar terhindar dari banjir.
Pukul 21,00 Wita' anggota patroli Koramil 01 / Rasanae tiba di perbatasan Oi Ni'u Kel Dara dan melaksanakan Patroli keliling di sekitar taman perbatasan Oi Ni'u.
Pukul 21.15 Wita' kegiatan patroli siskamling dan patroli di perbatasan Oi Ni'u selesai dalam keadaan aman,tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
Ia pun menyebut peristiwa penagihan utang oleh pihak ketiga yang kembali terjadi dengan ancaman, kekerasan, dan mempermalukan konsumen di Jalan Juanda, Depok, Sabtu (13/12).
"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," kata Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur penagihan utang oleh pihak ketiga dapat dikatakan tidak efektif. Abduh pun mempertanyakan apa dasar OJK membuat peraturan penagihan oleh pihak ketiga.
Dia pun merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang tak memberikan mandat penagihan utang melalui pihak ketiga.
"Mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit dan memberikan mandat langsung untuk penagihan utang kepada pihak ketiga, melainkan pada kreditur," ujarnya.
Artinya, kata Abdullah, di tengah kondisi krisis tata kelola penagihan utang oleh pihak ketiga, OJK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dia menegaskan agar OJK tidak bisa hanya membuat peraturan tanpa mengawasinya dengan ketat dan memitigasi risikonya.
"Kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan peraturan yang mengutamakan perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha jasa keuangan dengan tanpa atau minim celah tindak pidana," kata Abdullah.
Abdullah kemudian meminta OJK dan kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang menagih utang melalui pihak ketiga atau debt collector alias mata elang dengan tindak pidana.
"Periksa dan investigasi pelaku usaha jasa keuangan terkait, jika ada pelanggaran tindak dan sanksi tegas, baik etik maupun pidana," tutur politikus PKB itu.
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyusul aksi pengeroyokan yang menewaskan dua matel oleh enam anggota Yanma Mabes Polri di Kalibata, Jakarta Selatan.
Atas kejadian ini, Budi menyampaikan perlu ada evaluasi dari pihak leasing untuk kembali mengatur regulasi yang tepat sehingga peristiwa tidak terulang kembali.
"Memang kalau dari hasil kondisi di lapangan beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata ulang ataupun debt collector," kata Budi kepada wartawan dikutip Minggu (14/12).
Menurut Budi, seharusnya matel selaku pihak ketiga bisa lebih dulu mengimbau para debitur untuk melunasi ataupun melakukan cara-cara administratif lainnya.
"Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Hal itu dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, sehingga setiap perusahaan leasing atau kuasanya tak boleh bertindak melakukan aksi pengambilan paksa bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan.
Dalam putusan bernomor 18/PUU-XVII/2019, MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika kreditur melewati tenggat pembayaran. Akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut debt collector alias mata elang.
Dalam putusannya, MK merujuk pada ketentuan eksekusi yang diatur aturan terkait bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur--atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.
Selain itu, dalam putusannya, MK menyatakan kewajiban debitur menyelesaikan utang atau cicilannya tak boleh jadi alasan melakukan teror disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat warga.
 |
| Wakil Gubernur NTB foto bersama BKOW, (Ist/Surya) |
Hal ini disampaikan Ummi Dinda, sapaan akrab Wagub, saat menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan Talkshow HUT BKOW Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, (16/12/2025).
"Menurunkan angka Kemiskinan di NTB perlu kerja sama dan sinergitas pemerintah dan organisasi wanita. Kami berharap ibu-ibu dari organisasi BKOW dapat membantu kami dalam meningkatkan kontribusi membangun NTB yang lebih baik," harap Ummi Dinda.
Ummi Dinda mengungkapkan pemerintah terus berikhtiar menuntaskan berbagai masalah, bukan hanya kemiskinan ekstrem, tapi juga masalah lain seperti tingkat pendidikan yang masih cukup rendah, kesehatan yang masih terus ditingkatkan lagi dan berbagai program pembangunan lainnya.
Wagub juga mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini yang tujuannya tidak lain agar ibu-ibu bisa menghargai sebagai sosok perempuan, sosok ibu dan sebagai pendidik generasi bangsa.
Redaksi ||
UM Bima siap berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk NTB yang gemilang dan berdaya saing.
 |
| Peluncuran Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, (Ist/Surya Ghempar) |
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Iqbal.
Dirinya menjelaskan, penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.
Gubernur Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.
“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa inti Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Oleh karena itu, data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bahagia dan bangganya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Desa Berdaya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.
Dirinya juga menegaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.
Peluncuran Desa Berdaya ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global.
Redaksi ||