Media Dinamika Global
Home All Post

Sabtu, 25 Oktober 2025

Guna Cipta Kondisi Wilayah Wilayah Kota Bimal, Serma Samsulrizal Pimpin Patroli Mandiri

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Bertempat di Kantor Koramil 01/Rasanae telah berlangsung Kegiatan Patroli Mandiri Koramil 1608-01/Rasanae dalam rangka Cipta Kondisi Wilayah Kota Bima yang di Pimpin Serma Samsulrizal dengan jumlah personil TNI 6 orang. Sabtu, (25/10/25) Pukul 21.00 Wita s/d pukul 00.00 Wita

Adapun Sasaran patroli kali, Jalan dua Ama Hami, Kel Tanjung, Kel Nae

Rangkaian kegiatan :

Pukul 21.00 Wita tim patroli melaksanakan apel pengecekan di Kantor Koramil 01/Rasanae, sebelum menuju jalan dua Ama hami Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan langsung melaksanakan pengecekan keamanan di sekitaran jalan dua Ama hami.  

Pukul 21.20 Wita tim patroli meninggalkan jalan dua Ama hami menuju kel Tanjung di jalan Dua melewati Tpi Kel.Tanjung Kec. Rasba Kota Bima. 

Pukul 21.40 Wita tim patroli tiba di kel.Tanjung jalan Dua melewati Tpi Kel.Tanjung Kec.Rasbar Kota Bima. Dan melaksanakan pengecekan keamanan. 

Pukul 22.10 Wita tim patroli meninggalkan Kelurahan Tanjung menuju Kel. Nae, Pukul 22.25 Wita tim patroli tiba di Kel. Nae

Pukul 23.20 Wita tim patroli meninggalkan Kel.Nae menuju kantor Koramil, Pukul 23.40 Wita tim patroli Kel. Nae menuju Kantor Koramil 1608-01/Rasana'e, Pukul 23.55 Wita tim patroli tiba di kantor Koramil dan melaksanakan pengecekan. 

Pukul 00.00 Wita Kegiatan patroli mandiri selsai dalam keadaan aman dan kondusif. (Koramil-01/Tim MDG)

Khalid Lantik Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh, Ikbal Maulana Jadi Ketua Umum, Tumad Exco

     


Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Khalid dari Asosiasi Futsal Aceh (AFA) resmi melantik kepengurusan Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh (AFK) periode 2025-2029. Posisi ketua umum kali ini dipegang Ikbal Maulana dan Rifki Aufaa Mukia menjadi waketum.

Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Balaikotq Mawardy Nurdin, Banda Aceh, pada Sabtu (25/10/25), dalam sambutannya, Khalid menekankan pentingnya kolaborasi untuk pengembangan prestasi futsal di Kota Banda Aceh.

Untuk posisi Executive Commite (Exco) AFK Banda Aceh 2025-2029 salah satu yang dilantik oleh M. Khalid adalah Tuanku Muhammad.

Tumad dipercaya sebagai Exco dengan tugas membawahi bidang Pendanaan dan sponshorship.Tumad mengungkapkan komitmennya dalam mendukung perkembangan futsal di Kota Banda Aceh.

“Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan ini. Sebagai bagian dari Asosiasi Futsal Kota Banda Aceh kedepan saya siap berkolaborasi dengan para pengurus AFK dan Exco lainnya serta berbagai pihak untuk mendukung kemajuan prestasi Futsal dan mendukung generasi muda Kota Banda Aceh untuk gemar berolahraga salah satunya melalui olahraga Futsal," ujar Tumad.

Tumad yang juga wakil Ketua komisi III DPRK Banda Aceh berharap kedepan anak-anak muda di Kota Banda Aceh bisa memilih olahraga sebagai kegiatan sehari-sehari dalam kehidupannya daripada terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merusak jiwa dan badan.

Hadir sekaligus memberi kata sambutan dalam pelantikan AFK tadi malam Ketua KONI Banda Aceh Heri Julius, Said Fauzan Staf Ahli yang mewakili Walikota Banda Aceh, Sekum AFA, Exco AFA dan para pemai n Futsal Kota Banda Aceh. (Tim MDG)

Ceulangiek Dorong Pemerintah Pusat Selesaikan 5.195 Kasus Korban HAM Aceh

     


Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu di Aceh kembali mendapat dorongan kuat dari parlemen daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Bireuen, Rusyidi Mukhtar, yang dikenal dengan sapaan Ceulangiek, memimpin delegasi Komisi I DPRA melakukan pertemuan resmi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI di Jakarta,. 22 Oktober 2025.

Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari hasil temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang selama ini telah mengumpulkan 5.195 pernyataan korban pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di Aceh.

Delegasi Komisi I terdiri dari Sekretaris Komisi Arif Fadhlah, dan anggota Azhar Abdurrahman, Iskandar, Romy Rajes, Ihsanuddin, serta Taufiq. Turut hadir Ketua KKR Aceh dan sejumlah staf ahli komisi.

Dalam pertemuan itu, Komisi I secara resmi menyerahkan data korban pelanggaran HAM masa lalu kepada pihak Kemenham sebagai bentuk dukungan politik dan moral untuk mendorong penyelesaian keadilan pascakonflik.

Penyerahan data ini adalah komitmen kami untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Perdamaian Aceh tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus diwujudkan dalam pemulihan bagi para korban,” kata Ceulangiek saat dihubungi media, Minggu, 26 Oktober 2025.

Politikus Partai Aceh itu menegaskan, DPRA juga mendorong agar pemerintah pusat segera mengaktifkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional, agar upaya serupa di daerah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

“Tanpa lembaga nasional, KKR Aceh akan berjalan sendirian. Padahal pengalaman Aceh justru bisa menjadi model nasional dalam penyelesaian damai dan bermartabat,” ujarnya.

Menurut Ceulangiek, pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi antara Aceh dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan agenda besar perdamaian yang belum tuntas. Ia berharap, hasil pertemuan itu bisa membuka ruang bagi revisi Qanun KKR Aceh, sekaligus memperkuat kelembagaannya agar mampu memberikan keadilan nyata bagi ribuan korban.

Delegasi DPRA diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham RI, Munafrizal Manan. Dalam pernyataannya, Munafrizal mengapresiasi langkah konkret DPRA.

“Kami melihat penyerahan data ini sebagai progres nyata dari Aceh untuk memperkuat peta jalan penyelesaian non-yudisial bagi korban pelanggaran HAM,” ujarnya.

Kemenham, kata Munafrizal, selama ini telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Aceh, DPRA, KKR Aceh, dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dalam berbagai agenda penyelesaian kemanusiaan pascakonflik.

Dengan langkah terbaru dari DPRA ini, harapan untuk menemukan bentuk keadilan dan rekonsiliasi yang bermartabat di Aceh kembali terbuka. (Tim MDG)

IARMI Bima Sukses Gelar Senam Sehat Bersama Untuk NKRI

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Bima bekerja sama dengan Kodim 1608/Bima sukses melaksanakan kegiatan Senam Sehat Bersama untuk NKRI yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Sabtu, (25/10/25)

Peserta kegiatan terdiri dari anggota TNI (personel Kodim 1608/Bima, Danramil Woha dan Bolo, serta anggota Kompi Senapan), anggota Polres Bima Kota, Polres Kabupaten Bima, Batalyon C Satbrimob Polda NTB yang berlokasi di Sambinae Kota Bima, aparat Pemerintah Daerah, dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Turut hadir pula Wakapolres Bima Kabupaten beserta jajaran.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk peran dan dukungan Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa Hj. Magdalena yang turut memberikan semangat bagi suksesnya kegiatan kebangsaan ini. Selain itu, peran dan dukungan anggota DPRD provinsi NTB Abdul Rauf juga menjadi dorongan penting dalam menyukseskan acara ini.

Dukungan juga datang dari berbagai BUMN seperti Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan PT PLN, serta sejumlah perusahaan swasta. Acara semakin meriah dengan partisipasi UMKM kuliner dan kerajinan lokal yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.

Kehadiran Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Damkarmat Kabupaten Bima juga turut memeriahkan kegiatan ini, menunjukkan sinergi dan dukungan nyata kaum perempuan dalam mendukung semangat kebersamaan dan kesehatan masyarakat. Kanza studio sebagai instruktur senam dengan semangat memandu seluruh peserta, menambah antusiasme dan semaraknya kegiatan.

Mewakili Dandim 1608/Bima, Danramil Woha bersama unsur pimpinan Polres Bima Kota, Polres Kabupaten Bima, dan Kompi Brimob Bima turut menyampaikan pesan penting bahwa semangat persatuan dan kesatuan harus terus digalakkan sebagai wujud nyata peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Senam Sehat Bersama untuk NKRI ini mendapat apresiasi positif dari Pengurus Nasional IARMI, yang disampaikan langsung oleh Sekjen IARMI Ir. A. Riza Patria, MBA, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), melalui tayangan video ucapan selamat dan motivasi.

Ketua IARMI Bima Raya, A. Rifai, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Ia berharap momentum seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kebugaran, semangat kebersamaan, serta keutuhan NKRI.

Selain kegiatan senam, Ketua IARMI Bima Raya yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Bima turut memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggerakkan petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran.

Dalam simulasi tersebut, petugas mendemonstrasikan cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan selimut api, yang langsung dipraktikkan oleh anggota TNI, Polri, serta masyarakat dan ibu-ibu hebat peserta kegiatan.

Kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempererat rasa persatuan dan cinta tanah air.

BERSATU UNTUK NKRI! DARI BIMA UNTUK INDONESIA HEBAT!BRAVO IARMI, TNI, POLRI, DAN RAKYAT INDONESIA!. (Tim MDG)

Peresmian/Grand Opening Lewamori Billiard dan Family Karaoke

     

Bima, NTB. Media Dinamika Global.Id.-Acara Peresmian/Grand Opening Lewamori Billiard dan Family Karaoke Sabtu 25 Oktober 2025 Jl. Lintas Sumbawa Palibelo/Kalaki.

Kegiatan ini di hadiri oleh berbagai unsur kalangan Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu, mulai dari Pak Ahmad Fansuri (Kades Belo, Kec. Palibelo), (Polres Bima)
(Wakil Ketua DPRD Kab. Bima) H. Nazarudin, S.H (Ketua Komisi IV) Ardiwin, S.H dan Anggota DPRD Kab. Bima lainnya; Hj. Nurhayati, S.E., M.Si, Kurniawan, Irwan S.H serta anggota DPRD periode 2019-2024; Mustakim, Ir. Ahmad, Sulaiman MT. S.H dll.

Dari Kota Bima ada Hj. Mutmainnah, S.H (Ketua Partai Nasdem Kota Bima) yang ikut hadir beserta rombongan dan juga DPRD Kota Bima serta Pemerintah Kota Bima. 

Selain itu hadir juga Camat Woha Irfan HM. Nor, S.Sos beserta pengusaha, kontraktor, media, aktivis, masyarakat Kota Bima, Kab. Bima dan Dompu ikut memeriahkan acara peresmian Hotel Lewamori Edy Muhlis S.Sos & Lili Suriani S.Sos (Jl. Baru Kalaki). 

Silaturrahim yang terjalin dan terjaga cukup luarbiasa dilakukan oleh pemerintah- masyarakat Kab. Bima, Kota Bima dan Dompu. 

Hal tersebut di atas menandakan kecintaan, kasih sayang serta saling menghargai antara satu dengan yang lainnya adalah sesuatu yang indah dalam hidup ini untuk terus di bangun dan di jaga. 

Tujuan hadirnya acara ini ialah untuk menghidupkan seni olahraga dan seni musik bagi masyarakat Bima-Dompu yang sudah sering dapat juara Nasional dan tidak menutup kemungkinan generasi yang sekarang dan akan datang juga bisa juara dengan dimudahkan hadirnya fasilitas karaoke dan billiard tersebut. 

Dampaknya ialah bertambah banyak penjual sepanjang jalan Lewamori-Kalaki dikarenakan masyarakat yang berkumpul, olahraga dan istrahat setiap hari semakin ramai, perputaran ekonomi, kesehatan dan kesenian terus berjalan tanpa henti. 

Mari memajukan Bima bersama-sama (Abd Khalik Syam)

Komisi III DPRD Kota Bima Bersama DLH Gelar RDP Bahas Aktivitas Tambang Tak Berizin

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Komisi III DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi teknis dan perwakilan perusahaan pertambangan guna membahas status izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Kota Bima.

Rapat yang dipimpin oleh Amir Syarifudin, S.HI, didampingi Iwan Qamarulzaman, S.Pt, dihadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Ekonomi Setda Kota Bima, serta perwakilan dari empat perusahaan tambang batuan yang beroperasi di wilayah Kota Bima.(16 Oktober 2025)

Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa sebagian besar perusahaan tambang tidak memiliki izin aktif atau tidak tercatat dalam sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) milik Kementerian ESDM.

Bahkan salah satu perusahaan, CV Karomah Sukses Mandiri, diketahui masa izin produksinya telah berakhir sejak 2 Juli 2020.

Ketua Komisi III menyampaikan bahwa DPRD menaruh perhatian serius terhadap kegiatan tanpa izin pertambangan karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi daerah.

 “Kami tidak ingin aktivitas tambang yang tidak jelas izinnya terus berjalan. Pemerintah Kota bersama DLH harus turun ke lapangan untuk memastikan semua kegiatan tambang memiliki izin aktif dan sesuai ketentuan,” tegas Amir Syarifudin, S.HI.

Komisi III juga merekomendasikan agar DLH Kota Bima segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk memastikan status hukum seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi. Bila terbukti melanggar, aktivitas penambangan diminta dihentikan sementara hingga izin diperbarui.

Dalam kesempatan itu, Amir Syarifudin juga menyampaikan kepada pemerintah daerah di tengah keterbatasan kewenangan dalam urusan pertambangan yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan.

 “Kegiatan pascatambang selama ini sering meninggalkan kerusakan lingkungan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Sementara ruang intervensi daerah sama sekali tidak ada. Masyarakat yang terdampak taunya mengadu ke pemerintah daerah dan DPRD, padahal kewenangan sepenuhnya di provinsi. Ini dilema yang ke depan harus dicarikan solusinya, jika pemerintah ingin keseimbangan lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Komisi III DPRD Kota Bima dalam menjaga tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan menegakkan aturan pertambangan yang berkeadilan. 

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPRD Kota Bima , pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 10.00 WITA , dengan suasana aman, tertib, dan kondusif .(Sekjend MDG)

RDP Lintas Komisi DPRD Kota Bima Membahas Permasalahan Terkait Perumahan Guru di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bapak Syamsurih, SH, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Kota Bima yang membahas permasalahan terkait Perumahan Guru di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komisi III Yth. Bapak Iwan Qamarruzaman, Anggota Komisi I Yth. Bapak Muslim, serta Sekretaris Komisi II Yth. Bapak Sudarmon.

Hadir pula Plt. Sekretaris DPRD Kota Bima, Bapak Ihya Ghazali, S.Sos., MM, yang mendampingi sepanjang pertemuan penting tersebut.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, DPRD Kota Bima mengundang beberapa pihak terkait, di antaranya:

Kepala BPKAD Kota Bima beserta Kabid/pejabat teknis terkait,

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima,

Camat Mpunda, serta

Kepala Kelurahan Panggi,

untuk turut hadir dalam RDP membawa data-data pendukung yang relevan.

Ketua DPRD Kota Bima, Yth. Bapak Syamsurih, SH, menegaskan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan memastikan aset-aset pemerintah daerah, termasuk perumahan guru, dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap melalui rapat lintas komisi ini akan ditemukan langkah-langkah konkret yang mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Ketua DPRD Kota Bima.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, ini berlangsung di Ruang Rapat BANGGAR Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, pada Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 10.00 wita, dan berjalan aman, tertib, serta kondusif.(Sekjend MDG)

FGD Pariwisata Bima Raya: Mengubah Arah Bima dari Daerah Transit Menjadi Destinasi Unggulan

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Upaya mengangkat potensi wisata Bima Raya agar tak lagi sekadar menjadi daerah transit terus digalakkan. Hal ini tampak dari pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Pariwisata Bima Raya yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Rabu (22/10/2024).

Kegiatan ini diinisiasi oleh PT Pelindo Bima bersama jajaran BUMN di wilayah Bima dan menggandeng Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima, serta Pemerintah Kabupaten Dompu. FGD menghadirkan kolaborasi multipihak, mulai dari unsur akademisi, pelaku usaha wisata, hingga pemangku kepentingan lintas daerah.

FGD dibuka oleh Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin, M.AP, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengubah arah kebijakan pariwisata di kawasan timur NTB. “Kota Bima dan daerah sekitarnya memiliki potensi besar, baik wisata alam, bahari, maupun budaya. Kini saatnya kita beranjak dari paradigma transit menuju destinasi utama yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan,” tegas Alwi Yasin.

Sebagai panelis utama, hadir Kadis Pariwisata Kota Bima, H. Soekarno, SH, Akademisi STIE Bima, Sri Ernawati, SE., MM, serta pelaku usaha Mandaru Trip & Dive, Yoga Purwa Nugroho. Diskusi berfokus pada strategi memperkuat daya tarik wisata Bima Raya, meningkatkan indeks kunjungan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi. “Kita harus memperkuat identitas pariwisata Bima Raya melalui paket wisata tematik, promosi digital, dan peningkatan kapasitas pelaku wisata lokal,” ungkap Soekarno.

Sementara itu, Sri Ernawati menyoroti pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri wisata agar inovasi dan riset bisa menjadi dasar kebijakan yang berkelanjutan.

 “Kita perlu lebih optimal melakukan upaya kongkrit guna menggeser paradigma pariwisata Bima dari transit area menjadi destination area dengan memperkuat branding dan paket wisata tematik, seperti wisata bahari, budaya, dan petualangan,” timpal Sri Ernawati.

Adapun Yoga Purwa Nugroho, pelaku usaha wisata dari Mandaru Trip & Dive, menambahkan bahwa dukungan infrastruktur dan promosi terpadu menjadi kunci utama dalam menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Ia menekankan pentingnya kemasan paket perjalanan yang menarik dan terjangkau bagi semua kalangan. “Kita perlu membangun konsep perjalanan wisata yang aman, nyaman, murah, dan mudah dijangkau oleh setiap pengunjung yang datang ke Bima. Jika pengalaman wisata mereka positif, maka tingkat kunjungan akan meningkat secara alami dan berkelanjutan,” ujar Yoga.

Menurutnya, selain memperbaiki akses transportasi dan fasilitas pendukung, perlu juga ada inovasi dalam penawaran paket wisata tematik agar wisatawan memiliki lebih banyak alasan untuk tinggal lebih lama di Bima Raya.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelindo Bima, Rio Dwi Susanto, menegaskan komitmen Pelindo untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui optimalisasi pelabuhan sebagai pintu gerbang wisata bahari. “Pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat, tapi juga gerbang ekonomi dan pariwisata. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjadikan Pelabuhan Bima sebagai entry point wisatawan ke destinasi unggulan di Bima Raya,” ujar Rio Dwi Susanto.

Rio menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas penunjang wisata laut akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal.

FGD Pariwisata Bima Raya ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis dan kebijakan terpadu untuk memperkuat ekosistem pariwisata di kawasan timur NTB. Dengan dukungan BUMN, pemerintah, dan masyarakat, Bima Raya diyakini mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata unggulan di wilayah timur Indonesia.(Sekjend MDG)

Wujud Sinergi Pemerintah dan DPRD Dalam Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan di Kota Bima

     


Sekretariat DPRD Kota Bima, Jumat malam (24 Oktober 2025) Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bapak Haerun Yasin, SH, M.Ec.Dev., didampingi Plt. Sekretaris DPRD Kota Bima, Bapak Ihya Ghazali, S.Sos., MM, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XVIII Tingkat Kota Bima Tahun 2025 yang berlangsung meriah di Lapangan PU Raba, Kelurahan Rabangodu Utara.

Acara pembukaan resmi dilakukan oleh Wali Kota Bima, HA Rahman H. Abidin, SE, didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH Hadir pula Ketua MUI Kota Bima Drs. H. Ahmad Mahmud, S.Ag., unsur FKPD, Ketua TP. PKK Kota Bima, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah, serta pimpinan organisasi keagamaan, masyarakat, pemuda, dan pondok pesantren.

Kegiatan pembukaan berlangsung penuh khidmat dan semarak, diawali dengan penampilan lagu-lagu qasidah oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Kota Bima, yang menambah suasana keagamaan dan semangat kebersamaan.

Dalam Perayaannya, Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin, SE menyampaikan ucapan selamat kepada para dewan hakim MTQ yang telah dipercaya menilai lomba tahun ini.

“Saya yakin Bapak dan Ibu merupakan orang-orang yang amanah dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan adil,” ungkapnya.

Beliau menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang lomba tahunan, melainkan momentum memperkuat kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

“MTQ bukan sekedar seremonial atau rutinitas tahunan. Ini adalah wujud komitmen nyata kita dalam membumikan Al-Qur'an di tengah masyarakat. Nilai-nilai Al-Qur'an harus menjadi penyaring dari dampak negatif kemajuan teknologi dan era keterbukaan,” tegasnya.

Wali Kota juga menyambut para kafilah dari lima kecamatan yang mengikuti MTQ tahun ini, seraya berharap ajang ini menjadi sarana memperkuat keimanan, moral, dan karakter generasi muda, sejalan dengan visi Kota Bima sebagai kota yang religius, berbudaya, dan berkarakter.

Sebagai tanda resmi dimulainya kegiatan, Wali Kota Bima memukul gong dan menyerahkan piala bergilir kepada panitia pelaksana.

Kehadiran perwakilan DPRD Kota Bima dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan lembaga legislatif terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat pembangunan di bidang keagamaan, sekaligus mempererat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang beriman dan berakhlak mulia.(Sekjend MDG)

Rapat Paripurna ke 16 APBD Kota Bima 2025 Disesuaikan, Pendapatan dan Belanja Mengalami Penurunan

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Nomor 18 Tahun 2025, tanggal 25 September 2025 Tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Masa Sidang III Tahun Dinas 2025, dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima mengadakan Rapat Paripurna ke 16 dengan agenda ; Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima terhadap Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025 yang dirangkai dengan Pembacaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima;

Rapat Paripurna ke 16 ini di Pimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bpk. Syamsurih, SH, bersama Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bpk. Alfian Indra Wirawan, S.Adm., bersama Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bpk. M. Ryan Kusuma Permadi, SH turut hadir dari Pemerintah daerah mewakili Wali Kota Bima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ny. Hj. Mariamah, SH

Rapat yang juga dihadiri oleh Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, serta Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Bpk. Ihya Ghazali, S.Sos. MM, dan Rapat tersebut juga mengundang diantaranya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bima, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kota Bima, Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU), Camat dan Lurah se-Kota Bima; Ketua MUI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dan Insan Pers;

Pemerintah Daerah Kota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-458 Tahun 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibahas antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan keuangan daerah dengan arah kebijakan provinsi dan pusat, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap proporsional dan sesuai regulasi.

Berdasarkan hasil pembahasan, total Pendapatan Daerah Kota Bima 2025 ditetapkan sebesar Rp1,069 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp7,69 miliar dibandingkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal yang mencapai Rp1,077 triliun. Penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp29,96 miliar. Namun terdapat tambahan pendapatan dari pos lain-lain yang sah sebesar Rp26,32 miliar, yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Dimana sementara itu, Belanja Daerah diperkirakan sebesar Rp1.093 triliun, atau turun sekitar Rp36,7 miliar dari sebelumnya Rp1.130 triliun. Penyesuaian belanja ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dan penguatan fokus program pembangunan prioritas.

Dalam pos pembiayaan, terjadi penurunan pembiayaan penerimaan dari sisa perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dari Rp53,06 miliar menjadi Rp24,04 miliar. Tidak ada alokasi pengeluaran dana untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp24,04 miliar, dan sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi berimbang (nihil).

Dalam sidang paripurna tersebut juru bicara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Yth. Bpk. Syukri Dahlan, S.Sos., mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun ini. Optimalisasi realisasi anggaran yang dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Serapan anggaran yang maksimal adalah bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat dan menyediakan hak-hak dasar publik. Kami juga mendorong adanya dalam pengelolaan pendapatan daerah agar reformasi keuangan daerah semakin mandiri dan sehat,” tegas utusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima tersebut.

Perubahan APBD 2025 yang diharapkan dapat menjadi instrumen strategi dalam memperkuat program pembangunan Kota Bima yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Usai Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima terhadap Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025, dilanjutkan dengan Pembacaan Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima oleh Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Bpk. Ihya Ghazali, S.Sos. MM, kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pimpinan Rapat Paripurna yang juga selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Yth. Bpk. Syamsurih, SH

Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruangan Rapat Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025 pada jam : 14.00 Wita., juga di laporkan, kegiatan tersebut berjalan dengan, Aman, Tertib serta Kondusif.(Sekjend MDG)