Media Dinamika Global

Jumat, 10 Oktober 2025

Dua Siswi SMP di NTB Hujat Menu MBG, Kepsek Buka Suara


Lombok NTB, Media Dinamika Global.id.--Viral video dua siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang menghujat menu makan bergizi gratis (MBG). Keduanya mengulas menu makan bergizi gratis (MBG) yang diterimanya sambil mengucapkan kata-kata tidak pantas dalam bahasa daerah.

Kepala Sekolah SMPN 1 Terara, Muhammad Zaini, membenarkan bahwa dua siswi dalam video tersebut adalah muridnya. Ia menjelaskan video yang berdurasi 23 detik tersebut awalnya dibuat hanya untuk bersenda gurau, tapi menjadi viral setelah diunggah oleh pihak luar.

"Kejadian ini kan insidentil, tidak terencana. Yang mengunggah video ini orang luar sehingga menjadi viral," jelas Zaini dilansir detikBali, Jumat (10/10/2025).

Zaini menegaskan pihak sekolah akan memberikan pembinaan dan sanksi kepada siswi dalam video. Namun, ia memastikan tidak akan mengeluarkan mereka dari sekolah.

"Yang jelas kami dari pihak sekolah tidak akan mengeluarkan anak tersebut. Kalau pun siswi kami di sini merasa terbeban oleh bully teman-temanya di sini, kami akan carikan sekolah yang lain. Akan tetapi kalau mereka masih bisa di sini, akan kami berikan pendampingan dan pembinaan," terang Zaini.

Zaini mengungkapkan siswi yang ada dalam video tersebut mengalami broken home. Sehingga menurut Zaini, apa yang dilakukan oleh siswinya tersebut sebagai bentuk mencari perhatian.

"Mereka ini memang anak-anak yang broken home, sehingga kami akan berikan atensi khusus. Kalau menurut saya mereka hanya mencari perhatian saja," ujar Zaini.(Sekjend MDG)

Serka Manan Babinsa Ntobo Pimpin Siskamling, Guna Beri Rasa Aman Dan Kondusif Ke Masyarakat.


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Telah berlangsung kegiatan Siskamling skala kecil di wilayah teritorial Koramil 1608-01/Rasanae yang di pimpin oleh Babinsa Kelurahan Ntobo Serka Manan bertempat di kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae timur Kota Bima. Jum'at, (20/10/25)

Adapun personil yang terlibat siskamling,Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang, Ketua LPM Kel Kumbe, Ketua RT / RW, Ketua Karang taruna 

Kegiatan Siskamling kali ini dengan Sasaran di wilayah RT 05 RW 02 Kelurahan Kumbe 

Rangkaian kegiatan :

1. Pukul 20.00 Wita, personil siskamling tiba di Pos Jaga Rt 06 Rw 02 Kel. Kolo mengecek anggota siskamling.

2. Pukul 20.10 Wita personil siskamling melaksanakan patroli keliling Babinsa Ntobo memberikan himbauan yang intinya :

 Patroli siskamling malam ini dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama - sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban Umum nya di Kelurahan Kumbe 

 Lebih khusus lagi keamanan dan ketertiban di tiap lingkungan harus diperhatikan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat Kelurahan Kumbe. 

3. Pukul 21.00 Wita, kegiatan patroli siskamling selesai dalam keadaan aman,tertib dan lancar. Koramil/Tim MDG)

Ciptakan Rasa Aman Warga,Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling Di Wilayah Desa Sangia


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Sertu Saifullah Babinsa Desa Sangia Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(11/10/2025)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sangia Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Sangia Kecamatan Sape,Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.




Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

(Team.MDG.03)

HMI Mataram Gelar Training Jurnalistik Regional Bali Nusra: Mengasah Pena Kader untuk Pencerahan Bangsa


Mataram. Media Dinamika Global.Id.— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melalui Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) resmi membuka Training Jurnalistik Tingkat Regional se-Badan Koordinasi (BADKO) HMI Bali–Nusra. Kegiatan ini digelar di Aula Museum NTB pada Jumat (10/10/2025) dengan mengusung tema “Jurnalisme Kaum Muda: Dari Pena HMI untuk Pencerahan Bangsa.”

Acara pembukaan berlangsung khidmat dan penuh semangat, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting HMI, di antaranya Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Ketua Umum HMI BADKO Bali Nusra, serta senior HMI Cabang Mataram, Ibrahim Bram Abdullah. Selain itu, hadir pula puluhan peserta dan kader HMI Cabang Mataram yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Sudirman, ketua umum HMI Cabang Mataram, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kader HMI untuk menguasai dunia literasi dan media sebagai bagian dari perjuangan intelektual. Jurnalisme, bagi HMI, bukan sekadar keterampilan menulis berita, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam menghadirkan kebenaran di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi teknologi.

Sebagai organisasi kaderisasi yang telah lama berperan dalam mencetak intelektual muda bangsa, HMI senantiasa berupaya menjaga tradisi keilmuan dan gerakan pencerahan. Pena, sebagaimana diungkapkan oleh para pembicara, bukan sekadar alat menulis, melainkan simbol perjuangan, media perlawanan terhadap ketidakadilan, serta sarana menyampaikan gagasan-gagasan perubahan.

Dalam konteks sosial dan politik saat ini, generasi muda dihadapkan pada tantangan besar berupa maraknya disinformasi, polarisasi opini, serta lemahnya kemampuan berpikir kritis di ruang publik. 

Melalui Training Jurnalistik, HMI Mataram berupaya menjawab tantangan tersebut dengan membekali kader kemampuan menulis yang tajam, analitis, dan berintegritas.

" Pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memperdalam aspek teknis jurnalistik seperti penulisan berita, opini, dan analisis media, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran intelektual dan nilai-nilai keislaman dalam praktik menulis. Dengan begitu, kader HMI diharapkan mampu menjadi agen literasi yang turut membangun wacana publik yang sehat dan mencerahkan," ungkap Sudirman (10/10)

Direktur LAPMI HMI Cabang Mataram menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader dalam menghadapi tantangan media modern. 

“Kami ingin agar kader HMI tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen gagasan yang kritis dan konstruktif,” ujarnya (10/10).

Sementara itu, senior HMI Ibrahim Bram Abdullah menekankan bahwa keberanian menulis dan mengemukakan gagasan adalah bentuk nyata dari jihad intelektual di era digital. 

Menurutnya, generasi muda harus menjadikan pena sebagai senjata utama dalam perjuangan membangun bangsa yang tercerahkan dan beradab.

Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Mataram berharap lahir kader-kader jurnalis muda yang mampu menulis dengan nurani, berpikir dengan akal sehat, dan bertindak dengan integritas. 

Dengan semangat “Dari Pena HMI untuk Pencerahan Bangsa”, kegiatan ini menjadi bukti bahwa HMI terus berkomitmen menyiapkan generasi yang siap berkontribusi dalam membangun peradaban literasi di Indonesia. (Fen)

Ombudsman RI Apresiasi Kinerja SPPG Polda Lampung, Dinilai Steril Dan Patut Menjadi Contoh.


Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Lampung. 

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI, Ibu Cut Silvana Desya Dewi, saat melakukan kunjungan kerja inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Polda Lampung, Kamis 09 Oktober 2025.

Dalam kunjungannya, Cut Silvana Desya Dewi menyatakan kekagumannya terhadap proses dan prosedur yang diterapkan di SPPG Polda Lampung, yang dinilai sangat rinci, steril, dan mendetail.

“Kami kali ini melakukan sidak ke SPPG Polda Lampung. Kami melihat proses dari rangkaiannya, ternyata rumit dan benar-benar steril. Kami sudah melihat beberapa SPPG di tempat lain dan Alhamdulillah, SPPG Polda Lampung ini menurut saya yang paling bagus,” ucapnya. 

“Dari mulai alurnya, sampai dengan fasilitas pendukungnya, semuanya sangat detail. Prosesnya steril sekali, sampai ada 4 kali tes, dan waktunya benar-benar diperhitungkan dengan matang. Kami mengamati hingga proses pengepakan, dari mulai di ruang pencucian sampai packing akhir. Semoga ke depannya bisa terus ditingkatkan lagi dan bisa menjadi contoh untuk SPPG lainnya,” ujar Cut Silvana.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa standar tinggi yang diterapkan di SPPG Polda Lampung sejalan dan dapat mendukung program Pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Kinerja SPPG Polda Lampung ini patut diacungi jempol dan seharusnya dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Komitmen terhadap prosedur dan sterilitas ini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas, yang pada akhirnya akan mendukung suksesnya program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis,” tambahnya.

Apresiasi dari Ombudsman RI ini agar menjadi motivasi bagi Polda Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga konsistensi dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. 
( Fs/Red) 

Keluarga Korban Penganiayaan Dan pengeroyokan Berharap Agar Semua Pelaku Segera Diamankan

Foto Korban Penganiayaan 

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Korban Penganiayaan dan Dugaan Pengeroyokan di Desa Mpuri kini Masih Kritis, Keluarga berharap agar Pelaku Lain Segera Ditangkap, sementara pelaku utama ssudah di amankan sejak malam 

Madapangga, Bima – Kasus penganiayaan dan dugaan pengeroyokan yang terjadi di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, terus menjadi sorotan. Korban diketahui masih dalam kondisi kritis dan terbaring kaku di RSUD Bima.

Pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian agar segera menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi brutal tersebut. Menurut keluarga, meski satu pelaku telah diamankan, masih ada beberapa orang lain yang diduga kuat turut serta dalam pengeroyokan itu.

“Kami berharap pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini dan menangkap semua pelakunya,” ujar salah satu anggota keluarga korban.

Hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bima, sementara pihak kepolisian dikabarkan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. ( Tim ) Koalisi merah puti. (Tim MDG)

Kalian Bisa Mengecek Penerimaan PKH, BPNT, dan KKS Tahap Empat 2025


Jakarta, Media Dinamika Global.id.--memperoleh Rp600 ribu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Dikenal juga sebagai Program Sembako, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik. Setiap KPM menerima alokasi sebesar Rp200 ribu per bulan.

Pada pencairan triwulan 4, bantuan ini disalurkan sekaligus untuk tiga bulan. Artinya, setiap keluarga akan menerima total Rp600 ribu dalam satu kali pencairan.

Dana ini wajib digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok di e-warung terdekat.

3. Bansos Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diberikan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan keuangan formal.

Keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai dengan nominal mencapai lebih dari Rp400 ribu.

Pemerintah menetapkan bahwa pada tahun ini, penyaluran bansos KKS dilakukan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang menggantikan peran PT Pos Indonesia dalam penyaluran dana.

Cara Cek Status Penerima Bansos Tahap 4 2025

Anda bisa mengecek status penerimaan PKH, BPNT, dan KKS secara mudah melalui dua cara resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

1. Cek Status Bansos Via Website Resmi Kemensos

- Kunjungi situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

- Lengkapi data domisili Anda pada kolom yang tersedia (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).

- Masukkan nama lengkap Anda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Ketik kode verifikasi atau captcha yang tertera di layar.

- Klik tombol "Cari Data" untuk melihat hasil pengecekan.

2. Cek Status Bansos Via Aplikasi "Cek Bansos"

- Unduh aplikasi "Cek Bansos".

- Jika Anda pengguna baru, daftarkan diri dengan menggunakan KTP dan data yang diminta.

- Pilih menu "Cek Bansos" di halaman utama.

- Lengkapi data diri dan domisili Anda sesuai KTP.

Sistem akan menampilkan hasil status Anda. Jika tidak terdata, akan muncul notifikasi "tidak terdaftar".

Pemerintah mengimbau masyarakat agar selalu memantau status dan jadwal pencairan secara berkala melalui saluran resmi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. (Sekjend MDG)

Wali Kota Bima, Bupati Bima, dan Bupati Dompu Jajaki Kerja Sama Penerbangan dengan Sriwijaya Air Group


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Sebagai langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara di kawasan timur Nusa Tenggara Barat, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, bersama Bupati Bima Ady Mahyudin dan Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama Sriwijaya Air Group, Jefferson I. Jauwena, di Kota Mataram, Rabu (8/10).

Pertemuan tersebut membahas penjajakan kerja sama pengoperasian kembali rute penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas akses transportasi udara, menekan biaya perjalanan, dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di wilayah Bima dan Dompu.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan bahwa peningkatan layanan penerbangan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.

“Transportasi udara adalah urat nadi konektivitas daerah. Jika akses udara terbuka lebar, ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan investasi pun tumbuh,” tegasnya.

Bupati Bima Ady Mahyudin menyampaikan apresiasi terhadap langkah bersama tiga kepala daerah dalam menjajaki kerja sama tersebut.

“Kami optimis kehadiran kembali Sriwijaya Air akan memberi dampak besar bagi geliat ekonomi lokal, sektor pariwisata, dan pelayanan publik. Masyarakat Bima sangat menantikan kemudahan akses penerbangan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, menegaskan bahwa kerja sama lintas daerah menjadi kunci dalam memperkuat daya saing kawasan.

“Dompu memiliki potensi pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang terus berkembang. Dengan dukungan penerbangan reguler, produk-produk daerah bisa lebih cepat dan luas menjangkau pasar nasional,” katanya.

Direktur Utama Sriwijaya Air Group Jefferson I. Jauwena menyambut baik sinergi tiga kepala daerah tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menindaklanjuti pertemuan ini melalui kajian operasional dan studi kelayakan pasar.

“Kami akan melakukan asesmen lapangan dan melihat potensi pasar secara langsung. Jika hasilnya memungkinkan, Sriwijaya Air siap kembali mengudara di langit Bima,” ungkap Jefferson.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Ketiga kepala daerah sepakat untuk membentuk tim teknis lintas daerah yang akan mempersiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk dukungan fasilitas dan promosi bersama untuk memastikan keberlanjutan operasional penerbangan di wilayah Bima dan Dompu.

Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu dalam membuka kembali akses udara demi kemajuan ekonomi dan pariwisata kawasan timur Nusa Tenggara Barat. Sumber: Prokopim Kota Bima.(Sekjend MDG)

Ketua L.KPK KORWIL PULAU SUMBAWA NTB Apresiasi Kinerja Polsek Madapangga Berhasil Amankan Pelaku Penganiyayaan Di Desa Mpuri


BIMA NTB. Media Dinamika Global.id. Hanya butuh waktu satu jam Polsek Madapangga berhasil meringkus terduga pelaku penganiyayaan di desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Rabu, (8/10/2025) Sekira Pukul 21.00 WITA. 

Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung Kapolsek Madapangga IPDA Mujahidin, S.H., Polres Bima Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengamankan terduga pelaku Penganiyaan di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

"Kasus penganiyaan melibatkan antara pelaku bernama Sukardin (L/42) dengan Korban bernama Abdollah (L/65) keduanya merupakan warga desa Mpuri Kecamatan Madapangga", ujar IPDA Mujahidin. 

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K.M.I.K., melalui Kapolsek Madapangga IPDA Mujahidin, S.H., memaparkan, peristiwa tindak pidana penganiyayaan itu terjadi berawal korban dan terduga pelaku menghadiri acara musyawarah keluarga atau dengan istilah "MBOLO KAMPO" dalam rangka pernikahan salah satu warga desa setempat.

Saat itu pula korban bercanda terhadap terduga pelaku dengan cara korban mencolek bagian sensitif terduga pelaku sehingga mengundang reaks emosi karena tidak terima dan langsung memukul korban menggunakan benda tumpul dan membanting korban hingga tergelatak di aspal.

Akibat penganiyayaan tersebut korban mengalami luka cukup serius. Dan berdasarkan hasip visum tim medis PKM Madapangga terdapat luka robek pada dagu, beberapa gigi rontok serta gusi yang rusak dan luka dibagian kepala.

"Karena luka dialami korban Abdullah cukup seris sehingga Personel Polsek Madapangga melarikan Korban ke RSUD Bima untuk perawatan medis", papar Kapolsek. 

Sebelulnya Kapolsek Madapangga yang mendapatkan Informasi keributan itu langsung bergerak menuju TKP bersama personelnya tiba di TKP Personel di bagi menjadi 2 tim pertama bertugas mengantarkan korban ke PKM terdekat namun karena luka yang dialami cukup serius sehingga korban di rujuk ke RSUD Bima.

Sedangkan Tim kedua bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dan pada pukul 21.10. Wita terduga pelaku berhasil diamankan.

"Saat ini terduga pelaku sudah diamankan di Mapolres Buka untuk diproses hukum lebih lanjut", pungkas Ipda Mujahidin. 

Terpisah, Ketua L.KPK Ntb Evin Hidayat mengapresiasi kinerja Kapolsek Madapangga IPDA Mujahidin bersama teamnya atas keberhasilannya mengamankan pelaku dan TKP. 


"Saya apresiasi Kinerja Kapolsel Madapangga bersama anggotanya yang luar biasa merespon cepat kejadian tindak pidana penganiyayaan sehingga tidak Kamtibmas kondusif", ungkap Evin Hidayat Kepada Wartawan. 

Evin Hidayat juga menghimbau Kepada pihak keluarga korban agar tidak mudah diprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Pihak Kepolisian. tutupnya. 

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya Pelaku Sukardin sudah ditahan di Rutan Polres Bima dan dijerat dengan pasal 351 KUHPidana.  (Tim MDG)

Membela Akal Sehat Kebijakan Fiskal Gubernur NTB


Opini. Media Dinamika Global.Id.- Di tengah riuh rendah politik daerah yang seringkali lebih ramai dari substansi, kita perlu kembali pada nalar: apakah setiap kebijakan fiskal pemerintah harus selalu dicurigai? Ataukah kita perlu sedikit jujur, bahwa kadang keputusan yang tak populer justru menjadi langkah penyelamatan?

Kebijakan Gubernur NTB melakukan pergeseran anggaran, termasuk penggunaan sebagian dana BTT untuk membayar kewajiban daerah, bukanlah langkah serampangan. Ia adalah konsekuensi logis dari kondisi fiskal yang sedang tertekan. Dalam bahasa sederhana: kas daerah tidak boleh dibiarkan berdarah sementara roda pemerintahan harus tetap berputar.

Mari kita buka peta aturan. Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, juga Permendagri 77 Tahun 2020, dengan jelas memberi ruang bagi kepala daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar-unit dan antar-kegiatan selama tidak mengubah total APBD. Artinya, ruang manuver itu sah dan diakui oleh hukum. Gubernur hanya menjalankan fungsi manajerial yang memang menjadi kewenangannya.

Lalu muncul tudingan: “Mengapa BTT dipakai untuk membayar utang?”

Kita lupa bahwa utang daerah bukan sekadar angka di neraca, tetapi kewajiban publik. Kegagalan membayar utang akan mempengaruhi kredibilitas fiskal daerah, memutus rantai kepercayaan lembaga keuangan, dan pada akhirnya menghambat pelayanan publik. Maka, ketika BTT sebagian digunakan untuk menutup kewajiban itu, langkah itu justru bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab fiskal — bukan penyimpangan.

Dalam teori keuangan publik, dikenal istilah “fiscal distress” — keadaan ketika arus kas daerah tertekan dan membutuhkan intervensi cepat agar sistem tidak lumpuh. Di titik itulah konsep “keadaan darurat fiskal” berlaku. Jadi, kalau BTT digunakan untuk menyelamatkan struktur fiskal, maka itu juga bentuk “keadaan darurat” yang diakui secara rasional. Gubernur tidak sedang bermain-main dengan uang rakyat; ia sedang menjaga agar kapal besar bernama APBD tidak karam di tengah tahun anggaran.

Pergeseran dua tahap yang dilakukan juga bukan tindakan sepihak. Mekanismenya tetap berjalan dalam kerangka koordinasi antara TAPD dan DPRD, sesuai asas keterbukaan. Bila pun ada yang merasa belum sepenuhnya dilibatkan, itu bisa diselesaikan dengan komunikasi politik yang sehat, bukan dengan ancaman interpelasi yang lebih bernuansa politis daripada administratif.

Sebagai aktivis pergerakan, saya belajar satu hal penting: tidak semua yang bising itu benar, dan tidak semua yang tenang itu salah. Interpelasi memang hak politik DPRD, tapi hak itu tidak boleh berubah menjadi alat tekanan yang mengaburkan akal sehat kebijakan. Di saat ekonomi daerah membutuhkan stabilitas, justru diperlukan sinergi, bukan saling curiga.

Gubernur NTB tidak sedang mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi atau proyek politik; ia sedang menggeser beban agar APBD tetap seimbang dan rakyat tetap mendapat pelayanan. Bila itu dianggap kesalahan, maka yang salah bukan kebijakannya, tapi cara kita membaca realitas fiskal.

Kritik tetap perlu, tapi harus berdasar pada niat membangun, bukan menggiring opini. Sebab membangun daerah bukan hanya soal siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang masih mau berpikir jernih di tengah hiruk pikuk kepentingan. Dan dalam konteks ini, saya berdiri di sisi akal sehat — membela kebijakan fiskal yang rasional, bukan kepentingan politik sesaat.(Team)

*Oleh: Adhar Malaka*