Ketua LMND NTB Dorong Pemerintah Buka Langkah Bersuasif dan Dialog
Mataram, Media Dinamika Global.Id || Melihat eskalasi gerakan aksi demonstrasi di berbagai daerah baru-baru ini, utamanya di Jakarta, membuat banyak pihak terpantik. Mulai dari munculnya fenomena bendera OnePiece, ucapan-ucapan pejabat nasional yang kontroversial, tingkah laku anggota DPR yang tak elok, hingga tragedi tewasnya seorang ojol yang terlindas mobil rantis Brimob/Polri.
Berbagai variabel ini membuat banyak unsur lintas sektor masyarakat merasa gerah dan gusar atas perilaku tidak baik yang dilakukan oleh oknum-oknum di institusi-institusi negara. Paling menyayat hati dan sangat geram bagi masyarakat Indonesia ialah peristiwa meninggalnya seorang Ojek Online (OJOL) bernama Affan yang usianya relatif muda. Ia tewas di lindas oleh Mobil Rantis Brimob yang pada saat itu melakukan pengamanan terhadap Aksi Demonstrasi di Pejompongan.
Aksi yang seharusnya tidak menelan Korban Jiwa ini menjadi penyulut akumulasi keresahan masyarakat di berbagai daerah. Lantaran kelalaian dan tidak professionalnya oknum driver Rantis Brimob pada saat pengamanan aksi. Ini mungkin simalakama juga. Satu sisi, Rantis Brimob bermaksud menghalau aksi massa yang mereka anggap diluar batas. Di sisi lain juga kalau Rantis Brimob tidak segera bergerak, khawatir akan dihabisi amukan massa aksi.
Pertanyaan pertama bagi saya adalah, apakah tindakan pembubaran paksa ini tindakan yang sudah terukur atau tidak ?
Kedua, apakah tindakan menurunkan Rantis ini berlandaskan perintah ?
Ketiga, seberapa berbahayanya aksi massa yang dilakukan oleh elemen gerakan di Pejompongan?
Keempat, mengapa mahasiswa dan elemen gerakan lainnya melakukan aksi demonstrasi?.
Jangan heran jika masyarakat di berbagai daerah ikut menggelar aksi unjuk rasa sebagai salah satu bentuk solidaritas. Bahkan sampai melakukan pembakaran Kantor-kantor lembaga kenegaraan. Tak hanya dibakar, juga dijarah isi atau fasilitas di dalam kantor. Sebetulnya, ini cukup disayangkan karena butuh puluhan sampai ratusan milyar biaya untuk membangun ulang dan memperbaiki semuanya.
Ini merupakan tanda bahwa terdapat sekat antara masyarakat dengan perwakilannya di Legislatif. Pasalnya, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, memicu kemarahan publik hingga terjadi mobilisasi gerakan yang lumayan besar. Masyarakat merasa tidak terwakilkan aspirasinya, malah justru menaikkan tunjangan anggota DPR. Ditambah lagi, ada kemungkinan operasi dari pihak atau elit tertentu yang memang ingin membuat negara ini chaos.
Oleh karena itu, kami EW LMND NTB menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang dialami Alm. Affan dan Keluarga.
2. Polri harus bertanggungjawab penuh atas kematian Affan baik dari sisi hukum, maupun tanggung jawab moral.
3. Polri harus menjamin kelayakan hidup bagi keluarga korban.
4. Copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
5. Copot Kapolda NTB Hadi Gunawan.
6. Mengajak Pemimpin Nasional dan Daerah untuk mengerti suasana kebatinan masyarakat Indonesia.
7. Mendorong Pemerintah Daerah NTB untuk mengambil langkah persuasif dan Dialog bersama masyarakat.
8. Mengecam tindakan represif APH dengan alasan apapun.
9. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan dan atau fasilitas untuk perekonomian rakyat. (*).
