Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 16 Juli 2025

Ratusan Peserta Ikuti Diskusi Publik LAKH PWI Lampung, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Di Era Digital.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Ratusan peserta diskusi LAKH PWI Lampung antusias mengikuti, menyimak bahkan banyak yang memberikan pertanyaan kepada nara sumber dari Kanit Subdit V Siber Polda Lampung mengenai pers dan UU ITE yang digelar di Hotel Horison Kota Bandar Lampung, pukul 09.00 WIB, Rabu 16 Juli 2025.

LAKH PWI Lampung yang menggandeng 3 nara sumber pada acara diskusi yakni dari praktisi hukum, praktisi pers dan dari Kanit Subdit V Siber 
Polda Lampung.

Melalui Kadis Kominfotik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Ganjar Jationo yang hadir pada acara diskusi ini menyampaikan berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan insan pers, dalam upaya memperkuat edukasi publik dan demokrasi.

Selain itu, Polda Lampung juga menegaskan penanganan dugaan pelanggaran hukum terkait karya jurnalistik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kanit subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, Kompol Fredy Aprisa menjelaskan, dalam setiap penanganan perkara yang berkaitan dengan pers, Polda Lampung selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers.

"Hal tersebut, dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers, guna melindungi kemerdekaan pers serta mencegah penyalahgunaan profesi wartawan," kata Kompol Fredy saat diskusi publik bareng LAKH PWI Lampung 

Menurutnya, hal yang harus dipahami ketika ada laporan di Polda Lampung terkait wartawan, akan melakukan proses klarifikasi terlebih dahulu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kemudian dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan kepolisian, akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers, guna menentukan tindak lanjut dari perkara tersebut.( Fs/Red)

Wali Kota Bima Tunaikan Janji Politik PKH Daerah, Tahun 2026 Penerima Akan Ditambah

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wali Kota Bima mengungkapkan pada tahun 2025 ini pihaknya telah mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp. 2 miliar untuk merealisasikan Program PKH Daerah bagi 1.200 penerima manfaat. Walau ditengah kondisi serba terbatas, ia menegaskan inilah wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan visi-misi selama 5 tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE pada acara sosialisasi program Pemerintah Kota Bima Tahap I tahun 2025, di halaman Terminal Kumbe Kota Bima, pada Rabu (16/07).

"Saya pastikan di tahun 2026 nanti, walaupun kondisi fiskal tidak terlalu bagus, kita akan tambah sebanyak 5 ribu penerima manfaat PKH daerah," tegas Wali Kota Bima.

H. A. Rahman mengaku saat ini regulasi dan mekanisme penyaluran sedang dipersiapkan, bahkan hampir rampung.

"Mudah-mudahan Perwali nya selesai, sehingga di bulan Agustus 2025 PKH Daerah dapat disalurkan dan dirasakan oleh penerima manfaat," harapnya.

Wali Kota Bima menambahkan pemerintah akan menjalankan aturan dengan sebaik-baiknya, dimana yang berhak menerima akan diprioritaskan.

"Saya minta SDM PKH lakukan verifikasi secara adil, jujur dan menghilangkan kepentingan personal," pungkasnya.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima : Wali Kota Cup BMX 2025 Ajang Pembinaan Mental Generasi Muda

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wali Kota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE, menghadiri acara pembukaan Wali Kota Cup Sepeda Cross BMX se-Kota Bima Tahun 2025, yang diselenggarakan di Tanah Lapang Kelurahan Sadia 2. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit berbakat di ajang lomba Cross Sepeda BMX tingkat Kota Bima.

Rabu, 16 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima, secara pribadi, sekaligus atas nama Pemerintah Kota Bima memberikan apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada Lurah Sadia, maupun kepada seluruh panitia pelaksana, atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurut Wali Kota Bima, bahwa lomba cross sepeda BMX ini, merupakan olah raga ekstreem yang tidak hanya memacu adrenalin saja, akan tetapi, menurutnya cross sepeda ini merupakan bagian untuk mendidik, membina dan melatih, mental dan semangat sportivitas generasi muda yang ada di Kota Bima, sehingga mereka diharapkan menjadi genarasi-generasi muda yang hebat, dan tangguh di masa-masa yang akan datang.

"Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan karakter generasi muda kita melalui olahraga. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi event-event positif seperti ini,” ujarnya.

Lebih jauh Wali Kota Bima sampaikan harapannya bahwa, di event kejuaraan sepeda BMX cross ini, agar bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi, baik penonton yang hadir, peserta cross, maupun masyarkat luas, lebih khusus warga Kelurahan Sadia, untuk dapat memperkenalkan, sekaligus mendukung gerakan Kota Bima BISA, dengan mengajak untuk mejaga kebersihan, dan mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya.

"Saya selaku Wali Kota Bima, mengajak seluruh masyarakat Kota Bima, lebih khusus warga Kelurahan Sadia, mari bersama-sama, jagalah kebersihan, cintailah kebersihan, dan buanglah sampah pada tempatnya", ajaknya.

Lomba Cross Sepeda BMX Wali Kota Cup ini, diprakarsai oleh kelompok pemuda yang tergabung dalam "Generasi Kreatif Sadia 2", menurut panitia pelaksana, bahwa, lomba ini diikuti oleh peserta dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat anak-anak, dewasa, sampai pada peserta tingkat umum, dengan 12 kelas yang diperebutkan.

Terakhir, Wali Kita Bima berpesan pada seluruh panitia pelaksana, dan seluruh warga Kelurahan Sadia, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik terhadap penonton yang hadir, maupun terhadap peserta cross itu sendiri.

"Kepada panitia cross, saya berpesan, jadilah tuan rumah yang baik, jaga keamanan dan ketertiban, dan tunjukan sikap sportivitas, berlaku jujur dan adil pada seluruh peserta cross". Pintanya.

Kegiatan Wali Kota Cup Sepeda Cross BMX se-Kota Bima Tahun 2025 ini, turut dihadiri oleh Asisten III Sekda Kota Bima, Kadis Dikpora, Kodim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota, yang diwakili oleh Kapolsek Rasanae Barat, Camat Mpunda, Lurah Sadia, serta Lurah yang mendapat undangan.

Kegiatan pembukaan Wali Kota Cup Sepeda Cross BMX se-Kota Bima Tahun 2025 ini, ditandai dengan gunting pita oleh Wali Kota Bima, pertanda lomba Sepeda cross BMX se Kota Bima telah resmi dimulai. Dipenghujung acara dilakukan pertunjukan eksebition, dengan Wali Kota Bima sebagai salah satu pesertanya.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima : DTSEN Sangat Bagus, Wujudkan Pemerataan dan Keadilan Penyaluran Bansos

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Bima, Ahmad Mufrad, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Camat Rasanae Timur, Lurah se Kecamatan Rasanae Timur menghadiri acara sosialisasi program Pemerintah Kota Bima Tahap I tahun 2025, di halaman Terminal Kumbe Kota Bima, pada Rabu (16/07).

Acara sosialisasi program pemerintah Kota Bima tahun 2025 yang dimulai di Kecamatan Rasanae Timur tersebut juga dihadiri oleh SDM PKH, Pekerja Sosial serta KPM PKH se Kecamatan Rasanae Timur.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dinas sosial yang mengadakan acara sosialisasi terkait dengan kebijakan baru pemerintah pusat. Memang, setiap periode 5 tahun atau ada pergantian kepemimpinan pasti ada kebijakan baru.

Kalau dulu namanya DTKS, karena ada perubahan pemimpin dan kementerian, maka aturan mainnya pun ikut berubah. Ia menegaskan, program DTSEN ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui data 1 pintu yang didalamnya ada kementerian dan lembaga terkait.

Kadangkala dalam pelaksanaannya, DTKS ini masih terdapat penerima manfaat yang tidak termasuk dalam kelompok rentan sebagai penerima manfaat yang seharusnya. Sehingga timbul gejolak ditengah-tengah masyarakat. Dimana masyarakat yang seharusnya layak menerima, namun faktanya tidak menerima sentuhan dari pemerintah. Hal ini yang sedang diperbaiki.

"Pemadanan data melalui DTSEN ini sangat bagus, sehingga masyarakat benar-benar diseleksi melalui tahapan verfal oleh dinas sosial sesuai peruntukannya, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan" ujarnya.

Ia menerima banyak laporan dan aduan dari masyarakat terhadap begitu banyaknya penerima manfaat KPM PKH yang diseleksi berdasarkan pemadanan data DTSEN.

Wali Kota Bima menyebut, DTSEN ini berfungsi sebagai basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan penyaluran bansos dan program pemberdayaan ekonomi lebih tepat sasaran dan akurat, serta menghindari tumpang tindih data.

"Kalau dinas sosial tidak cepat mengambil langkah sosialisasi ini, maka akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memprovokasi keadaan ditengah masyarakat dengan tujuan menciptakan kondisi daerah tidak stabil. Tapi, yakin saja, ada pemerintah yang selalu melindungi masyarakat," ungkap Wali Kota.

"Terimakasih Dinas Sosial yang mengambil langkah cepat ini. Saya juga berharap kepada SDM PKH dan Pekerja sosial agar bekerja secara adil, mendata masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Hindari kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana, S.Sos dalam laporannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut pada 41 kelurahan. Namun di tahun 2025 ini, mengingat adanya Inpres tentang Efisiensi Anggaran, maka sosialisasi dilaksanakan ditiap kecamatan.

Yuliana menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk meredam polemik ditengah masyarakat terkait adanya perubahan aturan dan mekanisme penyaluran bansos. Ia menegaskan, data KPM DTSEN itu sudah terdata didalam aplikasi, petugas hanya memastikan KPM ada di lokasi.

"Bukan mendata dari awal, apalagi menghapus. Apabila ada KPM yang kepesertaannya terhapus, itu hasil penilaian dari BPS berdasarkan hasil verifikasi di lapangan," ujarnya.

Yuliana yang juga selaku Istri Wakil Rakyat Kota Bima ini berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dan mengkonsumsi informasi yang tidak benar yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terkait perubahan mekanisme penyaluran bansos.(Sekjend MDG)

PGE Tetap Berkomitmen dalam Membantu Masyarakat di Sekitar Wilayah Operasi

      Comment   


Aceh Utara. Media Dinamika Global.Id.- Menyikapi pemberitaan terkait pengembalian bantuan masa panik untuk warga terdampak angin kencang di Kecamatan Nibong, Aceh Utara, pihak PT Pema Global Energy (PGE) melalui klarifikasi resmi menyatakan bahwa perusahaan tetap berkomitmen dalam pengembangan dan membantu masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, apalagi saat terjadi bencana alam. 

perusahaan PGE berkomitmen dalam pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi  termasuk juga selalu hadir membantu setiap terjadinya bencara alam seperti banjir, angin kencang, kebakaran dan lainnya. 

"Selama ini PGE selalu membantu setiap ada musibah di masyarakat, termasuk mengerahkan pemadam kebakaran saat ada musibah kebakaran, membantu sembako bagi warga terdampak banjir, dan bantuan panik lainnya".

Dalam hal bencana angin kencang yang melanda kecamatan Nibong beberapa hari yang lalu PGE juga berkomitmen membantu meringankan beban para korban dengan menyerahkan bantuan bahan makanan pokok untuk bantuan Masa Panik/tanggap Darurat dan telah diserahkan melalui kantor Camat setempat berupa beras 30 sak, minyak goreng 15 kilogram, air mineral cup 15 kotak, mie instan 20 kotak dan telur ayam 15 papan. 

Terkait dengan adanya pengembalian bantuan, menghormati dinamika yang terjadi di lapangan dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Kami memahami bahwa dalam situasi darurat, ada dinamika dan ekspektasi dari masyarakat yang tinggi. PGE tetap terbuka untuk dialog dan perbaikan, namun yang pasti niat kami tulus untuk membantu dan hadir bersama masyarakat. 

Selain membantu saat terjadi bencana alam, selama ini PGE juga telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang meliputi pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. 

"Setiap tahun kami membangun rumah untuk warga miskin, menyalurkan bantuan beasiswa untuk siswa miskin mulai siswa SD hingga mahasiswa, bantuan lembu meugang, santunan yatim, pembangunan fasiltas umum seperti pengasapalan jalan, pemberian bibit padi dan pupuk dan masih banyak bantuan lain yang telah diserahkan".

Pabrik Cerutu Tembakau Deli Diresmikan, Siap Bertarung di Pasar Global

      Comment   


Sumatra Utara, Media Dinamika Global.Id.-Apa yang sudah cukup lama menjadi mimpi : memiliki pabrik yang mampu memproduksi cerutu (cigar) akhirnya terwujud. Region Head PTPN 1 Regional 1 Didik Prasetyo, Rabu siang (16/07) meresmikan Deli Nusantara Cigar Factory, di Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. 

Pabrik Cerutu yang sepenuhnya memanfaatkan hasil Budi daya tembakau Deli di kebun Helvetia ini diharapkan menjadi pilot project hilirisasi tembakau untuk bersaing di pasar global. "Kita harapkan pabrik ini terus mampu meningkatkan produksinya, dan  tidak hanya berkontribusi bagi PTPN 1 Regional 1 tapi juga bagi PTPN 1, sekaligus menjadi bukti kemampuan kita untuk melakukan hilirisasi tembakau Deli," ujar Region Head PTPN 1 Regional 1 Didik Prasetyo dalam sambutannya. Ia optimis produk yang dihasilkan pabrik di Tandem ini bisa diterima pasar."Syukur-syukur bisa menjadi favorit bagi penggemar cerutu," tambahnya.

Menurut Manager Unit Tembakau Henri Tua Hutabarat, saat ini sudah tersedia 2.460 batang cerutu seri Helvetia dan Saentis yang siap dipasarkan dalam waktu dekat. Targetnya sampai akhir tahun 2025 akan memproduksi 6000 batang cerutu. "Seluruh persyaratan yang diwajibkan untuk pabrik Deli Nusantara Cigar Factory sudah dimiliki. Artinya produk kita sudah siap untuk dipasarkan secara luas," katanya.

Sementara daun tembakau Deli yang dihasilkan dari kebun-kebun yang sudah ada sejak tahun 1863, hingga kini masih memiliki kualitas terbaik, khususnya lembar daun yang digunakan sebagai pembungkus cerutu. Di samping bertekstur halus, elastis, dan warna cerah yang merata, tembakau Deli juga memiliki sifat pembakaran yang baik. 

Karena itu, menurut Kasubag Humas PTPN 1 Regional 1 Rahmat Kurniawan,  cerutu yang diolah langsung dari daun tembakau Deli, diharapkan mampu menjadi pilihan di pasar cerutu internasional.

Apalagi pihak PTPN 1 akan menggunakan nama nama kebun di era kolonial dalam produksi cerutunya, seperti edisi Helvetia, edisi Saentis, Klumpang, Bulu Cina dan sebagainya. "Ini pasti akan memiliki daya tarik yang tidak ada duanya," jelas Rahmat Kurniawan. 


Hadir dalam peresmian Deli Nusantara Cigar Factory Tandem Hulu, di samping Region Head Didik Prasetyo, juga SEVP BS Wispramono Budiman, Kabag Sekper, Kabag Trkpol, Manejer unit Tembakau Henri Tua Hutabarat,  Ferry (Frederico Kedang) brand owner Sultan Cigar Indonesia, pemilik pabrik cerutu Sejahtera Cerutu Indonesia - Kebumen Jawa Tengah sebagai mitra Regional 1, dan Capt. Ridwan Zainuddin penikmat cerutu dari Jakarta. *(Tim)*

Selasa Menyapa, Bupati Ady Mahyudi: Mendekatkan Pelayanan

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id || Shalat Magrib dan Shalat Isya berjamaah di masjid Nurul Huda Desa Parangina Kecamatan Sape (16/7) mengawali rangkaian kegiatan Selasa Menyapa yang berlangsung di dua desa yaitu desa Parangina dan desa Rai Oi.

Setelah menunaikan Shalat Isya berjamaah Bupati Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr. Irfan Zubaidy beserta rombongan menghadiri Ngopi Bareng yang dipandu Raani Wahyuni ST.MT M.Sc (Plt.Kepala BRIDA) dan Dr. Karyadin (Dikbudpora) dan dihelat  di halaman SDN 08 Sape.

Bupati yang hadir dengan empat orang anggota DPRD Dapil Sape-Lambu dan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Bima  tersebut mengungkapkan,  kegiatan Selasa Menyapa bukan berarti menghilangkan pelayanan di kantor,  tetapi keduanya sama-sama berjalan". Terang Bupati. 

Selasa menyapa ditujukan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan hal ini sesuai dengan janji politik untuk hadir di desa tiap minggu yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan.

Dukungan warga Sape khususnya Desa Parangina dan desa Rai Oi pada Pilkada bulan November lalu luar biasa dan mengantarkan Ady-Irfan meraih suara terbanyak. 

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan untuk pemimpin Dana Mbojo tercinta". Ungkap Bupati dihadapan Camat Sape Muhamad Akbar, SP.,M.Si,  Muspika, Para Kepala Desa dan warga masyarakat setempat. 

Senada dengan Bupati, Wabup dr. H. Irfan  mengungkapkan,  Bupati dan Wabup dalam kegiatan Selasa Menyapa untuk memenuhi komitmen untuk hadir di tengah masyarakat

 Disamping itu, pada saat yang sama melakukan meragam kegiatan bersama masyarakat seperti penghijauan, pengobatan gratis, khitanan massal serta gotong royong. Selatan silakan datang ke tempat-tempat yang sudah disediakan Untuk memanfaatkan layanan". Imbuhnya 

Sebelum sesi diskusi, tiga Penampilan Tarian dan Shalawat SDN 7 Sape, Majelis Ta'lim mengawali acara. 

Redaksi _ MDG.

Mahasiswa KKP UIN Mataram Gelar Seminar Hak Waris di Desa Kawo Loteng

      Comment   

Foto bersama Mahasiswa KKP, Pemdes, Masyarakat Desa Kowo, (Ist/Reza).

Lombok Tengah || Media Dinamika Global.Id,- Mahasiswa Kuliah Kerja Partisipasitif (KKP) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar seminar di Desa Kowo kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Rabu (16/07/25).

Terut hadir dalam kegiatan, Pemerintah Desa, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda setempat.

Ketua Mahasiswa KKP Lalu Syamsih Ali Arifin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kelompok KKP yang sekaligus menjadi panitia penyelenggara seminar ini dan mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah desa dan masyarakat telah hadir menghadiri undangan kami.

"Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua," ucap Ketua KKP dalam sambutannya.

Lebih lanjutnya, Syamsih menjelaskan seminar ini membahas tentang hak waris dengan tema sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan aset dan sumber daya desa.

"Lewat seminar ini kita dapat memahami tentang hak waris, serta bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik dan adil," jelasnya.

Lanjutnya, kami percaya bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hak waris akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama dalam menghindari konflik dan sengketa.

"Ia berharap seminar ini dapat menjadi ajang yang produktif dan bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat desa ini," harapnya.

Sementara, Kepala Desa diwakili Sekertaris Desa Kowa Mariono menyatakan, seminar hak waris adalah kegiatan ilmiah atau edukatif yang membahas pembagian warisan menurut hukum yang berlaku, baik hukum adat,hukum islam maupun hukum perdata  (KUHperdata) di Indonesia.

"Hukum hak waris bukan persoalan yang mudah, karna banyak rentetan dalam pembagaian, jika selisih dalam pembagian bisa mengakibatkan konflik besar,” tutur singkat Sekdes.

Narasumber Seminar, Jaswadi Tahir, M.H menjelaskan, Hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sering menjadi sumber konflik, lewat diselenggarakan seminar ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian hak waris menurut hukum yang berlaku, baik dari segi perdata, hukum islam, maupun hukum adat,agar tercipta kehadiran hukum dan keadilan dalam pembagian warisan.

"Berdasarkan adat istiadat suatu daerah, bisa bersifat patrilineal, matrilineal, atau bilateral," jelasnya.

Ia menuturkan hukum waris menentukan siapa yang berhak mewarisi, berapa bagiannya, dan bagaimana proses pewarisan dilakukan secara sah, tutupnya.

Reporter : Reza Apriansyah.

Pemprov NTB Didesak Segera Legalkan Semua Tambang Rakyat: Demi Masa Depan Anak Cucu dan Ekonomi Lokal

      Comment   

Tambang Rakyat, (Ist/Geogle).

Mataram || Media Dinamika Global.Id,– Legalisasi tambang rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui koperasi kini menjadi kenyataan. Sebuah tonggak sejarah ditandai dengan penyerahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari dari Sumbawa, yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal bersama Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, Sabtu (12/7/2025).

Langkah ini membawa harapan besar: mengubah tambang ilegal menjadi tambang legal yang berpihak pada masyarakat lokal.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi gerakan sosial yang berbasis gotong royong. Legalitas tambang rakyat lewat koperasi adalah solusi dari kebuntuan selama satu dekade ini,” tegas Kapolda Hadi Gunawan.

Selama ini, tambang ilegal tak pernah benar-benar bisa dihentikan, namun juga tak diberi ruang legal untuk bertransformasi.

Kini, koperasi tambang rakyat menawarkan model baru yang berlandaskan hukum, ramah lingkungan, dan berpihak pada rakyat.

Dukungan Tokoh Masyarakat dan Aktivis

Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis.

Yuni Bourhany, aktivis perempuan NTB, menyebut legalisasi ini dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga penambang.

“Selama ini yang jadi korban tambang ilegal adalah rakyat, terutama perempuan dan anak-anak karena dampak sosial dan lingkungan. Kalau dikelola koperasi, transparan, dan legal, dampaknya bisa dibalik: tambang justru memberdayakan masyarakat,” ujar Yuni.

Tambang Rakyat, (Ist/Geogle).

Senada dengan itu, Aris dari LAWAN NTB menyebut legalisasi lewat koperasi sebagai “jalan tengah yang adil antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.”

“Kami selalu mengkritisi tambang ilegal. Tapi kalau rakyat diberi ruang lewat koperasi yang legal dan berizin, itu lebih progresif daripada kriminalisasi terus-menerus. Yang penting, diawasi dan tak ada kongkalikong elit,” katanya.

Pelaku Tambang Lokal: “Akhirnya, Kami Diakui!”

Salah satu pelaku tambang tradisional di Sumbawa yang tidak dipublikasikan namanya, mengaku sangat antusias dengan terobosan ini.

“Selama ini kami kerja dalam bayang-bayang ketakutan. Sekarang, kalau koperasi tambang dibentuk di setiap WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), kami siap urus legalitas. Kami mau bayar pajak, asal kami dilibatkan dan diakui,” ujarnya.

Model Nasional: NTB Jadi Role Model Tambang Rakyat Legal

Peluncuran IPR ini dinilai sebagai percontohan nasional. Brigjen TNI (Purn) Irianto dari Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa koperasi tambang bisa menjadi solusi konkret untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.

“Ini adalah sinergi yang ideal. Negara hadir, masyarakat diberdayakan, dan pelanggaran hukum bisa ditekan. NTB bisa jadi model nasional,” ujar Irianto.

Harapan Gubernur NTB

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa koperasi adalah soko guru ekonomi rakyat dan kehadiran koperasi tambang menjawab dua tantangan sekaligus: ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.

 “Tambang ilegal tak pernah bisa kita berantas sepenuhnya. Tapi sekarang, kita bisa mengubahnya jadi legal, adil, dan bermanfaat lewat koperasi rakyat,” katanya.

Dengan legalitas yang jelas, koperasi tambang rakyat memberi peluang besar bagi masyarakat NTB untuk menjadi tuan rumah di tanah sendiri, mengelola sumber daya alam secara legal, mandiri, dan berkelanjutan.

Langkah ini bukan hanya soal tambang. Ini soal pengakuan, keadilan, dan masa depan ekonomi NTB yang lebih bermartabat.

Redaksi_ Surya Ghempar.

Gubernur Miq Iqbal dengan Menteri Dikdasmen: Bahas Penguatan SMK Advokasi untuk Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan di NTB

      Comment   


Media Dinamika Global.Id || Mataram, — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin, 14 Juli 2025. 

Pertemuan ini membahas penguatan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advokasi, sebagai strategi nyata menekan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB

Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyambut baik kunjungan kerja Menteri Dikdasmen ke NTB, yang sebelumnya telah meninjau sejumlah sekolah di Pulau Sumbawa dan hari ini melanjutkan agenda di Pulau Lombok, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah.

“Kita senang sekali hari ini pak menteri dikdasmen hadir di ntb. Hari ini kami berdiskusi penting dengan pak Menteri mengenai penguatan SMK Advokasi, agar pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Miq Iqbal.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan SMK di NTB mencakup sinkronisasi antara kebutuhan pasar dan keterampilan lulusan, termasuk membangun Skill Centre yang relevan dengan dunia kerja dan industri masa depan. Gubernur juga menyampaikan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta didorong untuk menjadi bagian dari gerakan pendidikan advokasi berbasis vokasi.

“Tidak hanya negeri tetapi juga sekolah advokasi swasta, yang link and match antara pasar dan pendidikan yang dibutuhkan termasuk skill Centre juga tadi kita bahas dengan beliau”. imbuhnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan dukungannya terhadap rencana penguatan SMK di NTB yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa ke depan, akan diterapkan model SMK 4 Tahun, di mana tahun terakhir difokuskan pada pelatihan kerja langsung di industri mitra.

“Rencana pengembangan SMK yang dirancang gubernur sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan kami di tingkat nasional. Kami nanti akan ada SMK yang 4 tahun yang 1 tahun terakhir itu mereka akan disiapkan untuk masuk dunia kerja,” jelasnya.

Selain itu, SMK akan dikolaborasikan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar siswa tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian yang diakui dunia industri.

“Kami juga mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan BLK sehingga dengan mereka praktik di BLK ini memiliki sertifikasi sehingga mereka punya sertifikat yang sesuai dengan keahlian khusus mereka,” tambahnya. 

Menteri juga mengungkapkan bahwa Dikdasmen tengah menyiapkan program SMK inklusif untuk anak-anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Pada tahap awal, program ini akan menyasar 1.000 peserta, dan akan diperluas pada tahun-tahun mendatang.

“Kami ada program SMK untuk mereka yang putus sekolah yang karena kendala ekonomi kami berikan kesempatan untuk belajar, untuk tahap pertama ada 1000 untuk kedepan akan kami tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.

Dirinya berharap dengan langkah ini pengangguran kemiskinan dapat segera teratasi.

“Dengan cara seperti ini kami berharap SMK ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bisa juga mengurangi pengangguran.” tutupnya.

Pertemuan ini memperkuat komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif, terarah, dan berorientasi pada dunia kerja, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai jalan nyata mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Bumi Gora.

Redaksi _ Surya Ghempar.