Media Dinamika Global
Home All Post

Senin, 07 Juli 2025

SAH! Hasil Raker Terbaru Putuskan Honorer R2, R3, R4, dan R5 Resmi Diangkat Jadi PPPK Penuh di 2025

      Comment   


Komisi II DPR RI Desak Percepatan Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024, Soroti Karir hingga Fleksibilitas Kerja ASN

Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Daerah se-Indonesia pada Senin, 30 Juni 2025.
Rapat tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan penting yang berfokus pada percepatan proses kepegawaian, penyelesaian status tenaga non-ASN, serta peningkatan kesejahteraan dan fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berikut adalah tujuh poin kesimpulan yang disepakati dalam rapat tersebut:


1. Percepatan Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024

Komisi II DPR RI mendesak Kementerian PANRB, BKN, dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penuntasan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Penetapan NIP CPNS ditargetkan paling lambat pada bulan Juni 2025, sementara untuk PPPK paling lambat pada Oktober 2025.
Langkah ini dianggap krusial untuk segera menyelesaikan status tenaga non-ASN dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

2. Koordinasi untuk Usulan NIP PPPK yang Tertunda

Komisi II mendorong BKN untuk proaktif berkoordinasi dengan 12 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 28 pemerintah kabupaten/kota yang belum mengusulkan penetapan NIP PPPK tahun 2024.

Percepatan ini diperlukan agar para pegawai yang telah lolos seleksi dapat segera mendapatkan kepastian statusnya.

3. Akselerasi Proses Mutasi dan Promosi ASN

Disepakati bahwa BKN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan pertimbangan teknis (pertek) dan rekomendasi dari Kemendagri terkait mutasi dan promosi ASN.(Sekjend MDG)

Mantan Wakil Bendahara TKN Dicalonkan Jadi Dubes Malaysia, Komisi I DPR: Kami Tak Lihat Seperti Itu

      Comment   


Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono. Masuknya nama Eks Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran dalam fit and proper test calon dubes dinilai tidak masalah.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono, menegaskan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon duta besar (dubes) tidak didasarkan pada latar belakang atau masa lalu seseorang.

Pernyataan ini disampaikan Budi saat menanggapi pertanyaan soal pencalonan Raden Dato Iman Hascarya Kusumo, mantan wakil bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, yang kini menjadi calon Dubes RI untuk Malaysia.

"Kami tidak melihat seperti itu ya. Kita melihat seluruh calon duta besar yang diajukan mempunyai kapasitas, jam terbang, track record yang baik," kata Budi di Kompleks Parlemen, Minggu (6/7/2025).

"Saya katakan tadi, dari fit and proper test yang sudah dilakukan dua hari ini, kami melihat melalui pengalaman-pengalaman mereka, jaringan-jaringan yang mereka miliki, mereka akan mampu untuk bertugas di tempat yang ditugaskan," katanya.

Saat ditanya apakah seluruh fraksi di Komisi I sepakat atas hasil fit and proper test tersebut, Budi enggan memastikan.

Menurutnya, hasil evaluasi selama dua hari akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI, Puan Maharani.

"Saya tidak bilang demikian, ya. Kami semua fraksi tadi sudah melakukan rapat internal, dan hasil catatan dari fit and proper test selama dua hari ini akan dilaporkan kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 24 nama mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon duta besar.

Salah satunya adalah Raden Dato Iman Hascarya Kusumo yang diusulkan menjadi Dubes RI untuk Malaysia.

Berdasarkan penelusuran, Iman yang juga merupakan mantan Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Iya betul," ucap Iman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Minggu (6/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Iman mengakui tidak memiliki latar belakang karier di dunia diplomasi.

Namun, ia menyebut pernah lama tinggal di Sabah, Malaysia, dan menikah dengan warga negara setempat.

"Mungkin jalan hidup aja ya seperti begitu," jelasnya.

Iman juga menyebut bahwa dirinya bukan sosok sembarangan. Gelar kebangsawanan yang disandangnya disebut berasal dari garis keluarga dan pernikahannya.(Sekjend MDG)

Bupati Bima Buka Secara Resmi Turnamen Sepak Bola Bupati CUP 2025 Di Lapangan Semangka Sape

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima Dr.H.Irfan Membuka Secara Resmi Turnamen Sepak Bola Bupati CUP Tahun 2025 yang akan melibatkan beberapa Club hebat  Se-kabupaten dan Kota sepulau Sumbawa yang akan berlaga di lapangan semangka Desa Naru Kecamatan Sape mulai Tanggal 8 Juli sampai 13 Agustus 2025. (07/07/25)



Pantauan Awak Media Pada Open Turnamen sepak bola Bupati cup 2025 antar Club sepulau Sumbawa ini, nampak terlihat undangan yang hadir mulai dari Muspika kecamatan Sape dan kecamatan Lambu, Anggota DPRD Dapil Sape/Lambu partai PKB (Nurdin.SE), DPRD dari partai Demokrat (Fatimah Zulkarnain), DPRD dari partai PKS (Rukmini H.Sarbini) DPRD dari partai PAN (Saiful),DPRD dari PPP (Jasmin),DPRD dari Parati Nasdem (Muhammad Aris.SH),Ketua Askab.Kapolsek Sape, Danramil 1608-03/Sape,Danki Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor Sape, Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Sape dan Lambu.



Bupati Bima Merasa Bangga kepada Masyarakat Sape, Terutama kepada Panitia,karena lapangan semangka Sape sampai pada hari ini sudah menampilkan wajah baru dan sudah tertata dengan rapi,insya Allah Tempat Duduk dari Bambu dan Kayu,Insya Allah nanti akan kita jadikan. Semen,nanti akan kita perjuangan bersama-sama.Ungkapnya.

Bupati Bima juga mengajak kepada seluruh masyarakat Mari sama sama kita jaga persatuan dan kekeluargaan antara kita semua,mari kita junjung tinggi sportifitas selama pertandingan berlangsung.

Laporan Ketua Panitia "Kusherman,S.Pd

Ketua Panitia Bupati CUP 2025 "Kusherman,S.Pd dalam laporannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima yang sudah berkesempatan hadir dalam acara Seremonial Opening Turnamen Sepak Bola Bupati Bima Cup 2025,


Dan Alhamdulillah Panitia telah menerima 37 club yang terdaftar se-kabupaten dan kota sepulau Sumbawa dengan Total Hadiah RP 120.000.000 ( seratus dua puluh lima juta rupiah).

Turnamen Sepak Bola Bupati CUP Bima akan Mulai Bertanding dari tanggal 08 juli sampai 13 Agustus yang  disponsori oleh 27 pengusaha Pengusaha sukses.Tutur ketua panitia.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses kemudian dilanjutkan dengan Foto Bersama.(Team.MDG.03)

Semua Koperasi Desa di Kabupaten Bima Sudah Berbadan Hukum

      Comment   


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Sesuai arahan Presiden RI H. Prabowo Subianto, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan koperasi desa dan jumlah ini sudah mencapai 100% proses Administrasi Hukum Umum (AHU) lembaga koperasi. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima Drs. Dahlan Muhammad  mengungkapkan bahwa sejak bulan Juni 2025 lalu, pihaknya telah melakukan pendampingan penerbitan dokumen NPWP, nomor induk berusaha (NIB) dan rekening Bank koperasi desa. Sabtu (05/07/25)

"Alhamdulillah, beragam tantangan dan dinamika yang terjadi selama proses pembentukan koperasi desa se Kabupaten Bima telah dilewati. Tahapan kegiatan dimulai dari rapat koordinasi OPD terkait di tingkat kabupaten, sosialisasi di tingkat kecamatan, musyawarah desa khusus (Musdesus) dan rapat pendirian koperasi desa dapat terlaksana dengan baik.

Hal ini tentu saja berkat sinergi dan kerjasama yang cukup baik para pihak yang terlibat dalam proses pembentukan koperasi tersebut dan kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif semua pihak sehingga semua tahapan telah dilewati dengan baik. Imbuh Dahlan. (MDG 23) 

Bupati Bima Minta Jajaran Dikes Tingkatkan Pelayanan

      Comment   


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Di sela padatnya kegiatan kedinasan, Bupati Bina Ady Mahyudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Senin (07/07/25) 

Tiba di instansi tersebut, Bupati langsung menuju ruangan sekretariat dan melakukan dialog intens dengan para pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional dan staf pengelola kegiatan di unit kerja tersebut. 

Pada pertemuan tersebut, Bupati .Ady Mahyudi mendapatkan sejumlah penjelasan dari para Kabid dan pejabat fungsional terkait pola dan jenis pelayanan yang dilakukan untuk memastikan cakupan pelayanan dasar kesehatan dapat dinikmati secara merata.

Setelah mendapatkan penjelasan dari para kepala bidang, terkait cakupan dan jangkauan pelayanan medis 

Berdasarkan penjelasan Kabid dan Jafung, petugas pelayanan kesehatan telah melakukan pelayanan langsung ke masyarakat sebagai salah satu program prioritas. 

Namun demikian, Jajaran Dinas Dinas Kesehatan kabupaten Bima diminta untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas khususnya bagi warga yang berdomisili pada area terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau dari pusat pelayanan". Harapnya. ( MDG 23)

Presiden RI Menegaskan Bersikap Tegas Dalam Mendukung Perdamaian Dunia

      Comment   


JAKARTA, Media Dinamika Global.id.– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.

Dalam pertemuan yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”, Presiden Prabowo menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui pendekatan multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan penggunaan standar ganda. Beliau sejalan dengan hampir seluruh peserta KTT dalam mendorong reformasi multilateral serta keterwakilan negara-negara global south dalam institusi global seperti PBB. Diharapkan kepemimpinan BRICS mampu mendorong arah yang lebih adil dalam sistem multilateral,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 atau Bandung Spirit dalam forum BRICS, khususnya dalam memperjuangkan nasib negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya hubungan terhadap Palestina dan mengingatkan kembali semangat Bandung agar dapat menjadi inspirasi dalam forum BRICS,” tambah Airlangga.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, yang turut hadir mendampingi Presiden, menyampaikan bahwa sebagian besar pemimpin BRICS menyoroti dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu.

“Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya BRICS mengambil peran kepemimpinan bagi negara-negara global south dalam mendorong reformasi sistem multilateral,” ungkap Wamenlu Tata.

Ia menambahkan, konsolidasi negara-negara selatan dinilai krusial untuk menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang adil dan kondusif. Indonesia, lanjutnya, menyambut baik semangat solidaritas antaranggota BRICS dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif dan seimbang.

“Oleh karena itu, semangat utama yang mengemuka dalam forum tadi adalah bagaimana BRICS bisa menjadi motor penggerak reformasi dan penguatan sistem multilateral yang adil,” pungkasnya.(Sekjend MDG)


Dana Hibah Pokmas Jatim Diusut KPK Khofifah Bakal Diperiksa

      Comment   


Jatim, Media Dinamika Global.id.– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan lokasi pemeriksaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021–2022.


“Kami masih melakukan koordinasi terkait waktu dan tempat pemeriksaan, apakah akan dilakukan di Jakarta atau di wilayah Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Budi menyebut, ada kemungkinan pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta mengingat tim penyidik KPK saat ini juga tengah memeriksa sejumlah pihak di daerah tersebut.

“Lokasi bukan persoalan utama bagi kami. Yang paling penting adalah substansi pemeriksaannya, yakni menggali informasi dan klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan,” jelas Budi.

Ketika dimintai kepastian mengenai tempat yang diinginkan KPK untuk memeriksa Khofifah, Budi hanya menegaskan kembali bahwa hal itu masih dalam pembahasan dan akan diumumkan jika sudah diputuskan.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Khofifah pada 20 Juni 2025. Namun, ia tidak hadir karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya. Khofifah lalu mengajukan permohonan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan antara tanggal 23–26 Juni 2025. Meski begitu, hingga akhir Juni, pemanggilan ulang belum dilakukan oleh penyidik.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas ini menyeret sejumlah nama, termasuk Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Kusnadi, yang telah dimintai keterangan oleh KPK pada 19 Juni 2025.

Usai diperiksa, Kusnadi menyampaikan bahwa menurutnya, Gubernur Jawa Timur saat itu seharusnya mengetahui mekanisme pengelolaan dana hibah.

“Setahu saya, dana hibah tidak bisa cair tanpa persetujuan kepala daerah. Jadi kalau ditanya apakah Gubernur tahu, tentu dia tahu,” ujar Kusnadi kala itu.

Ia juga menegaskan bahwa eksekusi anggaran bukan berada di tangan legislatif, melainkan eksekutif. “Kami hanya membahas, tapi pelaksanaan tetap di pihak pemerintah daerah,” tandasnya.

Pemeriksaan terhadap Khofifah menjadi sorotan publik, karena posisinya sebagai kepala daerah dinilai strategis dalam pengambilan keputusan anggaran. KPK berharap keterangan dari Khofifah akan membuka lebih jauh rangkaian proses distribusi dana hibah yang diduga bermasalah tersebut.

Perkembangan penyidikan ini terus diikuti oleh publik, mengingat besarnya nilai dana hibah serta dampak sosial dari program tersebut di masyarakat.


Pantauan terus berita berita hangat dari media dinamika global.id. untuk informasi terkini seputar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.(Sekjend MDG)

Tingkatkan Wawasan Global, Mahasiswa Magister Hukum USM Studi Banding ke Malaysia dan Singapura

      Comment   


SEMARANG, Media Dinamika Global.id.– Dalam rangka memperkuat pemahaman akademik dan menunjang penyusunan tesis, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Semarang (USM) melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sekaligus studi banding internasional ke Malaysia dan Singapura. Kegiatan yang berlangsung mulai Jumat (4/7/2025) ini diikuti oleh 63 mahasiswa bersama sejumlah dosen pendamping.

Rombongan diberangkatkan dari kampus USM Semarang pada pukul 18.00 WIB, menuju sejumlah institusi strategis di dua negara, antara lain International Islamic College Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Istana Kehakiman Malaysia, serta Universitas Islam Malaysia. Di Singapura, mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk mempelajari sistem hukum yang berlaku dan berdiskusi dengan praktisi setempat.

Kepala Program Studi Magister Hukum USM, Dr. Drs. Adv. H. Kukuh SA, S.Sos., S.H., M.H., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari kurikulum akademik, khususnya dalam pemantapan materi tesis.

 “Melalui studi banding ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga menyerap pengalaman langsung di lapangan. Mereka bisa melihat dan memahami perbedaan serta kesamaan sistem hukum antarnegara sebagai referensi akademik dan profesional,” jelas Dr. Kukuh.

Ia menambahkan, peserta KKL ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatra, bahkan Brunei Darussalam, yang menunjukkan semangat dan komitmen tinggi terhadap pengembangan ilmu hukum.

 “Kami berharap ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini bisa menjadi bekal nyata yang dapat diimplementasikan dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial kemasyarakatan,” imbuhnya.

Selain sebagai wahana pembelajaran, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan karakter, etika profesional, serta sarana menjalin jejaring akademik dan kelembagaan lintas negara. USM sendiri terus mendorong internasionalisasi program studi sebagai bagian dari visi global pendidikan tinggi.

Dengan adanya program seperti ini, diharapkan lulusan Magister Hukum USM dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta memiliki perspektif hukum yang lebih luas dan berintegritas. Pungkasnya.(Sekjend MDG)


Dinas Sosial Kembali Ingatkan Warga Tak Beri Uang ke Anak Jalanan

      Comment   


Dinas Sosial mengimbau masyarakat tak beri uang ke anak jalanan

Makassar, Media Dinamika Global.id. – Pemerintah Kota Makassar kembali mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada anak jalanan.

Langkah ini, menurut Dinas Sosial setempat, merupakan bagian dari upaya mencegah ketergantungan serta menghindarkan mereka dari risiko putus sekolah.

Imbauan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Zuhur, saat ditemui di kawasan lampu merah Malengkeri Raya, Senin, 7 Juli 2025.

Yang paling utama adalah edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar sudah sejak lama memiliki Perda yang mengatur larangan ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar telah mengeluarkan fatwa haram memberi uang langsung ke anak jalanan, ujar Zuhur.


Menurutnya, praktik memberi secara langsung justru memperparah kondisi sosial anak-anak tersebut.

Uang yang diterima kerap mendorong mereka untuk terus berada di jalanan, meninggalkan bangku sekolah, dan kehilangan akses terhadap masa depan yang lebih baik.

Kasihan anak-anak jika terus diberi di jalan. Ini bisa menimbulkan ketergantungan. Mereka jadi lebih memilih mencari uang ketimbang belajar. Ini yang tidak kita harapkan, katanya.


Zuhur menambahkan, penegakan aturan ini tidak semata-mata tugas Dinas Sosial, tetapi melibatkan koordinasi lintas lembaga.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi garda terdepan dalam proses penertiban, sedangkan Dinas Sosial bertugas melakukan pembinaan lanjutan.

Setelah Satpol PP menertibkan, kami dari Dinsos akan melakukan pembinaan. Anak-anak akan diberikan pelatihan keterampilan, agar mereka bisa hidup mandiri dan layak seperti masyarakat lainnya, jelasnya.


Bagi anak jalanan yang masih berstatus pelajar, pendampingan akan terus dilakukan hingga mereka menyelesaikan pendidikannya.

Baca Juga:  Kapolres Pelabuhan Makassar Kunjungi Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan dalam Operasi Lilin 2024

Selanjutnya, mereka akan diberi pilihan untuk membuka usaha mandiri atau diarahkan masuk ke dunia kerja sesuai keterampilan yang dimiliki.

Zuhur menekankan bahwa permasalahan anak jalanan adalah persoalan sosial yang kompleks dan tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinas Sosial.

Diperlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari semua elemen, kita bisa menangani persoalan ini secara berkelanjutan dan manusiawi, pungkasnya.(Sekjend MDG)

Pimpin Rakor, Wali Kota Bima : Aset Bermasalah, PKL, dan Parkir Satu Sisi Jadi Sorotan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E memimpin langsung rapat koordinasi jajaran Pemerintah Kota Bima yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Seluruh kepala OPD, camat, lurah, dan unsur terkait lainnya. Senin, 7 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bima saat ini. Mulai dari persoalan aset daerah, peningkatan ketertiban umum, kondisi sosial masyarakat, hingga rencana penataan parkir dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).

H. A. Rahman menjelaskan, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat 60 aset hasil penyerahan dari Kabupaten Bima ke Kota Bima yang masih bermasalah. Sebagian besar aset tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, bahkan beberapa telah bersertifikat atas nama perorangan.

“Persoalan aset ini sangat krusial. Ada aset yang sudah bersertifikat milik warga, dan sebagian besar kini dalam penguasaan masyarakat,” ujarnya.

Selain persoalan aset, Wali Kota juga menyoroti meningkatnya aksi pencurian dan perusakan aset milik pemerintah dalam dua bulan terakhir, beberapa kejadian yang disebutkan antara lain pencurian kabel sepanjang 900 meter, pemotongan pohon taman kota, perusakan nine box, dan pencurian lampu solar cell.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, akan segera dibentuk Satgas Ketertiban Umum (Tibum) yang melibatkan seluruh pokja,” tegasnya.

Ia juga meminta agar mulai tahun depan, Dinas Kominfotik memasang CCTV di sejumlah titik strategis guna memantau aktivitas masyarakat, titik rawan pembuangan sampah, dan lokasi aset yang rawan pencurian, seperti di Kelurahan Dara, Sadia, Penatoi, dan Sambinae.

Wali Kota menegaskan bahwa ujung tombak penanganan berbagai persoalan daerah berada di tangan camat dan lurah. Ia meminta agar seluruh fasilitas umum seperti kabel, lampu jalan, dan pohon pelindung yang ada di wilayah masing-masing diawasi secara ketat. Lurah dan camat diminta segera melaporkan kerusakan atau kehilangan ke Satpol PP atau pihak kepolisian.

“Peran aktif lurah sangat penting. Jangan sampai lurah malah tidak tahu kabel PJU atau pohon pelindung di wilayahnya hilang. Ini harus segera dilaporkan secara resmi,” ujar Wali Kota.

Ia juga meminta agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengoptimalkan peran mereka, serta mengajak RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk kembali mengaktifkan siskamling sebagai upaya menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Persoalan PKL dan penegakan Perda juga menjadi sorotan. Wali Kota menegaskan bahwa bangunan permanen yang berdiri di area terlarang akan dibongkar. PKL yang berjualan sementara diarahkan untuk menggunakan rombong (gerobak), dan pengadaan rombong akan dialokasikan dalam APBD Perubahan melalui Dinas Koperindag.

“PKL di Lapangan Pahlawan sudah sangat memprihatinkan, mulai bergeser ke timur dan mendirikan bangunan permanen. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa hanya hotel berbintang lima yang diperbolehkan menjual minuman keras. Selebihnya akan ditertibkan, termasuk penyegelan tempat hiburan malam yang melanggar aturan.

“Kalau ada backing dari oknum TNI atau Polri, sampaikan ke saya langsung,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengumumkan rencana penerapan sistem parkir satu sisi di sejumlah ruas jalan Kota Bima, sebagai langkah penataan lalu lintas dan pengurangan kemacetan.

“Mulai dari cabang Malake hingga lampu merah Masjid At-Taqwa, hanya boleh parkir di sisi kiri jalan. Ini untuk memperlancar arus lalu lintas,” ujarnya.

Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa semua langkah ini bertujuan untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat, serta memberikan yang terbaik bagi Kota Bima.(Sekjend MDG)