Media Dinamika Global

Sabtu, 05 Juli 2025

Ironi Menuju Generasi Emas 2045, Sekolah Favorit Untuk Si Kaya, Sistem SPMB dan Zonasi Menggilas Si Miskin

/Sekolah Gratis Hanya Mimpi, Generasi Emas Akan Menjadi Mitos Indah Yang Tak Pernah Jadi Nyata


Opini Oleh: Suaeb Qury (Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB)

Indonesia tengah menatap masa depan penuh harapan melalui visi besar "Generasi Emas 2045" — sebuah generasi yang diharapkan unggul dalam ilmu pengetahuan, karakter, dan daya saing global.

Namun, di balik impian besar itu, ada kenyataan getir yang masih menghantui: biaya pendidikan yang diam-diam menjadi mimpi buruk bagi banyak keluarga Indonesia.

Di tengah gencarnya slogan "pendidikan gratis", "SPMB terjangkau", hingga "sekolah ramah lingkungan", realitas di lapangan berkata lain.

Banyak orang tua masih harus jungkir balik demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa sekolah.

Benarkah Pendidikan Kini Gratis?

Secara formal, pemerintah telah menggulirkan program sekolah gratis untuk jenjang dasar dan menengah lewat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi praktiknya, “biaya siluman” tetap hadir dalam wujud seragam, buku paket, uang bangunan, iuran komite, hingga sumbangan yang bersifat “sukarela tapi wajib”.

Di beberapa sekolah negeri, bahkan iuran bulanan dan biaya ekstrakurikuler tetap dibebankan tanpa transparansi.

Maka, jargon "pendidikan gratis" seolah hanya menjadi kosmetik—yang menutupi kenyataan bahwa sekolah berkualitas tetap sulit diakses oleh mereka yang miskin.

SPMB: Akses atau Justru Seleksi Terselubung?

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 mengusung empat jalur utama:

Jalur Domisili,

Jalur Prestasi,

Jalur Afirmasi (untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas), dan

Jalur Mutasi.

Sementara untuk tingkat lanjut, SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) terdiri dari jalur SNBP, SNBT, hingga jalur mandiri. Secara konsep, sistem ini menjanjikan inklusivitas.

Namun, faktanya, anak-anak cerdas dari keluarga miskin sering kali tereliminasi hanya karena keterbatasan biaya, bukan karena kurang layak.

Sekolah Ramah Lingkungan: Gimmick atau Gaya Hidup?

Banyak sekolah berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai sekolah ramah lingkungan: menanam pohon, memilah sampah, membawa tumbler. Tapi benarkah semua itu jadi bagian dari kultur harian siswa?

Sayangnya, di banyak tempat, program hijau ini hanya menjadi seremonial musiman — ramai saat ada lomba atau kunjungan, sepi saat hari biasa.

Kesadaran lingkungan belum menjadi nilai hidup yang ditanamkan secara konsisten.

Sekolah Favorit: Mewah di Fasilitas, Mahal dalam Akses

Sekolah favorit tetap jadi primadona karena dianggap berkualitas dan berprestise tinggi. Tapi bisakah anak-anak miskin masuk ke sana?

Sistem zonasi yang bertujuan membuka akses justru memunculkan masalah baru: manipulasi domisili, diskriminasi budaya sekolah, hingga tekanan sosial yang berat bagi siswa kurang mampu.

Bahkan setelah lolos, perjuangan belum usai. Mereka harus bersaing dengan siswa dari keluarga berada yang punya akses bimbel mahal, laptop canggih, hingga lingkungan belajar yang kondusif.

Membangun Generasi Emas Butuh Keberpihakan Nyata

Menuju Generasi Emas 2045 tak cukup dengan program-program manis dan slogan-slogan gempita. Dibutuhkan:

Reformasi biaya pendidikan secara nyata, bukan sekadar bebas SPP.

Transparansi dalam seleksi masuk sekolah dan kampus.

Sekolah yang benar-benar ramah lingkungan dan inklusif.

Kesempatan yang setara bagi semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi.

Karena generasi emas sejatinya bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang benar-benar diberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi negeri.

Jika pendidikan masih menjadi mimpi mahal bagi mereka yang miskin, maka Generasi Emas 2045 tak akan lebih dari sekadar mitos indah yang tak pernah jadi nyata.

Gubernur NTB Jadi Inspektur Upacara di Hari Jadi Bima ke-385


Suasana upacara peringatan Hari Jadi Bima ke-385 yang dirangkaikan dengan peluncuran Event Dana Mbojo Menyapa, dari Bima untuk Indonesia dihelat, Sabtu (5/7/2025) di halaman kantor  Bupati Bima Desa Godo Kecamatan Woha.

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Momen upacara peringatan Hari Jadi Bima ke-385 yang dirangkaikan dengan peluncuran Event Dana Mbojo Menyapa, dari Bima untuk Indonesia dihelat pada pukul 08.30 Wita, Sabtu (5/7/2025) di halaman kantor Bupati Bima Desa Godo Kecamatan Woha.

Istimewanya pada upacara Peringatan Hari Jadi ke-385 Bima tahun ini bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Jadi Bima ke-385 tahun 2025 yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si.

Sementara pembaca Naskah UUD 45 dibacakan oleh Diah Citra Pravitasari, Ketua DPRD Kabupaten Bima dan Komandan Upacara  Kumara Jaya, S.STP., MM, Sekretaris Pol PP dan Perwira Upacara Syaifullah S.Sos., ME Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hadir pula Bupati dan Wabup Bima, Ady Mahyudi-dr. H. Irfan selaku tuan rumah, para kepala daerah di NTB seperti Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E dan Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, S.H, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, sejumlah anggota DPRD NTB, dan tamu undangan lainnya.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengungkapkan makna penting peringatan Hari Jadi Bima.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bima ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengenang sejarah perjuangan para pendahulu, yang telah meletakkan dasar pembangunan di Kabupaten Bima.

“Kita semua patut berbangga atas capaian pembangunan di berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang terus kita upayakan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Bima tahun ini lanjut Gubernur adalah “Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat”. Tema ini, kata dia, menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, bersinergi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai Maja Labo Dahu – malu dan takut akan perbuatan tercela.

“Karenanya, sangatlah tepat di momen hari ini kita bersama-sama meningkatkan komitmen dan semangat untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan dan meningkatkan kontribusi positif bagi kemajuan daerah yang kita cintai ini” imbuh Gubernur Iqbal.

Pantauan langsung wartawan, upacara peringatan HUT Bima ke 385 berakhir pada pukul 10.30 Wita, dengan suasana tertib dan khidmat.

Mengusung tema “Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat”, berbagai rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Jadi Bima ke-385 turut mewarnai dan menambah semarak perayaan Hari Jadi Bima tahun 2025 ini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Pawai Rimpu serentak 18 kecamatan se Kabupaten Bima dan Do’a Dana serentak pada masing-masing kecamatan.

Pada kesempatan itu, Walikota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan atas nama pribadi, pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bima mengucapkan selamat Hari Jadi Bima Ke-385, 5 Juli 2025.

Tentu di usia yang Ke-385 ini banyak torehan dan capaian prestasi yang telah diukir selama ini. Tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi dalam membangun Dou Labo Dana Mbojo kedepan.

“Namun, saya yakin dan percaya, Bima yang Bermartabat, rakyat berdaulat dapat diwujudkan melalui kedua putra daerah terbaik yakni Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima saat ini,” ungkap Wali Kota.

“Sekali lagi selamat Hari Jadi Bima yang ke-385, semoga sukses mewujudkan Bima Bermartabat,” imbuhnya. (Sekjend MDG)

Jumat, 04 Juli 2025

Dicibir Gegara Ganti Nama Rumah Sakit Al Ihsan, Dedi Mulyadi Sindir Balik Pengkritiknya


Potret Dedi Mulyadi.

Jabar, Media Dinamika Global.id.--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini kembali menjadi sorotan publik setelah mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

Sebagaimana diketahui, perubahan nama rumah sakit tersebut resmi tertuang dalam Peraturan Gubernur yang ditandatangani pada 19 Juni 2025.

Menurut mantan Bupati Purwakarta tersebut, keputusan penggantian nama ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya budaya Sunda, dalam institusi layanan publik.

Namun, rupanya terdapat pihak yang mempertanyakan motif di balik perubahan nama ini. Kritik tersebut datang dari warganet di dunia maya yang menuding Dedi Mulyadi melakukan tindakan yang mencerminkan islamophobia alias anti-Islam, atau setidaknya menjauhkan simbol-simbol keislaman dari ruang publik.

Mendapat kritik seperti itu, Dedi Mulyadi kemudian angkat bicara melalui video pendek yang diunggahnya di akun TikTok @dedimulyadiofficial.

Mulanya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa para pengkritik tersebut mayoritas bukanlah warga Jawa Barat, melainkan berdomisili Jakarta. Ia pun menyinggung agar para pengkritik pindah menjadi warga Jawa Barat.

"Banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tau influencer, nggak tau buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan kritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tau influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat. Mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya," ucap Dedi Mulyadi.

Lelaki yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi tersebut kemudian menyinggung kritikan yang baru-baru ini diterimanya tentang penggantian nama Rumah Sakit Al Ihsan. Ia pun tahu jika dirinya dituding sebagai orang yang anti-Islam.

"Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti islam, ini menarik banget, itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih," tambah Dedi Mulyadi.

Padahal, menurut Dedi Mulyadi, kedua nama tersebut sama-sama melambangkan kebaikan.

"Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arabkan, Ar Rahman, Ar Rahim," jelas Dedi Mulyadi.

Ia tak hanya ingin mengubah nama rumah sakit tersebut tanpa adanya perubahan dari dalam. Dedi Mulyadi pun menyinggung jika fasilitas kesehatan itu harus memberikan pelayanan yang baik.

"Nah tentunya auto kritik ini baik dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya menggunakan nama-nama yang indah, harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang sakral dan spiritual," imbuh Dedi Mulyadi lagi.

Dedi Mulyadi lantas menyebut bahwa dahulu Rumah Sakit Al Ihsan merupakan barang bukti yang dikembalikan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Yayasan Al Ihsan.

"Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya, tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan," jelas Dedi Mulyadi.(Sekjend MDG)

Fakultas Hukum UMMat Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT


Media Dinamika Global.Id ||
Mataram, - Prodi S1- Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) berhasil meraih Predikat Akreditasi "UNGGUL" satu - satunya untuk PTS di NTB dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dekan Fakultas Hukum, Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM mengatakan, predikat ini berkat kerja keras seluruh civitas akademika Fakultas Hukum.  Alhamdulillah dalam 4 (empat) tahun ke belakang banyak capaian yang diraih dibidang Catur Darma terutama kegiatan skala Internasional, Nasional juga Lokal. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang segala aktifitas, juga kemudahan berbagai akses dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen fakultas dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemantapan dibidang Al-islam dan Kemuhammadiyahan," ucapnya. Satu (5/7/25).

Dengan akreditasi unggul, Fakultas Hukum UMMat semakin diakui kualitasnya di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga membuka peluang lebih besar bagi lulusannya untuk bersaing di dunia kerja serta melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

"Prestasi ini menjadi motivasi bagi Fakultas Hukum UMMat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sehingga mampu mencetak lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global," pungkasnya.

Sementara, Wakil Dekan Anies Prima Dewi, SH., MH memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Fakultas Hukum UMMat meraih predikat "Akreditasi Unggul" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Menurut dia, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UMMat.

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan semangat seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni yang telah berkontribusi dalam proses akreditasi ini. Akreditasi Unggul adalah bentuk pengakuan atas kualitas serta komitmen Fakultas Hukum UMMat dalam memberikan layanan pendidikan terbaik kepada masyarakat," ujar Anies Prima Dewi.

Redaksi _ Surya Ghempar.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Cabut Peraturan Beban Kerja Guru yang Lama, Simak Aturan Terbarunya


Ilustrasi Mendikdasmen Abdul Mu’ti menetapkan aturan beban kerja guru yang baru. KEMENDIKDASMEN

KLIK Pendidikan, Media Dinamika Global.id.-- Mendikdasmen Abdul Mu'ti kini telah menetapkan aturan terbaru tentang beban kerja guru.

Aturan beban kerja guru ini dituangkan oleh Mendikdasmen dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025


Dengan ditetapkannya aturan beban kerja guru yang baru ini, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 resmi dicabut.
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 hadir dengan tujuan untuk:

Mengmbangkan bakat minat murid

- Memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan beban kerja guru


- meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran
- meningkatkan pendidikan karakter
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, guru adalah pendidik profesional.

Tugas utama guru adalah:

- Mendidik.(Sekjend MDG)

Temuan BPK di Pemkot Bima: Mark-Up Harga, Negara Rugi Rp 574 Juta

KOTA BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Belanja Makanan dan Minuman (BMM) pada 27 SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tahun 2024 menjadi temuan BPK. Harga di-mark-up hingga berpotensi merugikan negara mencapai Rp 574 juta.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK melakukan pemeriksaan untuk menguji asersi keterjadian, hak dan kewajiban Belanja Barang dan Jasa secara uji petik pada 27 SKPD dari pertanggungjawaban realisasi Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp 3.503.071.400 miliar. 

BPK menguji bukti/dokumen pertanggungjawaban serta melakukan konfirmasi kepada empat penyedia yaitu Toko Kue dan Roti Sh,Warung Br, RM Ir, dan Ms, diketahui terdapat permasalahan perbedaan antara harga yang tercantum dalam SPJ dengan harga riil yang dibayarkan kepada penyedia. 

BPK menyampaikan, harga yang tercantum dalam SPJ tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan secara riil. Menurut keterangan penyedia, lanjut BPK, dokumen kuitansi yang digunakan dalam SPJ tersebut telah disalin ulang oleh pihak SKPD dengan alasan untuk menyesuaikan nilai pajak. 

"Atas hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran senilai 510.866.882 juta dan terdapat perbedaan pada stempel di kuitansi yang dilampirkan dalam SPJ," temuan BPK seperti yang tercantum dalam LHP.

Penyedia menjelaskan kuitansi dengan stempel yang berbeda tersebut bukan merupakan salinan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia dan tidak mengakui penggunaan stempel yang berbeda dari stempel resmi milik penyedia. 

"Atas hal tersebut terdapat pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung bukti senyatanya (riil) senilai 63.084.116 juta," ungkap BPK lagi.

Berdasarkan wawancara dengan PPTK-SKPD diketahui proses pengadaan dan penyusunan SPJ belanja makanan dan minuman dilaksanakan oleh personel di lingkungan SKPD terkait dengan menyesuaikan nilai yang tercantum dalam DPA SKPD. 

Penyesuaian tersebut dilakukan meskipun nilai belanja yang dibayarkan secara riil kepada penyedia lebih kecil dari nilai yang tercantum dalam DPA. PPTK menjelaskan selisih nilai digunakan untuk mengakomodir belanja yang belum teranggarkan serta kebutuhan lain yang sifatnya mendesak.

Terhadap temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bima antara lain agar memerintahkan Kepala SKPD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran senilai Rp 573.950.998 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Bappeda Rp 61.431.630 juta

2. Kominfo Rp 2.842.000 juta

3. Dikes Rp 91.514.055 juta

4. DPPKB Rp 11.581.386 juta

5. DLH Rp 19.827.373 juta

6. Dinas Pertanian Rp 33.697.084 juta

7. Perkim Rp 1.233.632 juta

8. Bagian Hukum (Setda) Rp 1.925.263 juta

9. Bagian Ekonomi (Setda) 15.978.800 juta 

10. Dinas Pariwisata Rp 26.672.547 juta

11. BPBD Rp 7.492.928 juta

12. BPKAD Rp 1.969.479 juta

13. Kesbangpol Rp 13.640.160 juta

14. PUPR Rp 5.074.020 juta

15. Disnaker Rp 13.327.379 juta

16. DPMPTSP Rp 212.857 juta

17. Dinas Perikanan Rp 2.562.344 juta

18. Satpol PP Rp 4.978.763 juta

19. Bagian Umum (Setda) Rp 2.182.821 juta

20. Bagian Kesra (Setda) Rp 3.518.096 juta

21. Setwan Rp 2.789.459 juta

22. BKPSDM Rp 6.955.568 juta

23. Dinas Perpus Rp 13.256.656 juta

24. Kelurahan Sambinae Rp 3.175.149 juta

25. Kelurahan Mande Rp 983.455 ribu

26. DP3A Rp 93.990.453 juta 

27. Dikpora Rp 131.144.659 juta.

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H Mahfud selaku juru bicara Pemkot Bima, membenarkan temuan BPK tersebut namun menepis harga BMM dimark-up dan SPj direkayasa.

"Bukan dimark-up. Sudah kami selesaikan (mengembalikan) ke kas daerah. Tadi kita juga rapat kaitan temuan BPK. Kominfo sendiri setor sejak bulan lalu," ujarnya dikonfirmasi via WhatsApp. (MDG05)

Dari Prabowo ke PKB: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat


Jakarta, Media Dinamika Global.id.--Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut diungkapkannya usia Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah mulai 2028.

Ia menjelaskan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidaklah melanggar konstitusi. Sebab dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur, pemilu setiap lima tahun sekali dilakukan untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. "Oleh sebab itu, PKB sempat mengusulkan, dan kami juga akan usulkan nanti kalau ada revisi, pembicaraan revisi UU Pemilu, semestinya diputuskan MK enggak apa-apa. Bahwa untuk pilkada dilakukan secara serentak dipilih oleh anggota DPRD, itu lebih bagus," ujar Jazilul dalam diskusi publik PKB bertajuk 'Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga tidak mencederai demokrasi, karena DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu.

Prabowo Dapat Lampu Hijau dari Pangeran MBS Bangun Kampung Haji di Arab Saudi Kritik Putusan soal Pemisahan Pemilu, Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga tidak mencederai demokrasi, karena DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu. Di samping itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD juga dipastikan menghemat anggaran kontestasi dan sesuai pertimbangan hukum MK dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. "Kalau MK mendalilkan bahwa kenapa dibuat desain pemilu pusat dan daerah, itu karena capek katanya, enggak fokus. Lebih hemat lagi kalau pilkada-nya dipilih oleh anggota DPRD tingkat II," ujar Jazilul. "Anggota DPRD tingkat II sebagai representasi, sebagai orang yang diberi mandat oleh rakyatnya di tingkat II. Sehingga dia bisa menentukan siapa bupatinya dan itu lebih mudah," sambungnya.

MK sendiri memutuskan memisah antara Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada.

Diusulkan Prabowo Diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyinggung ihwal kepala daerah dipilih oleh DPRD pada perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar, Kamis (12/12/2024). Dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Prabowo menyinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal.

Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien proses pemilihannya. Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia. Sebab, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi. "Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," sambungnya.(Sekjend MDG)




Dasco Dorong Opsi Operasi Militer Selain Perang Bila Gagal Bebaskan WNI di Myanmar


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah melakukan diplomasi kepada otoritas Myanmar untuk membebaskan selebgram WNI bernama Arnold Putra (AP) yang ditahan Myanmar.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah melakukan diplomasi kepada otoritas Myanmar untuk membebaskan selebgram WNI bernama Arnold Putra (AP). Saat ini WNI tersebut ditahan oleh Junta Militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak.

"Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Bila diplomasi gagal, Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta Pemerintah melakukan opsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menurut Dasco, OMSP dijamin melindungi WNI dalam UU TNI yang baru.

"Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam UU TNI yang baru," kata Dasco.

Sekadar informasi, seorang WNI yang diduga Arnold Putra (AP) ditahan oleh junta Militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak. WNI tersebut berprofesi sebagai selebgram yang juga konten kreator.(Sekjend MDG)

Maluku Utara Menuju Revolusi Ekonomi — Pemekaran Wilayah Sebagai Solusi Cerdas untuk Pemerataan Pembangunan*

Mediadinamikaglobal.id|Sofifi, Maluku Utara* — Di ujung timur Indonesia, Provinsi Maluku Utara sedang berada di titik penting perjuangan pembangunan dan keadilan wilayah. Kaya akan sumber daya alam, sejarah peradaban, dan warisan budaya yang megah, provinsi ini terus bergulat dengan ketimpangan distribusi pembangunan dan tantangan layanan publik yang merata.

Potensi Luar Biasa, Terhambat Administrasi*

Dengan cadangan nikel terbesar se-Indonesia, tambang emas, batu bara, hasil laut berlimpah, dan pariwisata bahari yang mengagumkan, potensi Maluku Utara adalah mimpi ekonomi yang belum sepenuhnya digarap. Dari Pulau Gebe yang menyimpan jejak Orde Baru hingga gugusan pulau Makayoa yang disebut “Raja Ampat-nya Maluku”, tiap sudut menyimpan kekayaan yang layak dikembangkan secara mandiri.


Pemekaran Wilayah: Solusi yang Mendesak*

Saat ini, wacana pembentukan _11 Daerah Otonomi Baru (DOB)_ sedang bergulir di tengah masyarakat. Kabupaten Galela Loloda, Kao Raya, Wasile, Patani Gebe, Kepulauan Obi, Makayoa, Mangoli Raya, Gane Raya, dan Kota-kota Bacan, Jailolo, serta Sofifi—dianggap sebagai cikal bakal pendorong kemajuan lokal. Pemekaran bukan semata ambisi politik, tapi kebutuhan struktural untuk menjangkau masyarakat pulau-pulau terpencil yang selama ini belum tersentuh layanan publik optimal.


*Suara dari Pinggiran*

Pesan tegas masyarakat DOB sangat menyentuh: _“Kami tidak meminta jalan tol, rel kereta api, atau transportasi mewah. Kami hanya ingin hidup layak seperti rakyat Indonesia lainnya. Biarkan wilayah kami mandiri. Jika diabaikan, perjuangan moyang kami akan bangkit dan berteriak lebih lantang.”_


 *Sejarah dan Peran Strategis*

Kabupaten Jailolo dan Bacan menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Moloku Kieraha, sementara Pulau Obi dan Wasile menyimpan prospek industri pertambangan skala global. Kota Sofifi, walau telah jadi pusat pemerintahan provinsi, status hukumnya masih diperdebatkan, menambah tantangan administratif.


Menuju Pembangunan Merata dan Adil*

Dengan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan dan tuntutan yang telah bergema selama satu dekade, masyarakat Maluku Utara kini bersatu memperjuangkan masa depan yang setara. Pemekaran diharapkan bukan sekadar wacana, tapi menjadi langkah nyata menuju revolusi ekonomi timur Indonesia yang sesungguhnya.


Oleh Mohammad A.adam


---


Lik/////

Warga Antusias Sambut MTQ Tingkat Desa Keli Woha Dengan Mata Lomba Dan Hadiah Fantastis


Woha Bima. Media Dinamika Global.Id.- Ribuan Warga Antusias Menyambut Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang ke-59. Kegiatan tersebut dihiasi Dengan Mata Lomba yang hadiahnya cukup Fantastis. Kegiatan ini dihadiri semua Unsur mulai Kepala Desa, BPB, LPMD,Babinsa,Bhabinkamtibmas dan Stakeholder lainnya. Jumat , 04-07-2025.

Sebagaimana Biasanya Kegiatan Pembuka MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang ke-59 tahun 2025 -2026 yang dihadiri oleh Camat Woha dan bapak Kapolsek Woha, KUA Urusan Kementrian agama Islam, Danramil Kecamatan Woha Kabupaten Bima 

MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima  NTB yang di Ketui oleh Sdr Hendro AA,S disusul Sekretarisnya Sdr Maaruf dan Bendahara Eka Nurati, S,PD serta para Anggota lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hal ini jelaskan oleh Rayon,SE pada Media ini Usai Kegiatan itu.

Rayon Melanjutkannya bahwa Kegiatan ini sangat berbeda dengan Kegiatan pada Tahun lalu, sebab Tahun ini sangat meriah sekali, selain di Hadiri oleh Muspika Kecamatan juga Hadiahnya sangat Fantastis sekali.

Tujuannya tidak lain, melainkan upaya untuk merawat Anak-anak ini mencintai Al-Qur'an sebagai bagian dari Pilar Dunia ini, Mencintai Al-Qur'an adalah bagian dari Jiwa, Ruhnya karena barangsiapa yang membaca, mendengar apalagi Menghafal lalu mengamalkan dalam kehidupan nyata, maka Allah SWT akan melipatgandakan Pahala di Sisinya dan kelak akan dimasukkan di dalam Syurga nya. Ujarnya 

Selain itu, Rayon juga membeberkan Mata lomba MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB ini yang akan diperebutkan antara lain, Lomba Hafalan Al-Quran tingkat Anak-anak, Kaligrafi Tingkat Anak-anak, Cerdas cermat Antar RT dan Qasidah Rebana Antar Dusun.


Pantauan langsung Media ini, Suasana sangat bersahabat dengan tiupan angin Sepoi-sepoi menunjukkan bahwa Allah SWT sedang melihat Bagaimana Masyarakat Sangat Antusias mendengar, menyaksikan jalannya Kegiatan Agama Islam yang menjadi Petunjuk bagi semua Umatnya diatas Permukaan Bumi ini.( RY MDG).