Media Dinamika Global
Home All Post

Sabtu, 17 Mei 2025

Ada Spanduk Misterius, Isinya Menolak TNI-AL Kelola Lapangan Malomba Ampenan

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Sebuah spanduk misterius  dipenuhi tanda tangan serta bertuliskan 'Masyarakat Ampenan Menolak Stadion Lapangan Malomba Dikelola oleh TNI-AL' terpasang di pagar pinggir jalan, di depan Lapangan Malomba Ampenan, Kota Mataram, Jumat (16/05/2025). 

Hal ini ditambah kalimat dengan tinta merah yang terkesan tegas, #Menolak Keras. Belum diketahui siapa dan pihak mana yang memasang Spanduk tersebut. Namun spanduk itu sempat menyita perhatian para pengguna jalan. 

Karena baru kali ini, ada spanduk yang berisikan kalimat yang mengisyaratkan kondisi warga Ampenan sedang tidak baik-baik saja. Awak media lalu berusaha menghubungi Lurah Ampenan Selatan, Ema Suryani, terkait adanya spanduk tersebut, tapi tidak direspon.

Sedangkan Pasi Intel Mako Lanal Mataram, Mayor Munif mengaku, tidak dapat memberikan keterangan. Karena kewenangan penyampaian informasi dilaksanakan satu pintu oleh Danlanal. 

Kendati demikian, pihaknya akan menggelar konfrensi pers untuk menjelaskan perkara spanduk dan seputar pengelolaan Lapangan Malomba Senin pekan depan. "Nanti kita undang nggeh. Kemungkinan hari senin pagi bang (konfrensi pers,red). Nanti Fiksnya kami infokan," jelasnya.(*)

Desa Tarlawi Terisolir, Jalan Rusak Parah Butuh Perbaikan Segera

      Comment   
Bima-Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Desa Tarlawi, di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini terisolir akibat kerusakan jalan yang parah. Kondisi jalan yang rusak berat dan memprihatinkan telah menghambat aksesibilitas warga desa terhadap berbagai fasilitas penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
Gotong-royong Pemdes Tarlawi bersama warga dalam menimbun jalan yang berlubang dengan bebatuan dan tanah.

Jalan utama menuju Desa Tarlawi dipenuhi lubang menganga, tanah longsor, dan bebatuan yang berserakan. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua. Perjalanan yang seharusnya singkat menjadi sangat melelahkan dan berisiko tinggi. Kendaraan roda empat pun kesulitan melintasi jalan tersebut.

Dampaknya, warga Desa Tarlawi kesulitan mengangkut hasil pertanian, sehingga pendapatan ekonomi mereka menurun drastis. Anak-anak sekolah juga terancam keselamatannya saat berangkat dan pulang sekolah. Akses menuju fasilitas kesehatan pun menjadi sangat terbatas, sehingga warga kesulitan mendapatkan perawatan medis yang cepat saat dibutuhkan.

Abd. Hamid, S. Sos, Sekretaris Desa Tarlawi

Sekretaris Desa Tarlawi, Abdul Hamid,S.Sos, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi jalan tersebut dan berharap pemerintah Kabupaten Bima yang baru ini dengan slogan "Perubahan", segera mengambil langkah konkrit untuk perbaikan jalan.  

"Kami sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan jalan pada pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya namun hingga kini belum ada realisasi," ujarnya.

Warga Desa Tarlawi berharap pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan. Perbaikan infrastruktur jalan yang memadai merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Tarlawi. Mereka berharap agar isolasi yang mereka alami segera berakhir.(MDG05)  

BARDAM Cabang Bima Demo Blokade Bandara dan Pelabuhan Bima

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id -  Aksi unjuk rasa terkait dengan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Kini datang lagi dari Dewan Pengurus Markas Besar Barisan Pemuda Nusantara Cabang Bima (BARDAM-NTB) akan menggelar "Aksi Demonstrasi" di Bandara Sultan Salahuddin Bima Dan Pelabuhan Bima pada Rabu, 21 Mei 2025.

Ketua Umum Cabang Bima, Yunus mengatakan, bahwa aksi yang kami gelar terkait dengan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

"Massa aksi berjumlah sebanyak 200 orang dan akan melakukan blokade jalan Bandara dan pelabuhan Bima," ujarnya dalam surat pemberitahuan aksi tertuju kepada Polres Bima.

Lanjut Ketum, dalam tersebut kami meminta pemerintah Republik Indonesia mencabut Moratorium Daerah Otonom Baru.

"Mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," tuturnya.

Aksi ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat pulau Sumbawa sejak 25 tahun yang lalu, sebagai bahan pertimbangan dan kajian kami lampirkan TOR (Term of Reference).

"Aksi ini sesuai dengan direncana pada Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul : 09:00," terangnya.

Terlihat tembusan dalam surat tersebut, yakni Presiden Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, MPR RI, Kapolda NTB. (Surya Ghempar).

13 Pohon Ganja, Polres Bima Ungkap Peredaran Narkotika di Desa Lido

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan hasil nyata. Kepolisian Resor Bima bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis ganja di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, pada Kamis (15/5/2025).

Pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Bima pada Jumat (16/5/2025), dipimpin langsung oleh Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj, S.I.K. dan Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K.

Dalam keterangan resminya, Kombes Roman mengungkapkan bahwa tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bima berhasil mengamankan seorang pria berinisial MA, yang diduga sebagai pelaku peredaran narkotika jenis ganja.

 “Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita barang bukti berupa ganja kering seberat 904,48 gram dan 13 pohon ganja hidup yang diduga ditanam sendiri oleh pelaku,” ungkap Kombes Roman.

Keberhasilan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Berbekal informasi itu, tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap MA beserta seluruh barang bukti.

 “Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah membantu kepolisian dengan memberikan informasi. Ini bukti bahwa pemberantasan narkoba harus menjadi tanggung jawab bersama,” lanjutnya.

Kini, MA telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia akan dijerat dengan Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan, penanaman, atau penguasaan tanaman ganja, dengan ancaman hukuman penjara hingga seumur hidup.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat patroli dan penyelidikan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

 “Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Bima. Kami akan kejar dan tindak tegas siapa pun yang coba-coba merusak generasi muda dengan narkoba,” tutupnya.

Pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku peredaran narkoba bahwa aparat penegak hukum di NTB serius dan tak kenal kompromi dalam memerangi peredaran narkotika. (Surya Ghempar).

Dulu Fahri Hamzah Berkoar-Koar, Sekarang Diam saat Rakyat Teriak PPS

      Comment   

Foto: Muhammad Sahril Amin (Ketum KP4S Pulau Sumbawa).

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Ketua Umum Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (Ketum KP4S Pulau Sumbawa) Muhammad Sahril Amin melontarkan kritikan pedas terhadap Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) diam-diam baik.

Kata Muhammad Sahril Amin, rakyat Pulau Sumbawa teriak dibawah terik matahari memperjuangkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) justru Fahri Hamzah diam-diam baik.

"Fahri Hamzah jangan diam seperti ini, itu tidak boleh, apapun tanggapan mu sampaikan dan saya akan ketemu nantinya," ujar M. Sahril Amin pria kelahiran Taliwang ini, saat diwawancarai sejumlah awak media. Sabtu (17/05/25).

Lebih lanjut Sahril Amin sapaannya, selama ini Fahri Hamzah bicara di TV dan media dengan suara lantang tentang PPS sehingga gaunya begitu luar biasa. 

"Begitu pun tokoh-tokoh, seperti Zulkiflimansyah (Eks Gubernur NTB) juga harus bicara jangan diam baik dan membisu," tuturnya.

Kita semua ini harus bersatu,  ayolah kita bangun sama-sama Pulau Sumbawa ini yang memiliki  Sumbawa Daya Alam yang kaya didalamnya adalah emas.

"Nah, kalau Fahri Hamzah target punya kepentingan politik, sejenis apapun disitu, terserah karena ente orang politik," terangnya.

Ketika PPS terbentuk semua kepentingan ada, baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lainnya, apalagi pulau Sumbawa ini kaya. "Dua potensi emas disebelah timur disana yaitu kabupaten Bima dan Dompu sedang digarap, KSB ini satu tambang emas digarap, jadi secara kajian ekonomi ini jelas-jelas masuk.

"Indonesia emas salah satunya,  ya harus memekarkan PPS ini," jelasnya.

Seperti, imkam daerah yang ada emasnya pasti akan menambah perekonomi nasional, itu jelas. Pulau Sumbawa itu ada tiga tambang emas tentu membantu perekonomi nasional yang  memberikan kesejahteraan untuk bangsa dan negara ini.

Patut dipertahankan, kenapa Fahri Hamzah diam, pada saat dia kampanye politik dulu akan memperjuangkan PPS dan dia  janji sama Presiden RI Prabowo Subianto itu dimana?, ada buktinya nggk, jangan-jangan dia kampanye secara sepihak. Jangan-jangan Prabowo Subianto tidak pernah ngomong, artinya jangan klaim sepihak dong, apalagi sekarang Fahri Hamzah Wamen Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, seharusnya dia menjadi garda terdepan, angka tangan dengan tangan kepal yang kuat, "Saya yang terdepan".

"Kok, H. Supratman Adi Agtas (Mentri Hukum) justru mengambil sikap untuk memperjuangkan PPS, ini sudah terbalik," heranya.

Sambung Sahril Amin, sedangkan Supratman Adi Agtas sebagai orang Makassar walaupun secara history sejarah dengan adanya hubungan keturunan dengan pulau Sumbawa dia berani mengambil sikap.

"Kami apresiasi kepada Menteri Hukum yang bersikap tegas mendukung dan memperjuangkan PPS ini," tandasnya.

Ditambahkannya, Fahri Hamzah sebagai Putra Asli Taliwang Sumbawa Barat menjabat sebagai Wakil Menteri tidak bersuara.

"Jangan sampai nanti muncul pada saat ada informasi golnya PPS, dia mengklaim bahwa saya yang berbuat gitu kan," pungkasnya.

Sementara, Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).

Kepala BPN Kota Bima Dimutasi Dan Temui Wali Kota Bima

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Kepala BPN Kota Bima Dimutasi Dan Temui Wali Kota Bima. Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menerima audiensi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima. Pertemuan ini dalam rangka pamit pindah tugas Kepala BPN Kota Bima, audiensi ini berlangsung di ruang kerja Wali Kota, pada Jum'at, 16 Mei 2025.

Wali Kota Bima turut didampingi Kepala Inspektorat Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima dan Kepala BPKAD Kota Bima, serta dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima dan Jajaran.

Sebelumnya, BPN Kota Bima menyerahkan Dokumen Sertifikat Aset Tanah Pemerintah Kota Bima sebanyak 21 dokumen sertifikat aset tanah yang merupakan penyerahan dari Kabupaten Bima dari total 87 objek aset yang diterima oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH pada Selasa (06/5) yang lalu.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPN Kota Bima yang selama telah melaksanakan tugas dan memberikan kontribusi luar biasa, terutama penertiban sejumlah aset milik Pemerintah Kota Bima.

Wali Kota Bima juga memerintahkan OPD teknis untuk membentuk Satgas Pengelolaan Aset, dalam hal ini melalui Inspektorat Kota Bima.

"Terima kasih atas kerjasama yang dibangun cukup baik selama ini bersama Pemerintah Kota Bima. Semoga Pak Supriyadi (Kepala BPN) sukses ditempat yang baru," ungkap Wali Kota.

Sebelumnya, Kepala BPN Kota Bima, Supriyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Bima atas dukungan selama ini bersama Badan Pertanahan Nasional.

"Pengganti Kepala BPN Kota Bima yang baru nantinya berasal dari Bogor. Walaupun kami tidak lagi bertugas di Kota Bima, kedepan kami siap membantu Pemerintah Kota Bima," pungkasnya.(Sekjend MDG)

Diduga Terlibat Perusakan Hutan, Alat Berat Ditemukan di Register 43B Krui Utara.

      Comment   

Lampung Barat - Mediadinamikaglobal.Id || Aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung kembali mencuat. Sebuah alat berat jenis excavator ditemukan beroperasi secara mencurigakan di wilayah Register 43B Krui Utara, tepatnya di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa. Penemuan ini dilaporkan oleh Aktifis Masyarakat Independen GERMASI pada 4 Mei 2025. 
Sabtu 17 Mei 2025 . 

Alat berat tersebut diduga milik salah satu pejabat tinggi di Kabupaten Lampung Barat, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Barat berinisial “S”. Indikasi kuat menunjukkan excavator digunakan untuk pembukaan lahan tanpa izin resmi, yang mengarah pada pelanggaran hukum di kawasan Hutan Lindung.

GERMASI telah melayangkan laporan resmi kepada Kodim 0422 / LB dan menyampaikan informasi ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) II Liwa. 

Menanggapi hal ini, Komandan Kodim 0422/LB Letkol Inf. Rinto Wijaya, S.A.P.,M.I.POL.,M.Han menyatakan sikap tegas.

“Siapapun yang terlibat dalam pengrusakan kawasan hutan akan kami tindak. Kami tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Rinto.

Senada dengan itu, Kepala KPH II Liwa, Sastra, S.Hut.,MM menyampaikan bahwa tidak ada satu pun izin resmi yang dikeluarkan untuk aktivitas penggunaan alat berat di kawasan tersebut.

“Temuan ini mengindikasikan pelanggaran berat terhadap aturan kehutanan. Aktivitas di sana jelas tanpa izin,” tegas Sastra.

Ironisnya, saat tim gabungan melakukan verifikasi lapangan, excavator yang dimaksud telah berpindah lokasi. Informasi terbaru menyebutkan alat berat tersebut berada di kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya di wilayah Sumatera Selatan, diduga kuat untuk menghindari proses hukum lebih lanjut.

Ridwan Maulana, C.PL., CDRA selaku pendiri GERMASI, mengecam keras kejadian ini.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bentuk nyata perusakan lingkungan yang melanggar Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013. Aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tanpa kompromi,” tegas Ridwan.

Perkara ini memantik perhatian luas dari masyarakat sipil yang mendesak agar kasus diusut tuntas secara transparan, termasuk dugaan keterlibatan pejabat publik.(Fs/Red) 

Guna Berikan Rasa Aman Gegana Lampung Laksanakan Patroll Kamtibmas.

      Comment   

Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Dalam rangka memberikan rasa aman dan mengantisipasi Gangguan Kamtibmas menjelang akhir pekan Satbrimob Polda Lampung khususnya Detasemen Gegana Menurunkan Tim patra siaga komposit (Patroli Ranmor) guna melaksanakan patroli dan pengamanan disejumlah Tempat Keramaian seperti pasar dan mall, dan tempat rawan serta polsek kewilayahan setempat.Sabtu 17 Mei 2025.

Dalam Giat patroli kali ini dibawah pimpinan Bripka Erwansyah Menindak lanjuti Pimpinan perihal Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka memberikan keamanan dan Pemantauan secara langsung ketempat yang rawan terjadinya tindak kriminalitas.

Dalam kesempatan ini Kateam Patroli menyampaikan penekanan Komandan Satuan KBP Yustanto Mujiharso bahwa “Kegiatan Patroli Rutin Brimob ini di Tingkatkan guna memberikan rasa Aman Dan Nyaman kepada masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas diluar.

" baik di tempat keramaian, tempat rawan C3, Perkantoran dan juga ke Polsek Setempat secara intensif, dan memantau secara langsung, jadi dengan adanya kita disana setidaknya dapat mengurangi tindak kriminalitas” Ujarnya.

Melalui kegiatan patroli ini Danden Gegana Kompol Yonny berharap dapat mempersempit atau bahkan meniadakan ruang gerak bagi para pelaku kejahatan melancarkan aksinya. menekanan Kepada setiap personil yang melaksanakan Kegiatan patroli.

"agar selalu siap siaga menyikapi segala kejadian yang ada di Kota Bandar Lampung, jangan under estimate sehingga dengan kehadiran kami bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Terangnya. 
( Fs/Red ).

Jilid II Blokade Poto Tano, Ketua Harian KP4S Desak Kepastian Dokumen Tertulis dari Pemerintahan Pusat

      Comment   


Foto: Agusty Lanang Background Peta Provinsi Pulau Sumbawa.

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Usai massa aksi unjuk rasa blokade jalan Poto Tano pada Kamis 15 Mei 2025 menutut pemerintahan pusat segera mengesahkan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.

Ketua Harian Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Agusty Lanang mengatakan, soal blokade Poto Tano Kemarin, jaminan dari Wakil Bupati Sumbawa dan Menteri Hukum serta anggota DPR RI Johan Rosihan Dapil Pulau Sumbawa bersikap mendukung dan memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa saat aksi blokade jalan Poto dua hari lalu.

"Kami masyarakat Pulau Sumbawa menunggu kepastian secara tertulis, dokumen administrasi negara, atau tinta hitam diatas putih dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto," ujar Agusty saat diwawancara langsung Media Dinamika Global.Id dan sejumlah Media lain dikediamannya. Sabtu, (17/05/25).

Lanjut dia, kami memberikan estimasi waktu selama 7 hari (Seminggu) kalau tidak ada kepastian kami akan kembali melakukan Blokade Poto Tano Jilid II.

"Aksi Jilid II blokade Poto Tano pasti akan dilaksanakan dan kami akan berkemah berhari-hari sampai ada keputusan resmi dari pemerintahan pusat," tuturnya.

Untuk sekarang, kami sedang melakukan konsolidasi dalam rangka rapat akbar Se-pulau Sumbawa terutama akan mengundang sejumlah tokoh-toko masyarakat masing-masing daerah.

"Gerakan jilid pertama kemarin sebagai pemantik dulu, tapi jalid II ini pasti lumpuh total, akan mengakibatkan macet total mulai  dari Sumbawa hingga ke Dompu sana," tegasnya.

Kami berharap Wakil Rakyat DPR RI dapil Pulau Sumbawa segera  membangun komunikasi dan konsulidasi atas gerakan rakyat Se-pulau. DPR RI harus mampu lobi-lobi untuk percepatan pemekaran provinsi Pulau Sumbawa. Rakyat sudah busit dengan janji-janji politik (janji palsu).

"Isu pemekaran ini buka baru-baru ini, tapi pemekaran ini sudah 20 tahun lebih," harapnya.

Disini lain, sambung Agusty, Pualu Sumbawa memiliki Sumbe sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang banyak dan hebat. Sumbawa memiliki tambang emas nomor ke dua di Indonesia setelah preeport.

"Apa bedanya kita dengan Papua sana dan kalimatan utara," terangnya.

Diakhir disampaikannya, salah satunya menjadi contoh, pemekaran kabupaten Sumbawa Barat, pembangunan infrastruktur dan penataan kota kabupaten Sumbawa Barat bisa diselesai dan berjalan dengan baik sampai sekarang.

"Pada intinya kami mendesak kepastian dari pemerintahan pusat segera mengesahkan otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa untuk meyakinkan masyarakat Pulau Sumbawa untuk mandiri," pungkasnya. (Surya Ghempar).




Jumat, 16 Mei 2025

Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Seteluk Atas Pantau Lahan Pangan Bergizi Warga

      Comment   


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga situasi keamanan di wilayah binaan, Bhabinkamtibmas Desa Seteluk Atas, Polsek Seteluk, Polres Sumbawa Barat, melakukan monitoring lahan pangan bergizi milik warga binaan di Dusun Benteng, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Jumat (16/05/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi Polri dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, khususnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi untuk mendukung ketersediaan bahan makanan sehat di tingkat rumah tangga.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Zulkarnain SIK., melalui Kapolsek Seteluk AKP Siswoyo SH., menegaskan bahwa monitoring ini tidak hanya sekadar pendataan atau pengawasan, tetapi juga bentuk motivasi dan pendampingan Polri agar warga lebih semangat dalam mengelola lahannya.

 “Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif serta untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh warga,” ujar AKP Siswoyo.

Selain memantau langsung kondisi tanaman, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, mengimbau warga agar terus menjaga keamanan lingkungan, dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif.

Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dalam kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat hubungan emosional antara aparat dan warga, tapi juga menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai mitra strategis dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pangan dan keamanan. (Surya Ghempar)