 |
| Foto: Agusty Lanang Background Peta Provinsi Pulau Sumbawa. |
Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Usai massa aksi unjuk rasa blokade jalan Poto Tano pada Kamis 15 Mei 2025 menutut pemerintahan pusat segera mengesahkan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ketua Harian Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Agusty Lanang mengatakan, soal blokade Poto Tano Kemarin, jaminan dari Wakil Bupati Sumbawa dan Menteri Hukum serta anggota DPR RI Johan Rosihan Dapil Pulau Sumbawa bersikap mendukung dan memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa saat aksi blokade jalan Poto dua hari lalu.
"Kami masyarakat Pulau Sumbawa menunggu kepastian secara tertulis, dokumen administrasi negara, atau tinta hitam diatas putih dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto," ujar Agusty saat diwawancara langsung Media Dinamika Global.Id dan sejumlah Media lain dikediamannya. Sabtu, (17/05/25).
Lanjut dia, kami memberikan estimasi waktu selama 7 hari (Seminggu) kalau tidak ada kepastian kami akan kembali melakukan Blokade Poto Tano Jilid II.
"Aksi Jilid II blokade Poto Tano pasti akan dilaksanakan dan kami akan berkemah berhari-hari sampai ada keputusan resmi dari pemerintahan pusat," tuturnya.
Untuk sekarang, kami sedang melakukan konsolidasi dalam rangka rapat akbar Se-pulau Sumbawa terutama akan mengundang sejumlah tokoh-toko masyarakat masing-masing daerah.
"Gerakan jilid pertama kemarin sebagai pemantik dulu, tapi jalid II ini pasti lumpuh total, akan mengakibatkan macet total mulai dari Sumbawa hingga ke Dompu sana," tegasnya.
Kami berharap Wakil Rakyat DPR RI dapil Pulau Sumbawa segera membangun komunikasi dan konsulidasi atas gerakan rakyat Se-pulau. DPR RI harus mampu lobi-lobi untuk percepatan pemekaran provinsi Pulau Sumbawa. Rakyat sudah busit dengan janji-janji politik (janji palsu).
"Isu pemekaran ini buka baru-baru ini, tapi pemekaran ini sudah 20 tahun lebih," harapnya.
Disini lain, sambung Agusty, Pualu Sumbawa memiliki Sumbe sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang banyak dan hebat. Sumbawa memiliki tambang emas nomor ke dua di Indonesia setelah preeport.
"Apa bedanya kita dengan Papua sana dan kalimatan utara," terangnya.
Diakhir disampaikannya, salah satunya menjadi contoh, pemekaran kabupaten Sumbawa Barat, pembangunan infrastruktur dan penataan kota kabupaten Sumbawa Barat bisa diselesai dan berjalan dengan baik sampai sekarang.
"Pada intinya kami mendesak kepastian dari pemerintahan pusat segera mengesahkan otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa untuk meyakinkan masyarakat Pulau Sumbawa untuk mandiri," pungkasnya. (Surya Ghempar).