Media Dinamika Global

Kamis, 27 Februari 2025

Command Center Jadi Pusat Layanan Informasi dan Data, Sekda NTB : Rumah Bersama Membangun NTB


Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Command Center UPTD pusat layanan digital Dinas Kominfotik NTB Command Center Jadi Pusat Layanan Informasi dan Data, Sekda NTB : Rumah Bersama Membangun NTB berlokasi di lingkungan kantor Gubernur NTB akan dijadikan sebagai pusat layanan informasi dan data pemerintah Provinsi NTB. Langkah tersebut untuk menyamakan perspektif pemerintah Provinsi NTB dengan media dalam mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy saat melakukan silaturahmi dan pengenalan Command Center kepada puluhan media serta ketua asosiasi media yang berlangsung di command center kantor Gubernur NTB, Kamis 27 Februari 2025.

"Kedepannya, Kita jadikan Command Center sebagai rumah kita sekaligus pusat layanan informasi dan data program pembangunan di NTB," jelas Miq Gita dihadapan puluhan awak media.

Miq Sekda sapaan akrabnya menjelaskan, pengenalan Command Center sebagai pusat layanan informasi dan data pemerintah Provinsi NTB menjadi sangat strategis, karena sangat mudah diakses oleh gubernur, wakil gubernur NTB maupun kepala OPD terkait dalam menyampaikan keterangan pers kepada media.

"Insyaallah setiap Minggu, konferensi pers oleh gubernur, wagub maupun kepala OPD terkait akan dilaksanakan di Command Center. Kita berharap pemanfaatan command center dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy menyebutkan, silaturahmi bersama teman-teman media sebagai wujud kesiagaan Dinas Kominfotik dan Adpim dalam melayani Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun kepala OPD terkait.

"Kita ingin menyamakan perspektif antara pemerintah dan media dalam mendukung program-program pembangunan di NTB," ungkapnya.

Doktor Najam menjelaskan, penempatan Command Center sebagai pusat layanan informasi dan data akan terus diperkuat dengan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, Command Center juga akan dijadikan sebagai tempat penyiapan zoom meeting Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. 

"Tidak ada keraguan lagi bagi teman-teman media untuk berkoordinasi dan mengakses informasi dan data di Command Center," harapnya. (Surya Ghempar).

Fokus pada Penanganan dan Antisipasi Banjir, Walikota Bandar Lampung intruksikan OPD Bergerak.

Bandar Lampung - Mediadinamikaglonal.Id || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus berupaya menangani bencana banjir yang terjadi belakangan ini. Langkah-langkah penanganan dan pencegahan terus dilakukan guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan banjir yang terjadi akibat ensitas curah hujan yang tinggi. 

Wali Kota Bandar Lampung, melalui Asisten 1 Sukarma Wijaya, menyampaikan bahwa ada beberapa langkah antisipasi yang telah dan akan dilakukan.

1. Kerja sama lintas wilayah
Pemkot Bandar Lampung bekerja sama dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan wilayah sedimen di catchment area atau kawasan register 17 dan 19.

2. Peningkatan sistem drainase
Upaya pelebaran dan pendalaman drainase dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kontur tanah agar aliran air lebih lancar.

3. Normalisasi sungai
Normalisasi sungai dilakukan secara rutin dengan dukungan fasilitas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk beberapa sungai besar di Bandar Lampung.

4. Pemeliharaan drainase
Pembersihan drainase dari sampah dan sedimen dilakukan secara berkala untuk mencegah penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir.

5. Peninggian talud sungai
Talud sepanjang sungai ditinggikan guna mengurangi risiko luapan air saat curah hujan tinggi.

Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana melakukan penanaman pohon dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna menahan aliran permukaan (runoff) serta meningkatkan kualitas udara. Sistem peringatan dini juga akan dipasang di sekitar register 17 dan 19 serta di daerah yang berkontur rendah atau dekat lereng.

Langkah tambahan lainnya mencakup pembangunan embung dan sumur resapan air serta pembuatan jalur evakuasi untuk mempermudah mobilisasi warga saat banjir terjadi.

Kemudian Upaya lain yang tak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko tinggal di lereng dan bantaran sungai," ujar Sukarma Wijaya Asisten 1 dalam konferensi pers yang dihadiri BPBD, DLH, Damkar, dan OPD Lainnya di ruang rapat Disdkcpil Bandar Lampung, Kamis, 27 Februari 2025.

lebih lanjut, Terkait banjir yang telah terjadi, Wali Kota Bandar Lampung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat tanggap membantu warga terdampak.

"Meskipun saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan warga terdampak harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, kami memanfaatkan dana bantuan tak terduga," tutupnya. ( Fs/Red ) 

Pemdes Simpasai Komitmen Pastikan Kelancaran dan Ketepatan Penyaluran PKH.


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima akan berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran.

Kaitannya dengan ini, maraknya Kelompok yang sudah mampu secara ekonomi, atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum untuk menerima bantuan PKH tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan PKH akan sangat dirugikan oleh ulah mereka tersebut.

Kades Simpasai melalui Gabarudin, S.Pdi menjelaskan, kami ingin memastikan bahwa penerima manfaat ini adalah mereka yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan ini, bukan mereka yang kehidupannya sudah mapan, ujarnya. Selasa, (25/02/25)

Lanjutnya, Iya, mungkin dulu saat pendataan mereka masih miskin dan tidak mampu atau rentan dengan resiko sosial, tapi ada beberapa yang sudah berubah atau dianggap mampu dari segi ekonominya, maka kami harus selektif dalam hal ini.

Disisi lain, kami juga memeriksa untuk memastikan apakah data penerima manfaat sesuai dengan data yang ada di sistem informasi PKH, sehingga tidak bermasalah seperti beberapa hari lalu, 

Dan yang lebih penting lagi, kami akan menghindari adanya penerimaan yang diwakili, karena kami khawatir uang tersebut tidak akan sampai dengan utuh, sehingga mereka berasumsi, uang tersebut sudah disunat oleh kami.

Maka hal-hal seperti ini sangat kami hindari, karena sesungguhnya bantuan PKH ini murni uangnya masyarakat atau seseorang yang miskin dan tidak mampu yang rentan dengan resiko sosial, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Tapi Alhamdulillah, dengan komitmen yang kuat untuk memastikan kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran, selama dalam proses pembagian tidak ada kendal, sehingga pembagian berjalan sesuai dengan harapan tutup Gabarudin. (MDG 02)

Pemerintah Desa Sie Gelar Musdes RKPDes Tahun 2025


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Guna membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usul DU-RKP Desa tahun anggaran 2025 Pemerintah Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima Gelar Musyawarah Desa (Musdes). Kamis (27/02/25).

Hadir dalam kegiatan ini, Camat Monta Imam Firdaus, ST., Kasi Pemerintahan Saifurahman,ST. Koordinator/Pendamping Desa Nurdiansyah, S. Pd, ST, Kades Tangga Aman Munir, S. Sos, Sekdes Farhan, jajaran perangkat Desa, Ketua RT-RW, Ketua BPD Kahaerul Saleh dan Anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda.

Dalam sambutannya, Kades Sie Aman Munir, S. Sos menyampaikan, tujuan utama Musdes adalah penetapan besaranya anggaran yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan desa tahun anggaran 2025, ujarnya.

Lanjut Aman, Musyawarah desa merupakan alat penting dalam mendukung pembangunan desa, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, hingga program-program kesejahteraan sosial lainya, sehingga punya keberlanjutan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

“Dalam musyawarah ini semua pihak diberikan kesempatan memberikan masukan, usulan dan saran terkait prioritas penggunaan anggaran,” jelas Aman Munir.

Terakhir disampaikannya, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, Kades berharap keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama dan mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat desa, tutupnya. (MDG 02/23)

DPK APDESI Kecamatan Pugung Gelar Rapat Kerja Perdana 2025


Tanggamus Pugung - Media Dinamika Global.id Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPK APDESI) Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, menggelar rapat kerja perdana tahun 2025.

Acara ini berlangsung di Balai Pekon Banjar Agung Ilir pada Senin, 17 Februari 2025, dalam suasana diskusi santai namun penuh substansi.

Ketua DPK APDESI Pugung, H. Yuhendri, S.Si., menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, mengidentifikasi capaian dan kendala yang dihadapi anggota, serta merancang program kerja tahun 2025.

“Fokus utama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan program kemitraan,”ujarnya.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran pengurus, termasuk Wakil Ketua Rahmat, Sekretaris Drs. Sahrawi, Bendahara 1 Muhidin, serta lebih dari separuh anggota dari total 26 orang.

Dalam keterangannya kepada media, H. Yuhendri, S.Si., menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan di tingkat Pekon.

“Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota, memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta membangun kemitraan yang bermanfaat,”Ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan ini, DPK APDESI Pugung berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


(Yunt)

Laksanakan Tugas, Yasin Reses dan Silaturahmi di Desa Raba

BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Fraksi Partai Gerindra Yasin, S. Pd.,MM.Inov melaksanakan tugas reses masa sidang ke II tahun sidang 2022-2023. Reses ini dihadiri Kepala Desa Raba Syamsuddin, Kepala Dusun, Ketua RT 009/RW 003, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda, berlangsung di RT 009/003, Desa Raba, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Kamis (27/2/2025) Pukul 14.00 Wita. 

Yasin, S.Pd., MM. Inov anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 6 (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) saat reses di Rt 009/003 Desa Raba, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. 

Usai reses, anggota DPRD Provinsi NTB ini menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah ditampung. 

"Ada sejumlah aspirasi yang saya himpun. Tentunya akan diperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sehingga ia mengaku punya nilai plus dalam melayani masyarakat dari pengalaman yang diraih saat menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima selama 3 periode. 

Kepala Desa, Syamsuddin mengutarakan ucapan selamat datang dan terimakasih kepada putra asli Wawo yang sudah menjadi anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 6 (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu). Sebab sudah memilih desanya sebagai tempat kunjungan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat.

"Saya mewakili masyarakat desa menyampaikan ucapan terima kasih, tentunya punya harapan sesuai dengan permintaan masyarakat untuk menjadi usulan kelanjutan program baik bagi masyarakat secara luas. Kiranya bisa realisasi sesuai dengan penyampaian dan tanggapan beliau," tuturnya. 

Sekedar diketahui reses masa sidang II kali ini dimulai tanggal 22 Februari sampai 1 Maret 2025. Desa Raba sendiri merupakan titik kesekian kalinya yang didatangi di hari sebelumnya Desa Maria Utara. Dan diakhir kegiatannya, langsung beranjak ke Desa Jia Kecamatan Sape. 

Selanjutnya kata Yasin, aspirasi itu akan dibahas melalui forum Dewan, terkait reses-reses anggota yang dikompilasi menjadi aspirasi lembaga kepada Pemda.  

"Ini semua prinsipnya akan menjadi satu perjuangan kami untuk ditindaklanjuti di forum Dewan dan disampaikan kepada Pemda,” tutupnya. (MDG05

 

Polda Lampung Gandeng Elemen Mahasiswa Distribusikan 4.500 Paket Sembako Sambut Ramadhan Dan Warga Korban Banjir.


Lampung - Mediadinamikaglonal.Id || Sebanyak 4.500 paket sembako disalurkan Polda Lampung dan Polres/ta jajaran dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan 2025 Masehi/1446 Hijriah. 

Ribuan paket sembako terdiri dari beras 5 Kg, gula 1 Kg, minyak goreng 1 liter, dan mie instan 10 bungkus ini dilepas langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika usai melaksanakan dialog virtual bersama Kapolri di Aula Presisi Mapolda Lampung, Kamis 27 Februari 2025.

Kapolda Helmy mengatakan, kegiatan pembagian paket sembako ini dilaksanakan kepolisian daerah setempat dengan menggandeng elemen mahasiswa, aliansi BEM, hingga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). 

"Hari ini Polri melaksanakan kegiatan ini secara serentak, termasuk di Polda Lampung menyiapkan 4.500 paket sembako, dimana kegiatan ini tentunya dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah," ujarnya saat menyampaikan arahan. 

Helmy melanjutkan sekaligus mengharapkan, kolaborasi mengajak elemen mahasiswa dan OKP Cipayung Plus ini diharapkan kian memperkuat dan menjaga sinergitas yang sudah terjalin bersama kepolisian daerah di Lampung. 

Selain di Polda Lampung, kegiatan pembagian sembako menyambut bulan Ramadan di tahun ini juga digelar serentak di oleh masing-masing 15 Polres/ta dan Polsek jajarannya.

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian paket sembako ini kepolisian turut melibatkan sebanyak 75 mahasiswa gubungan dari berbagai perguruan tinggi.

"Kegiatan semacam ini harus terus ditingkatkan, dan perlu ditegaskan, langkah ini bukan merupakan pengkondisian atas kegiatan-kegiatan mahasiswa," tegasnya. 

Helmy menyebutkan, ribuan paket sembako ini bakal menyasar mahasiswa hingga masyarakat berada di sekitar lingkungan kampus yang membutuhkan. 

Termasuk, para masyarakat korban terdampak banjir di Kota Bandar Lampung, seperti di wilayah Tanjung Senang dan Way Halim, Bandar Lampung yang juga akan segera menyambut bulan suci Ramadhan. 

"Silahkan menyampaikan aspirasi dengan kegiatan aksi demonstrasi, tapi kegiatan bhakti sosial juga merupakan kegiatan ibadah guna membantu sesama masyarakat yang membutuhkan," kata jenderal bintang dua tersebut. ( Fs/Red ). 

Rabu, 26 Februari 2025

Songsong Bulan Ramadhan 1446 H, Pekon Banjar Agung Kec Gunung Alip Kab Tanggamus Gelar Budaya *"Mengan Jejama"*


Tanggamus - Media Dinamika Global.id Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan,pekon Banjar Agung menggelar acara Mengan Jejama di Gedung Serbaguna ( GSG ) setempat, kamis 27 Februari 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh masyarakat,dan Aparatur Pekon Banjar Agung sebagai bentuk kebersamaan serta rasa syukur menjelang bulan penuh berkah.

Acara ini berlangsung meriah dengan suasana kekeluargaan Para masyarakat membawa aneka makanan dan Nasi saja sedangkan lauk - pauknya di tanggung oleh Kepala Pekon Banjar Agung dengan tradisional khas daerah untuk dinikmati bersama di Gedung Serbaguna Pekon Banjar Agung

Kepala pekon Banjar Agung *KHUPRON* mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momen bagi masyarakat untuk belajar tentang nilai-nilai berbagi dan kebersamaan, yang sejalan dengan semangat Ramadhan.

“Kami ingin menanamkan kepada masyarakat pentingnya berbagi dan kebersamaan, terutama di bulan suci Ramadhan. Dengan Mengan Jejama ini, mereka bisa merasakan kebahagiaan berbagi makanan dengan sesama masyarakat”

Ia menambahkan, acara ini menjadi kegiatan pekon sebelum memasuki bulan Ramadhan.pekon Banjar Agung kecamatan gunung alip 

“Dengan diadakannya mengan jejama ini, diharapkan para masyarakat semakin memahami makna berbagi dan kebersamaan, serta lebih siap menyambut bulan suci Ramadhan dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan untuk menciptakan Pekon Banjar Agung *"SEANDANAN”tutupnya.


(Yunt)

Tani Merdeka Indonesia NTB, Siap Sukseskan Program Swasembada Pangan Nasional


Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Sebanyak 200 anggota Tani Merdeka Indonesia Dewan Pengurus Wilayah NTB periode 2025/2029 menyatakan dukungan nya terhadap program swasembada pangan nasional, usai resmi dilantik oleh ketua DPP TMI Don Muzakir di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Kamis, (27/2/2025).

Gubernur NTB diwakili Asisten daerah 2 Setda NTB Fathul Gani dalam sambutannya mengungkapkan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia di NTB sangat penting dalam upaya mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat terkait swasembada pangan nasional.

“Semoga NTB akan terus menjadi daerah swasembada pangan. Karena Semakin banyaknya keterlibatan masyarakat khususnya dibidang pertanian termasuk generasi muda,” Kata Fathul Gani.

Lebih lanjut Fathul Gani menyebut NTB memiliki sejarah cemerlang dalam program swasembada pangan sehingga menurutnya NTB memiliki modal dan pengalaman besar untuk mensukseskan swasembada pangan yang dicitakan presiden Prabowo.

“Saya kira NTB sudah melakukan dan terbilang sukses dalam mengawal program pemerintah karena sudah melakukannya diprogram “Gogo Rancah,” tegasnya.

Sementara itu ketua DPP Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menjelaskan, tugas pokok tani merdeka indonesia lebih fokus dalam memerdekakan petani dalam artian memastikan akses kebutuhan petani dan menjembatani kepentingan mereka ke pemerintah. Serta membantu pemerintah pusat maupun daerah menjadi corong dalam mensosialisasikan program swasembada pangan nasional.

“Bantulah Pemerintah. Jangan menjadi benalu. Jadilah mata dan telinga program pemerintah pusat untuk memastikan suksesnya swasembada pangan ditingkat desa maupun pelosok dusun,” tegas Don.

Kedepan, untuk memaksimalkan pelaksanaan swasembada ditingkat daerah, Don menyebut Tani Merdeka Indonesia akan berkomunikasi bersama Kementan RI untuk meningkatkan kualitas produksi bagi para petani dengan memberikan benih padi gratis diseluruh indonesia temasuk NTB.

“Agar produktifitas petani mencapai surplus hasil panen terjamin kualitasnya. Kami akan fasilitasi mereka(petani) dengan bibit berkualitas baik termasuk memastikan penyaluran pupuk langsung ke gapoktan,” lanjut Don.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia NTB terpilih M. Khairul Ar mengucapkan terima kasih kepada anggota jajaran DPC DPW DPD serta Forkopimda atas dukungan dan berharap kerja sama sesama anggota dan forkopimda terus dipupuk dan dibina. 

“Kerja sama sesama kunci untuk meraih mimpi besar presiden Prabowo terkait swasembada pangan,” imbuh Khairul.

Muhammad Ali salah satu perwakilan kelompok tani NTB menyampaikan harapannya kepada pengurus Tani Merdeka Indonesia NTB untuk selalu jujur dan transfaran agar apa yang dicitakan rakyat dan pemerintah yakni swasembada pangan dapat tercapai.

“ Berilah senyum kepada petani karena petani ujung tombak dalam mensukseskan swasembada pangan nasional! Semoga Petani NTB merdeka!. “ tegas Ali.

Sesuai Surat Keputusan terlampir Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal. S.IP. M.Si dan Wakil gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. SE. M.IP dikukuhkan sebagai Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Wilayah NTB. (Surya Ghempar).

Pemprov Dorong Tata Kelola Tambak Bersih


Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sumberdaya kelautan melalui tambak udang legal dan ramah lingkungan agar pendapatan daerah optimal. 

Hal itu dikatakan Sekretaria Daerah, Drs HL Gita Ariadi, Msi membuka rapat koordinasi lanjutan tentang tata kelola tambak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemangku kebijakan terkait. 

"Kita berharap agar rapat koordinasi lanjutan ini bisa menghasilkan data akurat dan kredibel untuk dilakukan penataan izin operasi tambak di NTB," ujar Miq Gita di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur, Kamis (27/02/2025). 

Dikatakannya konsolidasi ini penting dilakukan terkait Perizinan tambak udang dengan mengurus izin lingkungan, izin tata ruang, dan surat izin usaha perikanan (SIUP) yang lengkap sehingga pengusaha dapat menjalankan bisnis dan daerah mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. 

Sebelumnya dalam rapat konsolidasi Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengidentifikasi kebocoran di sektor perizinan tambak udang karena belum sinkron nya data antarinstansi terkait. Hanya sekitar 10 persen tambak di NTB yang tercatat memiliki izin persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut (PKKPR Laut) dan izin lingkungan.

Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkap bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi terkait berpotensi memicu pelanggaran hukum, praktik korupsi di sektor perizinan tambak, dan kerugian berupa kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak.

Data DPMPTSP NTB mencatat izin tambak yang telah diterbitkan sebanyak 256 tambak. Namun, DLHK mencatat hanya 33 (10%) izin lingkungan yang sudah diterbitkan sehingga ditegaskannya seharusnya usaha tambak tak boleh beroperasi jika belum memiliki izin lingkungan. 

Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB mencatat ada 197 tambak yang mengantongi surat izin usaha perikanan (SIUP), yang tersebar di Kabupaten Sumbawa (106 tambak), Lombok Timur (47), Lombok Utara (12), Sumbawa Barat (7), serta Kabupaten Bima (25). 

"Di Kabupaten Sumbawa, data DKP Provinsi NTB menunjukkan terdapat 106 tambak yang telah memiliki surat izin usaha perikanan. Namun, menurut catatan Pemda Sumbawa, jumlah izin yang tercatat mencapai 131. Selain itu, ditemukan pula 885 tambak udang yang beroperasi secara ilegal di wilayah tersebut,” ucap Dian. 

Dian menjelaskan, tambak udang menjadi fokus perhatian karena peran strategisnya bagi NTB dan Indonesia. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2024), NTB menjadi provinsi dengan produksi udang terbesar di Indonesia, mengungguli Jawa Barat dan Jawa Timur. Selama periode tersebut, total produksi udang di NTB mencapai 197.040.111 ton.

Indonesia juga tercatat sebagai negara pengekspor udang terbesar keempat, dengan kontribusi sebesar 6,6 persen dari total ekspor udang dunia pada 2022 (data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 2023). Udang juga menyumbang hingga 34% dari pendapatan sektor kelautan dan perikanan nasional yang artinya, komoditas ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. 

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN NTB, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Kepala BKKPN Kupang, hingga kepala daerah/sekda kabupaten/kota dan akan dilanjutkan pertemuan dengan pelaku usaha dan melakukan pengawasan lintas sektor dengan melibatkan dinas terkait, aparat penegak hukum, serta para pelaku usaha tambak serta bersama tim terpadu dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, KPK akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi tegas. (Surya Ghempar).