.jpg)
#selamatharipers2025 #persindonesia #persnusatenggarabarat #perskotabima #pers79
Wassalam
T.T.D
Keluarga Besar MDG
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2025
Pers Cerdas Bermartabat,
Berkhidmat untuk Indonesia yang lebih baik lagi, dengan Teknologi yang Canggih lewat Media mendorong Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Bidang Pertanian sebagaimana Asta Cita kita Bersama. Ahad, 9 Februari 2025
Wassalam
T.T.D
H. Johan Rosihan
Saat meninjau kondisi jembatan yang rusak, Wakil ketua DPRD didampingi langsung oleh ketuan Badang Permusyatan Desa (BPD) Tokoh Pemuda dan tokoh masyarakat di Desa tersebut.
Ketua BPD Sudirman mengungkapkan, dari pendataan dilakukan oleh pihaknya dengan pemerintah kecamatan, ada 2 jembatan yang putus dan DAM pertanian yang rusak diterjang banjir kala itu.
"Dari data kami, ada 4 DAM yang rusak dan 2 jembatan putus yaitu, Jembatan ujung klate dan jembatan Sapui berlokasi di perbatasan Desa Nipa dengan Kelurahan Kolo Kota Bima," ugkapnya. Sabtu, (8/2/2025)
Ditempat terpisah, Kepala SMPN 2 Talapiti Sutomo mengatakan, dari kejadian Banjir bandang saat itu mengakibatkan beberarap ruang kelas jebol akibat diterjang banjir. Bahkan aktifitas anak - anak sekolah diliburkan karna ruangan sekolah saat ini sudah dipenuhi Lumpur.
"Dua ruang kelas beserta isinya rusak parah, satu kelas rusak parah karna jebol dimasukin material yang bawa banjir dan lapangan sekolah sudah sudah dipenuhi lumpur dan bebatuan," ungkapnya Sabtu (8/2/2025).
Sutomo berharap, dengan kondisi ruang kelas saat ini, ia minta pemerintah Daerah melalui Dinas tetkait untuk secepatnya merenofasi beberapa ruang yang ruang itu agar kedepannya Proses belanjar Siswa/i berjalan lancar seperti biasanya.
"Besar harapan kami, dibangun ruang kelas yang layak, kalau bisa direnovasi. Jumlahnya 4 ruangan kelas," harapnya.
Melihat kondisi Fasilitas umum rusak parah saat ini, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima akan melakukan koordinasi dengan Dinas - Dinas tetkait untuk segera melakukan perbaikan fasilitas umum di Desa Nipa dan Talapiti.
"Setelah ini Kami koordinasikan dengan Dinas PUPR Provinsi juga dengan BWS balai jalan untuk segera mengupayakan segera perbaikan Jembatan Ujung Klate dan Jembatan Sapoi," ungkapnya
"Upaya penangan agar tidak terjadi hal seperti ini harus dibuatkan saluran air gunung sehingga tidak lagi menerjang sekolah sekaligus menangani sejumlah akses jalan Desa Talapiti," Terang Ketua DPC PPP Kabupaten Bima ini ( RY MDG ).
Mediadinamikaglobal id.| Halsel Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PPDOB) se-Indonesia, dalam rangka Musyarawah Nasional (Munas) yang dipusatkan digedung Nusantara DPR RI pada Tanggal 21 Februari 2025
Ketua Forum kordinasi daerah percepatan pembentukan daerah otonom baru provinsi Maluku Utara Sarka Eladjowu menyambut baik adanya kerjasama yang baik selama ini dengan Forkonas dalam mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta ucapan selamat terlebih dahulu kepada nantinya siapapun pemimpin Forkonas yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forkonas nanti.
Lanjut Sarka yang biasa di sapa AL dan salah satu putra asli Obi memintah kepada semua masyarkat OBI kepulauan agar memberikan dukungan dan doa sehingga apa yang nanti di bicrakan atau dalam musyawarah nanti apa yang menjadi cita-cita masyarakat akan terwujud
Sarka juga berharap kepada gubernur Maluku Utara yang baru ini mendukung penuh apa yang menjadi harapan masyarakat Obi yang selama ini di impikan, kita masyarakat Obi dalam segi kelayakan sangat lah layak menjadi kabupaten baru, karena yang di miliki kepulauan Obi yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia tidak di ragukan lagi
Sebagai ketua percepatan pembentukan daerah otonomi baru provinsi Maluku Utara (PPDO) menjadikan Obi sebagai kabupaten adalah harga mati.
H.M//////
Penangkapan ini dilakukan di sebuah rumah milik Suharni (36), yang berlokasi di Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Dompu, IPDA Ade Helmi, S.H., setelah menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya transaksi gelap obat keras ini.
Dalam operasi ini, petugas menemukan dan menyita 10.000 butir Pil Tramadol, yang diduga hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Dompu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, obat tersebut dikirim dari arah Kabupaten Bima dengan tujuan pasar gelap di Dompu.
Kapolsek Dompu, IPDA Ade Helmi, S.H., menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran obat ilegal tersebut. “Kami segera melakukan penyelidikan mendalam dan mengatur strategi untuk menangkap pelaku sebelum barang ini tersebar luas,” ucapnya.
Sekira pukul 15.40 WITA, Tim Sus Macan Kota langsung melakukan penggerebekan di rumah saksi Suharni. Tanpa perlawanan berarti, pelaku I.B. berhasil diamankan bersama barang bukti ribuan butir pil Tramadol.
"Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polsek Dompu. Kami akan terus menindak tegas para pelaku yang mencoba merusak generasi muda dengan obat-obatan berbahaya,” terang Kapolsek Dompu.
Ditambahkan IPDA Ade Helmi, S.H Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut.
"Polisi juga masih mendalami jaringan peredaran obat tersebut guna mengungkap pihak lain yang terlibat dalam distribusinya," tutup Kapolsek Dompu.(Surya Ghempar).
Kata Deni Wijaya, Ironisnya, terjadi perbedaan data jumlah tambak udang di NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mencatat 197 izin, sementara Dinas LHK NTB baru mengeluarkan 33 izin lingkungan.
"Keberadaan tambak Udang diduga ilegal tersebut berefek buruk bagi masyarakat NTB dan merusak lingkungan masyarakat serta merusak ekosistem pesisir," ucap Deni Wijaya.
Lanjut Raja Pesisir sapaan akrabnya, ia mengajak masyarakat perang terbuka melawan tambak Udang ilegal karna kami anggap telah merugikan masyarakat NTB pada umumnya.
"Ia menegaskan persoalan tambak Udang ilegal di NTB bukan persoalan main-main tetapi harus diatensi serius oleh semua pihak," tegasnya.
Disisi lain, kami mendukung sikap DPRD provinsi NTB dari fraksi Golkar wakil Ketua komisi II menyikapi persoalan tambak ilegal ini, bilamana sikap itu serius untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat banyak atas kehadiran tambak ilegal.
"Dan Wakil Ketua DPRD NTB komisi II jangan sampai muncul dugaan kami bahwa suara wakil rakyat hanya suara titipan," jalasnya.
Sambung Raja Pesisir, sejauh ini kami pantau belum ada tindakan nyata dari suara wakil rakyat untuk meyakinkan hati rakyat NTB. " Tambak ilegal pun masih beroperasi secara leluasa seperti biasanya," tandasnya.
Deni Wijaya juga menegaskan juga kepada tiga Dinas, yakni Dinas DPMPTSP NTB, Dinas Kelautan NTB, dan Dinas LHK NTB agar terbuka, mana yang data benar, sedangkan ketiga dinas ini datanya tidak sama.
"Diduga kuat ketiga Dinas terkait berselingkuh dengan para tambak ilegal di NTB," pungkasnya.
Sementara, pihak terkait belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (MDG.01).
Mediadinamikaglobal id.|Halsel– Menindaklanjuti undangan dari Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PPDOB) se-Indonesia, dalam rangka Musyarawah Nasional (Munas) yang dipusatkan digedung Nusantara DPR RI pada Tanggal 21 Februari 2025 mendatang.
Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) OBI kepulauan dalam hal ini Perjuangan Pemekaran Kabupaten Obi siap bertolak ke Jakarta dalam memenuhi undangan tersebut.
Kepada awak.media ketua perjuangan pemekaran kabupaten Obi kepulauan Fahmy subur S.H, mengatakan adapun agenda Munas dari Forkonas nanti, selain terdapat pemilihan Ketua Umum (Ketum ) Forkonas yang baru nanti, juga sekaligus membahas usulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang rencanannya akan diikuti CDOB seluruh Indonesia, termasuk CDOB Obi,
Lanjut Fahmi Pengacara yang juga kuasa hukum gubernur maluku utara terpilih ini bahwa perkembangan CDOB Obi sejauh ini masih dalam pembahasan ditingkat Pusat, dan terkait adanya pemilihan Ketua Umum (Ketum) Forkonas serta dibentuk pengurus Forkonas yang baru dalam Munas nanti, diharapkan kepengurusan Forkonas yang baru akan lebih intens memperjuangkan usulan CDOB Obi kepulauan
“Pemekaran Kabupaten Obi sudah harga mati, dan tidak ada alasan lagi CDOB OBI tidak disahkan, dan berharap Forkonas dapat mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran,”tegas Fahmi subur SH.
Ketua Forum kordinasi daerah percepatan pembentukan daerah otonom baru provinsi Maluku Utara Sarka Eladjowu menyambut baik adanya kerjasama yang baik selama ini dengan Forkonas dalam mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta ucapan selamat terlebih dahulu kepada nantinya siapapun pemimpin Forkonas yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forkonas nanti.
Namun, lanjut Sarka,kepada pemimpin Forkonas yang baru nanti, diharapkan akan terus intens berkolaborasi dengan CDOB OBI dalam memperjuangkan usulan CDOB OBI untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) OBI
“Sudah kita tegaskan, bahwa secara fisik dan non fisik, CDOB OBI sudah diakui serta disetujui oleh pihak Eksekutif dan Legislatif Daerah dan Provinsi Maluku Utara yang kini berkas usulan telah masuk di Pusat,”terang Sarka
Sarka menambahkan, bahwa terkait adanya revisi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan Pemerintah Daerah yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Komisi II DPR RI-DPD,.dan Pemerintah, tentunya diharapkan, dapat membantu terbentuknya usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) OBI dengan memperkuat tercabutnya moratorium pemekaran.
“CDOB OBI siap mensukseskan Munas Forkonas dan optimis CDOB OBI segera disahkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Mohon doa dan dukungannya dari masyarakat OBI kepulauan agar cita-cita perjuangan DOB OBI diberikan kemudahan dan kelancaran ,
Diketahui, bahwa Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) OBI kepulauan merupakan rencana pemekaran dari Kabupaten Induk Halmahera Selatan yang memiliki 5Kecamatan, Yakni Kecamatan OBI - Obi Utara -Obi timur -Obi selatan Obi barat,serta memiliki luas wilaya 2,542 km dan 32 desa 1 dusun,CDOB OBI juga telah memiliki PETA wilayah DOB OBI.
H.M/////
Aryadin yang merupakan Wartawan dalam Media Cetak Dan Online ini, kerapkali mendapatkan ancaman dari Oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa atau hasil investigasinya di Lapangan, apalagi ada kaitannya dengan Kasus Privatisasi hingga Media Sosial.
Melihat Peristiwa tersebut, berulang kali di lakukan oleh Oknum Terduga Pelaku Pengguna Facebook atas Nama Hijrah Andriani yaitu dengan cara Menghina, memaki, dan Menjelekkan Pribadinya bahkan menjelekkan Organisasi yang saat ini di embannya.
Dengan Kondisi saat ini yang tidak menentu, apalagi Akun Facebook tersebut dilihat oleh semua orang dan dibagikan semua Group, baik Group Facebook hingga Group Wasshaapnya, Membuat Pelapor geram dan mengambil Langkah Hukum yaitu dengan Mendatangi Kantor Kepolisian Republik indonesia tepatnya di Mapolres Bima Kota.
Aryadin Melalui Media ini menuturkan secara detail peristiwa yang di alaminya, yaitu adanya Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama baik Melalui Media Sosial dan Memilih Melaporkan Ke Pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
"Pada awalnya saya tidak mengetahui adanya peristiwa yang dialaminya, tetapi justru Pimpinan Umum Media Dinamika Global Id Cetak Dan Online ini yang mengirimkan KTA saya yang di Unggah oleh terduga Pelaku ( Pemilik Akun Facebook Hijrah Andriani )".
Dalam Unggahan Facebook Hijrah Andriani tersebut banyak sekali kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas di dengar apalagi dibaca oleh Orang banyak dan ditambah lagi dengan telah di Bagikan ke semua Group Wasshaapnya. Ujarnya
Masih Menurutnya, karena itu Saya merasa keberatan atas peristiwa itu dan Memilih Melaporkan Ke APH dengan Nomor : STTLP/K/150/II/2025/NTB/Tes Bima Kota berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor : ADUAN/K/150/II/2025/NTB/Tes Bima Kota pada Tanggal 08 Februari 2025 di SPKT dengan Perkara " Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial diduga di lakukan oleh Oknum Terduga Pelaku Pengguna Facebook atas Nama Hijrah Andriani. Umur (31) tahun, asal dari Desa sakuru, kecamatan Monta kabupaten bima.
Sekali lagi saya katakan bahwa pada awalnya saya tidak ingin melaporkannya tetapi ini sangat Keras sekali sehingga dan keluarga merasa sangat Terhina sekali. Secara Jujur saya hanya menjalankan Tugas selaku Jurnalis saja bahkan saya sempat meminta kepada Pimpinan Umum Media Dinamika Global Cetak Dan Online meminta Pengunduran diri karena malu terhadap Peristiwa tersebut.
Tetapi Bersyukurlah banyak yang support terhadap Saya apalagi Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum, jadi biarkanlah Hukum yang akan Memilahnya. Siapa yang salah dan siapa yang Benar nantinya.
Harapnya adalah biarkan Aparat Penegak Hukum bekerja sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku, saya dan kita semua akan menunggu kerjanya Aparat Penegak Hukum saja. Pungkasnya.
Demi keseimbangan Berita ini, masih terus mencari para Pihak Guna mendapatkan Jawaban tersebut hingga Berita ini diturunkan. ( MDG024/025 ).
