Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Dari 265 izin tambak udang di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat di DPMPTSP NTB, hanya 10 persen yang mengantongi izin ruang dan izin lingkungan. Hal ini disampaikan HMI BADKO Bali Nusra melalui Kordinator wilayah HMI BADKO Bali Nusra Deni Wijaya Harmono pada awak media ini.
Kata Deni Wijaya, Ironisnya, terjadi perbedaan data jumlah tambak udang di NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mencatat 197 izin, sementara Dinas LHK NTB baru mengeluarkan 33 izin lingkungan.
"Keberadaan tambak Udang diduga ilegal tersebut berefek buruk bagi masyarakat NTB dan merusak lingkungan masyarakat serta merusak ekosistem pesisir," ucap Deni Wijaya.
Lanjut Raja Pesisir sapaan akrabnya, ia mengajak masyarakat perang terbuka melawan tambak Udang ilegal karna kami anggap telah merugikan masyarakat NTB pada umumnya.
"Ia menegaskan persoalan tambak Udang ilegal di NTB bukan persoalan main-main tetapi harus diatensi serius oleh semua pihak," tegasnya.
Disisi lain, kami mendukung sikap DPRD provinsi NTB dari fraksi Golkar wakil Ketua komisi II menyikapi persoalan tambak ilegal ini, bilamana sikap itu serius untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat banyak atas kehadiran tambak ilegal.
"Dan Wakil Ketua DPRD NTB komisi II jangan sampai muncul dugaan kami bahwa suara wakil rakyat hanya suara titipan," jalasnya.
Sambung Raja Pesisir, sejauh ini kami pantau belum ada tindakan nyata dari suara wakil rakyat untuk meyakinkan hati rakyat NTB. " Tambak ilegal pun masih beroperasi secara leluasa seperti biasanya," tandasnya.
Deni Wijaya juga menegaskan juga kepada tiga Dinas, yakni Dinas DPMPTSP NTB, Dinas Kelautan NTB, dan Dinas LHK NTB agar terbuka, mana yang data benar, sedangkan ketiga dinas ini datanya tidak sama.
"Diduga kuat ketiga Dinas terkait berselingkuh dengan para tambak ilegal di NTB," pungkasnya.
Sementara, pihak terkait belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (MDG.01).