Tampilkan postingan dengan label Walikota Bima. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Walikota Bima. Tampilkan semua postingan

Walikota Bima Sebagai Warga Negara Taat Terhadap Hukum Walaupun Diterpa Oleh Issue Yang Dahsyat


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Penangkapan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menyeruak seantero Kota Bima. Issue itu diperkuat oleh adanya penggeledahan kantor Walikota Bima selasa pagi tadi sekitar pukul 10.00 Wita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Walikota Bima. Walau diterpa oleh issue yang begitu dahsyat, para pendukung, pencinta dan loyalis Walikota HML dalam media sosial tetap memberikan dukungan dan doa untuk pemimpin yang mereka cintai tersebut.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang dikonfirmasi oleh Media ini selasa siang 29 Agustus 2023 memberikan beberapa komentar terkait adanya issue penangkapan dirinya oleh KPK.

Soal penggeledahan Kantor Walikota Bima, Pada prinsipnya Walikota Bima Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, dirinya minta kepada pemerintah kota bima untuk kooperatif juga membantu KPK sebagai penegak hukum di Republik yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.

“Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum saya minta kepda pemerintah kota bima untuk kooperatif juga membantu KPK sebagai penegak hukum di Republik yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima” ujar Walikota HML.

Ditengah terpaan yang dahsyat itu, Walikota HML tetap bekerja sepenuh hatinya untuk kemajuan dan kesetaraan Kota Bima yang di pimpinnya sejak tahun 2028 lalu.

Pada media Bimantika Walikota HML menyampaikan pada seluruh lapisan masyarakat Kota Bima untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dalam kondisi apapun.

Begitu tulus dan ikhlas nya Walikota Bima membangun Kota Bima Kota kelahirannya, dirinya tidak terpengaruh diterpa oleh issue apapun.

Walikota HML tetap menjalankan agendanya hari ini untuk menemui Kementrian Kominfo Republik Indonesia di Jakarta.

“Saya jam 3 sore menghadap menteri Kominfo bersama Kadis Kominfo Kota Bima untuk memperjuangkan Black spot (Area yang tidak masuk sinyal,red) di kota Bima untuk kelurahan Lelamase, Ndano Nae, Kebanta Nungga” ujar Walikota HML melalui saluran WhatsAppnya.

Tujuan dari pertemuan dengan Kementrian Kominfo menurut Mantan Anggota DPR RI Dua Periode Fraksi Partai Golkar ini adalah dalam rangka memajukan Kota Bima menuju kesetaraan.

“Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan semata-mata

Biar semua wilayah kota Bima menjadi are yang dapat melayani kota Bima dalam hal smart city di era digitalisasi” ungkap Walikota HML.

Mengakhiri wawancaranya, Walikota HML mengungkapkan bahwa dirinya tetap fokus Mengabdi dan tidak pernah mengenal lelah demi masyarakat kota bima.

“Walau dalam kondisi apapun saya tetap Mengabdi tidak pernah mengenal lelah demi masyarakat kota bima” tutur Walikota HML mengakhiri wawancaranya.

Kehadiran Walikota Bima di dampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Drs. H. Mahfud dan diterima langsung oleh Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi menerima dengan hangat kehadiran Walikota Bima sebagai sahabat lamanya.

“Alhamdulillah kami dan Pak Wali langsung yang menyerahkan proposalnya dan langsung di terima dan ditanggapi positif oleh Pak Mentri yang juga sahabat baik Pak Walikota Bima” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Bima. (SekjenMDG)

Continue reading...

Kantor Walikota Bima Di Geledah KPK


KOTA BIMA,- Media Dinamika Global,Id,-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa ada tim KPK yang melaksanakan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini (29/8) ada tim KPK di Kota Bima sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum," kata Ali Fikri melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Selasa 29 Agustus 2023.

Terkait kasus yang menjadi dasar tim KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, dia memilih untuk tidak mengungkapkan kepada publik.

"Pada saatnya kami pastikan disampaikan perkembangannya," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Mahfud melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp membenarkan adanya kegiatan tim KPK di Kantor Wali Kota Bima.

"Benar dan sekarang masih berlangsung," kata Mahfud.

Dia mengaku tidak mengetahui tujuan penggeledahan tersebut maupun dokumen yang disita karena Mahfud mengaku dirinya sedang berada di Jakarta bersama Wali Kota Bima.

"Saya belum tahu dokumen yang disita di Kantor Wali Kota," ucap dia.

Sebelum ada kegiatan penggeledahan Kantor Wali Kota Bima terungkap KPK menerbitkan surat pemanggilan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Bima Muhammad Amin untuk hadir memberikan keterangan di Kantor KPK, Jakarta pada Jumat (25/8).

Dalam surat itu, Amin diminta memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka Muhammad Lutfi sebagai Wali Kota Bima terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan penerimaan gratifikasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara.

(Redaktur MDG).

Continue reading...

Kantor Walikota Bima Dijaga Oleh Anggota Berseragam Brimob


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Kantor Walikota Bima didatangi oleh petugas berseragam  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor setempat. Selas 29/8/2023.

Keberadaan KPK di kantor Walikota Bima dikawal sejumlah anggota berseragam Brimob bersenjata lengkap.

Hampir di sudut ruangan Pemkot Bima dijaga ketat oleh aparat Brimob dan melarang siapapun untuk mengambil gambar dan vidio.

Walikota HML berharap Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum dirinya minta kepda pemerintah kota bima untuk kooperatif juga membantu KPK sebagai penegak hukum di republik yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.(sekjenMDG)

Continue reading...

Walikota Bima HM Lutfi SE Mendukung Upaya KPK Dan Mentaati Hukum


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/8/2023).

Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE mengungkapkan Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, dirinya minta kepada pemerintah kota bima untuk koorperatif juga membantu KPK sebagai penegak hukum di republik yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.

"Saya meminta kepada pemerintah kota Bima untuk koorperatif dan membantu KPK sebagai penegak hukum"

""Kita kan taat hukum, jadi kita dukung," kata Walikota Bima yang biasa disapa HML. (SekjenMDG)

Continue reading...

Pemkot Bima Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Asisten II Setda Kota Bima Drs. Abdul Gawis mengikuti Vicon Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2023 bersama Kemendagri, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 28 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut Asisten II didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang mendapat undangan serta Kabag Ekonomi.

Tujuan dari terselenggaranya Rapat Koordinasi tersebut untuk mengupdate secara reguler posisi harga barang dan jasa pada minggu lalu serta melihat situasi nasional secara umum pada tiap-tiap daerah dan melihat komoditas apa yang menjadi penyumbang naik turunnya inflasi disetiap daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan beberapa data mengenai Kabupaten dan Kota yang berada pada posisi terendah.

"Dari data-data yang ada untuk minggu lalu Provinsi Maluku Utara Kepulauan Morotai berada diposisi terendah, saya peringatkan kepada Kepala Daerahnya jangan sampai tiga kali berturut-turut inflasinya diatas Nasional," ucapnya.

Selain menyampaikan data Kabupaten dan Kota yang berada di posisi terendah, Kemendagri juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kabupaten dan Kota yang berada pada posisi terbaik.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Kepala Daerah Kota Tomohon yang telah mengendalikan inflasinya dengan sangat baik sehingga Kota Tomohon berada pada posisi terbaik," ucapnya.

Di Akhir Tito berpesan agar jangan sampai ada penumpukan bahan pangan, terutama komoditas beras.

"Bulog sudah diperintahkan untuk menjaga cadangan beras, jangan sampai saya temukan ada oknum-oknum yang menumpuk beras, kita harus bantu untuk diawasi," ucapnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa ada 10 Kabupaten/Kota yang memiliki kenaikan IPH yang tinggi, lima diantaranya adalah Sumba Tengah, Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat.

Amalia juga menyampaikan bahwa ada 10 Komoditas yang mengambil andil utama dalam mengendalikan naik turunnya lonjakan inflasi, tiga diantaranya adalah cabe rawit, cabe merah dan beras.(sekjenMDG)

Continue reading...

Sekda Dorong Pengarusutamaan Gender dalam Pelatihan Focal Point PUG dan Perencanaan Penganggaran


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Sekertaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri sekaligus membuka secara resmi pelatihan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perencanaan penganggaran yang diadakan di Aula Kantor Bappeda Kota Bima, Senin 28 Agustus 2023.

Pada acara tersebut Sekda didampingi oleh Asisten I, Kepala Bappeda, Kepala DP3A serta Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Dalam sambutannya, H. Mukhtar mengungkapkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Bima, memiliki pandangan yang inklusif dan adil dari segi gender.

Ia menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga merupakan strategi yang mampu meningkatkan efektivitas dan dampak dari program-program pemerintah.

"Kita tidak bisa lagi mengabaikan kontribusi dan kebutuhan masing-masing jenis kelamin dalam setiap langkah perencanaan kita, pengarusutamaan gender bukanlah sekedar isu perempuan, tetapi juga isu laki-laki. Kita perlu memastikan bahwa setiap warga kota, tanpa memandang gender, memiliki akses yang sama terhadap peluang, layanan, dan sumber daya," ujarnya.

Melalui pelatihan ini lanjutnya, diharapkan peserta yang mayoritas merupakan perwakilan dari berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat dapat memahami dan menerapkan prinsip pengarusutamaan gender dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran.

Beliau mengatakan dengan memastikan anggaran yang dialokasikan juga mencerminkan kebutuhan gender, Pemerintah Kota Bima dapat menghasilkan program yang lebih relevan dan efektif.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada kepala dinas DP3A dan seluruh anggota yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini, langkah-langkah seperti ini akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan Kota Bima,” ungkapnya.

Pelatihan Focal Point PUG dan Perencanaan Penganggaran ini akan berlangsung selama dua hari, melibatkan berbagai narasumber yang ahli di bidang gender dan perencanaan pembangunan.

Ia berharap setelah pelatihan ini peserta akan dapat menjadi agen perubahan dalam memastikan pengarusutamaan gender terwujud dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bima.

“Tentu yang kita lakukan ini untuk kemajuan masyarakat khususnya Pemerintah Kota Bima, dan memulai pelatihan ini semoga menjadi langkah konkret menuju kesetaraan gender yang sejati, serta pembangunan yang inklusif,” tutupnya.(sekjenMDG)

Continue reading...

Optimalkan Capaian MCP, Sekda Kota Bima Pimpin Rakor Monev KPK Tahun 2023

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.~ Pemerintah Kota Bima Gelar Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, Senin 28 Agustus 2023.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima serta turut dihadiri oleh kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Bima.

MCP merupakan Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan.

Dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. Mukhtar, MH meminta penjelasan progres masing-masing indikator dari Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya dilakukan evaluasi baik terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah maupun peluang penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mempercepat capaian aksi dan target MCP KPK Tahun 2023 ini.

"Saya harap kepada seluruh OPD terkait di 8 (Delapan) area intervensi segera cepat lengkapi data dukungnya dan segera sampaikan ke inspektorat, sehingga target  MCP kita pada tahun ini tercapai dan meningkat," ungkapnya.(sekjenMDG)

Continue reading...