Insentif Tunjangan Daerah Terpencil : Dugaan Pungli di SMPN 2 Soromandi di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kab Bima

Insentif Tunjangan Daerah Terpencil : Dugaan Pungli di SMPN 2 Soromandi di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kab Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Soromandi NTB, Media Dinamika Global.Id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten SMPN 2 Soromandi di Sai Kecamatan Soromandi Kab. Bima, Provinsi NTB. Setelah terungkap dugaan pemotongan dana Dacil, kini sorotan tertuju pada pengelolaan dana insentif Daerah Terpencil SMPN 2 sai kecamatan Soromandi kabupaten bima (Dacil) yang sejatinya diberikan untuk meringankan beban guru di wilayah terpencil.

Seorang guru di salah satu SMPN 2 Soromandi di Desa Sai di pelosok mengaku harus menyetor Rp4 juta setiap kali menerima insentif Dacil. Dana tersebut, menurut pengakuannya, diserahkan ke Kepala Sekolah dan selanjutnya disebut disetorkan ke salah satu staf Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten bima.

“Tolong ditelusuri. Setiap terima insentif Dacil, kami diminta setor Rp4 juta ke Kepala Sekolah. Katanya untuk staf di bidang GTK,” ungkap guru tersebut kepada tim media, dengan nada prihatin, belum lama ini.

Saat dikonfirmasi, staf Bidang GTK Dikbud Kabupaten bima, membantah keras adanya instruksi atau penerimaan dana setoran dari Kepala Sekolah atau guru.

“Tidak ada yang namanya setoran. Insentif Dacil langsung masuk ke rekening guru masing-masing. Kalau pun ada, paling hanya ucapan terima kasih dari guru, itupun tidak semua dan tidak dipaksa,” jelasnya saat ditemui sebagaimana dikutip media Dinamika global.

Dana Dacil: Hak Guru, Bukan Alat Pungutan

Insentif Dacil merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru PNS daerah yang mengabdi di wilayah-wilayah SMP negeri 2 Soromandi di Desa sai Kecamatan Soromandi Kab. Bima dengan kondisi geografis sulit. Dana ini adalah bentuk penghargaan dan kompensasi atas tantangan besar yang mereka hadapi di lapangan.

Namun, bila benar terjadi pemotongan atau pungutan tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal ini berpotensi masuk kategori pungli, bahkan bisa menyeret pelakunya ke ranah pidana.

Di sisi lain, bahwa ia sering mengumpul dana dari setiap guru yang menerima tunjangan khusus di sekolahnya. Dana tersebut disetorkan ke Dikbud namun ia tidak menyebutkan sama siapa yang menerima dana tersebut.

Oknum yang enggan disebutkan namanya ini juga menjelaskan setiap guru biasanya menyetor sebanyak Rp2.000.000. Namun ada juga beberapa oknum Kepala Sekolah yang menaikan tarif setoran sebanyak Rp4.000.000 setiap guru di SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima.

“Kalau sama saya yang biasa mereka setor paling Rp2.000.000 per orang, tapi ada beberapa Kepala Sekolah biasa mereka minta sampai Rp4.000.000,” jelasnya.

Diduga SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima, menjadi korban pungli oknum Dikbud Kabupaten bima, dengan alasan uang ucapan terima kasih karena sudah diurus untuk mendapatkan tunjangan khusus daerah terpencil.

Jika benar dana tersebut di setor ke salah satu oknum Dikbud Kabupaten bima, mengalir kemana dana tersebut?

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud kabupaten bima Syahrul saat dikonfirmasi Redaksi media ini mengatakan, kasus dugaan pungli Dana Insentif Guru Daerah Terpencil saat ini tengah bergulir di Inspektorat Kabupaten bima.

Penjabat Bupati Bima Sambut 33 Kontingen PGRI Peserta Porseni Kolaboratif

“Sementara bergulir belum di periksaan oleh Inspektorat kabupaten bima. Kami masih menunggu hasilnya,” ungkap Suryadi saat dikonfirmasi via telpon selulernya, selasa 24 Maret 2026.

Catatan Redaksi:

Guru di daerah terpencil SMPN 2 Soromandi di Desa sai kecamatan Soromandi kabupaten bima sudah menghadapi tantangan berat, dari akses yang sulit hingga keterbatasan fasilitas. Ketika hak mereka ikut “dipungut” oleh sistem yang seharusnya melindungi, maka bukan hanya moralitas yang runtuh—tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.(Team MDG)

Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan

Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Menggemparkan! Mantan Bendahara SDN 1 Tolowata Selama 20 Tahun: Sekolah Hanya Miliki 1 Laptop dan 1 WC, Dana BOS 2026 Diduga Dibagi-bagikan. Pengakuan mengejutkan datang dari mantan bendahara Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tolowata, yang juga menjabat sebagai guru di sekolah tersebut. Rabu, 18 Maret 2026

Beliau yang mengaku sebagai Nasarudin telah menjabat selama 4 periode atau sekitar 20 tahun lamanya, mengakui hal ini saat ditemui anggota Lembaga Komunitas pengawas Korupsi (L-KPK) yang melakukan kunjungan ke sekolah yang juga dikenal sebagai Sekolah Aikon Ambalawi.

Selama masa jabatannya yang panjang, tidak tercatat adanya perkembangan atau pembangunan signifikan di sekolah. Kondisi yang memprihatinkan terlihat dari aset sekolah yang hanya berupa satu buah laptop dan satu unit WC yang digunakan bersama seluruh warga sekolah. Kebutuhan mendasar lainnya seperti perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) dan buku pelajaran juga tidak terpenuhi dengan baik.

Yang lebih mencengangkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pertama yang baru dikeluarkan pada tahun 2026 diduga telah dibagikan kepada para guru. Padahal secara ketentuan, dana BOS bukan diperuntukkan bagi pembagian kepada guru—terutama bagi guru PNS, guru P3K, maupun guru yang menerima SK daerah—melainkan untuk keperluan operasional siswa dan kegiatan sekolah itu sendiri.

Masyarakat dan pihak sekolah mengajukan harapan kepada Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mantan bendahara Nasarudin terkait pengelolaan keuangan dan aset sekolah selama 20 tahun menjabat, yang tidak memberikan perubahan apapun bagi kemajuan SDN 1 Tolowata. By. E H.

Guru SDN 1 Tolowata Keluhkan Potongan dan Keterlambatan THR, Minta BPK & Inspektorat Panggil Bendahara

Guru SDN 1 Tolowata Keluhkan Potongan dan Keterlambatan THR, Minta BPK & Inspektorat Panggil Bendahara

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.Id.- Rabu, 18 Maret 2026 – Masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi sorotan di kalangan pendidik di Kabupaten Bima. Banyak guru mengeluhkan jumlah THR yang diterima kurang dari seharusnya, bahkan sejumlah pendidik mengaku belum menerima hak tersebut sama sekali hingga saat ini.

Salah satu guru di SDN 1 Tolo Wata, Kecamatan Ambalawi, menjadi salah satu yang merasakan dampak dari masalah ini. Ia mengaku keberatan dengan adanya potongan besar pada uang THR miliknya. "Sesuai peraturan yang berlaku, uang THR adalah hak kami yang tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Namun, kenyataannya yang saya terima jauh dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, masih banyak rekan guru di sini yang sampai hari ini belum menerima THR sama sekali," ungkap guru tersebut dengan nada kecewa saat diwawancarai, Selasa (18/3).

Kebingungan semakin dirasakan oleh guru tersebut dan rekan-rekannya karena tidak tahu harus mengajukan klaim atau mencari keadilan ke mana. Hal ini diperparah dengan kurangnya transparansi dari bendahara gaji sekolah terkait data distribusi dan pencairan THR kepada para guru. "Kami sudah mencoba bertanya kepada bendahara, tapi tidak ada penjelasan yang jelas dan rincian yang ditunjukkan. Bendahara hanya diam dan tidak mau memberikan informasi yang transparan terkait siapa saja yang sudah menerima dan berapa jumlahnya. Kami benar-benar bingung harus mencari solusi di mana," tambahnya.

Kekhawatiran pun muncul di kalangan guru terkait dugaan adanya praktik yang tidak benar di balik masalah ini. Ada dugaan kuat bahwa para bendahara telah melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk perbankan dan Kabid TPK Kabupaten Bima. Dugaan ini semakin menguat mengingat Kabid TPK Kabupaten Bima saat ini sedang ditahan oleh pihak berwenang terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mataram.

Merespons hal ini, para guru memiliki harapan besar agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat segera turun tangan menindaklanjuti keluhan ini. Secara khusus, mereka meminta kedua lembaga tersebut untuk segera memanggil bendahara sekolah atas nama P Sukardin guna mempertanggungjawabkan kejadian ini.

"Kami berharap BPK dan Inspektorat segera merespons keluhan kami. Kami meminta kedua lembaga tersebut untuk segera memanggil P Sukardin selaku bendahara sekolah agar bisa dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi terkait potongan dan keterlambatan THR ini. Kami ingin kejelasan dan keadilan terkait hak kami yang seharusnya diterima penuh dan tepat waktu," pungkas guru tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait, termasuk P Sukardin selaku bendahara, Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, BPK, maupun Inspektorat terkait keluhan dan permintaan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para guru.

 Selanjutnya Untuk kebenaran dan detail, kami dari Media ini akan melakukan verifikasi dan wawancara langsung ke pihak yang berwenang tutup. By. E H.

Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Media Dinamika Global       Comment   

Mahyudin, menunjukkan kerusakan bangunan perpustakaan di sekolah yang dipimpinnya di Desa doridungga, Kecamatan Donggo.

Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.-- Senin (16/3/2026). Panduan & Petunjuk Perjalanan Bertahun-tahun rusak dan tak beratap, bangunan perpustakaan SDN Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tak kunjung ter­sentuh perbaikan. Kondisi itu berdampak buruk terha­dap minat baca siswa. 

Pantauan "Awak Media Dinamika Global" pada Senin 16 Maret 2026 mendapati kondisi memilukan ba­ngu­n­an perpustakaan itu. Bangunan tersebut tak me­miliki ­atap serta kaca jende­la. Ba­gian dalam ruangan tampak kotor dan ditumbuhi sejumlah tanaman. 

Kepala SDN doridungga Mahyudin meng­ung­kapkan, kondisi bangunan telah rusak parah di sekolah itu pada sejak dari tahun 2004 lalu hingga 2026 sekarang. 

"Kondisina tos repot, tos ancur Kondisi bangunan sudah sangat rusak dan hancur," kata Mahyudin kepada "Awak Media Dinamika Global" yang menyambangi sekolah tersebut pada Senin pagi.

Dari informasi yang diperolehnya, bangunan perpustakaan sudah tak bisa dipa­kai sejak 2020. Imbas ke­a­daan itu, membuat buku-bu­ku perpustakaan disimpan di ruangan/kantor guru. Untuk me­ngatasi persoalan tak ada­nya perpustakaan, sekolah pun menggelar kegiatan pojok baca di kelas-kelas. 

Kegiatan itu dilaksanakan dengan membawa buku-bu­ku perpustakaan ke kelas-kelas agar para murid bisa mem­baca. " buku, ke kantor Jadi para siswa membawa buku untuk dibaca di kelas, lalu mengembalikan lagi ke kantor guru," tuturnya.

Meski begitu, kegiatan itu berlangsung tak maksimal. Soalnya, murid yang membaca di kelas masih terganggu oleh aktivitas siswa lainnya. Menurut Mahyudin, ke­beradaan ruangan khusus untuk perpustakaan tetap pen­ting agar siswa dan guru nya­man saat membaca buku.

Dampak tak adanya per­pus­takaan pun membuat minat baca siswa berkurang. Pasalnya, siswa juga tak me­mi­liki motivasi untuk membaca buku kala sekolah SDN Doridungga tak memiliki perpustakaan. " Kalau tak ada fasilitasnya, mau bagaimana lagi," tuturnya.

Mahyudin mengaku sudah dua kali mengajukan per­mohonan bantuan perbaikan perpustakaan kepada Dinas Pendidikan KBM secara verbal. Namun, dari ke­terangan yang diperolehnya, alokasi anggaran untuk bangunan perpustakaan belum tersedia. 

Ia berharap, pemerintah bis­a segera memperbaiki ke­rusakan tersebut. "Saya berharap bangunan per­pus­takaan yang rusak bisa direhabilitasi," ucapnya. (Sekjend MDG)

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Tuntutan pemenuhan jam menganjar oleh pihak guru yang merasa di dholimi merasa kecewa. Pemblokiran dilakukan sekitar pukul 10 pagi hingga saat ini sedang berlangsung. Dua nama yang meminta tambahan jam ini, yakni Atas nama Nurweningsih dengan Putri Aprianingsih. 

Informasi ini disampaikan oleh suami salah satu guru di lokasi. Kami kecewa dengan ulah plh kasek Kamunti Donggo, ucap Arif. 

Apabila tuntutan kami tak diindahkan, pemblokiran ini tak akan kami buka. Terlihat, Kapolsek dan Camat Bolo ada di lokasi pemblokiran. 

Kepala Dinas Syahrul dihubungi media ini meminta nama dua guru. Dan akan melakukan komunikasi dengan Plh Kasek dan Korwil terkait masalah utamanya. 

Dirinya berharap, pemblokiran itu segera di buka. Masalah ini akan diselesaikan di tingkat dinas terkait. Pasalnya, kenyamanan lalu lintas masyarakat juga, lebih menjadi prioritas, " harapnya. 

Informasi didapatkan dua guru ini adalah lulusan P3K Mapel Tik di SMPN 1 Donggo. Pindah di SDN Kamunti, informasi dari Korwil Donggo Rostinah SPD. 

Hingga berita ini di turunkan, pemblokiran masih telah dibuka, seperti dikutip dari Media Kabaroposisi.Id

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Media Dinamika Global       Comment   

Soromandi. Media Dinamika Global.Id.- Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???. Pertanyaan ini sering kali memicu berbagai polemik di tengah Kemerdekaan Indonesia yang setiap Tahun di Gaungkan. Kondisi Internet di Sekolah membuat Siswa dan Guru harus Belajar di Dekat Laut dimana Internet tersebut berada. Rabu, 11-03-2026

Sekitar Pukul 07. 30 Wita terlihat Anak Sekolah dan Guru menepi di Pinggir laut guna memastikan Internet yang akan di gunakan itu berjalan normal, karena kebutuhan anak sekolah dan Guru untuk melakukan kegiatan itu amatlah penting.

Pantauan Media ini, bahwa Siswa dan Siswi yang ditemani oleh Guru yang ada di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB itu mengerjakan beberapa materi atau soal yang memang membutuhkan internet untuk berinteraksi dalam dunia Digital ini.

Padahal, kemerdekaan Indonesia ini sudah sangat lama, namun di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB ini belum mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, ini disebabkan oleh Apatisme nya Pemerintah terhadap Kebutuhan anak Sekolah sehingga terkesan seperti ini.

Diera Digital ini, Pemerintah harusnya melihat secara langsung bagaimana kebutuhan Anak Sekolah yang sekarang mengenyam Dunia Pendidikan. Sikap Apatisnya Pemerintah itu membuat Anak Didik terhalang seolah-olah tidak menikmati makan dari Kemerdekaan itu.

Maka, oleh karena itu selaku Pemerhati Pendidikan yang juga Putra Asli Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Hafid Musa, S. Ak. S. PD. SE. SH. MH menambahkan bahwa stigma berpikir Pemerintah saat ini hanya memikirkan bagaimana cara mengejar target setiap saat dengan pola atau Data saja tanpa melihat langsung di Lapangan.

Kondisi ini memicu spekulasi dan persepsi Masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah tidak pernah melihat langsung kondisi real di Masyarakat terutama di Satuan Pendidikan di era Digital ini. Itu satu

Dan yang kedua adalah Pemerintah hanya pandai Bicara dengan data yang di poles sedemikian rupa, sedemikian baik sehingga laporan ke atas(red) pimpinan nya seolah-olah dalam keadaan baik-baik saja, yang menjadi masalah adalah Anak-anak bangsa yang mengenyam Dunia Pendidikan.

Bayangkan saja, jam 07.30 Wita anak-anak Sekolah harus belajar efektif di Ruangan kelas dengan Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah seperti Sarana Infrastruktur serta internet nya namun di Sekolah tersebut sama sekali tidak mendapatkan akses tersebut.

Ini sesuatu yang tidak bisa di biarkan, oleh sebab itu Pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bima, Provinsi bahkan Pusat harus segera atasi masalah Akses internet anak Sekolah agar mereka bisa belajar dan mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan itu dan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kecamatan, Provinsi, dan Pusat untuk terus mendorong agar Akses internet tersebut bisa di nikmati oleh Anak Sekolah.

Selain itu, Sekolah yang ada di Di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB tersebut yakni TK-PAUD, SDN Inpres Wonto, SMPN 9 Soromandi, Pustu serta sarana lainnya. Ini harusnya dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima.(Team).