Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Bupati dan Dikpora Kabupaten Bima : Minat Baca Siswa SDN Doridungga Kecamatan Donggo Menurun Akibat Perpustakaan Rusak Bertahun-tahun

Media Dinamika Global       Comment   

Mahyudin, menunjukkan kerusakan bangunan perpustakaan di sekolah yang dipimpinnya di Desa doridungga, Kecamatan Donggo.

Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.-- Senin (16/3/2026). Panduan & Petunjuk Perjalanan Bertahun-tahun rusak dan tak beratap, bangunan perpustakaan SDN Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tak kunjung ter­sentuh perbaikan. Kondisi itu berdampak buruk terha­dap minat baca siswa. 

Pantauan "Awak Media Dinamika Global" pada Senin 16 Maret 2026 mendapati kondisi memilukan ba­ngu­n­an perpustakaan itu. Bangunan tersebut tak me­miliki ­atap serta kaca jende­la. Ba­gian dalam ruangan tampak kotor dan ditumbuhi sejumlah tanaman. 

Kepala SDN doridungga Mahyudin meng­ung­kapkan, kondisi bangunan telah rusak parah di sekolah itu pada sejak dari tahun 2004 lalu hingga 2026 sekarang. 

"Kondisina tos repot, tos ancur Kondisi bangunan sudah sangat rusak dan hancur," kata Mahyudin kepada "Awak Media Dinamika Global" yang menyambangi sekolah tersebut pada Senin pagi.

Dari informasi yang diperolehnya, bangunan perpustakaan sudah tak bisa dipa­kai sejak 2020. Imbas ke­a­daan itu, membuat buku-bu­ku perpustakaan disimpan di ruangan/kantor guru. Untuk me­ngatasi persoalan tak ada­nya perpustakaan, sekolah pun menggelar kegiatan pojok baca di kelas-kelas. 

Kegiatan itu dilaksanakan dengan membawa buku-bu­ku perpustakaan ke kelas-kelas agar para murid bisa mem­baca. " buku, ke kantor Jadi para siswa membawa buku untuk dibaca di kelas, lalu mengembalikan lagi ke kantor guru," tuturnya.

Meski begitu, kegiatan itu berlangsung tak maksimal. Soalnya, murid yang membaca di kelas masih terganggu oleh aktivitas siswa lainnya. Menurut Mahyudin, ke­beradaan ruangan khusus untuk perpustakaan tetap pen­ting agar siswa dan guru nya­man saat membaca buku.

Dampak tak adanya per­pus­takaan pun membuat minat baca siswa berkurang. Pasalnya, siswa juga tak me­mi­liki motivasi untuk membaca buku kala sekolah SDN Doridungga tak memiliki perpustakaan. " Kalau tak ada fasilitasnya, mau bagaimana lagi," tuturnya.

Mahyudin mengaku sudah dua kali mengajukan per­mohonan bantuan perbaikan perpustakaan kepada Dinas Pendidikan KBM secara verbal. Namun, dari ke­terangan yang diperolehnya, alokasi anggaran untuk bangunan perpustakaan belum tersedia. 

Ia berharap, pemerintah bis­a segera memperbaiki ke­rusakan tersebut. "Saya berharap bangunan per­pus­takaan yang rusak bisa direhabilitasi," ucapnya. (Sekjend MDG)

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Pemblokiran Jalan di Tumpu Menuju Kamunti Dilakukan Warga, Terkait Dunia Pendidikan

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Tuntutan pemenuhan jam menganjar oleh pihak guru yang merasa di dholimi merasa kecewa. Pemblokiran dilakukan sekitar pukul 10 pagi hingga saat ini sedang berlangsung. Dua nama yang meminta tambahan jam ini, yakni Atas nama Nurweningsih dengan Putri Aprianingsih. 

Informasi ini disampaikan oleh suami salah satu guru di lokasi. Kami kecewa dengan ulah plh kasek Kamunti Donggo, ucap Arif. 

Apabila tuntutan kami tak diindahkan, pemblokiran ini tak akan kami buka. Terlihat, Kapolsek dan Camat Bolo ada di lokasi pemblokiran. 

Kepala Dinas Syahrul dihubungi media ini meminta nama dua guru. Dan akan melakukan komunikasi dengan Plh Kasek dan Korwil terkait masalah utamanya. 

Dirinya berharap, pemblokiran itu segera di buka. Masalah ini akan diselesaikan di tingkat dinas terkait. Pasalnya, kenyamanan lalu lintas masyarakat juga, lebih menjadi prioritas, " harapnya. 

Informasi didapatkan dua guru ini adalah lulusan P3K Mapel Tik di SMPN 1 Donggo. Pindah di SDN Kamunti, informasi dari Korwil Donggo Rostinah SPD. 

Hingga berita ini di turunkan, pemblokiran masih telah dibuka, seperti dikutip dari Media Kabaroposisi.Id

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???

Media Dinamika Global       Comment   

Soromandi. Media Dinamika Global.Id.- Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???. Pertanyaan ini sering kali memicu berbagai polemik di tengah Kemerdekaan Indonesia yang setiap Tahun di Gaungkan. Kondisi Internet di Sekolah membuat Siswa dan Guru harus Belajar di Dekat Laut dimana Internet tersebut berada. Rabu, 11-03-2026

Sekitar Pukul 07. 30 Wita terlihat Anak Sekolah dan Guru menepi di Pinggir laut guna memastikan Internet yang akan di gunakan itu berjalan normal, karena kebutuhan anak sekolah dan Guru untuk melakukan kegiatan itu amatlah penting.

Pantauan Media ini, bahwa Siswa dan Siswi yang ditemani oleh Guru yang ada di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB itu mengerjakan beberapa materi atau soal yang memang membutuhkan internet untuk berinteraksi dalam dunia Digital ini.

Padahal, kemerdekaan Indonesia ini sudah sangat lama, namun di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB ini belum mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, ini disebabkan oleh Apatisme nya Pemerintah terhadap Kebutuhan anak Sekolah sehingga terkesan seperti ini.

Diera Digital ini, Pemerintah harusnya melihat secara langsung bagaimana kebutuhan Anak Sekolah yang sekarang mengenyam Dunia Pendidikan. Sikap Apatisnya Pemerintah itu membuat Anak Didik terhalang seolah-olah tidak menikmati makan dari Kemerdekaan itu.

Maka, oleh karena itu selaku Pemerhati Pendidikan yang juga Putra Asli Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Hafid Musa, S. Ak. S. PD. SE. SH. MH menambahkan bahwa stigma berpikir Pemerintah saat ini hanya memikirkan bagaimana cara mengejar target setiap saat dengan pola atau Data saja tanpa melihat langsung di Lapangan.

Kondisi ini memicu spekulasi dan persepsi Masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah tidak pernah melihat langsung kondisi real di Masyarakat terutama di Satuan Pendidikan di era Digital ini. Itu satu

Dan yang kedua adalah Pemerintah hanya pandai Bicara dengan data yang di poles sedemikian rupa, sedemikian baik sehingga laporan ke atas(red) pimpinan nya seolah-olah dalam keadaan baik-baik saja, yang menjadi masalah adalah Anak-anak bangsa yang mengenyam Dunia Pendidikan.

Bayangkan saja, jam 07.30 Wita anak-anak Sekolah harus belajar efektif di Ruangan kelas dengan Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah seperti Sarana Infrastruktur serta internet nya namun di Sekolah tersebut sama sekali tidak mendapatkan akses tersebut.

Ini sesuatu yang tidak bisa di biarkan, oleh sebab itu Pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bima, Provinsi bahkan Pusat harus segera atasi masalah Akses internet anak Sekolah agar mereka bisa belajar dan mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan itu dan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kecamatan, Provinsi, dan Pusat untuk terus mendorong agar Akses internet tersebut bisa di nikmati oleh Anak Sekolah.

Selain itu, Sekolah yang ada di Di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB tersebut yakni TK-PAUD, SDN Inpres Wonto, SMPN 9 Soromandi, Pustu serta sarana lainnya. Ini harusnya dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima.(Team).

Wujudkan Pemerataan, Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan bagi SMK di Wilayah Pelosok

Wujudkan Pemerataan, Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan bagi SMK di Wilayah Pelosok

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Tengah, Media Dinamika Global.Id.- ​Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen penuh untuk menghapus stigma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang angka pengangguran. Dalam kunjungannya di SMKN 1 Kopang, pada Rabu (4/3/2026).

Gubernur menekankan, pentingnya sertifikasi keahlian sebagai kunci utama lulusan SMK terserap di dunia kerja.

​"SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi," ujarnya.

​Langkah ini diambil agar para siswa tidak hanya mengantongi ijazah saat lulus, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mempermudah lulusan masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika program ini terbukti efektif, Pemprov NTB berencana menjadikannya sebagai anggaran rutin setiap tahun.

Selain masalah sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. SMK di kota dinilai lebih cepat berkembang karena jumlah murid yang banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul lebih besar.

​Sebaliknya, SMK di wilayah pedesaan seperti Kopang seringkali menghadapi kendala finansial karena mayoritas siswanya berada pada status ekonomi desil 1 dan 2 (kurang mampu), sehingga tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB tengah menghitung skema investasi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

"Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil," tegasnya.

​Di akhir kunjungannya, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat mengejar prestasi. Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di kampung tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang layaknya siswa di kota.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, M. Pd., mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya telah melakukan langkah progresif melalui kerja sama dengan Pertamina Pusat (Enduro). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas siswa dan guru.

​"Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta," ungkapnya.

​Lebih jauh lagi, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk fisik berupa pembangunan bengkel dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro. Langkah ini diharapkan menjadi laboratorium nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual.

Redaksi ||

Konsolidasikan Kepala Sekolah, Wagub Dorong Mutu Pendidikan di Bima

Konsolidasikan Kepala Sekolah, Wagub Dorong Mutu Pendidikan di Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Sape Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dan melakukan konsolidasi bersama kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kecamatan Sape yang bertempat di SMAN 1 Sape, Selasa (3/3).

Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif maupun pembangunan fisik, melainkan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. 

“Kualitas pendidikan anak-anak kita akan menentukan naik tidaknya IPM daerah kita. Karena itu, kita harus membangun mutu dan karakter secara serius,” ujarnya.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin perubahan di tingkat satuan pendidikan. Karena itu, integritas, tata kelola profesional, dan kepemimpinan yang adaptif menjadi prasyarat membangun kultur sekolah yang sehat dan berorientasi mutu.

Pertemuan tersebut juga diisi dialog bersama perwakilan siswa. Isu perundungan (bullying) dan kenyamanan lingkungan belajar menjadi perhatian. 

Untuk itu, Wagub menekankan sekolah harus menjadi ruang aman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan pencegahan pernikahan dini agar generasi muda fokus menempuh pendidikan.

Selanjutnya terkait ketersediaan sarpras yang menjadi usulan Kepala Sekolah, seperti penambahan ruang belajar seiring peningkatan jumlah siswa serta perbaikan sarana dan prasarana, dan

kesejahteraan guru, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah berkomitmen peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta kesejahteraan tenaga pengajar menjadi perhatian utama.

Komitmen ini, lanjutnya, karena seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, memiliki kontribusi yang sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia NTB.

Redaksi ||

Revitalisasi Sekolah Tanpa Diskriminasi, Pemprov NTB Siapkan 400 Sertifikasi SMK

Revitalisasi Sekolah Tanpa Diskriminasi, Pemprov NTB Siapkan 400 Sertifikasi SMK

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrpov NTB) terus mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan pada saat sesi dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi, berkualitas, dan dikerjakan dengan baik meski dengan anggaran terbatas. Dirinya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan …,” ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut, serta berpesan agar guru menjadi orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini ditujukan agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Target tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran”, tutur Gubernur.

Sementara itu, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun dipastikan telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian yg j Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.

Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional.” Tegas Gubernur Iqbal

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar terbaik.

Gubernur Iqbal memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal, demi mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Namun, perjuangan bersama kini mulai menunjukkan hasil.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.

Pemeprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan. Gubernur Iqbal berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif pada masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Dirinya menyebut Menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta, bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional.

Redaksi |