Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan nepotisme terkait mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Rahman mengaku merasa perlu memberikan klarifikasi setelah menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai isu adanya keluarga dan istrinya yang disebut mendapat jabatan strategis di lingkungan Pemkot Bima.
Rahman menegaskan, sejak dilantik sebagai Wali Kota pada Februari 2025, dirinya telah disumpah untuk menjalankan pemerintahan sesuai aturan dan menjaga amanah masyarakat. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan tidak ada perlakuan khusus bagi keluarga.
"Di meja kerja saya, tidak ada keluarga atau bukan keluarga. Ukurannya hanya benar atau salah. Yang berprestasi saya apresiasi, yang melanggar saya proses," tulis Rahman.
Ia juga menegaskan bahwa ASN harus dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan karena hubungan keluarga. Bahkan, menurutnya, anggota keluarganya yang berstatus ASN justru diminta bekerja lebih keras agar mampu membuktikan profesionalisme.
Menjawab isu mengenai iparnya, Rahman menjelaskan bahwa dari 10 saudara perempuannya, hanya tiga yang menikah dengan ASN dan seluruhnya telah pensiun. Karena itu, ia membantah adanya ipar yang masih berstatus ASN maupun menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemkot Bima.
Terkait jabatan istrinya, Badrah Ekawati, Rahman menyebut sang istri telah menjadi PNS sejak 1993 atau sekitar 33 tahun sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah. Ia mengatakan istrinya meniti karier dari staf biasa hingga menduduki jabatan struktural melalui proses pendidikan, uji kompetensi, dan penilaian kinerja.
Rahman juga menegaskan seluruh proses mutasi dan pelantikan pejabat telah melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), menggunakan sistem merit, serta memperoleh Persetujuan Teknis dari BKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski menyadari tidak semua pihak akan menerima keputusan tersebut, Rahman menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Ia menegaskan akan menjawab berbagai kritik melalui kinerja pemerintahan.
"Saya ingin kita membuka ruang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Kota Bima. Jangan tanya dia anak siapa, tetapi apa yang bisa dia lakukan untuk kota ini," tulisnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap mutasi sejumlah pejabat Pemkot Bima yang sebelumnya memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dugaan praktik nepotisme di lingkungan birokrasi.(Sekjend MDG)
.jpg)