Bogor, Media Dinamika Global.id.-- Menjelang dimulainya kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 13 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 12.173 penggerak MBG dari seluruh Indonesia dalam sebuah pertemuan akbar di Sentul, Bogor.
Mereka terdiri dari Kepala KPPG, Koordinator Regional dan Wilayah SPPG, Kepala SPPG, hingga ribuan mitra pelaksana yang selama ini menjadi ujung tombak program di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para pelaksana yang telah bekerja hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian.”
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri unsur pelaksana MBG dari seluruh Indonesia.
“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, 20 kantor KPPG ini dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan 3. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia.”
Lalu apa misi besarnya?
Pemerintah ingin menyatukan visi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh pelaksana bergerak dalam langkah yang sama agar MBG berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran ketika kembali dilaksanakan mulai 13 Juli 2026.
Dengan lebih dari 12 ribu penggerak yang disatukan dalam satu forum nasional, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pemenuhan makanan bergizi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.
Dari gizi yang lebih baik hari ini, pemerintah berharap lahir generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Selamat datang di era reformasi. era rakyat dijajah oleh para pejabat negara dengan pemaksaan pajak yg beranak pinak... sementara BUMN yg seharusnya jadi penyokong utama ekonomi negara dijual sahamnya/dikomersilkan dan sahamnya dibeli oleh para pejabat negara sehingga BUMN tidak bisa jadi penyokong ekonomi utama bagi negara Indonesia dan pajak rakyat dijadikan sasaran utk negara.
Pemilu di era reformasi adalah pemilu untuk mendapatkan calon - calon penjajah baru bagi ekonomi rakyat Indonesia.
Welcome di negara penjajah. Rakyat yang dijajah oleh para partai politik di setiap kemenangan pemilunya.(Sekjend MDG)