 |
| Irfan Ketua Partai PRIMA NTB, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – Dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Beragam pandangan, kritik, dan masukan terhadap pelaksanaan program tersebut dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Partai PRIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sdr. Irfan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga situasi yang kondusif, serta menyampaikan setiap aspirasi melalui mekanisme yang konstitusional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Kepentingan nasional harus utama di atas kepentingan apapun, maka setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat tentu terbuka terhadap masukan dan evaluasi. Oleh karena itu, penyampaian kritik hendaknya dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan fakta, serta mengedepankan dialog sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
"Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, yang perlu dijaga bersama adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu persatuan maupun stabilitas daerah," ujarnya.
Irfan menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menekan angka pengangguran dan kualitas kesehatan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil dan lansia. Meski demikian, apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan maupun kendala di lapangan, maka hal tersebut sepatutnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan masukan yang konstruktif sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diperbaiki tanpa harus menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Selain itu, Irfan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperkeruh suasana, bahkan memicu terjadinya gesekan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan dapat terus dievaluasi dan disempurnakan demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Irfan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun perpecahan, sehingga iklim kehidupan sosial dan politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap terjaga dengan baik.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Dengan mengedepankan dialog dan semangat persatuan, saya yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa harus mengorbankan stabilitas daerah," tutupnya.
Redaksi |