 |
| Ketua PW IPM NTB Masrin, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global - Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Nusa Tenggara Barat (NTB), Masrin, mendesak Kepala Kementerian Agama (Kemenag) NTB untuk memperkuat fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.
Menurut Masrin, pondok pesantren selama ini menjadi pilihan banyak orang tua di NTB untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan akhlak mulia kepada anak-anak mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan, perundungan (bullying), hingga kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Mataram dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, selama empat tahun terakhir tercatat 20 kasus kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus disebut melibatkan pimpinan pondok pesantren sebagai terduga pelaku.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama dan harus disikapi secara serius oleh semua pihak. Pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh santri dan santriwati,” ujar Masrin dalam keterangannya, Rabu, (15/7/26).
Masrin menegaskan, Kemenag NTB memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan menjalankan sistem pendidikan yang mengedepankan perlindungan terhadap peserta didik. Karena itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.
Ia juga berharap seluruh pengelola pondok pesantren dapat meningkatkan komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang melanggar hak-hak anak.
“Besar harapan kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah NTB agar tidak ada lagi kasus kekerasan maupun perundungan di lingkungan pondok pesantren. Kepercayaan masyarakat harus tetap terjaga sehingga pesantren terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi berakhlak mulia, berilmu, dan berintegritas,” katanya.
Masrin menambahkan, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengelola pesantren, orang tua, serta masyarakat agar tercipta ekosistem pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.
Redaksi |