 |
| Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – Gabungan Kawula Bima-Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok mengecam keras aksi anarkis yang diduga dilakukan sejumlah oknum official cabang olahraga Drum Band saat menyampaikan protes terkait hasil pertandingan Porprov XII NTB 2026 di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat.
Aksi yang terjadi usai munculnya keberatan terhadap hasil pertandingan tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar informasi adanya tindakan membentak, mengintimidasi, hingga melempar meja saat proses penyampaian aspirasi berlangsung.
Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pertandingan harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan maupun perusakan.
“Jika memang ada dugaan kecurangan, manipulasi nilai, atau rangkap jabatan yang merugikan atlet, maka persoalan itu harus diperjuangkan secara serius melalui mekanisme yang sah. Namun tindakan anarkis, arogan, dan destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” ujar Arif, Sabtu (18/7/26).
Menurutnya, perjuangan membela atlet yang merasa dirugikan justru akan kehilangan legitimasi apabila dibarengi tindakan yang melanggar norma dan etika olahraga. Ia menilai aksi emosional tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan yang sedang dipersoalkan.
“Masyarakat ingin mengetahui kebenaran terkait dugaan pelanggaran dalam pertandingan, bukan menyaksikan tindakan yang dapat mencederai semangat sportivitas,” katanya.
GAKADA BIDOM juga menegaskan bahwa tindakan segelintir oknum tidak boleh dikaitkan dengan identitas masyarakat Bima dan Dompu secara keseluruhan. Menurut mereka, masyarakat Bima-Dompu dikenal menjunjung tinggi nilai kehormatan, etika, dan keberanian dalam menyampaikan pendapat secara santun.
“Kami menolak segala bentuk tindakan arogan yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Bima dan Dompu. Jangan sampai ulah individu mencoreng nama baik daerah dan masyarakat yang selama ini menjaga nilai-nilai kebersamaan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, GAKADA BIDOM menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak oknum pelatih maupun pendamping yang terlibat dalam aksi anarkis untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada KONI NTB dan masyarakat. Kedua, meminta pihak yang keberatan terhadap hasil pertandingan agar fokus mengawal proses hukum dan mekanisme organisasi, termasuk melalui Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) maupun Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).
Mereka menegaskan bahwa dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pertandingan tetap harus diusut secara transparan dan profesional. Namun seluruh proses harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.
“Jika memang ada kecurangan, bongkar dengan data dan bukti. Tempuh jalur hukum dan organisasi yang tersedia. Jangan sampai perjuangan atlet tercoreng oleh tindakan yang justru merugikan semua pihak,” pungkas Arif.
Redaksi |