Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Ketua Umum DPC PPP Kabupaten Bima sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima menjadi pemateri dalam kegiatan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang diselenggarakan PC PMII Cabang Bima, Senin, 29 Juni 2026.
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan legislatif sekaligus tokoh politik daerah, beliau membawakan materi bertajuk "Analisis Kebijakan Publik dan Orientasi Pembangunan Daerah."
Di hadapan kader-kader PMII, beliau menguraikan bahwa kebijakan publik tidak boleh lahir semata-mata dari kepentingan politik jangka pendek, melainkan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kajian akademik, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.
Pada pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, orientasi pembangunan harus berlandaskan prinsip keadilan, pemerataan, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Beliau juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan publik, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Bima, mulai dari pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, generasi muda dituntut memiliki kemampuan membaca arah kebijakan secara kritis dan objektif. Mahasiswa, khususnya kader PMII, diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mampu memberikan gagasan, kritik yang konstruktif, dan solusi bagi pembangunan daerah.
Oleh karena itu, forum PKL menjadi ruang strategis untuk membangun tradisi intelektual, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta melahirkan kader-kader yang memiliki integritas, kepekaan sosial, dan komitmen terhadap kemajuan Kabupaten Bima.
Melalui materi "Analisis Kebijakan Publik dan Orientasi Pembangunan Daerah," peserta diajak memahami bahwa kebijakan publik bukan sekadar produk administratif, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan memastikan setiap arah pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)