 |
| Anggota DPRD NTB, H. M. Aminurlah, SE, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Namun, pelaksanaan aksi penyampaian pendapat diminta tetap menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu fasilitas vital maupun pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Muhammad Aminurlah, SE yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima, menanggapi berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat pendukung pembentukan PPS.
Menurut Aji Maman sapaan akrabnya, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi dan tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan itu tidak menjadi masalah. Namun yang terpenting, jalan negara dan fasilitas-fasilitas vital tidak boleh terganggu," ujar Aminurlah.
Ia menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Meski demikian, perjuangan untuk mewujudkan daerah otonomi baru tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
H. Maman mengingatkan agar setiap bentuk aksi tidak berdampak pada terganggunya akses transportasi, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada kelancaran fasilitas umum.
"DPRD NTB pada prinsipnya mendukung penyampaian aspirasi masyarakat. Namun aksi harus dilakukan secara damai, tertib, dan tetap menjaga kepentingan umum," tegasnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam perjuangan pembentukan PPS dapat mengedepankan cara-cara yang konstruktif sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Menurutnya, menjaga ketertiban selama aksi berlangsung justru akan memperkuat legitimasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan terbentuknya provinsi baru yang selama ini menjadi harapan sebagian besar masyarakat di wilayah ini.
Redaksi |