 |
| Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa NTB saat menggelar aksi Demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (1/5). Massa aksi menuntut pemerintah segera merealisasikan upah layak bagi buruh serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mangkrak, khususnya di wilayah Kabupaten Bima.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu dipenuhi orasi-orasi tajam bernada kritik terhadap pemerintah daerah. Para demonstran menyoroti kondisi buruh yang masih menerima upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), yang dinilai sangat jauh dari kata sejahtera.
“Dapat dilihat hari ini, banyak sekali buruh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk buruh,” ujar salah seorang orator di tengah aksi.
Selain persoalan kesejahteraan buruh, massa juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di Kabupaten Bima.
“Pemerintah seakan tutup mata terkait permasalahan yang ada di NTB saat ini, salah satunya infrastruktur jalan yang tidak kunjung diperbaiki di Kabupaten Bima,” tegas orator lainnya.
Koordinator Umum Aksi, Dodik, menjelaskan bahwa tuntutan massa terbagi dalam dua klaster utama, yakni tuntutan umum dan tuntutan regional.
Untuk tuntutan umum, massa mendesak adanya penyesuaian upah buruh sesuai standar hidup layak serta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Sementara pada tuntutan regional, mereka meminta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak di Kabupaten Bima, serta kebijakan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTB secara menyeluruh.
Sekitar pukul 16.48 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hadir mewakili Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan keputusan konkret karena Sekda mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan poin-poin tuntutan yang disampaikan.
Kondisi itu memicu kekecewaan demonstran. Massa pun menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Selasa (5/5) dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Mereka menegaskan bahwa pada aksi berikutnya, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, harus hadir langsung tanpa diwakilkan.
“Kami tidak ingin lagi perwakilan. Gubernur harus hadir sendiri dan mendengar langsung jeritan rakyat,” tegas Dodik saat menutup aksi.
Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk ultimatum kepada Pemerintah Provinsi NTB agar segera menjawab tuntutan rakyat, bukan sekadar memberikan janji tanpa realisasi.
Redaksi |