Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Salah satunya melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Rapat tersebut membahas penegakan aturan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, serta pengaturan distribusi MBG, terutama pada hari sekolah.
Zulkifli Hasan mengatakan, secara umum pelaksanaan program menunjukkan progres yang positif. Namun, distribusi MBG ke pesantren masih perlu dipercepat.
“Secara umum capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk kelompok ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi, termasuk penyesuaian standar gizi.
Berdasarkan data hingga 30 Maret 2026, Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi. Jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 26.066 unit.
Dalam pengawasan, pemerintah telah memberikan peringatan kepada 2.162 SPPG. Dari jumlah tersebut, 1.789 SPPG disuspend, 368 mendapat peringatan pertama (SP-1), dan 5 menerima peringatan kedua (SP-2).
Pemerintah juga akan memfokuskan penerima manfaat sesuai ketentuan Peraturan Presiden. Pengawasan operasional SPPG diperkuat, termasuk evaluasi di sekolah yang memiliki tingkat sisa makanan (food waste) tinggi.
Zulkifli menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar.
“Program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan gizi masyarakat sekaligus menyiapkan Generasi Emas 2045,” tutupnya. (Team MDG)