 |
| Foto : Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy |
BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Cuplikan video yang menampilkan Wakil Bupati Bima,dr.H.Irfan Zubaidy, tengah berdialog di lapangan viral di media sosial dan memicu beragam reaksi publik. Dalam video tersebut, terdengar pernyataan dr. H. Irfan Zubaidy yang mengatakan, “Saya bukan Bupati Bima, saya Wakil Bupati Bima. Silakan langsung sampaikan saja ke Bupati Bima.” Ucapan ini kemudian ditafsirkan berbeda oleh warganet, bahkan menuai kritik dari sejumlah pihak. Namun, berdasarkan penelusuran konteks kejadian, pernyataan tersebut disampaikan dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan prosedur pemerintahan.
Peristiwa itu terjadi saat ada pihak dari sebuah lembaga yang disebut BKPPBBP menyerahkan atau mengajukan surat kepada Wakil Bupati Bima. Surat tersebut diduga merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan kebijakan strategis di tingkat pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy menegaskan bahwa dirinya bukan pengambil keputusan utama dalam urusan tersebut. Ia kemudian mengarahkan agar dokumen tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Bima Ady Mahyudi, sebagai pemegang kewenangan tertinggi di daerah.
"Saya mengarahkan agar langsung ke Bupati Bima," katanya.
Menurut dr. H. Irfan Zubaidy sikap yang diambilnya merupakan sebagai bentuk Kehati-hatian dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Dalam sistem birokrasi, dokumen strategis memang harus melalui pimpinan utama untuk diproses lebih lanjut.
"Ini bukan bentuk penolakan terhadap aspirasi atau pengajuan pihak tertentu, melainkan penegasan terkait batas kewenangan dan prosedur administrasi yang berlaku," papar dia.
Meski demikian, gaya penyampaian dalam video tersebut menuai kritik. Sejumlah pihak menilai pernyataan Wakil Bupati Bima terkesan tegas bahkan dianggap kurang mencerminkan sikap komunikatif seorang pemimpin.
Publik pun berharap agar komunikasi pejabat publik tetap mengedepankan bahasa yang santun dan bijak, terutama saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Viralnya video ini menjadi pengingat pentingnya memahami konteks secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Klarifikasi ini menunjukkan bahwa pernyataan Wakil Bupati Bima lebih kepada penegasan prosedur, bukan bentuk penolakan tanggung jawab. (MDG05)