Bima NTB, Media Dinamika Global.id.– Kondisi infrastruktur di Kecamatan donggo, Kabupaten Bima, kian memprihatinkan. Kami masyarakat dan Gerakan Pemuda Kabupaten Bima melontarkan kritik pedas dan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera membenahi ruas jalan provinsi yang kini menyerupai kubangan saat hujan dan jalur debu saat kemarau.
Akses Terputus, Ekonomi Lumpuh
Kami masyarakat donggo Kabupaten Bima, Adimansyah, menegaskan bahwa pembiaran jalan rusak ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian hak-hak dasar rakyat. Menurutnya, akses jalan di donggo adalah urat nadi yang menghubungkan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil tani warga.
“Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan. Jangan hanya duduk di balik meja sementara rakyat donggo, bertaruh nyawa di jalanan yang rusak parah. Kami butuh perbaikan hotmix, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan hitungan minggu,” tegas Adimansyah.
Sorotan Tajam masyarakat donggo:
Adimansyah menyoroti beberapa poin krusial yang menuntut perhatian segera:
* Ancaman Keselamatan: Angka kecelakaan meningkat akibat lubang-lubang maut yang tersebar di sepanjang jalur provinsi.
* Kelumpuhan Ekonomi: Distribusi hasil pertanian terhambat, memicu biaya logistik tinggi yang merugikan petani lokal.
* Kekecewaan Publik: Masyarakat terpaksa melakukan swadaya (gotong royong) untuk menambal jalan, sebuah pemandangan yang dianggap sebagai “tamparan” bagi pemerintah provinsi.
Menuntut Langkah Konkret.
Adimansyah, yang juga merupakan putra daerah donggo, menilai respons pemerintah selama ini sangat lamban. Ia memperingatkan bahwa infrastruktur yang layak adalah hak konstitusional warga negara, bukan hadiah dari penguasa.
“Jangan tunggu ada korban jiwa lebih banyak lagi. Kami minta jadwal perbaikan yang transparan, alokasi anggaran yang jelas, dan survei lapangan yang jujur. Rakyat tidak butuh janji manis di musim politik, rakyat butuh aspal yang mulus!” pungkasnya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Soromandi masih menunggu kepastian dari pihak Dinas PUPR Provinsi NTB terkait tindak lanjut atas tuntutan ini. Jika tidak ada respons nyata, gelombang protes dari elemen pemuda dan masyarakat diprediksi akan semakin meluas (SekjendKabupaten Bima NTB – Kondisi infrastruktur di Kecamatan donggo dan jalan Soromandi, Kabupaten Bima, kian memprihatinkan. Masyarakat dan Gerakan Pemuda Kabupaten Bima melontarkan kritik pedas dan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera membenahi ruas jalan provinsi yang kini menyerupai kubangan saat hujan dan jalur debu saat kemarau.
Akses Terputus, Ekonomi Lumpuh
Sekretaris jenderal media Dinamika global ini Kabupaten Bima, Adimansyah, menegaskan bahwa pembiaran jalan rusak ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian hak-hak dasar rakyat. Menurutnya, akses jalan di donggo Soromandi adalah urat nadi yang menghubungkan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil tani warga.
“Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera turun tangan. Jangan hanya duduk di balik meja sementara rakyat donggo bertaruh nyawa di jalanan yang rusak parah. Kami butuh perbaikan hotmix, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan hitungan minggu,” tegas Adimansyah.
Sorotan Tajam adimansyah menyoroti beberapa poin krusial yang menuntut perhatian segera:
* Ancaman Keselamatan: Angka kecelakaan meningkat akibat lubang-lubang maut yang tersebar di sepanjang jalur provinsi.
* Kelumpuhan Ekonomi: Distribusi hasil pertanian terhambat, memicu biaya logistik tinggi yang merugikan petani lokal.
* Kekecewaan Publik: Masyarakat terpaksa melakukan swadaya (gotong royong) untuk menambal jalan, sebuah pemandangan yang dianggap sebagai “tamparan” bagi pemerintah provinsi.
Menuntut Langkah Konkret.
Adimansyah, yang juga merupakan putra daerah donggo, menilai respons pemerintah selama ini sangat lamban. Ia memperingatkan bahwa infrastruktur yang layak adalah hak konstitusional warga negara, bukan hadiah dari penguasa.
“Jangan tunggu ada korban jiwa lebih banyak lagi. Kami minta jadwal perbaikan yang transparan, alokasi anggaran yang jelas, dan survei lapangan yang jujur. Rakyat tidak butuh janji manis di musim politik, rakyat butuh aspal yang mulus!” pungkasnya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat donggo masih menunggu kepastian dari pihak Dinas PUPR Provinsi NTB terkait tindak lanjut atas tuntutan ini. Jika tidak ada respons nyata, gelombang protes dari elemen pemuda dan masyarakat diprediksi akan semakin meluas (Team MDG)