Mataram, Media Dinamika Global.id. – Skandal narkotika yang menyeret aparat kepolisian kembali mengguncang Nusa Tenggara Barat. Publik dibuat gelisah setelah Kasat Narkoba Polres Bima Kota resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), sementara Kapolres Bima Kota beserta istrinya dikabarkan ikut menjalani pemeriksaan.
Peristiwa ini memicu gelombang kecurigaan baru: apakah kasus tersebut hanya fenomena “oknum”, atau justru gejala dari masalah yang lebih dalam di tubuh penegak hukum?
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram langsung bereaksi keras. Mereka menilai pemecatan seorang Kasat Narkoba bukan sekadar insiden disipliner, melainkan alarm bahaya bahwa persoalan narkoba diduga telah menyentuh jantung institusi.
Ketua Umum HMI Mataram, Sudirman, menegaskan Kapolda NTB tidak boleh berhenti pada satu-dua penindakan simbolik.
“Kalau Kasat Narkoba saja sampai dipecat tidak dengan hormat, ini bukan persoalan kecil. Artinya ada masalah serius dalam sistem pengawasan. Kapolda harus berani memeriksa semua Kapolres. Jangan ada yang dilindungi,” tegasnya.
Menurut HMI, jabatan Kapolres memegang komando penuh atas keamanan wilayah. Jika di bawah kepemimpinan mereka muncul dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, maka evaluasi total menjadi harga mati.
HMI juga menyoroti pemeriksaan terhadap Kapolres Bima Kota dan istrinya agar dilakukan secara terbuka dan transparan. Tanpa keterbukaan, mereka menilai spekulasi publik justru akan semakin liar dan menggerus kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya keras kepada masyarakat kecil, tetapi lunak terhadap pejabat. Jika Polri ingin dipercaya, bersihkan dulu dari dalam,” lanjut Sudirman dengan nada tajam.
Tak berhenti di situ, HMI mendesak Kapolda NTB membentuk tim investigasi independen serta membuka ruang pengawasan eksternal. Mereka menilai pemberantasan narkoba selama ini berpotensi hanya menjadi slogan jika pembenahan internal tidak dilakukan secara menyeluruh.
Bagi HMI, maraknya peredaran narkoba di NTB sudah berada pada level darurat. Generasi muda menjadi taruhan, sementara kepercayaan publik terhadap aparat berada di titik rawan.
“Kami tidak ingin NTB menjadi surga bagi bandar narkoba. Jika aparatnya sendiri bermasalah, maka perang terhadap narkoba hanya jadi pencitraan. Kapolda harus berani bersih-bersih total,” tutup Sudirman.(Suryadin MDG)