Sumbawa NTB, Media Dinamika Global.id. – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pemerintah pada Januari 2025, hadir sebagai program unggulan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, program ini menghadapi kritik tajam dari pakar ekonomi, lembaga antikorupsi, hingga pengawas publik. Besarnya anggaran dan kompleksitas pelaksanaan di lapangan memicu kekhawatiran akan adanya potensi korupsi dan manipulasi anggaran (Kontan, 2025).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah misi kemanusiaan, bukan ajang mencari laba bagi pengusaha. Dadan meminta mitra penyedia pangan fokus pada peningkatan gizi anak bangsa ketimbang mengejar keuntungan finansial. (31/11/2024)
"Program ini adalah misi kemanusiaan. Ini bukan tempat untuk mencari keuntungan (profit) sebesar-besarnya. Saya minta pengusaha yang terlibat memiliki niat murni membantu anak bangsa mendapatkan gizi yang layak," ujar Dadan sebagaimana dikutip dari berbagai media nasional seperti (Media Dinamika global.id.)
Sementara itu, Pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) memperingatkan bahwa potensi kebocoran anggaran MBG bisa mencapai Rp8,52 triliun jika pemerintah tetap menggunakan model pelaksanaan sentralistik. Analisis mereka menunjukkan bahwa keterlibatan lintas instansi termasuk TNI, polri, Bulog, dan BUMN memperlebar celah terjadinya mark-up biaya serta inefisiensi anggaran.
Sejalan dengan hal tersebut, laporan Transparency International Indonesia (TII) melalui Corruption Risk Assessment (CRA) menyoroti risiko korupsi sistemik akibat lemahnya regulasi pelaksana, konflik kepentingan, serta praktik pengadaan yang kurang akuntabel (TII, 2025).
Kekhawatiran ini diperkuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK secara terbuka menyatakan bahwa potensi fraud sangat nyata karena anggaran terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN), yang membuat pengawasan hingga ke tingkat daerah menjadi tantangan besar. Sebagai catatan, alokasi anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun dan diproyeksikan melonjak hingga Rp170 triliun pada akhir tahun berjalan.
Peran Strategis TNI dan Kepolisian dalam Logistik dan Ketahanan Pangan
Di sisi operasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi ujung tombak pelaksanaan, melampaui sekadar peran administratif. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa TNI berperan dalam mendukung logistik, menjaga kualitas makanan, serta mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah yang sulit dijangkau (Tempo, 2025).
Menanggapi kritik mengenai keterlibatan militer, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan komitmennya terhadap standar keamanan pangan.
“Saya percaya MBG dari dapur TNI dikelola secara higienis dengan standar ketat, meski kami tetap mengevaluasi adanya laporan kasus keracunan makanan di beberapa titik,” ujarnya.
Selain itu, TNI juga menyiapkan ribuan hektar lahan untuk penanaman komoditas pangan guna memperkuat rantai pasok program ini secara mandiri.
Tak ketinggalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut mengambil peran aktif, tidak hanya sebagai pengawas keamanan tetapi juga sebagai pengelola unit dapur di berbagai wilayah. Hingga Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 672 dapur MBG yang melayani lebih dari 2,3 juta penerima manfaat serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan total 1.000 hingga 1.500 dapur MBG untuk memperluas jangkauan distribusi.
“Kami terus memperluas operasional untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak,” pungkasnya saat meresmikan salah satu unit dapur.(Sekjend MDG)