Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Dalam pemberitaan disebutkan bahwa sebanyak 13.970 pegawai berstatus ASN PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bima menerima gaji sekitar Rp300.000 per bulan. Besaran tersebut merupakan penyesuaian dari honor yang sebelumnya diterima saat masih berstatus tenaga honorer dan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Media juga menjelaskan bahwa meskipun gaji PPPK Paruh Waktu relatif kecil, status kepegawaian ini sah secara hukum dan diakui negara, karena para pegawai telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga memiliki peluang mendapatkan tunjangan tertentu seperti THR, transportasi, dan tunjangan lain, yang besarannya kembali disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah masing-masing.
Plt Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima menjelaskan bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan solusi pemerintah bagi tenaga honorer agar memiliki kepastian status dan perlindungan kerja, meskipun jam kerjanya lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu. Skema ini dinilai memberikan stabilitas dan perlindungan yang lebih baik dibandingkan status honorer, sekaligus membantu pemerintah daerah tetap memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara efisien.
Narasi media lokal Pesona Bima Dompu turut menekankan pesan kearifan lokal agar para PPPK Paruh Waktu tetap bersyukur atas kepastian status tersebut. “Kalembo ade, tetap bersyukur! Yang terpenting statusnya sudah jelas dan sudah diakui negara, sudah ada NIP dan gaji pokok tiap bulan walaupun tidak sebesar PPPK full waktu,” demikian pesan yang disampaikan dalam pemberitaan.(Sekjend MDG)