Dompu, Media Dinamika Global.Id – Kebijakan Pemerintah Desa Kramat, Kecamatan Kilo, kabupaten Dompu kembali menuai sorotan tajam ibu-ibu warga setempat. Alih-alih memaksimalkan fungsi fasilitas umum yang telah ada, Pemdes Karama justru ngotot membangun Gedung Koperasi Desa di atas lahan Gedung Serbaguna, keputusan yang dinilai janggal, minim perencanaan, gagal paham, dan sarat potensi masalah.
Gedung Serbaguna yang selama ini digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, musyawarah, hingga acara kemasyarakatan, kini terancam kehilangan fungsi utamanya. Sejumlah ibu-ibu warga menilai langkah tersebut sebagai kebijakan sepihak yang tidak melalui kajian matang dan tidak transparan.
“Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi soal hak masyarakat. Gedung Serbaguna itu milik bersama, bukan untuk dikorbankan demi proyek baru tanpa kejelasan,” ujar Arif Rahman salah satu tokoh pemuda Desa Karama.
Lebih ironis, pembangunan Gedung Koperasi Desa dinilai tidak memiliki urgensi mendesak hingga harus mengorbankan aset desa yang sudah berfungsi aktif. Warga mempertanyakan mengapa Pemdes tidak mencari lahan lain atau memanfaatkan aset desa yang belum produktif.
Aroma Pemborosan dan Tidak Transparansi
Keputusan ini juga, kata Arif, memicu dugaan pemborosan anggaran desa. Pemdes Kramat justru memilih membangun gedung baru di lokasi strategis yang sudah memiliki fungsi sosial jelas dan sangat bermanfaat untuk masyarakat.
"Pemdes ngotot diduga ada indikasi aroma penyalahgunaan keuangan negara dan wewenang dan jabatan sebagai pelayan masyarakat," tegasnya.
Tidak hanya itu saja, masyarakat mempertanyakan:
Apakah pembangunan ini sudah dianggap sah, saat pertemuan beberapa hari lalu sejumlah warga menolak.
Apakah ada kajian kebutuhan dan kelayakan?
Dari mana sumber anggaran dan berapa nilai proyek pembangunan gedung koperasi desa?
Sayangnya, hingga kini Pemdes Kramat dinilai tertutup dan enggan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Sejumlah warga dan Pemuda, aktivis desa setempat mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Dompu untuk turun tangan mengevaluasi kebijakan tersebut. Mereka menilai keputusan ini berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk. Hari ini Gedung Serbaguna, besok bisa aset desa lainnya,” tuturnya.
Sementara, Kepala Desa Kramat mengatakan, saya lagi di luar rumah ada urusan sebentar, kata singkatnya saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya. Senin (16/12/25).
Sampai saat ini, Kades belum memberikan tanggapan resmi, hingga berita diterbitkan.
Redaksi ||