Media Dinamika Global.id. Proses hukum kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota Anggota DPRD NTB berinisial MH dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan terus berlanjut.
Kepolisian membuka peluang kasus ini bisa selesai secara kekeluargaan. Oknum anggota DPRD NTB tersebut dan istrinya diberikan ruang untuk menyelesaikan kasus KDRT. Walaupun proses hukum masih berjalan di ranah hukum.
Setalah Kesempatan 3 kali yang di berikan oleh penyidik sebagai upaya menempuh langkah hukum yang seyogyanya nya di ambil sebagai jalan terakhir yang di dalam ilmu hukum di kenal dengan istilah ultimatum remedium.
Tetapi langkah tersebut tetap saja tidak menemukan solusi yang terbaik. artinya secara otomatis korban tetap ingin melanjutkan proses hukum ini berlanjut sampai pada tingkat peradilan, Agar terlapor menerima konsekuensi dari apa yang ia perbuat.
Muhammad Ramadhan. Sekertaris Imperium NTB mengatakan Apabila pendekatan perdamaian yang diupayakan penyelidik maupun penyidik di kepolisian buntu maka proses hukum yang telah dilaporkan bisa dilanjutkan penanganannya.
Artinya Penyidik yang manangani perkara harus segera mengambil langkah subjektif dan objektif untuk segera menahan tersangka.
Sebagaimana diatur pada Pasal 21 KUHAP Penahanan itu dilakukan atas pertimbangan jika pelaku berpotensi melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi.
Imperium NTB berharap, dalam percepatan proses hukum tersebut penyidik tetap Menjunjung tinggi prinsip prinsip keadilan. Dan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman pemeriksaan.
Dalam menjaga stabilitas politik, Imperium juga telah melaporkan peristiwa tersebut (KDRT) ini kepada petinggi partai persatuan pembangunan NTB agar pula bisa mengevaluasi dan mengadili anggota nya ( MH ) yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tak seharusnya ia lakukan karena dia seorang wakil rakyat. (Tim MDG)