Bima NTB, Media Dinamika Global.id.— Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat kembali turun ke jalan, menggelar aksi di depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima sebagai bentuk kemarahan terhadap carut-marut kebijakan Bulog yang dinilai tidak berpihak pada petani dan rakyat kecil.
Namun ironis, ketika massa aksi datang membawa suara-suara jeritan petani dan rakyat, yang muncul hanya Kepala Gudang, bukan penanggung jawab utama di balik keputusan kebijakan. Pernyataan yang diberikan pun tidak menyentuh subtansi persoalan, tidak menjawab keluhan massa aksi, dan semakin mempertegas bahwa Bulog hari ini sedang lumpuh dalam fungsi pelayanan publik dan perlindungan petani.
Ketua Umum SEMMI Cabang Bima, Bung Irul Ambalawi, menyatakan sikap keras terhadap sikap tidak kooperatif dan tidak seriusnya pihak Bulog dalam menangani persoalan pangan di Bima.
“Kami tidak datang untuk bersalaman, kami datang membawa keringat dan tangisan petani yang hasil panennya ditolak! Jika Bulog tidak bisa menyerap jagung rakyat, maka jangan duduki kantor itu! Kami akan bersurat secara resmi ke legislatif dan pimpinan Bulog pusat untuk melakukan audiensi terbuka. Ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan,” tegas Bung Irul dalam pernyataannya di lokasi aksi.
Lebih lanjut, SEMMI Cabang Bima menyampaikan 5 tuntutan utama:
1. Mendesak Perum Bulog Cabang Bima untuk membuka akses maksimal dalam penyerapan jagung petani—jangan lagi ada alasan soal gudang penuh atau kualitas, karena itu tanggung jawab Bulog, bukan petani.
2. Menuntut Bulog mengambil langkah konkret dan cepat dalam menyelesaikan kelebihan stok, sebab hingga kini banyak jagung petani membusuk karena tidak terakses.
3. Meminta Bulog segera membayar seluruh hasil panen yang sudah dibongkar oleh petani. Penundaan pembayaran adalah bentuk pelecehan terhadap jerih payah petani.
4. Menuntut Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima segera memecat Kepala Bulog Cabang Bima, yang terbukti tidak efisien dan sering menolak hasil panen petani. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara.
5. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan ketat—jangan sampai jagung yang terserap hanya milik orang-orang yang punya bekingan kekuasaan. Jika ini terjadi, maka ini bukan hanya gagal, tapi sudah mengarah ke tindak pidana korupsi dan kolusi.
SEMMI Cabang Bima menegaskan bahwa bila tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat, maka gelombang perlawanan akan diperluas hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Bung Irul juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi rakyat, petani, dan mahasiswa untuk membangun gerakan rakyat yang lebih besar dalam melawan sistem distribusi pangan yang timpang dan diskriminatif.
“Kami tidak akan diam melihat rakyat kami diinjak oleh sistem yang dikelola untuk kepentingan segelintir elite,” tutup Bung Irul dengan penuh semangat perlawanan.(Sekjend MDG)
