.jpg)
Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Benarkah Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan? Ini responsnya. Diketahui, Sri Mulyani setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (12/3/2025) di tengah isu ia akan mundur dari Kabinet Merah Putih.Saat ditanya, Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya merespons dengan senyum. Seperti dikutip dari Media tribunnews.com
Adapun tampak foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden. Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.
"Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini," tulis akun @sekretariat.kabinet.
Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.
"Melaporkan saja terkait APBN," katanya.
Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada hari ini.
Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.
"Iya, nanti. Januari-Februari," katanya.
Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit Rp 23,5 triliun."Ya konferensi pers besok saja lah," katanya.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 31 Januari 2025.
Ini berbeda jika dibandingkan kondisi APBN pada 31 Januari 2024 yang mengalami surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.
Tercatat, pendapatan negara per akhir Januari 2025 mencapai Rp 157,3 triliun atau turun 28,27 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu.Realisasi ini setara 5,24?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,13 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 180,77 triliun atau turun 1,8 persen yoy dari periode sama tahun lalu. Realisasi ini setara 4,99?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.
"Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp 23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB," tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita Edisi Februari 2025, Rabu (12/3).
Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 65,25 triliun.Serta, di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 154,04 triliun atau 25,00?ri target.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025, defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit terjadi karena pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun. Jumlah itu sebesar 10,5 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.Sedangkan belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun. Angka itu sebesar 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.
Namun,menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit APBN itu masih dalam target pemerintah.“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).
Ia menjelaskan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target. Rinciannya Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.Lalu belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.
“Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun,” ujarnya seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Ia menambahkan, keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Bendahara Negara itu menyampaikan, pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.Adanya penarikan utang yang cukup besar di awal tahun itu karena kebutuhan pemerintah.
“Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” ucapnya.( Team ).