Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id._ Direktur Pusat Kajian Demokrasi NTB (PUKAD NTB), Firmansyah, SH angkat bicara terkait dengan beredar Pamflet Undangan terbuka Pj. Gubernur NTB mengundang seluruh para Guru-guru di setiap sekolah SMA/SMKN di kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu.
Kata dia, undangan tersebut melanggar aturan dan netralitas ASN itu beredar di sekolah-sekolah di kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Salah satu isi Undangan tersebut adalah Pj. Gubernur NTB mengajak para Guru-guru SMA/SMKN untuk mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Gubernur NTB tahun 2024.
"Hal tersebut mencoreng nama baik ASN di dunia pendidikan," ungkap Direktur PUKAD NTB.
Sambungan Firmansyah, SH, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik.
“Kalau berpijak pada aturan ASN, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi telah melanggar konstitusi,” tegas Firmansyah dalam konferensi Persnya, Rabu, (17/4/24)
Lanjut Firmansyah yang akrap disapa Wolle ini, Pj. Gubernur NTB melakukan mobilisasi dan Konsolidasi di setiap Sekolah dan mengajak Guru-guru mendeklarasikan diri sebagai Calon Gubernur NTB. Sebagai warga negara sah- sah saja.
“Kami mengakui demokrasi memberi hak kpd setiap warga Negara, akan tetapi berkaitan dgn Pj. Gubernur NTB jika hendak maju dan fair sbagai Bacolon Gubernur NTB, Maka harus bersedia melepaskn tampuk kekuasaan yg sedang diembang,” terang Wolle.
Ditambahkannya, Sekolah adalah tempat pendidikan, seharusnya diberikan motivasi, dedikasi untuk anak-anak didik soal masa depan pendidikan, beda hal yang di lakukan oleh Pj. Gubernur NTB sekolah dijadikan tempat mobilisasi dan kampanye politik praktis yg hanya mementingkan hasrat politiknya, pungkasnya.
Pj. Gubernur NTB belum bisa dikonfirmasi, Hingga berita dipublikasikan.
(Surya Ghempar).
0 comments