Kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan ini dilaporkan secara langsung oleh Taufan Al Fathier alias Ncuhi Thovu, warga Kabupaten Dompu.
Adapun disampaikan kepada media ini. Hari ini saya resmi laporkan Bappenda Dompu ke kantor Kejari Dompu,” ungkap Ncuhi Thovu, pada sejumlah awak media, usai memasukan laporan secara resmi di kantor Kejari Dompu.
Ia, melaporkan Bappenda atas dugaan tidak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan. “Ini item yang saya laporkan,” jelasnya.
Lanjut dia. Bahwa Bappenda pada tahun 2021, menerbitkan ratusan SPPT yang obyek lahannya masuk pada wilayah kawasan (hutan) yang terletak di Kecamatan HU’u, Kabupaten Dompu, diduga melakukan penarikan biaya administrasi penerbitan SPPT dalam kawasan.
Oknum mantan Kepala Bappenda Dompu, kuat dugaan menguasai puluhan hektar lahan kawasan (hutan) dan itu di buktikan dengan terdapat atas nama yang bersangkutan dalam SPPT kawasan. Selain itu, wakil bupati juga diduga ikut terlibat menguasai lahan kawasan dan itu dibuktikan namanya tertera dalam kawasan,” bebernya.
Ncuhi Thovu, masih banyak lagi ratusan lembar SPPT dalam kawasan (hutan) yang diterbitkan oleh Bappenda pada tahun 2021 tersebut. “Ini juga yang perlu diketahui bersama".
Tambah Ncuhi Thovu, Bappenda diduga melakukan perbuatan melawan Hukum karena menerbitkan SPPT dalam kawasan, sehingga diduga dengan sengaja mengalih fungsikan kawasan (hutan) dari semula kawasan (hutan) menjadi bukan kawasan (Hutan). Cetusnya.
Hal ini tentunya melanggar undang-undang Kehutanan. Oleh sebab itu, Bappenda juga diduga melakukan Korupsi karena menarik biaya dan pajak SPPT dalam kawasan. Kerugian Negara yang kami taksir dalam kasus ini mencapai Puluhan Miliaran,” terangnya.
Berangkat dari persoalan ini, Ncuhi Thovu berharap kepada Kejari Dompu, agar menindaklanjuti dan memproses kasus yang dilaporkan sesuai dengan aturan dan ketentuan Hukum yang berlaku. “Ini harapan kami kepada Kejari,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan (Kajari) melalui Kasi Intel Joni Eko Waluyo SH, membenarkan adanya laporan tersebut. “Iya, laporan mengenai itu masuk di kantor kami,” jelasnya.
Kata Dia, laporan itu tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan Hukum yang berlaku. “Bagaimana perkembangannya, nanti akan kami informasikan kepada rekan rekan media,” tandasnya. Pimred MDG Aryadin
0 comments