SEMMI NTB Tolak Kedatangan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20 Bali-Indonesia


Mataram, Media Dinamika Global. Id-
 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 dijadwalkan di Bali pada 12-30 November mendatang. Acara besar ini nantinya akan mengundang beberapa presiden dan perdana menteri dari berbagai belahan dunia. Presiden Rusia dan Ukraina terlampir menjadi tamu undangan dalam kegiatan ini.


Melihat hal ini, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) menggelar aksi penolakan terhadap kedatangan presiden Rusia dan Ukraina ke tanah air (10/11/2022). 

Korlap Aksi, Dahyar Teta mengatakan, Indonesia seharusnya lebih memperhatikan urusan dan masalah dalam negeri dulu baru bisa berbicara mengenai G20. 

Menurutnya, KTT G20 tidak memberikan banyak manfaat kepada Indonesia terutama dengan kondisi masyarakat saat ini yang telah terkena dampak dari pandemi covid-19 selama 2 tahun. 

"Pemerintah seharusnya fokus dalam pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi covid-19 namun faktanya justru pemerintah melakukan hal yang tidak bermanfaat dengan menjadi tuan rumah KTT G20." Ungkapnya. 

"Selain itu, pemerintah terutama Presiden Jokowi sampai saat ini tidak bisa mengambil langkah tegas terkait dengan Papua. Presiden harusnya bisa mengambil langkah tegas untuk membubarkan OPM yang telah banyak menyebabkan korban jiwa baik dari masyarakat Papua sendiri dan dari aparat TNI Polri." Lanjutnya. 

Beberapa poin yang menjadi tuntutan massa aksi meliputi :

a. Menolak Presiden Rusia dan Ukraina hadir dalam KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada 12-30 November 2022, pelaku yang membuat ekonomi dan minyak dunia krisis dan berimbas ke inflasi di berbagai belahan dunia.

b. Kehadiran Presiden Rusia dan Ukraina dalam KTT G20 berpotensi menjadi pemicu perang dunia ke-III.

c. KTT G20 jangan sampai menjadi ladang para elit dunia menancapkan kuku kuasanya dalam kawasan IKN (Ibu Kota Baru) yang saat ini menjadi incara para pemodal.

d. Bangsa Papua harus diberi akses yang sama atas keadilan dan kesejahteraanyya, baik dalam menentukan nasibnya sendiri maupun pelanggaran HAM yang dilakukan negara selama ini terhadap bangsa Papua harus segera diselesaikan.


Sementara, Pimpinan Wilayah SEMMI NTB, Uswatun Hasanah mengatakan, SEMMI NTB dengan tegas dan tetap pada pendiriannya untuk menolak KTT G20 jadi pihak Polda NTB tidak perlu memberikan janji dan tawaran untuk membatalkan aksi penolakan KTT G20 hari ini.

"KTT G20 tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat bukan hanya untuk Indonesia melainkan juga untuk NTB." Jelasnya. Kutip dari media Lintas Ntb.Com. (*).
Load disqus comments

0 komentar