Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat (Ketum ALARM NTB) Lalu Hizzi menyayangkan tindakan beberapa oknum Prajurit TNI Koramil Sekotong, Kodim 1606/Lombok Barat yang diduga menyalahgunakan wewenang dan tidak taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di institusi yang sangat dicintai rakyat itu yang turun mengawal PT Rezka Nayatama membawa material ke Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat pada Kamis, (18/8/2022) Siang.
“Saya selaku Rakyat dan selaku lembaga yang memberikan pendampingan kepada warga Dusun Pengawisan, sangat menyayangkan sikap dari Prajurit TNI yang diduga berpihak dan diduga menjadi beking PT Rezka Nayatama. Lalu apa arti dan makna bersama Rakyat, TNI Kuat, sementara TNI sendiri diduga menjadi beking PT Rezka,” sebut Lalu Hizzi, dikutip dari SuaraLombokNEWS.com. (19/8).
Lalu Hizzi mengaku, saat puluhan Prajurit TNI turun diduga mengawal PT Rezka ke Dusun Pengawisan, dirinya tengah berada di Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD untuk menyampaikan permasalahan tanah warga Dusun Pengawisan yang dijadikan lokasi pembangunan pabrik pengolahan umbi porang oleh PT Rezka Nayatama.
” Iya, benar saat kejadian (prajurit TNI turun ke Dusun Pengawisan) saya baru sehari di Jakarta, tetapi saya tetap monitor terus dan semua video kejadian itu sudah ada di tangan saya,” ucapnya.
Lalu Hizzi menyebutkan, oknum Prajurit TNI yang turun ke Dusun Pengawisan, diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan yang disengaja. Oleh karena itu, Lalu Hizzi akan melaporkan hal tersebut ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad).
“Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI itu adalah tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yaitu melakukan serangkaian perbuatan di luar dari tugas pokok dan kewenangannya serta bertindak sendiri tanpa adanya perintah dari pimpinan, yaitu mengurusi lahan masyarakat yang sudah jelas-jelas sedang dipertahankan oleh masyarakat dari mafia tanah. Kejadian itu akan kami laporkan ke Puspomad, bukti Video dan Audio yang ada di lokasi akan kami sampaikan ke Puspomad. Selain itu kami juga akan melapor ke Presiden RI,” tegasnya.
"Termasuk foto dan Video kendaraan Dinas TNI yang digunakan oknum Prajurit TNI turun ke Dusun Pengawisan yang bertuliskan Timsus, akan kami sertakan dalam laporan ke Puspomad,” ujar Lalu Hizzi. (Red).
Sementara, Kepala Penerangan Resort Militer (Kapenrem) 162/WB, Mayor Inf. Asep Okinawa Muas sangkal ada backingan Anggota Kodim 1606 Mataram terhadap perusahaan yang mengelola lahan seluas 38 hektare di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seperti yang dituduhkan salah satu ketua LSM yang saat itu mengadvokasi warga pengawisan.
Asep menegaskan, apa yang disampaikan Lalu Hizzi mengenai puluhan Prajurit TNI turun diduga mengawal PT Rezka ke Dusun Pengawisan saat Hizzi berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD, tidak benar.
"Tidak ada Anggota TNI yang membekingi perusahaan mana pun. Keberadaan TNI di sana untuk memantau situasi dan menjaga keamanan serta kondusifitas masyarakat," tegas Asep, Jum'at, 19 Agustus 2022.
Asep menyayangkan sikap Lalu Hizzi yang terkesan berupaya menyudutkan TNI AD terlebih yang bersangkutan tidak ada dilokasi ketika kejadian.
Asep menegaskan, perlu digaris bawahi, kata "backing" yang dilontarkan Lalu Hizzi itu mesti didukung bukti ikatan antara institusi TNI dengan perusahaan tersebut. Sementara keberadaan anggota TNI AD dilokasi betul-betul memantau situasi dan membantu pengamanan baik diminta ataupun tidak, ketika ada hal-hal yang bersifat memicu terjadinya konflik. Maka TNI AD harus terdepan untuk rakyat.
Asep menambahkan, TNI tidak anti kritik, tetapi dalam kaitan dengan pernyataan atau statmen yang mengarah pada tudingan terhadap Anggota TNI, mestinya Lalu Hizzi berkoordinasi dengan TNI. Faktanya sebagai ketua LSM tidak melakukan koordinasi dengan TNI.
"Akibat tidak ada komunikasi dan koordinasi, isu ini menjadi liar dan menjadi bola panas yang menimbulkan persepsi yang menyudutkan sepihak," kata Asep.
Yang jelas lanjut Asep, dijajaran Korem 162/WB menyangkal adanya tudingan backingan itu meskipun sifatnya masih asumsi. Sebab kehadiran anggota di wilayah tersebut merupakan bagian dari tugas membantu mengamankan situasi dilokasi.
" TNI AD tidak memiliki kepentingan dalam persoalan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Namun TNI melaksanakan tugas monitoring dan menjadi penengah dari kedua pihak guna menghindari gesekan yang berakibat jatuhnya korban," tegasnya.
Asep mengimbau agar semua masyarakat menjaga kondusifitas wilayah. Asep menyarankan supaya kedua belah pihak menggelar pertemuan yang ditengahi pihak-pihak berkompeten dan diberikan penjelasan yang semestinya benar kepada masyarakat. (MDG.01).
0 comments