Kasus Pemanah Misteri, Ketua Komisi I DPRD Prov NTB Minta Perang Penting Pemerintah, TNI-POLRI dan Orang Tua


Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.--
Terkait kasus Pemanah Misteri di daerah Bima-Dompu, ini tanggapan Ketua Komisi I DPRD provinsi NTB, Bapak Syirajuddin, S.H dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).


Kata Syirajuddin, Peran penting pemerintah Daerah, Bupati Bima dan Dompu untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan yakni TNI-POLRI serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitarnya," ungkapan Ketua Komisi I DPRD provinsi NTB. Saat diwawancarai di ruangan kerjanya. Kamis, (21/4/2022).

Jadi mereka lebih masif untuk melakukan bagaimana upaya pencegahan terkait dengan maraknya pemanah misterius Bima-Dompu. Dinilai dari sudut  pendang sangat diharapkan tindakan pemerintah Daerah yaitu Bupati berkolaborasi dengan semua elemen untuk bagaimana caranya, sepakat akan memberikan pencerahan atau melakukan operasi yang lebih intensif yang dilakukan oleh TNI-Polri bersama warga yang ada di sekitar itu.

"Itu merupakan bagian untuk mengantisipasi di dalam wilayah Kamtibmas ditengah-tengah masyarakat sekitar, kita berharap hal itu bisa terjadi secara terus-menerus itu bisa kita dorong" ujar Syirajuddin. 

Sambung Syirajuddin, Sekarang kita berharap kepada pihak Kepolisian selaku instrumen atau institusi bertanggung jawab terhadap keamanan, perlu ditingkatkan lagi perannya dalam rangka untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakatnya.

"TNI-Polri berkolaborasi dengan pemerintah setempat, pasalnya, selama ini mungkin dirasa masih kurang sehingga kita mendorong  untuk meningkatkannya," tutur Ketua Komisi I DPRD provinsi NTB.

Disinggung perang orang tua, "Ia,  orang tua juga, semuanya mengambil bagian dalam persoalan itu, supaya anak-anak tersebut dinasehati, dididik agar  sadar tidak melakukan tindakan-tindakan tidak baik. Kenalan anak-anak ataupun remaja tidak terlepas tanggung jawab orang tua.

"Dia berharap kepada Aparat Penegak hukum (APH) agar operasi dan patroli untuk bisa mengurangi hal-hal yang menyebabkan atau menciptakan kondisi tidak aman tersebut," harapnya.

Lebih lanjutnya, Pemerintah Daerah yaitu Bupatinya harus harus ambil bagian juga dengan kerja kolaboratif antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat serta orang tua yang menjadi Garda terdepan. Pemda dalam rangka memberikan support termasuk kepada TNI-Polri untuk bisa lebih memastikan operasi maupun kegiatan-kegiatan yang yang menghindari terjadinya pemanah misterius itu.

Disinggung lagi, "Ia, kalau motif nggak ada, yang jelas ini bagian dari kenakalan-kenakalan remaja,  karena meraka nggak ada motif yang jelas dalam pemanahan tersebut, cuman dalam pergaulan mereka hal itu bisa terjadi, ini kan tergantung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan presentase lebih banyak pada mengarah pada kenakalan remaja," terang Syirajuddin.

"Ia, makanya mereka berkelompok karena saya melihat nggak ada otaknya, cuma persoalan sekarang  sekelompok remaja, mereka ingin menunjukkan diri jati dirinya. kalau kita di Bima-Dompu dan apalagi remaja sekarang. Jadi tidak memiliki modus yang jelas terkait dengan persoalan tersebut," tandas Syirajuddin.

Ditambahkannya, jadi bukan berarti kita menghukum orang itu merupakan sebuah keberhasilan bukan itu, tetapi bagimana semua pihak termasuk Pemerintah untuk menekan agar melakukan apa yang  harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya untuk sama-sama kita berbuat mengantisipasi persoalan tersebut.

"Pemerintah kan merupakan ujung tombak dalam rangka memilih mediasi, fasilitasi untuk mempertemukan semua pihak termasuk orang tua, membuat sebuah konsep dalam mengatasi  kasus Pemanah Misterius," tutup Ketua Koimisi I DPRD provinsi NTB. (MDG.01).
Load disqus comments

0 komentar