Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Hadirnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyambung lidah dan menyampaikan Aspirasi Masyarakat setempat, namun realitas dilapangan tak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat, Hingga kami melakukan penyegelan Kantor BPD Desa Mpuri, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima. Hal ini disampaikan oleh Pemuda Desa Mpuri, Ahmad pada saat diwawancarai oleh awak media ini. Selasa, (11/1/22).
Kata dia, beberapa waktu lalu telah kami sampaikan aspirasi kepada BPD terkait Transparansi anggaran Badan Usaha milik Desa (BUMDES) tahun 2020 sebanyak Rp.130 juta, namun BPD tak pernah menindaklanjuti kejelasan anggaran BumDes tersebut," ungkapan Ahmad Sapaan Akrab Aby NK.
Sambung Aby NK, Hadirnya BPD sebagai pengawas dan pengontrol setiap kinerja Pemerintah Desa dan program Desa sudah jelas ditetapkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
"Ia, kami melakukan penyegelan kantor BPD Desa Mpuri sekitar pukul 10.30 dan sebagai bentuk kekecewaan kami atas pemberian harapan palsu (PHP) oleh BPD," terang Aby.
Lebih lanjutnya, kami meminta BPD agar bersurat memanggil Pemdes untuk memberikan laporan pertanggungjawaban BumDes akhir tahun penggunaan anggaran tahun 2020.
"Kami menilai bahwa BPD tak paham tupoksi dan diduga kuat Lembaga BPD, Pemdes dan BumDes melakukan konspirasi Busuk dalam penggunaan anggaran BumDes," jelas Aby.
Sementara Furkan Pemuda Mpuri, mengatakan, Kami sebagai pemuda menuntut transparantasi dan keterbukaan informasi publik (KIP) dan sampai detik ini tak ada kejelasan penggunaan anggaran BumDes 2020 sebanyak Rp.130 juta. Sesuai disampaikan BPD beberapa waktu lalu, Kami akan lakukan koordinasi pemdes Laporan pertanggungjawaban Penggunaan angaran bulan Desember ini.
"Namun hal itu hanyalah Pemberian Harapan Palsu (PHP) saja," ungkapan Furkan sapaan Akrab Furkan Pandora.
Sambung Furkan Pandora, dari bulan 10, 11, dan 12 ini tak ada kejelasan anggaran BumDes tersebut dan BPD dinilai tutup mata, hingga mengabaikan aspirasi kami pemuda dan masyarakat setempat serta waktu yang diberikan oleh kami cukup lama.
"Kami menduga kuat bahwa BPD main mata dengan BumDes," tutur Furkan Pandora.
Kembali Ahmad menegaskan, sebelum ada kejelasan dan transparansi BumDes, maka kami tak akan membuka penyegelan kantor BPD desa Mpuri.
"Kami memberikan waktu beberapa kedepan ini, jikalau tak ada penyataan sikap secara tertulis dari BPD, maka kami akan melakukan penyegelan kantor Desa Mpuri juga," Acam Aby NK.
Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi oleh awak media ini, hingga berita dipublikasikan.(MDG.001).
0 comments