Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Pengangkatan Pejabat Teras Pemerintah Kabupaten Bima terkesan politis dan syarat kepentingan lainnya. Belasan warga yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bima (APMB) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima NTB, pada Selasa, (11/1/22).
Massa aksi, menyoroti soal rotasi mutasi pejabat lingkup pemerintah daerah baik struktural maupun fungsional. Diduga kuat pengangkatan sejumlah pejabat di Bima ada kepentingan terselubung dan cenderung politis," ungkap salah satu orator aksi.
Disisi lain, orator aksi menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi Kepemerintahan diperlukan kualitas sumberdaya ASN yang memadai, sehingga fungsi roda pemerintahan dapat berjalan efektif," ucapnya.
Sambung dia, Tentunya dengan memperhatikan kaidah akademik masing masing pegawai sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku, bukan atas hal lain," pintanya.
Akan tetapi, fakta di lapangan justru berbanding terbalik,di mana pengangkatan ASN dalam suatu jabatan kadang tidak mengikuti aturan main yang ditetapkan dengan menempatkan jabatan tak sesuai latar belakang yang dimilki," sambungnya.
Merujuk persolan tersebut, APBM menuangkan pernyataan sikap diantaranya yakni: 1) Mendesak BKD agar segera mengevaluasi tata cara pengangkatan ASN yang tidak sesuai mekanisme yang berlaku. 2) Mendesak BKD agar mengangkat ASN sesuai standar indeks profesionalitas sesuai.
dengan data objektif individual ASN. 3) Mendesak BKD agar mendata dan menyampaikan surat administrasi ASN sesuai kualitas indifidual ASN. 4) Mendesak BKD agar mengganti seluruh ASN yang menempati jabatan tidak sesuai dengan beground pendidikan yang digeluti. 5) Diduga kuat Kepala Dinas BKD bersama Bupati Bima telah menvalahgunakan wewenangnya dalam tubu Birokrasi Kabupaten Bima. 6) Mendesak DPRD Kabupaten Bima agar melakukan pemangilan terhadap BKD beserta Bupati Bima untuk melakukan audensi berkailan dengan masah diatas.
Menanggapi persoalan tersebut Kepala BKD melalui Kabid Pengembangan BKD Kabupaten Bima Abdurahman menjelaskan pihaknya telah berkoodinasi dengan pimpinannya yang saat ini tengah berada di luar kota. Bahwa soal tuntutan APBM tidak bisa diputuskan sekarang. Dan perlu dilakukan audiensi terbuka.
"Saya tidak bisa mengeluarkan kebijakan karena masih ada pimpinan. Namun berdasarkan koordinasi, kita sepakat memenuhi permintaan massa aksi untuk audiensi di kantor DPRD Bima pada Kamis 13 Januari 2022 lusa," jawabnya singkat.
Mendapat jawaban tersebut, massa aksi perlahan membubarkan diri dengan aman dan tertib.(MDG.001).
0 comments