Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jend.TNI (Pur) Moeldoko juga ada dalam pusaran persilihan di tubuh Partai berlambang mercy tersebut. Pada saat kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai nahkoda baru Partai Demokrat namun keputusan itu belum final karena masih melalui tahapan panjang sebelum pemerintah menentukan siapa yang berhak mendapatkan legalitasnya.
Dualisme kepemimpinan Demokrat suka atau tidak akhirnya menyeret nama Presiden Joko Widodo. Jika pemerintah memutuskan salah satu kubu tentu akan menjadi sasaran tembak kubu yang satunya karena dianggap memihak.
Dari penjelasan Menkopolhukam Prof.Mahfud MD, kita meyakini Presiden Jokowi tidak akan berpihak kepada pihak manapun, terkait dengan adanya dua versi kepengurusan Partai Demokrat, jelas bahwa pemerintah akan mengacu pada Undang-Undang Partai Politik dan AD-ART Partai.
Menyikapi hiruk pikuk Partai Democrat, Ketua Umum Kibar Indonesia Ir.La Ode Budi berpendapat konflik ini tidak melibatkan Jokowi sebagai Kepala Negara, tapi Presiden Jokowi jelas punya kepentingan terkait pembangunan politik, yaitu sehatnya partai politik demi tersedianya pimpinan politik dan partai berkinerja dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan pembangunan bangsa.
Presiden Jokowi tidak punya beban karena dia bukan pimpinan atau pengurus teras sebuah partai politik. Justru situasi ini bisa juga menjadi kesempatan Jokowi untuk menunjukkan budaya musyawarah yang merupakan ciri dan jati diri bangsa Indonesia. Kedewasaan dalam mengatasi konflik, melalui urun rembug untuk mencapai musyawarah untuk mufakat, sepertinya nyaris luntur di negeri ini, Presiden bisa hadir sebagai juru damai kedua pihak, tegas alumni ITB asal Buton La ode Budi.
Menurut Ketua Umum Kibar Indonesia, kepiwaian Jokowi sudah terbukti bisa menyatukan dua kelompok yang berbeda dalam proses pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Masuknya gerbong Prabowo Subianto dalam pemerintahan menjadi bukti kepiwaian mantan Walikota Solo, semua hanya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.
Kita meyakini, kedua belah pihak ingin membesarkan Partai Demokrat, banyak kepentingan dan sudut pandang yang tidak terjembatani. Untuk menjembatani kebuntuan ini pemerintah bisa hadir dan mendorong terjadinya islah atau rekonsiliasi politik di tubuh Partai Demokrat.
Adanya dorongan para pihak agar Presiden mencopot Moeldoko, menurut kami adalah saran yang tidak bijak. Karena jika itu dilakukan, maka jalan fragmentasi atau perpecahan akan lebih mengemuka. Untuk itu Kibar Indonesia sebagai salah satu organ yang turut mengawal pemerintahan ini, tetap beraharap agar Jend. Moeldoko tetap menggawangi KSP, jangan ganggu ritme pemerintahan ini. Jika Jokowi memberhentikan Moeldoko dari KSP bisa diartikan hak politik Moeldoko dikekang. Islah adalah jalan terbaik, dan jika ini terjadi bukan hanya happy ending bagi Demokrat namun akan menjadi kemenangan bangsa Indonesia, lanjut La Ode Budi.
“Kami berharap Demokrat menyelesaikan masalnya dengan bijaksana dan tidak perlu menyeret Presiden dan para pembantunya. Jika konflik ini tak segera diselesaikan kami kira kerugian ada di tubuh Partai Demokrat, kalah jadi arang, menang jadi abu”, lanjut mantan calon Bupati Buton Selatan. (RED MDG).
0 comments