Media Dinamika Global

Minggu, 23 Agustus 2026

Baru Tiba dari NTT, Gubernur NTB Langsung Turun di Tengah Kebakaran Sade


LOMBOK TENGAH, Media Dinamika Global - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, langsung turun ke lokasi kebakaran besar yang melanda Kampung Desa Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu malam (22/8/2026). Baru saja tiba dari Nusa Tenggara Timur setelah empat hari mendampingi misi kemanusiaan bagi korban gempa M7,7, Gubernur Iqbal segera menuju Sade saat api masih berkobar.

Di lokasi kejadian, Gubernur Iqbal berada di tengah petugas pemadam kebakaran, aparat TNI-Polri, dan warga yang masih berjibaku menghadapi kobaran api. Di tengah suasana kepanikan dan duka, ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas pertama dalam penanganan musibah tersebut.

“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana seluruh masyarakat dan warga dalam keadaan selamat,” ujar Gubernur Iqbal di lokasi kebakaran.

Kebakaran yang melanda kawasan permukiman adat Sade diduga dipicu oleh korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan, sebelum kemudian dengan cepat menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. Struktur bangunan yang didominasi material kayu, bambu, dan atap ilalang membuat kobaran api mudah meluas.

Petugas Damkar dan Penyelamatan Lombok Tengah bersama unsur TNI, Polri, warga, serta bantuan armada dari Pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur dikerahkan untuk mengendalikan api. Hingga tengah malam, proses pemadaman dan pendinginan masih terus berlangsung.

Di tengah upaya pemadaman, pemerintah segera menyiapkan langkah darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Desa Rambitan telah menyiapkan sementara bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai lokasi pengungsian bagi masyarakat terdampak.

Gubernur Iqbal menegaskan, penanganan warga tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat pengungsian. Pemerintah harus segera memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk sandang, pangan, serta rasa aman bagi keluarga yang rumahnya terdampak kebakaran.

“Yang pertama sekarang dan harus cepat adalah bagaimana kebutuhan dan rasa aman masyarakat yang rumahnya terbakar kita perhatikan. Kebutuhan sandang, pangan, dan aktivitas sosial ekonomi mereka harus kita pastikan,” katanya.

Perhatian pemerintah juga diarahkan kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak agar kehidupan mereka tidak semakin terganggu akibat musibah tersebut. Gubernur menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak Sade di tengah proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran.

“Anak-anak kita pastikan pendidikannya tidak terganggu,” tegasnya.

Untuk langkah selanjutnya, Gubernur Iqbal mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah dan seluruh pihak terkait untuk menyusun langkah penanganan yang cepat dan tepat, termasuk rencana pemulihan serta rekonstruksi kawasan Desa Adat Sade.

“Saya akan segera berkomunikasi dengan Bupati Lombok Tengah untuk mengambil langkah cepat dan tepat. Nanti kita pikirkan bagaimana merekonstruksi kembali Desa Adat Sade,” ujarnya.

Desa Adat Sade bukan sekadar kawasan permukiman. Kampung adat ini merupakan salah satu ruang hidup masyarakat Sasak yang selama puluhan generasi mempertahankan tradisi, bentuk hunian, dan tata kehidupan leluhurnya. Karena itu, kebakaran yang melanda Sade tidak hanya menjadi kehilangan bagi warga yang rumahnya terdampak, tetapi juga duka bagi Nusa Tenggara Barat.

Di tengah kobaran api dan kepanikan malam itu, kehadiran Gubernur Iqbal membawa pesan bahwa penanganan musibah tidak dapat ditunda. Setelah warga berada dalam kondisi aman dan kebutuhan darurat terpenuhi, pemerintah akan bersama-sama membangun kembali kehidupan masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, Sade tidak boleh menghadapi malam musibah ini sendirian. Keselamatan warga, pemulihan kehidupan, dan upaya menghidupkan kembali kampung adat yang menjadi bagian dari identitas budaya Sasak akan menjadi langkah bersama untuk bangkit dari abu kebakaran.

Redaksi |

Babinsa Koramil 03/Sape Hadiri Rapat Program Kerja BKM Al-Munawarah 2026-2029


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Koramil 03/Sape, Serka Khaeruddin, mewakili Danramil 03/Sape menghadiri Rapat Program Kerja Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Munawarah Kecamatan Sape periode 2026-2029 di Masjid Raya Al-Munawarah, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Minggu (23/8/2026).

Rapat yang dimulai pukul 16.10 Wita tersebut turut dihadiri Camat Sape H. Anwar S.Sos., Kepala KUA Sape, Lebe Na’e, Ketua MUI, Ketua PHBI, Ketua LPTQ, Ketua UPZ, Ketua Yayasan Al-Munawarah, serta para kepala desa se-Kecamatan Sape.




Kegiatan diawali sambutan Ketua Yayasan BKM Al-Munawarah Sape periode 2026-2029, Drs. H. Akhyar, dilanjutkan sambutan Lebe Na’e Sape Drs. H. M. Sidik dan Camat Sape.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas pemaparan program kerja BKM Al-Munawarah Sape untuk periode 2026-2029. Peserta juga menyampaikan berbagai usul dan saran sebagai bahan penyempurnaan program kerja ke depan.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan serta kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sape.

Rapat ditutup dengan doa dan berakhir pada pukul 17.45 Wita dalam keadaan tertib, lancar, dan aman.(Team.MDG.03).

DPRD Kabupaten Bima, H. Adlan, bersama jajaran pengurus PAN Hadiri Acara Pembukaan Open Turnamen Cup I Catur Se-NTB


Wera, Media Dinamika Global.id.-- Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dan diikuti oleh para atlet catur dari berbagai wilayah seperti Lombok, Sumbawa, Dompu, dan Kota Bima.


Informasi Kegiatan Turnamen Catur Waktu Pelaksanaan: Sabtu, 22 Agustus 2026.

Lokasi: Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.Tokoh yang Hadir: Anggota Fraksi DPRD H. Adlan, Sekjen DPP PAN Kabupaten Bima Sukrin HT, Camat Wera Edison SE, serta unsur pimpinan dan pengurus partai.

Peserta: Atlet catur dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.(Redaksi II)

Sabtu, 22 Agustus 2026

LAPORAN MASYARAKAT: TOWER TELKOMSEL DESA TONDA, KECAMATAN MADAPANGGA



Bima Suara Bhineka 23 Agustus 2026— Kekhawatiran Keselamatan & Tidak Ada Kompensasi Selama belasan Tahun —

 Sumber Laporan: Masyarakat Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima

Disampaikan Oleh: Media Dinamika Global

Tanggal: 23 Agustus 2026

Lokasi: RT 02/ RW 01, Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, NTB

Perwakilan Warga Terdampak: Bpk Ahmad, Bpk Iwan Sofian, Bpk Herman, Bpk Sukardin, dan warga lainnya

📌 ISI LAPORAN & KELUHAN MASYARAKAT

 Menara pemancar sinyal milik PT Telkomsel yang berdiri di wilayah Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun. Keberadaannya kini menjadi kekhawatiran mendalam bagi warga sekitar, terlebih dengan seringnya terjadi fenomena alam seperti gempa bumi dan angin kencang belakangan ini.

 ⚠️ 1. LOKASI BERISIKO & MENGANCAM KESELAMATAN

 Warga sangat cemas karena:

 - Menara berdiri sangat berdekatan dengan pemukiman warga dan lingkungan sekolah — jarak tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya

- Struktur menara sudah berusia puluhan tahun — dikhawatirkan kekuatan dan kestabilannya menurun, apalagi di tengah meningkatnya frekuensi gempa bumi di wilayah ini

- Jika terjadi roboh, dampaknya sangat fatal — berpotensi menimpa rumah warga serta anak-anak sekolah yang sedang belajar di sekitar lokasi

 Ungkapan Bpk Iwan Sofian selaku perwakilan warga: "Sudah dua puluh tahun menara ini ada di tengah kami. Sekarang gempa sering terjadi. Kami takut, jika tiba-tiba roboh, siapa yang menjamin nyawa anak-anak di sekolah dan warga yang tinggal di sekitar sini?"

 📉 2. JANJI KOMPENSASI TIDAK PERNAH DIPENUHI SELAMA 20 TAHUN

 Sejak pembangunan dimulai, pihak PT Telkomsel menjanjikan bahwa warga yang berada di radius terdampar akan mendapatkan kompensasi atau imbalan atas penggunaan lahan dan dampak keberadaan menara tersebut. Namun faktanya:

 - ✖️ Selama 20 tahun beroperasi, tidak ada satu pun warga yang menerima kompensasi

- ✖️ Janji yang disampaikan pada saat pembangunan tidak pernah direalisasikan sampai saat ini

- ✖️ Warga merasa hak-haknya diabaikan sementara perusahaan terus mendapatkan keuntungan

 Ungkapan Bpk Herman & Bpk Sukardin: "Kami tidak pernah menerima apa-apa. Tidak ada kompensasi, tidak ada bantuan, tidak ada perhatian. Padahal menara ini ada di wilayah kami, dekat sekolah dan rumah kami. Janji saat pembangunan itu sampai sekarang tinggal janji saja."

 📢 3. DESAKAN TEGAS MASYARAKAT

 Bersama ini, perwakilan warga Bpk Ahmad, Bpk Iwan Sofian, Bpk Herman, Bpk Sukardin, dan seluruh warga terdampak dengan tegas mendesak:

 1. 🏗️ PEMINDAHAN MENARA — PT Telkomsel wajib segera memindahkan menara ke lokasi yang lebih aman, jauh dari pemukiman dan sekolah

2. 💰 KOMPENSASI LAYAK — Memberikan kompensasi yang pantas dan layak kepada seluruh warga terdampak sebagai bentuk tanggung jawab selama 20 tahun

3. 🔍 PEMERIKSAAN STRUKTUR — Sebelum dipindahkan, wajib dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keamanan struktur menara demi keselamatan warga

4. 🤝 MEDIASI PEMERINTAH — Pemerintah Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, dan Dinas terkait segera turun tangan memediasi dan menindaklanjuti aspirasi warga

 📌 PENUTUP & HARAPAN

 Media Dinamika Global menyampaikan laporan ini sebagai suara aspirasi masyarakat Desa Tonda. Keselamatan nyawa warga dan anak-anak sekolah adalah hal yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kami berharap PT Telkomsel Cabang Bima / NTB serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bima segera menanggapi dan memberikan solusi yang adil dan bijaksana.

 Disampaikan oleh:

Perwakilan Warga Terdampak:

(Tanda Tangan)

Bpk Ahmad

Bpk Iwan Sofian 

Bpk Herman 

Bpk Sukardin

Bpk Muhtar Akarim

Bpk Arifuddin Spdi

Dan warga lainnya.By. ( E H ) penanggung jawab; Media Dinamika Global — Suara Aspirasi Masyarakat —🙏 Semoga laporan ini dapat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pejabat BKD dan Inspektorat Kabupaten Bima Bungkam Soal Dugaan Manipulasi Tandatangan Bupati Bima dan Pungli


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Setelah terbitnya pemberitaan mengenai dugaan manipulasi tandatangan Bupati Bima dan pungutan liar di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten kabupaten bima, sejumlah pejabat terkait memilih bungkam. Kepala BKD kabupaten bima tidak memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui panggilan telepon maupun pesan WhatsApp. Hal serupa juga terjadi pada Inspektur Inspektorat Kabupaten bima yang tidak memberikan respon atas konfirmasi Sekjend MDG.


Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi BKD Firdaus alias Tomy hanya memberikan jawaban singkat berupa ucapan ada apa dengan ini, tanpa penjelasan lebih lanjut terkait substansi pertanyaan yang disampaikan.





Sikap bungkam para pejabat tersebut mendapat kritik dari masyarakat di media sosial. Ia menilai, diamnya para pejabat seolah menunjukkan lemahnya transparansi pemerintah daerah terhadap dugaan praktik tidak terpuji di tubuh birokrasi.

“Pemerintah seharusnya terbuka terhadap setiap dugaan penyimpangan. Kalau memang tidak benar, sampaikan klarifikasi agar publik tidak berasumsi. Diam bukan solusi,” saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2026).

menambahkan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur, terutama bila menyangkut pelayanan publik dan integritas ASN. “BKD dan Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan disiplin dan mencegah penyimpangan,” ujarnya.

Melihat hal ini, Sekretaris Media Dinamika Global, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal dugaan pungli honorer paruh waktu di kabupaten bima agar terang benderang dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi proses ini hingga tuntas. Pemerintah harus transparan dan bertindak tegas agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan tetap terjaga,” tutup Sekjend MDG.



Untuk diketahui pada berita rilis terbit, 'Dugaan Pungutan Liar Kelulusan PPPK Paruh Waktu /ASN di RSUD kabupaten bima, Publik Minta Transparansi Penegakan Hukum', dimana pada awal Oktober 2025, mencuat isu bahwa sejumlah calon pegawai PPPK Paruh Waktu /ASN di RSUD daerah kabupaten Bima diminta menyetorkan uang senilai sekitar puluhan juta per orang. Permintaan tersebut disebut sebagai “biaya administrasi” agar nama mereka dapat dipertahankan dalam daftar kelulusan. Isu ini pertama kali beredar di kalangan tenaga kontrak dan tenaga kesehatan yang mengikuti seleksi PPPK Paruh Waktu tahun 2024 atau 2025 lalu.

Beberapa peserta seleksi mengaku menolak permintaan tersebut karena nilai pungutan dianggap memberatkan. Sebagian menyampaikan bahwa gaji mereka sebagai tenaga paruh waktu hanya berkisar Rp 1 juta per bulan, sehingga pungutan itu tidak masuk akal. Meski begitu, beredar kabar adanya tekanan dan ancaman tidak diluluskan bagi mereka yang enggan membayar, sehingga sebagian peserta merasa terpaksa mengikuti permintaan tersebut.

Selanjutnya, menjelang akhir Oktober 2025, publik dikejutkan dengan beredarnya sejumlah bukti dugaan pungli, berupa foto tumpukan uang tunai, tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta rekaman suara berdurasi sekitar delapan menit. Dalam rekaman itu, terdengar seseorang memberikan instruksi agar uang dikumpulkan sebagai jaminan kelulusan. Bukti-bukti ini kemudian menyebar luas di media sosial dan diberitakan oleh sejumlah media nasional dan media lokal.(Redaksi II)

Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan dan Manipulasi SK di Lingkungan (BKD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima Kembali Mencuat di Mata Publik



Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima kembali mencuat menyusul laporan maladministrasi. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan keterlibatan oknum ASN BKD Kabupaten Bima dalam memanipulasi pelantikan ratusan pejabat serta kepala sekolah.

Fakta Kasus Terbaru Keterlibatan Oknum BKD: Berdasarkan temuan awal dari investigasi Ombudsman, terdapat tudingan praktik transaksi jabatan yang diduga dilakukan oleh oknum ASN BKD Kabupaten Bima bernama Firdaus alias Tomi.

Modus Operandi: Oknum tersebut diduga melakukan manipulasi tanda tangan serta dokumen guna meloloskan pelantikan pejabat tertentu. Dampak dari persoalan rotasi/mutasi yang bermasalah ini bahkan sempat mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sejumlah sekolah di Kabupaten Bima. 

Persoalan SK Honorer:Jauh sebelum kasus pelantikan pejabat ini, BKD Kabupaten Bima juga sempat diterpa isu pungutan liar (pungli) terkait jual beli SK Tenaga Penunjang Utama (TPU) atau honorer dengan tarif mencapai puluhan juta rupiah per SK.

Respons dan Tindakan Pemerintah Bantahan 

Resmi: Melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bima, pemerintah daerah sempat membantah adanya keterlibatan sistemis dari dinas terkait dan meminta masyarakat melaporkan bukti konkret jika menemukan oknum yang bermain. 

Pengawasan Sistem Merit: Guna menekan praktik korupsi birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperketat pengawasan sistem merit di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan pengisian jabatan didasarkan pada kompetensi, bukan transaksi uang.


Cara Melaporkan Praktik Jual Beli JabatanJika Anda memiliki bukti konkret mengenai praktik jual beli jabatan atau pungli di BKD Kabupaten Bima, Anda dapat membuat laporan resmi ke instansi pengawas berikut: Ombudsman Republik Indonesia: Melaporkan dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. 

Kementerian PANRB: Melalui platform LAPOR! untuk pengaduan tindak pidana korupsi dan pelanggaran ASN.


Satgas Saber Pungli: Khusus untuk pelaporan pungutan liar dalam pengurusan SK atau jabatan.(Redaksi II)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Aktif Jaga Kamtibmas dan Keselamatan Warga


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id — Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) dengan warga di sejumlah desa binaan, Minggu (23/8/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan sejumlah imbauan terkait keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), keselamatan, serta pentingnya gotong royong.

Di Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Serka Sahrul mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Warga juga diminta untuk terus menjaga hubungan baik antarwarga serta menghindari perselisihan dan keributan.

Serka Sahrul mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul dapat segera dikoordinasikan dengan pihak berwenang dan tidak diselesaikan dengan cara main hakim sendiri. Langkah tersebut dinilai penting agar permasalahan tidak berkembang dan merugikan diri sendiri maupun keluarga.


Sementara itu, di Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Serda Ikhsan memberikan perhatian terhadap keselamatan warga yang bekerja sebagai nelayan. Ia mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan saat hendak melaut karena kondisi cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat, dengan ombak dan angin kencang yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Warga diminta mempertimbangkan kondisi cuaca dan menunda aktivitas melaut hingga situasi kembali aman. Faktor keselamatan, kata Babinsa, harus menjadi prioritas utama.

Komsos juga dilakukan Serka Sahlan, Babinsa Desa Lanta Barat, anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas serta meningkatkan kerja sama dan semangat gotong royong di lingkungan tempat tinggal.



Menurutnya, kerja sama antarwarga dapat membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan baik. Apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat, warga diharapkan mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai jalan penyelesaian.

Di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sertu Jafar juga melaksanakan Komsos dengan warga binaannya. Ia mengingatkan masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk aksi main hakim sendiri yang dapat menimbulkan persoalan baru dan bertentangan dengan hukum.

Sertu Jafar mengajak warga untuk selalu bijak dalam mengambil tindakan serta menjauhi berbagai perilaku negatif, seperti mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas.

Melalui kegiatan Komsos tersebut, para Babinsa berharap tercipta hubungan yang semakin harmonis antara TNI dan masyarakat. Selain itu, kesadaran warga untuk bersama-sama menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di lingkungan masing-masing diharapkan terus meningkat.(Team.MDG.03).

Rapat Internal DPRD Kabupaten Bima Semakin mencuat Ke Publik Ramdin Sebut Rafidin Penakut


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Suasana politik di internal DPRD Kabupaten Bima mendadak memanas setelah aksi saling sindir antar anggota dewan mencuat ke publik lewat media sosial.

Aksi ini bermula saat anggota DPRD Bima, Rafidin, mengunggah sebuah video singkat melalui akun Facebook pribadinya (@rafidin bima). Dalam unggahan tersebut, ia mengkritik tajam kebiasaan para legislator yang kerap terlambat menghadiri agenda resmi kantor.

Rafidin membeberkan bahwa jadwal Rapat Paripurna seharusnya dimulai pukul 09.00 WITA sesuai surat undangan. Namun, hingga pukul 10.00 WITA, suasana ruangan rapat masih tampak lengang tanpa kehadiran peserta maupun anggota dewan lainnya.

"Agenda rapat paripurna di undangan pukul 09.00 pagi, tapi sampai pukul 10.30 ruangan masih kosong," ujar Rafidin dalam narasi videonya yang memperlihatkan deretan kursi dewan yang belum terisi.

Video kritik tersebut cepat menyebar hingga diunggah ulang oleh beberapa akun lokal. Sontak, unggahan ini memicu reaksi keras dari sesama anggota DPRD Bima, Ramdin. Through kolom komentar pada unggahan ulang video tersebut, Ramdin melontarkan sindiran menohok yang menyerang balik Rafidin.

Ramdin menilai aksi kritis Rafidin hanya tajam saat menyerang sesama rekan di parlemen, namun tumpul ketika berhadapan dengan pihak eksekutif.

"Karena bang Rafidin enggak akan berani kritik eksekutif (Ady Irfan) sehingga dia tajam sesama dewan," tulis Ramdin dalam komentarnya.

Aksi saling sindir secara terbuka di media sosial ini langsung menyita perhatian publik Bima. Banyak warganet menyayangkan sikap para wakil rakyat yang saling serang di ruang digital, sekaligus mengkritik tingkat kedisiplinan anggota DPRD Bima dalam menjalankan tugas-tugas legislasi.(Redaksi II)

Sekjen DPP PAN Sukrin HT, Hadiri Pembukaan Turnamen Catur Se-NTB


Kabupaten Bima.Media Dinamika Global.id. Sekretaris DPP PAN Kab. Bima Sukrin HT menghadiri kegiatan Pembukaan open turnamen Cup I Catur Se-NTB yang dilaksanakan di Desa Mandala Kec. Wera Kab. Bima. Sabtu, (22/08/26)

Hadir pada acara ini Camat Wera Edison SE. Anggota Fraksi DPRD Pan H.Adlan, Sukrin HT,MP.d. selaku Sekjen DPP PAN Kabupaten Bima, Hamdan Dagon selaku Ketua pelaksana harian DPP PAN, M. Jafar selaku Ketua Barisan Muda(BM) PAN dan juga para Ketua DPC PAN, Para pemain Catur di Lombok Sumbawa Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima

Dalam acara kegiatan pembukaan Sukrin HT selaku Sekretaris DPP PAN Kab. Bima menyampaikan bahwa dalam rangka harlah PAN ini melaksanan kegiatan open turnamen Cup I Catur kilat 15 menit.

Kegiatan ini kami rangkaiankan dengan doa syukuran serta pembagian Sembako bagi fakir miskin ,janda-janda tua. Ujarnya

Lanjutnya, Politik dan Permainan catur memiliki kesamaan yaitu dalam menyusun strategi untuk meraih suatu kemenangan. Dab sudah menjadi hal yang lumrah dimana dalam permainan Catur ada kalah ada menang, namun itu bukan persoalan yang penting, ketimbang nilai silaturahmi dan kebersamaan terus yang terus terbina melalui momentum tersebut.

Di Kecamatan Wera ada pemain senior, beliau adalah Edison pemain andalan Kabupaten Bima yang sekaligus Camat Wara, yang tentunya akan mengawal pelaksanaan kegiatan ini hingga sukses, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini akan melahirkan pecatur - pecatur handal kedepan.

Pelaksanaan open turnamen ini akan dilakukan setiap tahun dan dengan hadiah yang lebih besar lagi.

Usai menyampaikan sambutan dilanjutkan dengan kegiatan pembagian sembako untuk fakir miskin dan ibu-ibu janda tua.

Dengan pembagian sembako yang diwakili oleh Sekjen DPP PAN Kabupaten Bima Sukrin HT tersebut, menandakan bahwa Partai PAN Kabupaten Bima yang dinahkodai Aditia Ardin sangat perduli terhadap rakyat kecil, maka dalam hal ini akan dilakukan setiap tahunnya.

Dan salam takzim Pak Aditia Ardin selaku Ketua Partai PAN Kabupaten Bima kepada kita semua, karena beliau belum bisa hadir pada acara pembukaan ini, karena adalah lain yang harus beliau hadiri, ungkap Sekjen DPP PAN Sukrin HT. M.Pd.,

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC PAN Kabupaten Bima Ibnu Saud, salah satu figur muda kebanggaan Desa Sie, mengharapkan dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun DPP PAN yang Ke-28 ini mengharapkan kelancaran dan semoga Partai PAN dicintai oleh masyarakat.

Ia juga berharap PAN terus konsisten menjadi pelopor, berjuang untuk kemandirian bangsa, serta senantiasa hadir dan gerak cepat membantu kesejahteraan rakyat.

Semoga PAN menjadi partai yang dicintai masyarakat Indonesia umumnya lebih khusus di Kabupaten Bima.tuturnya. (Ombus MDG)

Babinsa Koramil Sape Hadiri Pembukaan MTQ Desa Simpasai, Dukung Pembentukan Generasi Qur’ani


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Desa Simpasai, Serka Jamaluddin, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sabtu (22/8/2026) malam.

Kegiatan yang digelar di depan Kantor Desa Simpasai tersebut mengusung tema “Membangun Generasi Qur’an yang Cerdas dan Berakhlak Mulia.” Serka Jamaluddin hadir mewakili Posramil Lambu, Koramil 1608-03/Sape.





Pembukaan MTQ turut dihadiri Camat Lambu, Kapolsek Lambu, Kepala KUA Kecamatan Lambu, Ketua LPTQ dan PHBI Kecamatan Lambu, sejumlah kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Simpasai.

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan Qalam Ilahi dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars MTQ, laporan panitia, hingga pelantikan Dewan Hakim dan Dewan Juri oleh Kepala Desa Simpasai.

Camat Lambu kemudian membuka secara resmi MTQ Tingkat Desa Simpasai. Kegiatan berlangsung hingga pukul 23.00 WITA dalam suasana aman, lancar, dan tertib.

Pelaksanaan MTQ diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an sekaligus membentuk generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia.(Team.MDG.03)