Media Dinamika Global
Home All Post

Minggu, 12 Juli 2026

Sat Polairud Polres Bima Kota Laksanakan Patroli Objek Wisata Pantai Lawata Kota Bima

     


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Bima Kota melaksanakan patroli wisata bahari di Pantai Lawata Kota Bima Wilkum Polres Bima Kota, Minggu (12/7/2026)

Kegiatan Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung wisata serta bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Dalam kegiatan tersebut, Personel Sat Pol Airud Polres Bima Kota juga memberikan imbauan kepada para pengunjung untuk untuk tetap memperhatikan keselamatan saat berlibur, dan menyimpan barang bawaan di tempat yang aman, serta Selalu menjaga kebersihan lingkungan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan, demi menjaga keindahan dan kelestarian objek wisata. 

Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan para wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman, serta terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Bima kota.(Sekjend MDG)

Polsek Rasanae Timur Gelar Patroli KRYD Malam Minggu, Cegah Gangguan Kamtibmas

     


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Polsek Rasanae Timur Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan patroli KRYD pada Sabtu malam, (11/7/2026) Pukul 20.30 WITA yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rasanae Timur IPDA M. IMANUDIN., S.H., dengan rute Patroli di Lokasi perkantoran, Objek Vital, sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas IPDA Baiq Fitria Ningsih menyampaikan Kegiatan Patroli ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya potensi gangguan harkamtibmas di wilayah hukum Polsek Rasanae Timur.

Personel Polsek Rasanae Timur juga memberikan imbauan Humanis kepada Warga untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk upaya preventif untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Kegiatan Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, tetapi juga sebagai langkah monitoring terhadap aktivitas warga guna memastikan tidak ada potensi gangguan kamtibmas.(Sekjend MDG)

Dimanakah Hati Nurani Dinas Perkim : Kisah Pilu Gita Nurmala Seorang Janda Warga Kota Bima

     


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Kisah pilu dialami oleh Gita Nurmala, seorang janda kurang mampu di Kota Bima yang kini terpaksa kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu membayar biaya sewa rumah di kawasan BTN Kedo Jatiwangi yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima.

Meski biaya sewa rumah tersebut hanya sebesar Rp150 ribu per bulan, bagi Gita nominal itu menjadi beban yang tidak sanggup ia penuhi. Selama ini, ia menghidupi dirinya dan putrinya, Santi (12), yang baru naik ke kelas VI SDN 12 Kota Bima, dari hasil berjualan kerupuk dan menjual nasi titipan orang lain dengan penghasilan yang tidak menentu.

Akibat tunggakan sewa, Gita diminta mengosongkan rumah yang selama ini ditempatinya. Kini, bersama sang anak, ia terpaksa bermalam di lokasi tempat mereka berjualan di sebelah utara Museum Asi Mbojo dengan hanya beralaskan tikar.

"Saya bukan tidak mau membayar sewa. Saya memang belum mampu. Sekarang saya hanya ingin anak saya tetap bisa sekolah. Kami terpaksa tidur di tempat jualan dengan beralaskan tikar karena sudah tidak punya tempat tinggal," ujar Gita dengan mata berkaca-kaca.

Di tengah keterbatasan ekonomi, Gita mengaku yang paling ia khawatirkan adalah masa depan pendidikan putrinya. Ia berharap kondisi yang mereka alami tidak memaksa Santi berhenti sekolah.

Gita berharap Pemerintah Kota Bima, khususnya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dapat memberikan solusi yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Bentuk bantuan yang diharapkan antara lain berupa keringanan pembayaran, penjadwalan ulang tunggakan, atau kebijakan lain agar dirinya bersama anaknya kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Perkim Kota Bima terkait penanganan kasus tersebut maupun kemungkinan pemberian kebijakan khusus bagi Gita Nurmala. (Sekjend MDG)

Briptu Saheb Rifqi Fadila Sumbang Emas, Kontingen Taekwondo Polda Riau Borong 14 Medali di Kejurnas Kapolri Cup-7 2026

     


PEKANBARU – Kontingen Taekwondo Polda Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Kapolri Cup-7 Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Banten, pada 9–11 Juli 2026, kontingen Polda Riau berhasil meraih total 14 medali, terdiri dari 10 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Prestasi gemilang tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet di lingkungan Polda Riau, sekaligus menegaskan eksistensi kontingen sebagai salah satu kekuatan yang diperhitungkan dalam olahraga taekwondo tingkat nasional.

Salah satu atlet yang tampil cemerlang adalah Briptu Saheb Rifqi Fadila, personel Regu 2 Ton 2 Ki 2 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Riau. Berkat penampilan yang konsisten dan penuh semangat juang sepanjang pertandingan, Briptu Saheb berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Polda Riau.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras, disiplin latihan, mental juara, serta dedikasi tinggi yang dimiliki Briptu Saheb sebagai anggota Korps Brimob. Prestasi itu juga menunjukkan bahwa personel Polri tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mampu mengukir prestasi di bidang olahraga pada level nasional.

Briptu Saheb menjadi bagian dari deretan atlet berprestasi Polda Riau yang sukses menyumbangkan medali emas, sekaligus memperkuat dominasi kontingen dalam Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup-7 Tahun 2026.

Komandan Satuan Brimob Polda Riau, Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian luar biasa yang diraih para atlet, khususnya personel Brimob yang berhasil mengharumkan nama Polda Riau.

"Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat juang, dan latihan yang dilakukan secara konsisten. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang telah berjuang dengan maksimal, khususnya Briptu Saheb Rifqi Fadila yang berhasil mempersembahkan medali emas. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh personel Brimob untuk terus berprestasi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di bidang olahraga, sehingga dapat terus mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Riau dan institusi Polri di tingkat nasional maupun internasional," ujar Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa.

Ia menambahkan, prestasi tersebut juga menjadi bukti nyata bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Brimob Polda Riau berjalan dengan baik dan mampu melahirkan personel yang unggul, berkarakter, serta berdaya saing.

Dengan raihan 10 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu, Kontingen Taekwondo Polda Riau menutup Kejurnas Kapolri Cup-7 Tahun 2026 dengan hasil membanggakan. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi serta menginspirasi generasi muda dan seluruh personel Polri agar terus mengembangkan potensi di bidang olahraga maupun pengabdian kepada masyarakat.

BARDAM NUSA Bali-Nusra Dukung Penuh dan Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi

     

Ketua BARDAM NUSA Bali-Nusra, Imam Budiman Indra Alam, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Barisan Pemuda Bima Nusantara (BARDAM NUSA) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menyatakan dukungan penuh dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua BARDAM NUSA Bali-Nusra, Imam Budiman Indra Alam, yang menilai langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap penegakan hukum dan kepentingan rakyat.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menghambat pembangunan. Karena itu, kami mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada ruang bagi para pelaku korupsi di negeri ini,” ujar Imam Budiman Alam saat jumpa pers dengan sejumlah awak media. Minggu (12/7/2026).

Menurut Imam, keseriusan Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil. Langkah ini patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen bangsa, karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menegaskan, BARDAM NUSA Bali-Nusra siap berada di garis depan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

“Generasi muda harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Kami mengajak seluruh pemuda dan masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan serta mendukung aparat penegak hukum dalam menindak tegas setiap praktik korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam berharap upaya pemberantasan korupsi yang terus digencarkan pemerintah dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Kami optimistis, dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan seluruh masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Redaksi |

Komisi X DPR RI Profesi Guru Harus Dipersiapkan Sejak Awal Perkuliahan

     


Bandung, Media Dinamika Global.id.– Model pendidikan guru yang terintegrasi sejak awal perkuliahan hingga Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu usulan strategis yang mengemuka pada Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jumat (10/7/2026). Gagasan tersebut dinilai dapat memperkuat profesionalisme guru sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pendidik yang lebih terencana di masa depan. 

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Panja menyerap aspirasi akademisi sebelum pembahasan revisi UU Sisdiknas berlanjut di Badan Legislasi DPR RI. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan perguruan tinggi akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi rancangan undang-undang. 

"Hari ini sebetulnya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atas proses penyusunan revisi UU Sisdiknas yang sedang berproses. Saya melihat banyak sekali masukan yang disampaikan para rektor," ujar Legislator dari Dapil Banten II tersebut. 

Salah satu masukan yang mendapat perhatian Komisi X berasal dari UPI terkait penyiapan guru melalui skema pendidikan yang terintegrasi. Dalam konsep tersebut, pendidikan sarjana kependidikan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang sebagai satu kesatuan sejak mahasiswa memasuki semester awal, serupa dengan pola pendidikan profesi pada bidang kedokteran, keperawatan, maupun farmasi. Gagasan ini dinilai mampu memastikan calon guru dipersiapkan secara utuh sebagai tenaga profesional sejak awal menempuh pendidikan. 

"Penyiapan guru itu supaya terintegrasi, mulai dipersiapkan dari semester pertama sampai pendidikan profesi guru. Jadi dibundling seperti pendidikan kedokteran atau profesi kesehatan lainnya. Guru merupakan profesi sehingga harus dipersiapkan sejak awal, bukan menjadi batu loncatan ketika tidak mendapatkan pekerjaan di bidang lain," jelasnya. 

Menurut Politisi Fraksi Partai Nasdem itu, pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan memperkuat kualitas guru sekaligus memperbaiki sistem perencanaan tenaga pendidik nasional. Ia menilai pendidikan guru tidak hanya berorientasi menghasilkan lulusan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar tidak lagi terjadi ketimpangan distribusi guru antarwilayah. 

Masukan tersebut juga selaras dengan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan UPI kepada Komisi X. UPI mendorong agar konsep PPG Terintegrasi memperoleh landasan hukum dalam RUU Sisdiknas karena dinilai mampu menyederhanakan jalur pendidikan calon guru sekaligus memastikan lulusan memiliki kompetensi, pengalaman praktik, dan sertifikasi profesi sesuai standar nasional. 

Selain model pendidikan guru, Furtasan menyebut forum dialog juga mengangkat berbagai isu strategis lain, seperti peningkatan kesejahteraan guru, penguatan peran perguruan tinggi swasta, hingga implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. 

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dari kalangan akademisi akan menjadi bahan pembahasan Panja dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan pendidikan nasional. 

"Masukan dari perguruan tinggi sangat penting karena mereka yang setiap hari terlibat dalam proses mencetak calon pendidik. Kami ingin memastikan RUU Sisdiknas mampu menghadirkan sistem penyiapan guru yang lebih terencana, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan Indonesia ke depan," pungkasnya. (Sekjend MDG)

Komisi X DPR RI Tingginya Biaya Kuliah SPMB Batal Melakukan Daftar Ulang

     


Yogyakarta, Media Dinamika Global.id. — Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menilai tingginya biaya kuliah masih menjadi penyebab utama banyak calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) batal melakukan daftar ulang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak terbuang sia-sia.

"Itulah yang juga jadi problem kita semua, alasan-alasan apa yang harus kita cari solusinya, karena jumlahnya kan besar, yang tidak daftar ulang padahal sudah diterima dengan sangat baik. Mayoritas ini disebabkan oleh faktor biaya, mayoritas," ujar Juliyatmono kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri juga berdampak pada kosongnya kursi di sejumlah program studi. Kondisi tersebut dinilainya, merugikan perguruan tinggi sekaligus menutup kesempatan bagi calon mahasiswa lain yang sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan.

"Kesempatan kursi ini kan kosong, kan tidak diberikan kesempatan pada yang lain. Maka bagaimana nanti solusinya supaya yang diterima itu betul-betul bisa daftar ulang, bisa kuliah. Apa harus wawancara sebelum dia mendaftarkan atau mungkin diberikan penghargaan khusus, ini harus ada kejelasan," katanya.

Menurut Juliyatmono, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab calon mahasiswa batal melanjutkan studi agar kebijakan yang disusun tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi sesuai target pembangunan nasional.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan tinggi juga akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses perguruan tinggi.

"Maka undang-undang nanti itu akan terus kita rumuskan seperti apa 20 persen itu dan seperti apa biaya-biaya operasional itu pemerintah mulai memperhatikan ke perguruan-perguruan tinggi negeri agar UKT-nya bisa diturunkan serendah mungkin," pungkasnya. (Sekjend MDG)

Komisi X DPR RI Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru

     


Bandung Media Dinamika Global.id.— Komisi X DPR RI terus memperkaya substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan menyerap masukan dari kalangan akademisi. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (09/7/2026), sejumlah usulan strategis mengemuka, mulai dari penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional (RIPN) hingga penataan kebutuhan guru secara lebih terintegrasi. 

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi ruang dialog untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri dan swasta. 

"Kita ingin mendengarkan seluruh aspirasi, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, maupun dari jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan juga PAUD," ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat XI itu.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan akademisi tidak hanya menyentuh aspek filosofis pendidikan, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan yang selama ini dihadapi sistem pendidikan nasional. Salah satu usulan yang dinilai penting adalah perlunya menghadirkan Rencana Induk Pendidikan Nasional sebagai arah pembangunan pendidikan jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan. 

"Menjadi penting dalam undang-undang ini adanya Rencana Induk Pendidikan. Masing-masing jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus memiliki arah yang jelas sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai," ujarnya. Usulan tersebut sejalan dengan pandangan akademisi UPI yang menilai Indonesia memerlukan peta jalan pendidikan nasional agar program-program strategis tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan. Rektor UPI, Prof. Didi Sukyadi, juga mendorong agar RIPN menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan. 

Selain RIPN, penataan kebutuhan guru turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Ferdiansyah mengatakan kalangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyoroti pentingnya sinkronisasi antara lembaga penghasil guru dengan kebutuhan riil di lapangan agar tidak lagi terjadi ketimpangan distribusi maupun kelebihan dan kekurangan guru di berbagai daerah. 

"Kita minta masukan bagaimana konteks antara output dan input harus sama. Jadi tidak ada lagi istilah kekurangan guru, tidak ada lagi istilah kelebihan guru," tegas Anggota Komisi X tersebut. 

Ferdiansyah menambahkan, penyusunan RUU Sisdiknas juga diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai dasar pendidikan nasional, seperti keberagaman, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

Ia menegaskan, pendidikan harus dipandang sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat. Karena itu, regulasi yang sedang disusun diharapkan mampu menjadi fondasi bagi sistem pendidikan yang adaptif sekaligus berkelanjutan. "Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memintarkan. Pendidikan itu untuk semua dan berlangsung sepanjang hayat," ungkapnya. 

Melalui penyerapan aspirasi dari kalangan akademisi, Komisi X berharap revisi UU Sisdiknas mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjawab tantangan pendidikan saat ini, tetapi juga menjadi pijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. (Sekjend MDG)

Sabtu, 11 Juli 2026

UM Bima Gelar Seminar Program Kerja di Kantor Desa Lanta Kecaman Lambu Kab, Bima

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Bima Posko 17 Desa Lanta menggelar Seminar Program Kerja di Kantor Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkenalkan berbagai program yang akan dilaksanakan selama masa pengabdian di Desa Lanta. Sabtu (11/07/26)

Seminar dihadiri oleh Kepala Desa Lanta beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, LPMD, para Ketua RW/RT, pengurus BUMDes, Karang Taruna, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Lanta.

Dalam pemaparannya, mahasiswa KKN Posko 17 menawarkan sejumlah program kerja yang terbagi menjadi kegiatan nonfisik dan fisik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Program nonfisik meliputi Seminar Agraria yang bertujuan memberikan edukasi mengenai hak kepemilikan tanah, administrasi pertanahan, dan pentingnya legalitas sertifikat tanah. Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan Seminar Kenakalan Remaja untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta pembentukan karakter generasi muda. Program lainnya adalah Seminar Pencegahan Stunting dan Anemia yang menyasar ibu hamil, remaja, dan orang tua melalui edukasi tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat.

Sementara itu, program fisik yang akan dilaksanakan antara lain pembuatan taman bunga di pinggir jalan, kegiatan Jumat Bersih, mengajar mengaji bagi anak-anak setiap hari di posko, mengajar di sekolah satu hingga dua kali dalam sepekan, serta menyukseskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, pemasangan bendera Merah Putih, perlombaan tradisional, jalan sehat, pentas seni, malam ramah tamah, hingga pembagian hadiah bagi para pemenang lomba.

Seluruh program yang dipaparkan dalam forum seminar tersebut mendapat sambutan positif dan persetujuan dari Pemerintah Desa Lanta serta masyarakat yang hadir.

Kepala Desa Lanta, M. Tayeb, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bima yang dinilai membawa semangat baru bagi desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Posko 17 yang telah menghadirkan berbagai program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Lanta. Pemerintah desa siap bergandengan tangan dan bekerja sama dengan mahasiswa dalam menyukseskan seluruh program yang telah direncanakan,” ujar M. Tayeb.

Sementara itu, Ketua Posko 17, Chikon, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Lanta atas sambutan hangat dan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun.

“Kami berharap seluruh program yang kami laksanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lanta, sejalan dengan tema KKN tahun ini, yaitu KKN Berdampak. Selama kurang lebih dua bulan ke depan, kami siap mengabdi dan bekerja bersama masyarakat demi kemajuan Desa Lanta,” ungkapnya.

Melalui sinergi antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lanta.(Sekjend MDG)

Ketua Dan Crew LSM Detektif Investigasi Indonesia,Apresiasi Ketegasan Presiden RI Berantas Korupsi

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Ketua Dan Crew LSM Detektif Investigasi Indonesia,Apresiasi Ketegasan Presiden RI Berantas Korupsi. Ketegasan tersebut tidak hanya di ucapkan dari Bibirnya tetapi Implementasi dan aktualisasinya nyata. Terbukti Beberapa Kasus besar yang terus menggurita di NKRI yang melibatkan banyak Pejabat Negara dan lainnya.

Namun, bagi Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak pernah mundur dan pantang menyerah walaupun banyak kritikan dari berbagai unsur. Hal ini yang membuat Masyarakat semakin menyakini bahwa di era Presiden RI yang satu sistem Pemberantasan Korupsinya tanpa pandang bulu.

Ketu Umum LSM Detektif Investigasi Indonesia (LDII) Bima NTB Sultan pada Media ini menuturkan bahwa Kami Dari LSM DETEKTIF INVESTIGASI INDONESIA, Menyampaikan Apresiasi setinggi tingginya kepada bapak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA atas komitmen dan keseriusan nya dalam memberantas korupsi.

Masih menurutnya, bahwa langkah- langkah penegakan hukum yang di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus di laksanakan secara tegas,profesional,dan tanpa pandang bulu.

Siapapun yang terbukti melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI harus di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita semua berharap agar semangat pemberantasan KORUPSI terus di jaga dan di perkuat,sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pungkasnya

Hal senada disampaikan oleh Pembina LSM Detektif Investigasi Indonesia Bima NTB, Hafid Musa, S.PD.SE.SH.MH menambahkan ditengah terjadinya Dinamika dan Politik Nasional saat ini, Kritikan, hinaan, dan Cacian dari berbagai Pihak tentang Upaya Pemberantasan tindak Pidana Korupsi di Negeri kian hari kian membuming.

Namun, bagi Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak pernah gentar dalam menghadapi Dinamika Global tersebut, sehingga Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan sosok Pemimpin yang seperti ini. Tegas, berani, dan mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa membeda-bedakan Suku, Ras dan Golongan.

Kemudian terhadap Penegak Hukum, mulai dari Polisi, TNI, Kejaksaan hingga LSM terus di dorong, agar tetap bersinergi dalam rangka mengawal setiap Pergerakan para Mafia yang ingin melakukan Korupsi dan kita siap Mati demi Bangsa, Negara serta Rakyat Indonesia. Tutur Bang Hafid mengutip Pesan Presiden Republik Indonesia H Prabowo Subianto dalam berbagai Pidatonya.(MDG001).