Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 19 Juni 2026

NTB Tawarkan Investasi Hijau dan Pariwisata Strategis kepada Oman

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jejaring kerja sama internasional untuk mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Mohamed Ahmed Salim, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (18/6/2026), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan berbagai peluang investasi unggulan di sektor energi terbarukan, pariwisata, serta hilirisasi kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kehadiran jajaran perangkat daerah ini mencerminkan keseriusan Pemprov NTB dalam menghadirkan iklim investasi yang terintegrasi dan ramah bagi investor internasional.

Di sektor energi, NTB menawarkan sejumlah proyek green energy yang siap dikembangkan, di antaranya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Sengkol, Lombok Tengah, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Jerowaru, Lombok Timur, serta pemanfaatan bendungan-bendungan daerah untuk pengembangan PLTS terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Seluruh proyek tersebut didukung potensi sumber daya alam yang melimpah, risiko investasi yang relatif rendah, dan prospek bisnis jangka panjang.

Selain energi, sektor pariwisata juga menjadi fokus penawaran investasi. Pemprov NTB mempromosikan sejumlah proyek prioritas berupa pengembangan akomodasi premium di kawasan strategis, termasuk Pantai Kerakas dengan destinasi Tujuh Mata Air Bawah Laut (Seven Spring Under Sea), Gili Gede, Mauktika Mandalika, dan Kuta Heights. Kawasan-kawasan tersebut didukung status strategis nasional, kesiapan lahan, serta komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor.

Potensi investasi juga terbuka luas di sektor kelautan dan perikanan. Dengan produksi akuakultur yang terus meningkat, NTB menawarkan peluang pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, lobster, dan ikan air tawar, termasuk hilirisasi industri garam di Pulau Sumbawa serta pembangunan pusat pascapanen dan cold storage modern di Pelabuhan Perikanan Soromandi, Teluk Cempi, untuk mendukung ekspor komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang.

Melalui pemaparan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk membangun kemitraan investasi yang saling menguntungkan, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Oman diharapkan tidak hanya menghadirkan aliran investasi baru, tetapi juga mempercepat pengembangan energi bersih, memperkuat daya saing sektor pariwisata, dan mendorong hilirisasi sumber daya kelautan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.

Redaksi |

Babinsa Lanta Barat Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Imbau Warga Jaga Kamtibmas

     


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Desa Lanta Barat, Serka Sahlan bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Jumat (19/6/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.10 WITA tersebut bertujuan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi perkembangan kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli melibatkan dua personel Koramil 1608-03/Sape, dua aparat desa, serta lima orang masyarakat setempat. Sasaran patroli meliputi kawasan pemukiman warga dan sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam hari.

Rangkaian kegiatan diawali pada pukul 20.15 WITA ketika personel Koramil bergerak menuju Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu. Lima menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah guna memastikan kondisi keamanan tetap terkendali.

Dalam kegiatan tersebut, personel Koramil juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Warga diminta menghindari perselisihan yang dapat berujung pada pertengkaran maupun perkelahian.


Babinsa menyoroti maraknya kasus perkelahian yang melibatkan anak-anak muda akibat tidak mampu mengendalikan emosi setelah mengonsumsi minuman keras. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Setelah memberikan sosialisasi dan pemantauan di Desa Lanta Barat, personel Koramil melanjutkan patroli ke wilayah desa binaan lainnya pada pukul 21.20 WITA.

Seluruh rangkaian kegiatan Patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.25 WITA. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan yang menonjol.

Melalui kegiatan patroli rutin ini, Koramil 1608-03/Sape berharap sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lambu dan sekitarnya.(Team.MDG.03)

Pemprov dan Kabupaten/Kota Perkuat Tata Kelola Data untuk Peningkatan Indeks SDI

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Kamis (18/6/26). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, terintegrasi, dan berbasis data.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa evaluasi SDI tidak berorientasi pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan pada kualitas tata kelola, standar, dan bukti implementasi dalam pengelolaan data.

“Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan capaian predikat Sangat Baik pada tingkat provinsi sekaligus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB meraih minimal predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Halik mengajak seluruh daerah memperkuat tata kelola internal, melengkapi regulasi, serta memastikan tersedianya dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.

“Yang perlu diperkuat bukan menambah data baru, tetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baik, standar yang jelas, metadata yang lengkap, serta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, teridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi beberapa pemerintah kabupaten dan kota, terutama terkait belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek utama yang menjadi indikator penilaian SDI, mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, dan manajemen data yang berkelanjutan.

Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu memperkuat administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.

“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama,” pungkasnya.

Redaksi |

Lampung Terpilih Jadi Tuan Rumah Pekan Nasional Tani Dan Nelayan XVIII Tahun 2029, Gubernur Rahmat Mirzani Optimistis Gelaran Ini Mendorong Perekonomian Daerah.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kegembiraannya setelah Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran Pekan Nasional (Penas) Tani dan Nelayan XVIII Tahun 2029 mendatang. 

Lampung terpilih jadi tuan rumah setelah mendapat dukungan 29 pengurus Provinsi Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Indonesia dalam pemilihan di Aula Universitas Gorontalo Convention Center (UGCC), Kabupaten Gorontalo, Jumat 19 Juni 2026.

Penetapan dan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah ditandai pemberian bendera petaka kepada Ketua Kontak Tani Andalan Nasional Lampung Hanan A. Rozak, disaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Di forum tersebut, ada tiga provinsi yang mengajukan diri. Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Setelah terjadi pemungutan suara, dari 38 provinsi, 29 suara memilih Lampung sebagai tempat acara Penas Tani dan Nelayan berikutnya, yakni Penas XVIII Tahun 2029.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat ditemui media ini mengaku bahagia dan antusias karena daerahnya dipilih sebagai tuan rumah Penas Tani Nelayan ke-XVIII Tahun 2029 mendatang.

"Tentunya kami sangat menyambut gembira perhelatan Penas Petani Nelayan ini karena kami yakin ajang besar ini mendorong perekonomian daerah," ujar Gubernur Mirza. 

Setelah pulang ke Lampung, dirinya langsung menggelar koordinasi serta mempersiapkan venue-venue di Provinsi Lampung agar seluruh kontingen bisa betah dan nyaman saat gelaran nanti. "Setelah balik ke daerah, kita langsung action, masih ada tiga tahun untuk kita persiapkan. Dan mudah-mudahan menjadi Penas Petani dan Nelayan terbaik," jelasnya

Seperti diketahui, Penas Petani dan Nelayan adalah pertemuan akbar tiga tahunan yang menjadi ajang unjuk kebolehan, pertukaran inovasi teknologi, dan jejaring kerja sama bagi puluhan ribu petani, nelayan, dan rimbawan dari seluruh Indonesia.

Tahun ini, acara Penas Petani Nelayan digelar di provinsi Gorontalo,  pada 18–24 Juni 2026.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari rembug utama, temu profesi, gelar teknologi, pameran pembangunan, studi banding, hingga puncak acara yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (Fs/Red) 

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Bhayangkari Lombok Utara Jadikan Donor Darah sebagai Wujud Kemanusiaan dan Deteksi Dini Kesehatan

     


Lombok Utara, Media Dinamika Global — Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, Bhayangkari Cabang Lombok Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah yang digelar di Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD) RSUD Lombok Utara, Kamis (18/6).

Kegiatan yang melibatkan personel Polri dan anggota Bhayangkari tersebut tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan keluarga besar Polri.

Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara, Ny. Heny Agus Purwanta, mengatakan donor darah telah menjadi program berkelanjutan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Donor darah bukan pertama kali kami laksanakan. Sejak Januari 2025, Bhayangkari bersama Polri secara rutin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan donor darah pada sejumlah momentum penting, mulai dari Hari Bhayangkara ke-79, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, HUT Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73, HUT Polair, hingga sekarang dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80,” ujarnya.

Menurut Heny, donor darah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kegiatan sosial. Setiap kantong darah yang disumbangkan merupakan bentuk nyata solidaritas kemanusiaan yang dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

Sebelum mengikuti donor darah, setiap peserta wajib menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin (Hb), wawancara riwayat kesehatan, hingga pengisian pernyataan bahwa calon pendonor bukan pengguna narkoba dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu tertentu sesuai standar pelayanan donor darah.

Selain membantu sesama, kegiatan donor darah juga memberikan manfaat langsung bagi para pendonor. Melalui proses skrining kesehatan yang dilakukan sebelum donor, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.

“Hal ini yang selalu saya tekankan kepada seluruh anggota. Kami mengimbau personel Polri maupun Bhayangkari untuk aktif mengikuti donor darah. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana yang sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap calon pendonor wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai standar medis. Jika ditemukan indikasi penyakit tertentu, seperti sifilis, HIV, maupun tuberkulosis (TB), maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses donor darah.

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadikan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima darah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi serta pemantauan kesehatan bagi anggota Polri dan Bhayangkari.

“Kami ingin memastikan seluruh personel Polri dan Bhayangkari di Lombok Utara berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Donor darah menjadi salah satu langkah sederhana namun efektif untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian, tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga lewat aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Setetes darah yang kita berikan mungkin terlihat kecil. Namun bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit, darah tersebut bisa menjadi harapan untuk melanjutkan hidup. Semakin banyak yang berdonor, semakin besar peluang kita membantu sesama dan menyelamatkan lebih banyak nyawa,” katanya.

Kegiatan donor darah yang digelar Bhayangkari Cabang Lombok Utara menjadi cerminan bahwa semangat Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah tingginya kebutuhan darah untuk pelayanan kesehatan, partisipasi aktif Polri dan Bhayangkari menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan sekaligus mendukung layanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Redaksi |

LPK RI DPD Siap Dampingi komprhensif Konsumen Terdampak Gempa dan COVID-19 Terancam Lelang oleh Bank Mandiri di Kabupaten Lombok Utara

     

 



MEDIA DINAMIKA GLOBAL BIMA MATARAM, 19 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) menegaskan kesiapannya untuk memberikan pendampingan penuh kepada semua konsumen di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menjadi korban dampak ganda bencana gempa bumi dan pandemi COVID-19, serta kini menghadapi ancaman pelelangan tempat tinggal mereka oleh pihak Bank Mandiri.

 Langkah nyata telah ditunjukkan saat Ketua LPK RI bersama Sekretaris melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kabupaten Lombok Utara guna bertemu dan mendengar langsung keluhan serta kesulitan yang dialami para  konsumen. Dalam pertemuan tersebut, ketua lpk RI DPD NTB Ahmad  Dimiati Hamzar SH., menyampaikan kepedulian mendalam dan menegaskan bahwa hak serta kepentingan konsumen wajib diperhatikan dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Para konsumen yang dikunjungi umumnya mengalami penurunan drastis bahkan hilangnya sumber penghasilan akibat kerusakan fasilitas usaha dan tempat tinggal pasca gempa bumi, yang kemudian di tambah  dengan tekanan ekonomi berat selama masa pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit  sehingga berujung pada pemberitahuan rencana pelelangan aset oleh pihak Bank Mandiri.

 “Kehadiran kami di sini bukan sekadar menyampaikan simpati, melainkan bentuk komitmen nyata. Kami siap mendampingi setiap langkah, mulai dari komunikasi dengan pihak perbankan, pencarian solusi penyelesaian yang adil dan berkeadilan, hingga memastikan prosedur yang dijalankan tetap sesuai prinsip perlindungan konsumen serta tidak melanggar hak dasar masyarakat yang sedang tertimpa musibah.”

 Sampai saat ini, tim LPK RI sedang mendata secara rinci jumlah konsumen yang terdampak dan membutuhkan pendampingan, guna menyusun langkah kerja sama yang lebih terarah dan efektif bersama pihak terkait demi mencegah hilangnya tempat tinggal bagi keluarga yang sudah cukup menderita akibat dua peristiwa besar tersebut.

 “LPK RI DPD Siap Mendampingi Konsumen Terdampak Gempa dan COVID-19 Terancam Lelang oleh Pihak  Bank Mandiri di Kabupaten Lombok Utara. Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk melindungi hak masyarakat yang sedang tertimpa musibah.”By team LPK-RI / MDG. ( E H )

SIDANG KEDUA LPK-RILPK RI DPD Siap Dampingi komprhensif Konsumen Terdampak Gempa dan COVID-19 Terancam Lelang oleh Bank Mandiri di Kabupaten Lombok Utara VS WOM: MEDIASI TERKAIT FIDUSIA BERLANGSUNG KONDUSIF

     

 ---


MEDIA DINAMIKA GLOBAL- BIMA Mataram, 17 juni 2026* – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat - LPK-RI- DPD -NTB kembali menghadiri Sidang Kedua perkara perdata antara LPK-RI sebagai kuasa pendamping konsumen melawan PT WOM Finance .terkait sengketa perjanjian fidusia. Sidang dengan agenda mediasi  berlangsung kondusif di Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang kedua ini merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang diajukan LPK-RI DPD NTB guna memperjuangkan hak-hak konsumen Terkait Fidusia   berupa kendaraan roda empat  milik konsumen tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Ketua Bidang Hukum LPK-RI DPD NTB, Aditya Syaputra S.H., yang hadir langsung mendampingi dan  menyatakan bahwa kami dari LPK -RI - Kami  berkomitmen mendampingi konsumen secara komprehensif dan berkeadilan. Tujuannya satu, mencari solusi terbaik agar konsumen tidak dirugikan dan haknya tetap terlindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," 

Dalam forum mediasi, kedua belah pihak didampingi mediator majelis hakim. LPK-RI DPD NTB menyampaikan pokok-pokok gugatan serta menegaskan pentingnya kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi fidusia.

Sementara itu, pihak PT WOM Finance  menyatakan akan mengkaji ulang seluruh dokumen dan skema penyelesaian yang diajukan. Mediasi tahap kedua ini disepakati akan dilanjutkan pada sidang berikutnya untuk memberi ruang negosiasi yang lebih intensif bagi kedua belah pihak.

"Asasnya jelas. Kami hadir bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan konsumen mendapatkan perlindungan yang layak," Ujar ketua LPK-RI-DPD-NTB  Ahmad Dimiati Hamzar S.H . Team  LPK-RI - MDG. 

( E H )

SPPG Adiba Parangina Satu Di Sape Bima Salurkan Bantuan Sosial untuk Rumah Tahfidz dan Pesantren

     

Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 19 Juni 2026 – Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, SPPG Adiba Parangina Satu menyalurkan bantuan kepada dua lembaga pendidikan keagamaan, yakni Rumah Tahfidz Ustaz Muhaimin di Desa Nae dan Pesantren Ar Ridwan Rai Oi.

Bantuan yang diberikan masing-masing sebesar Rp.5.000.000, Penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian SPPG Adiba Parangina Satu terhadap pengembangan pendidikan agama dan pembinaan generasi muda di lingkungan masyarakat.

Pihak SPPG Adiba Parangina Satu berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pengembangan sarana pendidikan, serta kebutuhan operasional lembaga dalam menjalankan program pembinaan santri dan penghafal Al-Qur’an.

Melalui kegiatan sosial ini, SPPG Adiba Parangina Satu menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam mendukung kemajuan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan.(Team.MDG.03)

Peringati Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun, Ribuan Perserta Ikut Jalan Sehat, Rebut Puluhan Hadiah Motor Kapolda Lampung.

     

Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Ribuan peserta jalan sehat dengan sabar menunggu nomor kupon yang mereka pegang agar mendapat puluhan sepeda motor yang direbutkan sebagai hadiah Pada Hari Bhayangkara ke-80 di halaman kapolda Lampung, Jum'at 19 Juni 2026.

Selain kegiatan jalan sehat juga dilakukan pemberian bantuan sembako dan bazar yang dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf.

Kegiatan ini mengusung semangat sinergitas dan kebersamaan dengan tema besar komitmen pelayanan Polri kepada masyarakat. Berbagai rangkaian agenda menarik telah dipersiapkan untuk memeriahkan jalannya acara.

Mulai dari jalan sehat dengan misi mewujudkan lingkungan sehat dan Indonesia hebat, senam bersama, hingga stan UMKM dan pasar murah yang dihadirkan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemulihan serta penguatan ekonomi masyarakat lokal.

"Melalui kegiatan bazar, pasar rakyat, dan olahraga bersama dan bakti sosial dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin memperkuat fondasi kebersamaan antara Polri, TNI, jajaran Forkopimda, serta seluruh lapisan masyarakat Lampung.

Sesuai dengan slogan kita, 'Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Maju – Polri Presisi Untuk Negeri', kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan kedekatan Polri di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. (Fs/Red) 

Wagub Jihan Nurlela Buka Rakerda YKI Cabang Koordinator Provinsi Lampung, Dorong Penguatan Pencegahan, Edukasi, Deteksi dini, dan Pendampingan Pasien Kanker.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Koordinator Provinsi Lampung, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) YKI Cabang Koordinator Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat 19 Juni 2026.

Pada kesempatan itu, Jihan mendorong penguatan upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga pendampingan pasien kanker melalui penyusunan program kerja yang terarah.

Jihan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal upaya penanggulangan kanker di daerah.

"Marilah kita bersama-sama menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada kita, khususnya dalam mengawal upaya penanggulangan kanker di Provinsi Lampung. Bersama mencegah kanker demi masa depan," ujar Jihan.

Menurut Jihan, Rakerda YKI menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah strategis yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan sekaligus menyusun agenda kerja prioritas selama satu tahun mendatang.

"Saya berharap Rakerda pagi ini menjadi forum diskusi yang produktif, tempat kita duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, sekaligus menyusun agenda kerja yang akan menjadi fokus pada satu tahun mendatang," ujarnya.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai keputusan dan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pejuang kanker di Provinsi Lampung.

Jihan menilai Rakerda memiliki arti penting karena kanker masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.

"Kita perlu terus mengawal upaya penanggulangan kanker yang menjadi salah satu penyebab utama kematian," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa kanker dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang. Kondisi yang memprihatinkan, lanjutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penyakitnya dan datang berobat ketika sudah berada pada stadium lanjut.

Karena itu, Jihan menekankan perlunya memperkuat peran pada aspek promotif, preventif, edukatif, dan suportif.

"Melalui forum Rakerda ini, saya berharap kita dapat melahirkan program-program kerja yang memperkuat upaya pencegahan, edukasi, pendampingan, serta dukungan bagi para pasien dan penyintas kanker," ujarnya.

Jihan mengakui tantangan penanggulangan kanker ke depan tidak ringan. Namun, ia optimistis tantangan tersebut dapat dihadapi dengan ketulusan dan semangat pengabdian.

"Apa yang besar tidak selalu menjadi beban apabila dikerjakan dengan hati dan dilandasi niat untuk memberikan manfaat bagi sesama," katanya.

Jihan juga mengajak seluruh pengurus dan anggota YKI untuk terus bekerja dengan hati dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap program yang dirancang.

Ia menegaskan bahwa YKI merupakan organisasi sosial yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pengendalian kanker. Tugas yang diemban YKI, menurutnya, sangat mulia, yakni mendorong pencegahan kanker melalui penerapan gaya hidup sehat, mengajak masyarakat melakukan deteksi dini, serta mendampingi para penyintas kanker selama proses pengobatan dan pemulihan.

Dalam Rakerda tersebut, Jihan menitipkan tiga harapan utama kepada seluruh peserta.

Pertama, memperkuat gerakan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai berbagai jenis kanker yang sering terjadi, pentingnya pola hidup sehat, upaya menghindari faktor risiko, serta kemampuan mengenali tanda dan gejala awal kanker harus terus ditingkatkan.

Kedua, memperluas upaya deteksi dini melalui pendekatan jemput bola. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaannya.

"Ini merupakan peluang yang sangat baik bagi kita untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi maupun pelaksanaan deteksi dini kanker di berbagai wilayah," ujar Jihan.

Ia menambahkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait berbagai program kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan CKG.

Ke depan, berbagai isu kesehatan seperti kanker, tuberkulosis, penyakit jantung, stunting, dan penyakit lainnya dapat disosialisasikan secara bersama-sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Ketiga, memperkuat sistem rujukan dan pendampingan pasien. Jihan menginginkan YKI menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, dukungan, dan pendampingan.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami sistem rujukan BPJS Kesehatan maupun akses pelayanan ke rumah sakit rujukan tipe B dan tipe A yang memiliki fasilitas penanganan kanker yang memadai.

"Kehadiran YKI diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan pendampingan sehingga proses pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah dipahami dan diakses," katanya.

Selain itu, Jihan menekankan pentingnya memfokuskan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara YKI Provinsi Lampung dengan YKI kabupaten/kota, komunitas masyarakat, dunia akademik, media massa, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan semangat kebersamaan tersebut, saya yakin berbagai program yang kita jalankan akan memberikan manfaat nyata dan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat Provinsi Lampung," pungkasnya.
(Fs/Red)