Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 05 Juni 2026

Dumas Tower Bongancina Masuk Polda Bali, Warga Soroti Dugaan Pembangunan Sebelum Izin Lengkap

     


BULELENG, Media Dinamika Global – Polemik pembangunan tower telekomunikasi di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, kini masuk ke Polda Bali. Pengaduan Masyarakat (Dumas) dilayangkan Senin (18/5/2026), dengan permohonan perlindungan serta kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran prosedur pembangunan tower tersebut.

Pendumas, I Dewa Made Mertayasa kepada awak media, Jumat (5/6/2026), menilai aktivitas pembangunan sudah berjalan meski izin utama yang menjadi dasar hukum proyek diduga belum terbit. Di lapangan, pekerjaan konstruksi disebut terus berlangsung dengan berbekal rekomendasi Perbekel Bongancina serta surat persetujuan dari Plt Camat Busungbiu saat itu.

"Kami tidak menghalangi investasi maupun pembangunan. Tetapi prosedurnya harus benar. Kalau masyarakat diam dianggap tidak peduli, kalau menyampaikan keberatan juga dianggap menghambat pembangunan. Karena itu kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme dan legalitas pembangunan tower ini," kata Dewa Mertayasa.

Mertasa yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongancina menyoroti alur perizinan proyek tersebut. Menurutnya, tahapan administrasi terkesan tidak berjalan sesuai urutan karena pembangunan lebih dulu berlangsung, sementara dokumen perizinan masih diproses.

Dalam dokumen Dumas, Dewa memaparkan kronologi pembangunan tower yang disebut mulai dikerjakan pada awal Mei 2026. Saat pekerjaan dimulai, pihak perusahaan disebut hanya mengantongi surat rekomendasi Perbekel Bongancina tertanggal 16 Desember 2025 serta surat persetujuan Plt Camat Busungbiu tertanggal 20 Januari 2026.

Persoalan itu kemudian disampaikan ke sejumlah instansi terkait, mulai Ketua DPRD Buleleng, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Satpol PP Kabupaten Buleleng.

Saat melakukan klarifikasi langsung ke instansi terkait, Dewa mengaku memperoleh informasi yang berbeda dari kabar yang beredar di masyarakat.

"Saya datang langsung ke Kominfo. Dijelaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin tower. Semua proses perizinan sekarang terintegrasi melalui DPMPTSP," ujarnya.

Selain aspek perizinan, Dewa menyebut sebagian warga sekitar lokasi pembangunan juga mempertanyakan kesesuaian tata ruang serta proses sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Sejumlah pertanyaan tersebut kini diminta mendapat penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan.

Melalui Dumas yang telah masuk ke Polda Bali, Dewa berharap seluruh proses dapat ditelaah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lengkap terkait legalitas proyek sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi secara jelas dan transparan.

Redaksi |

Terima Kunjungan Kohati HMI Bandar Lampung, Wagub Jihan Nurlela Dorong Penguatan Kepemimpinan dan Kepercayaan Diri Perempuan Muda.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima jajaran Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat 05 Juni 2026.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan organisasi kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kapasitas serta pemberdayaan perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan menyambut baik kehadiran jajaran Kohati HMI Cabang Bandar Lampung yang selama ini berperan dalam mendukung generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kepemimpinan, jejaring, dan kapasitas diri yang kuat. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Jihan menilai HMI sebagai salah satu organisasi yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan pemikiran kritis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Kohati diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi perempuan muda untuk meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, dan memperkuat peran dalam berbagai bidang pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Jihan juga menyoroti pentingnya penguatan kepercayaan diri (self confidence) bagi perempuan. Menurutnya, banyak perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang besar, namun masih sering dibatasi oleh keraguan terhadap diri sendiri.

“Banyak perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi masih mempertanyakan apakah dirinya mampu atau tidak. Padahal jika memiliki kepercayaan diri yang baik, saya yakin akan semakin banyak perempuan yang mampu menjadi pemimpin dan membawa perubahan positif,” ujarnya.

Jihan berharap Kohati dapat terus menjadi ruang yang mendorong lahirnya perempuan-perempuan muda yang berani, mandiri, dan mampu mengambil peran strategis dalam masyarakat. Ia meyakini bahwa peningkatan kualitas perempuan akan berkontribusi langsung terhadap kemajuan daerah dan pembangunan bangsa.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kohati dalam mendukung pemberdayaan perempuan, pengembangan kepemimpinan generasi muda, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Fs/Red) 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Ajak Aktivis PMII Jadi Mitra Strategis Perkuat Pembangunan Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Dukung Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja Pengurus Cabang PMII Bandar Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat 05 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan ketahanan pangan.

Menurutnya, selama ini struktur ekonomi masih cenderung berpusat di wilayah perkotaan. Padahal, sekitar 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, sementara 30 persen lainnya berada di perkotaan. Namun, aktivitas ekonomi dan perputaran uang masih lebih banyak terkonsentrasi di kota.

Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini mendorong perubahan paradigma pembangunan bottom-up, yakni pembangunan yang berawal dari desa.

Gubernur Mirza menjelaskan, berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan harga komoditas pertanian seperti jagung dan gabah.

"Ketika kesejahteraan petani meningkat, daya beli masyarakat desa akan tumbuh dan ekonomi daerah akan bergerak lebih kuat," ujar Mirza.

Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat desa harus diiringi dengan tumbuhnya kreativitas, inovasi, dan usaha produktif.

Untuk itu, Mirza mengajak PMII berperan aktif dalam menciptakan kader-kader muda yang mampu menghadirkan inovasi dan memberdayakan masyarakat desa. Mahasiswa diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan usaha pangan lokal, dinilai perlu didukung keterlibatan aktif masyarakat desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak keluarga petani.

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang lebih maju dan berdaya saing.

"Pemerintah siap berkolaborasi dengan PMII dalam berbagai program pembangunan desa. Mari bersama-sama masuk ke desa, membangun kreativitas, inovasi, dan kemandirian masyarakat demi mewujudkan desa yang maju, produktif, dan sejahtera," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas rencana penyelenggaraan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PC PMII Bandar Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Juli 2026.

Jihan berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan kader-kader muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di tingkat desa.
( Fs/Red) 

EW LMND NTB Kritik Keras Fungsi DPRD dan Kanwil Kemenag Memble!, Soal Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Ponpes

     


Mataram, Media Dinamika Global — Maraknya kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) di Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu reaksi keras. Komitmen lembaga legislatif dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan konkret kini dipertanyakan besar-besaran karena situasi dinilai sudah mencapai titik darurat yang mengerikan.

Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB menilai, respons otoritas sejauh ini masih mandul dan terjebak pada retorika normatif tanpa ada tindakan administratif yang memberikan efek jera, seperti pembekuan atau pencabutan izin kelembagaan.

Sekretaris EW LMND NTB, Wildan Ummairah, mengkritik keras sikap DPRD NTB yang dinilai hanya bisa melempar statmen prihatin ke media massa tanpa mengoptimalkan fungsi kontrol yang mereka miliki. Menurutnya, keprihatinan legislatif tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah jika tidak dibarengi dengan desakan sanksi administratif yang konkret.

"Kami menyayangkan sikap DPRD NTB. Kalau cuma sekadar prihatin, masyarakat juga bisa. Yang kami tagih hari ini adalah sejauh mana fungsi kontrol mereka? Mana langkah administratifnya? Seharusnya DPRD mendesak dan mengawal pemutusan serta pencabutan izin operasional bagi ponpes yang terbukti menjadi sarang predator seksual," tegas Wildan saat memberikan keterangan di Mataram, Jumat (5/6/26).

Wildan melanjutkan, taring DPRD NTB sama sekali tidak kelihatan dalam mengevaluasi regulasi ataupun menekan eksekutif untuk mengambil tindakan tegas. Padahal, rentetan kejahatan seksual yang mencuat beberapa waktu terakhir sudah menjadi bukti sahih bahwa sistem pengawasan telah bobol.

Sebagai fakta penguat, publik baru-baru ini dikejutkan oleh kasus dugaan kejahatan seksual yang melibatkan pimpinan ponpes di Kabupaten Bima berinisial RS. Tidak tanggung-tanggung, RS diduga mencabuli 10 orang santri yang rata-rata masih duduk di bangku kelas 7 dan kelas 9, di mana kasusnya kini tengah bergulir di Polres Bima.

Belum reda syok publik, kasus serupa juga pecah di Kabupaten Lombok Tengah. Seorang guru ponpes berinisial MYA (25) diringkus karena mencabuli empat orang santri. Ironisnya, oknum guru tersebut diketahui memiliki akun media sosial yang aktif digunakan sebagai saluran komunikasi komunitas penyuka sesama jenis.

Melihat fakta mengerikan tersebut, EW LMND NTB membidik tajam kinerja jajaran Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, termasuk kantor Kemenag yang berada di tiap kabupaten/kota. Sebagai instansi yang menaungi langsung satuan pendidikan keagamaan, Kemenag dinilai gamang, lamban, dan terkesan menutup mata dari evaluasi izin operasional lembaga yang bermasalah.

"Sekolah-sekolah agama ini berada langsung di bawah naungan Kemenag, dari tingkat wilayah sampai kabupaten/kota. Tapi kenapa pengawasannya bisa kecolongan berkali-kali? Dari Bima sampai Lombok Tengah, korbannya anak-anak di bawah umur! Kemenag jangan terkesan melindungi nama baik institusi dengan mengorbankan masa depan korban. Izin operasional itu hak prerogatif mereka, kalau ada pelanggaran berat seperti kekerasan seksual yang sistemik, cabut!" cetus Wildan dengan nada tegas.

Bagi EW  LMND NTB, membiarkan ponpes bermasalah tetap memegang izin operasional tanpa sanksi kelembagaan yang jelas sama saja dengan memelihara ancaman nyata bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu. Mereka mendesak DPRD NTB segera menggunakan hak dan fungsinya untuk memanggil Kanwil Kemenag NTB guna merumuskan sanksi administratif yang rigid, transparan, serta mekanisme daftar hitam (blacklist) bagi oknum pengasuh maupun lembaga yang terlibat.

"Jangan tunggu korban berikutnya berjatuhan baru semua sibuk membuat panggung klarifikasi atau sekadar tebar pesona prihatin. Kami butuh tindakan hukum dan sanksi administratif nyata berupa pencabutan izin hari ini juga," pungkas Wildan.

Kericuhan Poto Tano Jadi Alarm Keras, LMND NTB Kritik DPR RI dan Pemerintah Pusat Diam Soal PPS

     


Mataram, Media Dinamika Global – Kericuhan yang terjadi dalam aksi Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di kawasan Pelabuhan Poto Tano dinilai menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah pusat dan DPR RI dalam merespons aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat menilai sikap diam pemerintah dan parlemen justru memperbesar kekecewaan masyarakat hingga memicu eskalasi aksi di berbagai daerah.

Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa gelombang demonstrasi yang terus berlangsung bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketidakjelasan sikap politik pemerintah terhadap tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Menurutnya, selama pemerintah pusat dan DPR RI tidak memberikan kepastian yang jelas, potensi mobilisasi massa akan terus berkembang dan berisiko memicu ketegangan sosial yang lebih luas.

"Kericuhan yang terjadi di Poto Tano harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan DPR RI. Jangan sampai negara terus membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian hingga akhirnya ketegangan di lapangan semakin meningkat," tegas Ramadhan.

Ia menilai persoalan PPS tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar urusan administrasi pemerintahan. Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa isu pemekaran telah berubah menjadi persoalan sosial-politik yang menyangkut rasa keadilan masyarakat Pulau Sumbawa.

Ramadhan juga menyoroti sejumlah aksi pemblokiran jalan yang terjadi selama rangkaian demonstrasi berlangsung. Meski lahir dari kekecewaan masyarakat, kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.

Gangguan akses transportasi dan distribusi barang, khususnya menuju Pelabuhan Poto Tano sebagai jalur vital penghubung Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil jika terus berlanjut.

"Ketika akses logistik terganggu, masyarakat kecil yang pertama kali merasakan dampaknya. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah sebelum situasi berkembang lebih jauh," ujarnya.

EW LMND NTB menilai benturan antara massa aksi dan aparat keamanan di kawasan pelabuhan merupakan sinyal meningkatnya ketegangan yang tidak boleh diabaikan. Menurut mereka, jika negara terus memilih diam dan tidak membuka ruang dialog yang konkret, maka konflik sosial berpotensi semakin membesar.

Karena itu, LMND NTB mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera mengambil langkah nyata dengan membuka ruang komunikasi yang konstruktif bersama seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa.

"Kejelasan sikap pemerintah adalah kunci untuk meredam ketegangan. Aspirasi masyarakat tidak bisa terus-menerus dibiarkan menggantung tanpa arah dan tanpa jawaban," kata Ramadhan.

EW LMND NTB menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan kepastian politik dan hukum agar tuntutan masyarakat tidak terus berkembang menjadi konflik yang mengganggu stabilitas sosial maupun ekonomi di Pulau Sumbawa.

Redaksi | Media Dinamika Global

Realisasi APBD Kabupaten Bima Periode 9 Mei 2026: Kondisi Fiskal Terkendali, Pendapatan Capai 33,44%

     
Foto : Bupati Bima dan Wabup Bima

Bima,Mediadinamikaglobal.id – Pemerintah Kabupaten Bima merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 per tanggal 9 Mei 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp1,886 triliun telah terealisasi sebesar Rp630,99 miliar atau setara dengan 33,44% dari rencana yang telah disusun.

Rincian Realisasi Pendapatan

Laporan tersebut merinci capaian dari berbagai sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

- Pajak Daerah: Ditargetkan sebesar Rp42,55 miliar, terealisasi Rp7,9 miliar (18,65%).

- Retribusi Daerah: Ditargetkan sebesar Rp155,63 miliar, terealisasi Rp32,73 miliar (21,03%).

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Ditargetkan sebesar Rp15,53 miliar, terealisasi Rp431,3 juta (2,75%).

- Pendapatan Transfer: Menjadi sumber terbesar dengan target Rp1,63 triliun, telah terealisasi Rp589,88 miliar atau 36,12%.

Kondisi Fiskal yang Sehat

Secara umum, dalam kurun waktu 4 bulan pertama tahun anggaran ini, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja daerah. Hal ini menandakan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Bima berada dalam tren yang sehat, stabil, dan tetap terkendali.

Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan akan terus berupaya mengoptimalkan kinerja pengumpulan pendapatan daerah sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belanja. Langkah ini ditempuh agar alokasi anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat.(MDG05) 

Kapolsek Bagan Sinembah Beri Edukasi Bahaya Narkoba di SMK Yapim Taruna, Ajak Siswa Kejar Cita-Cita dan Jauhi Pergaulan Negatif

     


Bagan Batu – Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H. bersama jajaran memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada siswa-siswi SMK Yapim Taruna yang beralamat di Jalan Lancang Kuning, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Jum'at 5 Juni 2026.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H. tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai berbagai jenis narkotika, dampak buruk penyalahgunaannya, serta konsekuensi hukum yang dapat menjerat para pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Dalam penyampaiannya, Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H. menjelaskan sejumlah jenis narkotika yang sering beredar di masyarakat, seperti ganja, sabu, kokain, heroin, kecubung, inex dan ekstasi. Ia juga mengungkapkan bahwa aparat kepolisian pernah menemukan dan memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih dua hektare dengan tinggi tanaman mencapai sekitar dua meter.

"Tidak ada kata ampun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan demi menjaga masa depan anak-anak muda sebagai penerus bangsa Indonesia," tegas Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H.

Selain itu, para siswa juga diberikan pemahaman mengenai berbagai modus peredaran narkoba yang terus berkembang, termasuk penyamaran narkotika dalam bentuk makanan dan minuman yang kerap menyasar kalangan remaja.

"Narkoba dapat merusak fungsi otak, mengganggu kesehatan, mengubah perilaku seseorang, bahkan mendorong pelakunya melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan untuk memenuhi ketergantungan terhadap barang haram tersebut," jelas Kapolsek.

Menurutnya, dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga dapat menghancurkan keharmonisan keluarga dan merusak masa depan generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek juga menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, di antaranya ingin terlihat keren atau bergaya, ikut-ikutan teman, solidaritas kelompok atau geng, rasa penasaran, hingga keinginan melupakan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang salah.

Para pelajar turut diberikan pengetahuan mengenai ciri-ciri pengguna narkoba, baik dari segi perilaku maupun fisik. Di antaranya mudah tersinggung, bersikap brutal, menjauh dari keluarga, lebih suka menyendiri, tidak patuh terhadap nasihat, apatis, paranoid, serta sering mencari berbagai alasan untuk menutupi kebiasaan buruknya.

Sementara dari sisi fisik, pengguna narkoba umumnya mengalami mata merah, bicara tidak jelas atau patah-patah, sering sempoyongan, serta kurang memperhatikan kebersihan dan perawatan diri.

Kapolsek juga menyampaikan edukasi terkait pasal-pasal hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika dan menegaskan komitmen Polsek Bagan Sinembah dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

"Tidak ada kata ampun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan demi menjaga masa depan anak-anak muda sebagai penerus bangsa Indonesia," tegasnya.

Ia pun berpesan kepada seluruh siswa agar fokus mengejar cita-cita dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif.

"Kejarlah cita-cita adik-adik semua, gapailah setinggi mungkin. Jangan bergaul dengan orang yang salah dan jangan sampai salah jalan. Masa depan kalian masih panjang dan harus dijaga sebaik-baiknya," pesannya.

Sementara itu, Kepala SMK Yapim Taruna, Hermiana Sihombing, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, S.T.K., S.I.K., M.H. beserta jajaran atas pelaksanaan kegiatan edukasi tersebut.

Menurutnya, sosialisasi bahaya narkoba sangat penting untuk menambah wawasan para siswa sekaligus menjadi benteng dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan jajaran yang telah memberikan edukasi kepada para siswa. Semoga ilmu dan pemahaman yang diberikan hari ini dapat menjadi bekal bagi anak-anak untuk menjauhi narkoba dan meraih masa depan yang lebih baik," ujarnya.(w) 

Selasa Menyapa di Ambalawi, Sejumlah Paket Bantuan Diserahkan

     

‎


BIMA, Mediadinamikaglobal.id - Sejumlah paket bantuan diserahkan dalam rangkaian kegiatan Selasa menyapa yang diawali dengan Ngopi Bareng Rabu (03/06) di Gedung Serba Guna (GSG) Oi Ncinggi Desa Rite Ambalawi.

Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Ketua TP PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti yang hadir bersama para Kepala Perangkat Daerah, didampingi jajaran Kepala Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Setda, Camat Beserta Muspika Ambalawi dan Pejabat Eselon III OPD Lingkup Pemkab Bima disambut meriah oleh masyarakat Rite dan Kole. 

Setelah prosesi penyambutan, "Ngopi Bareng" di Gedung Serba Guna Desa Oi Ncinggi Desa Rite, Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bima Murni Suciyanti terlebih dahulu mengunjungi Stand UMKM masyarakat di sekeliling GSG dan kemudian melakukan tatap muka dengan masyarakat.  

Bupati Bima dalam sambutannya mengungkapkan, kehadiran seluruh jajaran pemerintah kabupaten Bima dalam rangkaian kegiatan Selasa Menyapa merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada masyarakat. 

Untuk ini, Saya mengundang dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir memanfaatkan beragam pelayanan yang dilekatkan melalui kegiatan Selasa Menyapa ini." Ungkap Bupati Ady Mahyudi 

Acara Ngopi Bareng di GSG Oi Ncinggi Desa Rite ini diawali Tarian Mpaa Sama dari SDN Buru Keli dan dilanjutkan penyerahan beberapa item bantuan.

BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bima menyerahkan paket Sembako, santunan ahli waris sebesar Rp. 104 Juta kepada empat orang dari Desa Nipa dan Desa Mawu, serta penyematan tanda peserta calon BPJS Ketenagakerjaan kepada 5 orang warga Desa Rite dan 5 orang warga Desa Kole.

Sementara itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Bima menyerahkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Keluarga beresiko stunting dari DP3AP2KB untuk menekan angka stunting dan kerawanan gizi.

Demikian halnya TP PKK Kabupaten Bima juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Rite dan Desa Kole.

Selain itu dilaksanakan launching Gerakan Aksi Kesadaran Masyarakat Akan Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik sekaligus penyerahan Bak Sampah kepada Kepala Desa Kole, Kepala Desa Rite, dan Kader PKK.(MDG05)


Kamis, 04 Juni 2026

Gubernur NTB Optimistis Lampaui Target BPK, Utang BLUD Tuntas 100 Persen

     


Mataram, Media Dinamika Global – Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Selain berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.

Optimisme tersebut disampaikan Gubernur yang akrab di sapa Miq Iqbal ini, usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/26).

Bagi Miq Iqbal, hasil pemeriksaan tahun ini memiliki arti strategis karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri sepanjang tahun 2025.

"Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

"Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen," tegasnya.

Komitmen tersebut ditopang oleh berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian.

Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB, telah berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.

"Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen," ungkapnya.

Menurut Miq Iqbal, penyelesaian kewajiban tersebut bukan sekedar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mendorong tata kelola yang semakin efektif dan akuntabel.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK bukan sekedar ukuran kepatuhan administrasi, melainkan kompas untuk memastikan reformasi tata kelola berjalan di jalur yang benar. Karena itu, setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kelemahan akan dibenahi, dan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

Redaksi |

BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola Keuangan Pemprov NTB, Arah Perubahan Kian Jelas

     

BPK RI memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola
keuangan yang dijalankan Pemprov NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. BPK menilai berbagai langkah pembenahan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang jelas, tetapi juga mulai menghadirkan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/26).

“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujar Ketua BPK RI.

Menurut Isma Yatun, berbagai perbaikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB berhasil menjawab sejumlah persoalani mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang lebih sehat, transparan, disiplin, dan akuntabel.

BPK mencatat keberhasilan Pemprov NTB dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis yang sebelumnya menjadi catatan penting dalam pemeriksaan tahun 2024, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Permasalahan pengendalian terkait utang belanja rumah sakit daerah yang sebelumnya menjadi perhatian serius kini tidak lagi terulang, seiring dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan disiplin. Bahkan seluruh utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB telah berhasil dilunasi pada tahun 2025.

Di sektor pendidikan, BPK juga menilai langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui penghapusan pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK sejak Semester II Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 15. BPK menilai bahwa meskipun masih terdapat sejumlah catatan terkait pengendalian dan kepatuhan, dampaknya tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketua BPK RI menegaskan bahwa capaian tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

BPK juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB atas komitmen yang ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK. Keberhasilan mempertahankan opini WTP, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Mendunia.

Redaksi |