STIKES Yahya Bima, Ners Ijhul Angkat Bicara Terkait Kepala Daerah di Media Sosial Yang Melabeli Profesi Perawat dengan Kata Kata Negatif di Ruang Publik

STIKES Yahya Bima, Ners Ijhul Angkat Bicara Terkait Kepala Daerah di Media Sosial Yang Melabeli Profesi Perawat dengan Kata Kata Negatif di Ruang Publik

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Ketua DPK PPNI STIKES Yahya Bima angkat bicara menanggapi pernyataan salah satu pejabat kepala daerah di media sosial yang dinilai melabeli profesi perawat dengan kata-kata negatif di ruang publik. Pernyataan tersebut dianggap melukai martabat jutaan perawat di seluruh Indonesia yang setiap hari berdiri di garis depan pelayanan kesehatan. Dalam keterangannya kepada media, Ketua DPK PPNI STIKES Yahya Bima menegaskan bahwa kritik terhadap pelayanan kesehatan sah-sah saja, namun tidak boleh dilakukan dengan cara menyudutkan profesi tertentu secara umum.

Jangan terlalu mudah menuntut profesionalitas perawat jika negara sendiri belum sepenuhnya profesional dalam memperlakukan profesi ini. Profesionalitas itu harus dua arah. Negara profesional, sistemnya profesional, barulah tenaga kesehatan bisa bekerja optimal,” tegasnya

Ia menilai, kepala daerah seharusnya fokus mencari solusi dan terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan serta kesejahteraan tenaga kesehatan, bukan justru sibuk menyoroti kekurangan profesi yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. “Perawat itu melayani masyarakat 24 jam. Mereka hadir saat orang lahir, sakit, hingga menghadapi kondisi kritis. Kepala daerah mestinya berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki sistem kerja, dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu, bukan malah memberi label negatif di muka umum,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan pejabat tersebut tidak hanya menyakiti perawat di daerah, tetapi juga melukai jutaan perawat di seluruh Indonesia yang telah mengabdikan diri dengan penuh risiko, termasuk saat pandemi dan situasi darurat lainnya.(Sekjend MDG)

Gubernur NTB Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV OPD Lingkup Pemprov NTB, Tekankan Komitmen dan Kaderisasi Birokrasi

Gubernur NTB Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV OPD Lingkup Pemprov NTB, Tekankan Komitmen dan Kaderisasi Birokrasi

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026), sebagai bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB memutasi sebanyak 392 pejabat Eselon III dan IV OPD lingkup Pemprov NTB. Rinciannya, 147 pejabat Eselon III dan 245 pejabat Eselon IV. Mutasi sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan ini turut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta ratusan pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat yang dilantik ditargetkan mulai menjalankan tugas pada Senin (23/2/2026) mendatang. 

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya komitmen, integritas, serta penguatan sistem karier berjenjang dalam birokrasi.

Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan struktural mengalami penghapusan sehingga terjadi penyesuaian posisi di berbagai OPD.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari proses seleksi, Pemprov NTB telah melaksanakan mekanisme uji kompetensi (beauty contest) guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Gubernur menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan, bahwa jabatan Eselon III memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, sekaligus menjadi tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Oleh karena itu, pejabat Eselon III dipandang sebagai calon pemimpin masa depan di lingkungan Pemprov NTB.

“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Eselon IV disebut sebagai jabatan kaderisasi awal. Gubernur menitipkan kepada para pejabat Eselon III untuk membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan lebih mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional semakin menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN.

Dalam penutup sambutannya, Gubernur memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.

“Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” pesannya.

Gubernur juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier kepada siapa pun, melainkan membangun kepercayaan diri, bekerja dengan kinerja terbaik, serta menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan percepatan kinerja pelayanan publik di Provinsi NTB.

Redaksi ||

Teluk Ekas Ditetapkan sebagai Pusat Riset Rumput Laut Dunia, Pemprov NTB Sambut Positif Hadirnya ITSRC

Teluk Ekas Ditetapkan sebagai Pusat Riset Rumput Laut Dunia, Pemprov NTB Sambut Positif Hadirnya ITSRC

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas, Lombok Timur, sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut Tropis Dunia, sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi fondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi ||

Mutasi sebagai Momentum Konsolidasi Kebijakan: Catatan Birokrasi NTB Memasuki Tahun Kedua

Mutasi sebagai Momentum Konsolidasi Kebijakan: Catatan Birokrasi NTB Memasuki Tahun Kedua

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Suasana Aula Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat sore, terasa khidmat sekaligus penuh makna. Ratusan aparatur sipil negara berdiri membentuk formasi barisan untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah 392 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Momen itu bukan sekadar seremoni kepegawaian, melainkan bagian dari proses konsolidasi kelembagaan, sebuah penataan ulang mesin pemerintahan yang akan menentukan arah gerak kebijakan publik memasuki fase berikutnya.

Pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dipahami tidak sekadar sebagai rutinitas administrasi kepegawaian. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, mutasi merupakan instrumen manajerial untuk memastikan organisasi tetap bergerak dinamis, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan. 

Terlebih ketika pemerintahan memasuki tahun kedua, fase ini lazim menjadi titik transisi dari konsolidasi awal menuju percepatan implementasi kebijakan.

Secara konseptual, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara adalah bagian dari sistem merit yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa manajemen ASN harus diarahkan pada profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, mutasi bukanlah semata soal perpindahan posisi, melainkan upaya menyelaraskan kapasitas individu dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutan pelantikan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa proses ini didahului oleh uji kompetensi (beauty contest), penelusuran profil aparatur, serta catatan pengawasan internal. Pendekatan tersebut mencerminkan praktik evidence-based decision making dalam manajemen birokrasi. 

Walaupun subjektivitas tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya dalam setiap keputusan publik, penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur menjadi cara untuk menjaga objektivitas relatif sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Perampingan organisasi yang menyertai mutasi ini juga merupakan konsekuensi dari kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi. Pengurangan jabatan struktural dan penguatan jabatan fungsional menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi yang bertumpu pada hierarki menuju birokrasi berbasis keahlian dan kinerja. 

Transformasi ini menuntut aparatur yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi mampu menghasilkan keluaran kerja yang terukur dan berdampak.

Dalam konteks tersebut, penempatan Eselon III menjadi sangat strategis. Level ini merupakan simpul utama antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Eselon III bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan operasional yang menentukan cepat atau lambatnya realisasi agenda pemerintah daerah. Karena itu, mutasi pada level ini dapat dibaca sebagai upaya membangun mesin kebijakan yang lebih responsif menghadapi tuntutan pembangunan tahun kedua.

Lebih jauh, Gubernur memberikan penekanan, bahwa Eselon IV sebagai ruang kaderisasi, hal ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan birokrasi. Reformasi tata kelola tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan regenerasi aparatur yang disiapkan sejak dini melalui pembinaan berjenjang. 

Dalam perspektif manajemen talenta, langkah ini membangun cadangan kepemimpinan internal sekaligus menjaga stabilitas kelembagaan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa mutasi bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pasca-pelantikan: bagaimana pejabat yang baru dilantik membangun kerja tim, menyesuaikan ritme organisasi, serta menyelaraskan target program lintas perangkat daerah. 

Tanpa konsolidasi internal yang kuat, perubahan struktur hanya akan menghasilkan dinamika administratif tanpa peningkatan kinerja yang berarti.

Di sinilah aspek komitmen menjadi penentu. Kompetensi teknis dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi komitmen terhadap integritas, etos pelayanan, dan tanggung jawab publik merupakan fondasi moral birokrasi. 

Organisasi pemerintahan yang sehat adalah organisasi yang diisi oleh aparatur yang tidak sekedar cakap, tetapi juga memiliki orientasi pengabdian.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, ekspektasi publik pun meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu arah kebijakan, tetapi menagih hasil nyata: layanan yang lebih cepat, program yang lebih tepat sasaran, serta kehadiran negara yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kerangka ini, mutasi menjadi bagian dari strategi membentuk konfigurasi kerja yang lebih selaras dengan agenda prioritas daerah.

Dari sudut pandang komunikasi publik, penting untuk dipahami bahwa kebijakan kepegawaian adalah proses institusional, bukan personal. 

Ia tidak dirancang untuk menyenangkan semua pihak, melainkan untuk menjaga agar birokrasi tetap bergerak dan mampu menjalankan mandat pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan mutasi ini bukan terletak pada komposisi jabatan semata, tetapi pada sejauh mana ia mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya, pelantikan ini patut dicatat sebagai momentum konsolidasi birokrasi menuju fase akselerasi kebijakan. Jika sistem merit dijaga secara konsisten, evaluasi kinerja dilakukan objektif, dan pembinaan aparatur berlangsung berkelanjutan, maka mutasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan NTB.

Bukan sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai pijakan menuju birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil, sebuah prasyarat utama agar pembangunan daerah pada tahun kedua dan seterusnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Redaksi ||

Tiga Pilar Strategis NTB 2026: Perangi Kemiskinan, Perkuat Pangan, Genjot Pariwisata

Tiga Pilar Strategis NTB 2026: Perangi Kemiskinan, Perkuat Pangan, Genjot Pariwisata

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan daerah berbasis tiga pilar utama yang sejalan dengan visi misi kepala daerah serta program nasional. Tiga pilar tersebut yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan hal tersebut dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).

Menurut Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini, bahwa Gubernur dan Bupati selain sebagai kepala daerah, juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan program daerah harus selaras dan mendukung agenda nasional.

Pilar pertama dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mendekati angka 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari estimasi jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, sekitar 720 ribu orang masih berada dalam kategori miskin.

Tercatat terdapat 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Bahkan di lebih dari 300 desa lainnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem, yakni desa dengan lebih dari 20 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, narkoba hingga perdagangan manusia dinilai berakar dari kemiskinan. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Gubernur Iqbal.

Salah satu program unggulan dalam pengentasan kemiskinan adalah Desa Berdaya. Dari total 106 desa kategori miskin ekstrem dan absolut, penanganan dilakukan bertahap sebanyak 40 desa per tahun.

Pendekatannya langsung menyasar kepala keluarga miskin ekstrem. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.

Langkah pertama adalah verifikasi dan validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan identifikasi potensi penghidupan yang memungkinkan setiap kepala keluarga memperoleh penghasilan minimal Rp1 juta per bulan, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk memastikan produksi sayur dan cabai dapat berlangsung sepanjang tahun. Langkah ini juga sebagai respons atas tingginya permintaan pasar yang kerap memicu lonjakan harga komoditas.

Pemprov NTB mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat desa, perguruan tinggi, TNI-Polri hingga masyarakat luas untuk berkolaborasi menyukseskan program Desa Berdaya.

Dengan konstruksi tiga pilar yang saling terintegrasi, pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama serta ketahanan pangan dan pariwisata sebagai solusi, maka NTB optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan desa-desa yang berdaya serta mandiri.

Untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov NTB mengoptimalkan pilar kedua dan ketiga, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Sektor pertanian, peternakan, agroforestri hingga agro maritim dipandang sebagai kekuatan historis NTB. Begitu pula pariwisata yang telah lama menjadi andalan daerah.

Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional seperti MBG yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum meningkatkan produksi (supply). Jika sebelumnya pemerintah fokus pada produksi lalu mencari pasar, kini permintaan lebih dulu dipastikan agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen.

Fenomena anjloknya harga saat panen raya menjadi pelajaran penting. Melalui pendekatan baru, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi sekaligus memastikan pasar tersedia, guna mencegah gejolak harga dan inflasi.

Pemprov NTB menargetkan pada Juli mendatang suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan telah terpenuhi 100 persen. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.

Pemprov NTB mengakui tantangan terbesar ada pada komoditas susu. Pengembangan sapi perah dinilai tidak mudah karena membutuhkan kawasan dataran tinggi dan prosesnya memakan waktu hingga dua tahun. Karena itu, fokus percepatan saat ini diarahkan pada komoditas telur, ikan, dan sayur.

“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci”, tegasnya.

Upaya percepatan ini diintegrasikan dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Penerima bantuan produktif akan dievaluasi per siklus usaha dengan sistem kategorisasi merah, kuning, dan hijau.

Kelompok hijau yang dinilai berhasil dan produktif dapat langsung mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Saat ini Bank NTB telah menyiapkan dana awal KUR sebesar Rp30 miliar untuk kredit sektor produktif/UMKM, serta tengah diajukan tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Dukungan pembiayaan untuk sektor peternakan juga akan menyusul dengan nilai lebih besar yaitu 3 persen.

Skema ini diharapkan memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan, sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi berlanjut pada pembiayaan usaha mandiri.

Selain ketahanan pangan, pariwisata menjadi pilar ketiga dalam strategi pembangunan NTB. Daerah ini dinilai memiliki potensi alam kelas dunia yang menjadi daya tarik utama.

Pemerintah daerah mencatat peningkatan konektivitas udara dengan dibukanya tujuh rute domestik baru. Dalam waktu dekat, NTB juga menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth dan Bangkok, serta penjajakan ke sejumlah kota lain di kawasan Asia dan Australia.

Strategi utama yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui penyelenggaraan event berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Kehadiran sekitar 22 ribu wisawatan mampu mendorong kenaikan kunjungan wisata dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya.

Pemerintah menilai wisatawan domestik memberikan dampak belanja (spending) yang lebih besar bagi ekonomi lokal dibanding wisatawan internasional, karena konsumsi mereka langsung menyentuh UMKM, kuliner, dan sektor informal.

Tahun ini, sejumlah event besar telah disiapkan termasuk penyelenggaraan Pocari Sweat Run, MotoGP dan beberapa agenda nasional lainnya. Pemerintah juga mendorong lebih banyak kementerian dan lembaga menggelar kegiatannya di NTB.

Salah satu tantangan dalam pengembangan event adalah proses perizinan keamanan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, bahkan untuk event berskala besar harus melalui Mabes Polri.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyusun sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya. Model indeks biaya berdasarkan skala kegiatan tengah dirumuskan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian prosedur dan kepastian anggaran.

“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujar Gubernur Iqbal.

Dengan integrasi ketahanan pangan, pembiayaan produktif, penguatan konektivitas serta strategi event pariwisata, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.

Pemprov NTB menyoroti pentingnya penguatan keamanan destinasi wisata seiring meningkatnya kunjungan dan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Sejumlah kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu jalan, baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius. Bahkan, infrastruktur yang baru dipasang kerap hilang dalam hitungan hari.

“Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” ungkapnya.

Berbeda dengan wilayah utara yang relatif aman, kawasan selatan masih menghadapi gangguan keamanan berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan serta merusak citra daerah.

Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. Pemprov siap mendukung peningkatan kapasitas personel, termasuk penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur bagi satuan yang ditugaskan khusus di sektor pariwisata. Koordinasi dengan jajaran kepolisian daerah terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik.

“Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegasnya.

Pemprov NTB juga menegaskan bahwa keberhasilan tiga pilar pembangunan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh aparat keamanan.

Selain isu keamanan pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang dinilai jarang terjadi dalam pola hubungan pusat-daerah.

Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan. Spirit utama pengelolaan IPR adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita”, ujarnya.

Karena itu, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan serta regulasi lingkungan sebelum implementasi berjalan optimal. Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD.

Perda induk dan aturan turunannya ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat. Bahkan sejumlah daerah lain disebut mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.

Pemprov NTB menegaskan seluruh agenda pembangunan baik penguatan ketahanan pangan, percepatan pariwisata, maupun tata kelola pertambangan rakyat memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama”, tutupnya.

Redaksi ||

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan tajam dari pemilik media dan organisasi wartawan. Tuduhan serius dilayangkan: Pemda diduga sengaja memilih-milah undangan jurnalis untuk liputan acara resmi, bahkan diduga mengkotak-kotakkan profesi pers hingga menolak wawancara bagi yang dianggap "bukan wartawan mereka sendiri", padahal ada beberapa media yang tidak diundang sudah puluhan tahun ngetem di pemkab Lobar. 

Praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk diskriminasi yang melanggar etika jurnalisme dan hak publik atas informasi transparan, ini perseden buruk kedepannya, mestinya semua media online dan lainnya dirangkul dan diajak berdiskusi terkait banyak hal tentang kemajuan Lobar.

Keluhan ini mencuat nyata setelah serangkaian acara Pemda Lobar—like peresmian proyek infrastruktur dan rapat koordinasi—hanya mengundang media tertentu yang dianggap "ramah". 

Ketua SMSI Lombok Barat, Idrus Jalmonandi menegaskan, "Ini bukan soal akses informasi, tapi diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Pers. Sejak pertengahan 2025, undangan dibatasi berdasarkan afiliasi, bukan kredensial jurnalistik. Akibatnya, wartawan independen seperti kami kesulitan wawancara pejabat.

"Data dari Gabungan Jurnalis Investigasi NTB memperkuat tudingan  ini. Pembina GJI NTB Aminuddin (Babe Amin) mengungkapkan, "Kami terima pengaduan dari 15 anggota soal penolakan liputan. Ini berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial media, kita sayangkan hal ini terjadi di era Kadis Kominfitik Lobar saat ini." 

Sementara Biro Humas Pemda Lobar belum merespons resmi, sumber internal hanya berdalih "efisiensi acara"—alasan klise yang tak bisa menutupi niat memfilter suara kritis.

Kasus serupa pernah bergulir di Lombok Tengah, yang berujung mediasi Dewan Pers. Ironisnya, praktik ini justru merusak iklim jurnalisme lokal, melemahkan pengawasan publik terhadap proyek pemerintah, dan membuka celah korupsi.

Transparansi Pemda harus untuk semua media, bukan elite yang patuh. GJI NTB dan Ketua SMSI Lobar  mendesak Gubernur NTB dan Dewan Pers segera investigasi. Hentikan diskriminasi dan pembatasan akses liputan sebelum meracuni demokrasi lokal. Publik Lombok Barat berhak tahu—tanpa filter!, Tandas Babe Amin.

Redaksi ||

Pelaku Pemerkosaan di BTN Tambana Kota Bima

Pelaku Pemerkosaan di BTN Tambana Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Pihak Polri telah menegaskan komitmen untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap anggotanya yang terlibat kasus asusila atau kekerasan seksual. 

UU TPKS: Indonesia kini memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang digunakan bersama KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): KUHP baru (berlaku efektif pada 2026) memperbarui dan memperluas definisi serta ancaman pidana terkait perkosaan (Pasal 473 ayat (1) pidana penjara paling lama 12 tahun).

Seorang Polisi di Polres Bima Kota dilaporkan karena melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan di Bima. Peristiwa tersebut terjadi di BTN Tambana Kota Bima, tempat tinggal Pelaku. 

Kejadian tersebut bermula saat Pelaku membohongi Korban dengan alibi meminta bantuan kepada Korban untuk mengantarnya membelikan perabotan rumah dengan alasan Pelaku tidak mengetahui dengan pasti jalan di Bima karena ia adalah pendatang. 

Merasa iba, Korban kemudian membantu Pelaku dengan cara mengantar Pelaku ke toko perabotan. Namun, di tengah jalan, Pelaku mengatakan jika perabotan tersebut telah dibeli oleh temannya. Lalu, Pelaku meminta tolong kepada Korban untuk membantunya merapikan perabotan di Kediaman Pelaku, dan Korban menolak karena pada dasarnya ia hanya membantu Pelaku untuk mengantarkan Pelaku ke tempat toko perabotan sebagaimana janji awal. Namun, karena Pelaku memaksa dan meminta tolong, akhirnya korban bersedia untuk membantu pelaku. 

Namun, ternyata itu hanya tipu muslihat dari Pelaku. Ia kemudian menutup pintu BTN dan melancarkan aksinya kepada Korban. Korban sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar, namun karena letak BTN Pelaku sangat jauh dari pemukiman dan gelap gulita, korban tidak bisa melakukan pembelaan. Dan akibat dari tindakan pelaku, korban sampai hamil. 

Korban meminta pertanggungjawaban dari Pelaku atas perbuatan nya, namun pelaku justru menyuruh korban untuk melaporkan ke Polisi jika berani. Dan pelaku mengatakan bahwa ia tidak takut dilaporkan atas tindakannya. 

Tidak ada niat baik dari pelaku, Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke SPKT Polres Bima Kota dan melaporkan di Provos Polres Bima Kota. Kini, Polres Bima Kota kembali dalam sorotan akibat perbuatan polisi ini setelah mantan Kasat Narkoba dan Kapolres Bima Kota ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana Narkotika dan dilakukan PDTH oleh Polri.(Armanul Haqim ketua Harian LSM Media Dinamika global)

Dari Desa Hingga Jalan Lintas Sumatera, Bhayangkari Tulang Bawang Tebar Cinta Dan Kepedulian.

Dari Desa Hingga Jalan Lintas Sumatera, Bhayangkari Tulang Bawang Tebar Cinta Dan Kepedulian.

Media Dinamika Global       Comment   

Tulang Bawang– Mediadinamikaglobal.Id || Gelora kepedulian menggema dari pelosok desa hingga denyut nadi Jalan Lintas Sumatra! Bhayangkari Cabang Tulang Bawang kembali menorehkan aksi sosial yang sarat makna melalui kegiatan Bhayangkari Peduli, menghadirkan cinta dan perhatian nyata bagi masyarakat yang membutuhkan di bulan suci Ramadhan.

Dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Tulang Bawang, Ny. Citra Yuliansyah, kegiatan dimulai di Desa Bawang Tirto Mulyo. Dengan penuh empati, beliau bersama pengurus Bhayangkari membagikan nasi kotak dan takjil kepada para lansia. Suasana haru menyelimuti kegiatan tersebut, saat satu per satu paket diserahkan dengan senyum dan doa.

Aksi kemanusiaan ini kemudian merambah ke Jalan Lintas Sumatra depan Mako Polres Tulang Bawang. Para pengguna jalan yang melintas dibuat terkesan dengan kepedulian Bhayangkari yang turun langsung membagikan takjil menjelang waktu berbuka puasa. Kehadiran Bhayangkari menjadi oase di tengah padatnya arus lalu lintas.

Tak berhenti di sana, Ibu Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Tulang Bawang, Ny. Radena David, melanjutkan kegiatan di Desa Jaya Makmur serta di Jalan Lintas Sumatra Unit 2 Tulang Bawang. Dengan semangat yang sama, nasi kotak dibagikan kepada para lansia dan masyarakat sekitar sebagai bentuk perhatian yang tulus dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, perwakilan Bhayangkari Cabang Tulang Bawang menegaskan bahwa kegiatan ini adalah komitmen nyata Bhayangkari dalam memperkuat nilai kemanusiaan.

“Bhayangkari tidak hanya hadir sebagai pendamping tugas Polri, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial. Dari desa hingga jalan lintas, kami ingin memastikan bahwa keberadaan Bhayangkari membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum Ramadhan menjadi penguat semangat untuk terus berbagi.

“Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan. Melalui Bhayangkari Peduli, kami ingin menebar cinta, mempererat silaturahmi, dan memperkuat solidaritas sosial demi Tulang Bawang yang lebih harmonis.

Kegiatan ini menjadi simbol bahwa semangat gotong royong dan empati masih menyala terang. Dari desa yang tenang hingga jalan lintas yang ramai, Bhayangkari Cabang Tulang Bawang membuktikan bahwa kepedulian tak mengenal batas wilayah. (Fs/Red) 

Gunakan Kendaraan Roda Dua, Sejumlah Personil Gelar Patroli Cipta Kondisi Di Enam Kelurahan

Gunakan Kendaraan Roda Dua, Sejumlah Personil Gelar Patroli Cipta Kondisi Di Enam Kelurahan

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Sejumlah Personil Patroli Cipta Kondisi di wilayah teritorial Koramil 1608-01/Rasanae, melaksanakan apel pengecekan yang di pimpin oleh Babinsa Tanjung Serma Samsurizal bertempat di Posramil Rasanae Timur Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae' Timur Kota Bima. Jum'at, (20/02/26/

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 Anggota Koramil 1608-01/Rasanae dengan di pimpin oleh Babinsa Tanjung Serma Samsurizal dengan sasaran kegiatan Patroli sebagai berikut.

1. Kelurahan Kumbe

2. Kelurahan Rabadompu timur 

3. Kelurahan Rabadompu Barat 

4. Kelurahan Rabangodu Utara 

5. Kelurahan Lewirato 

6. Kelurahan Dara

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Apel pengecekan Personil Pukul 21.00 Wita, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan patroli keliling Star dari Kel Kumbe menujun sepanjang jln Sukarno Hatta dengan menggunakan Roda dua"

Dalam kegiatan tersebut, Anggota patroli menghingbau kepada masyarakat terutama anak anak remaja untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Salah satu bentuknya adalah tidak menggunakan atau memasang knalpot racing pada kendaraan bermotor, karena dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Juga melaksanakan pemeriksaan terhadap warga yang menggunakan knalpot resing, selain himbauan untuk tidak menggunakan knalpot resing, warga juga diharapkan agar dapat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Bima.

Usai melaksanakan Patroli dan memberikan himbauan kepada Warga masyarakat, seluruh Anggota patroli tiba di kantor Koramil 01 Rasanae, dan kegiatan Patroli Cipta Kondisi selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Tiga Pilar Strategis NTB 2026: Perangi Kemiskinan, Perkuat Pangan, Genjot Pariwisata

Tiga Pilar Strategis NTB 2026: Perangi Kemiskinan, Perkuat Pangan, Genjot Pariwisata

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan daerah berbasis tiga pilar utama yang sejalan dengan visi misi kepala daerah serta program nasional. Tiga pilar tersebut yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan hal tersebut dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).

Menurut Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini, bahwa Gubernur dan Bupati selain sebagai kepala daerah, juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan program daerah harus selaras dan mendukung agenda nasional.

Pilar pertama dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mendekati angka 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari estimasi jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, sekitar 720 ribu orang masih berada dalam kategori miskin.

Tercatat terdapat 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Bahkan di lebih dari 300 desa lainnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem, yakni desa dengan lebih dari 20 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, narkoba hingga perdagangan manusia dinilai berakar dari kemiskinan. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Gubernur Iqbal.

Salah satu program unggulan dalam pengentasan kemiskinan adalah Desa Berdaya. Dari total 106 desa kategori miskin ekstrem dan absolut, penanganan dilakukan bertahap sebanyak 40 desa per tahun.

Pendekatannya langsung menyasar kepala keluarga miskin ekstrem. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.

Langkah pertama adalah verifikasi dan validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan identifikasi potensi penghidupan yang memungkinkan setiap kepala keluarga memperoleh penghasilan minimal Rp1 juta per bulan, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk memastikan produksi sayur dan cabai dapat berlangsung sepanjang tahun. Langkah ini juga sebagai respons atas tingginya permintaan pasar yang kerap memicu lonjakan harga komoditas.

Pemprov NTB mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat desa, perguruan tinggi, TNI-Polri hingga masyarakat luas untuk berkolaborasi menyukseskan program Desa Berdaya.

Dengan konstruksi tiga pilar yang saling terintegrasi, pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama serta ketahanan pangan dan pariwisata sebagai solusi, maka NTB optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan desa-desa yang berdaya serta mandiri.

Untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov NTB mengoptimalkan pilar kedua dan ketiga, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Sektor pertanian, peternakan, agroforestri hingga agro maritim dipandang sebagai kekuatan historis NTB. Begitu pula pariwisata yang telah lama menjadi andalan daerah.

Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional seperti MBG yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum meningkatkan produksi (supply). Jika sebelumnya pemerintah fokus pada produksi lalu mencari pasar, kini permintaan lebih dulu dipastikan agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen.

Fenomena anjloknya harga saat panen raya menjadi pelajaran penting. Melalui pendekatan baru, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi sekaligus memastikan pasar tersedia, guna mencegah gejolak harga dan inflasi.

Pemprov NTB menargetkan pada Juli mendatang suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan telah terpenuhi 100 persen. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.

Pemprov NTB mengakui tantangan terbesar ada pada komoditas susu. Pengembangan sapi perah dinilai tidak mudah karena membutuhkan kawasan dataran tinggi dan prosesnya memakan waktu hingga dua tahun. Karena itu, fokus percepatan saat ini diarahkan pada komoditas telur, ikan, dan sayur.

“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci”, tegasnya.

Upaya percepatan ini diintegrasikan dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Penerima bantuan produktif akan dievaluasi per siklus usaha dengan sistem kategorisasi merah, kuning, dan hijau.

Kelompok hijau yang dinilai berhasil dan produktif dapat langsung mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Saat ini Bank NTB telah menyiapkan dana awal KUR sebesar Rp30 miliar untuk kredit sektor produktif/UMKM, serta tengah diajukan tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Dukungan pembiayaan untuk sektor peternakan juga akan menyusul dengan nilai lebih besar yaitu 3 persen.

Skema ini diharapkan memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan, sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi berlanjut pada pembiayaan usaha mandiri.

Selain ketahanan pangan, pariwisata menjadi pilar ketiga dalam strategi pembangunan NTB. Daerah ini dinilai memiliki potensi alam kelas dunia yang menjadi daya tarik utama.

Pemerintah daerah mencatat peningkatan konektivitas udara dengan dibukanya tujuh rute domestik baru. Dalam waktu dekat, NTB juga menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth dan Bangkok, serta penjajakan ke sejumlah kota lain di kawasan Asia dan Australia.

Strategi utama yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui penyelenggaraan event berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Kehadiran sekitar 22 ribu wisawatan mampu mendorong kenaikan kunjungan wisata dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya.

Pemerintah menilai wisatawan domestik memberikan dampak belanja (spending) yang lebih besar bagi ekonomi lokal dibanding wisatawan internasional, karena konsumsi mereka langsung menyentuh UMKM, kuliner, dan sektor informal.

Tahun ini, sejumlah event besar telah disiapkan termasuk penyelenggaraan Pocari Sweat Run, MotoGP dan beberapa agenda nasional lainnya. Pemerintah juga mendorong lebih banyak kementerian dan lembaga menggelar kegiatannya di NTB.

Salah satu tantangan dalam pengembangan event adalah proses perizinan keamanan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, bahkan untuk event berskala besar harus melalui Mabes Polri.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyusun sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya. Model indeks biaya berdasarkan skala kegiatan tengah dirumuskan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian prosedur dan kepastian anggaran.

“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujar Gubernur Iqbal.

Dengan integrasi ketahanan pangan, pembiayaan produktif, penguatan konektivitas serta strategi event pariwisata, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.

Pemprov NTB menyoroti pentingnya penguatan keamanan destinasi wisata seiring meningkatnya kunjungan dan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Sejumlah kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu jalan, baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius. Bahkan, infrastruktur yang baru dipasang kerap hilang dalam hitungan hari.

“Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” ungkapnya.

Berbeda dengan wilayah utara yang relatif aman, kawasan selatan masih menghadapi gangguan keamanan berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan serta merusak citra daerah.

Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. Pemprov siap mendukung peningkatan kapasitas personel, termasuk penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur bagi satuan yang ditugaskan khusus di sektor pariwisata. Koordinasi dengan jajaran kepolisian daerah terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik.

“Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegasnya.

Pemprov NTB juga menegaskan bahwa keberhasilan tiga pilar pembangunan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh aparat keamanan.

Selain isu keamanan pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang dinilai jarang terjadi dalam pola hubungan pusat-daerah.

Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan. Spirit utama pengelolaan IPR adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita”, ujarnya.

Karena itu, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan serta regulasi lingkungan sebelum implementasi berjalan optimal. Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD.

Perda induk dan aturan turunannya ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat. Bahkan sejumlah daerah lain disebut mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.

Pemprov NTB menegaskan seluruh agenda pembangunan baik penguatan ketahanan pangan, percepatan pariwisata, maupun tata kelola pertambangan rakyat memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama”, tutupnya.

Redaksi ||