Media Dinamika Global

Selasa, 10 Februari 2026

Menteri Kelautan dan Perikanan Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Kabupaten Bima


Jakarta, Media Dinamika Global.id./ Kehadiran Bupati Bima Ady Mahyudi Selasa (10/02/2026) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka Audiensi Usulan  Pemerintah Kabupaten Bima  pada Program Prioritas     Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapatkan dukungan penuh dari instansi yang dipimpin oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono tersebut.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan penyediaan sarana perikanan dan kelautan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang meliputi sarana penangkapan ikan, sarana pengolahan dan pemasaran ikan dalam suatu kawasan pada desa mayoritas nelayan.

Kementerian KKP  memberikan respon yang sangat baik dengan baik usulan Bupati Bima dan memberikan kesempatan untuk mengusulkan desa penyangga dari lokasi  KNMP induk.

Bupati Bima dihadapan Menteri yang didampingi, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dan beberapa direktur terkait memaparkan pentingnya kehadiran kampung nelayan dan potensi sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bima.

"Pemkab Bima  mengusulkan tiga desa pesisir yang merupakan desa dengan jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan terbesar, yaitu Desa Kore-Sanggar, Desa Lamere-Sape dan desa Karumbu - Langgudu.  "Ketiga desa dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana petunjuk teknis (Juknis) dalam program kampung nelayan merah putih". Terang Bupati yang hadir dengan Kadis Kelautan dan Perikanan Tajuddin, SH.,M.Si, Kadis Perkim Suwandi, ST, MT, Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Firdaus, ST  dan Kabid Pertanahan Dinas Perkim Budiansani

Selain usulan program KNMP, Pemerintah Kabupaten Bima juga menyampaikan usulan pembangunan  dermaga apung di desa Bajo Pulo untuk tiga titik dermaga di dusun Bajo Barat, Bajo Tengah dan Pasir Putih serta serta program prioritas lain sektor kelautan dan perikanan". Terang Bupati Ady Mahyudi.

Kabupaten Bima yang terdiri dari 18 Kecamatan dengan 12 Kecamatan dan 64 desa diantaranya merupakan wilayah pesisir yang memerlukan penyediaan maupun perbaikan sarana dan prasarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan demi mendukung kelancaran dan pengembangan kegiatan usaha perikanan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan". 

Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan perikanan, melalui program kampung nelayan merah putih dapat merealisasikan program tersebut pada beberapa desa pesisir". imbuhnya, ‎Kabag Prokompim Setda Kab. Bima ‎Suryadin, S.S., M.Si‎.(Sekjend MDG)

Babinsa Desa Sari Koramil 1608-03/Sape Laksanakan Patroli Siskamling untuk Jaga Kondusivitas Wilayah


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id – Babinsa Desa Sari, Serda Junaidin, bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Selasa malam, 10 Februari 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 WITA tersebut bertujuan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi perkembangan kondisi keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli Siskamling ini melibatkan dua orang anggota Koramil, satu orang aparat desa, lima orang masyarakat, serta unsur tokoh pemuda dan tokoh agama. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Adapun sasaran patroli meliputi pemukiman warga serta tempat-tempat tongkrongan anak muda yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 20.00 WITA dengan keberangkatan anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sari, Kecamatan Sape. Pada pukul 20.15 WITA, tim tiba di lokasi dan langsung melaksanakan pemantauan situasi wilayah. Selanjutnya, pada pukul 20.20 WITA, Babinsa memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi minuman keras, narkoba, dan berbagai aktivitas negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca, khususnya saat hujan, yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor. Babinsa turut mengingatkan bahaya korsleting listrik akibat air hujan yang merembes ke dalam rumah dan mengenai instalasi listrik atau peralatan elektronik.

Pada pukul 20.30 WITA, patroli dilanjutkan dengan pemantauan wilayah desa binaan. Seluruh rangkaian kegiatan Patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.00 WITA dan berlangsung dengan aman, tertib, serta kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta situasi wilayah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

(Team.MDG.03)

Bupati Bima : Audensi Tersebut di Terima Langsung Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Jakarta Untuk Kab, Bima


Jakarta, Media Dinamika Global.id./ Bupati Bima Ady Mahyudi, menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Agenda utama pertemuan ini membahas percepatan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta pengembangan sektor perikanan budi daya di Kabupaten Bima.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan yang ada di kabupaten bima.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program strategis nasional.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bima untuk berperan aktif, khususnya dalam memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur penunjang lainnya agar proyek ini berjalan lancar.

“Yang pada intinya bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat pesisir di wilayah kabupaten bima” tegas Menteri Trenggono.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi, menyampaikan apresiasi mendalam atas atensi Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap potensi maritim di daerahnya. Ia menjamin bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis, termasuk ketersediaan lahan.

“Terima kasih atas rencana pembangunan Kampung Nelayan di Kabupaten Bima dan Alhamdulillah lahannya sudah tersedia. Semoga di tahun 2026 ini pembangunannya sudah dapat dimulai,” ungkap Bupati Bima yang biasa di Sapa Abah dengan optimis. Sebagai informasi, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyasar peningkatan kesejahteraan nelayan.

Konsep ini mengintegrasikan pembangunan kawasan perikanan terpadu yang meliputi hunian layak bagi nelayan, infrastruktur pendukung, serta fasilitas ekonomi produktif.

Turut hadir mendampingi Bupati Bima dalam audiensi ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bima. (MDG)

Badan Pembina Harian(BPH) UM Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Universitas Muhammadiyah bima(UM Bima) memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang diatur dalam Statuta UMB sebagai berikut:

(1)  Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah bima (BPH UM Bima) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(2)  Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

a.   memberi arah dan pertimbangan kepada UMB dalam pengelolaan UMM;

b.   bersama pimpinan UMB menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;

c.   bersama pimpinan dan Senat UMB menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta;

d.   membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(3)  BPH UMB berwenang:

a.   mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan UMB; b.   melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMB;

c.   melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

d.   melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik UMB .

(4)  Badan Pembina Harian terdiri atas:

a.   unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;

b.   unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;

c.   unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.

(5)  Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Ketua, Wakil Ketua,Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

(6)  Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bima atas usul pimpinan UMB bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bima melalui Majelis Pendidikan Tinggi.

(7)  Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah bima.

(8)  Keanggotaan BPH diberhentikan dan/atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.

(9)  Keanggotaan BPH pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.

(10)    Ketentuan jabatan BPH diatur sebagai berikut:

a.     masa jabatan BPH 4 (empat) tahun;

b.     Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan dibawahnya;

c.     Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;

d.     Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur pimpinan PTM dan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.

(11).  Pimpinan Pusat Muhammadiyah bima dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.(Sekjend MDG)

Teknologi Adalah Kunci Jadikan NTB Lumbung Pangan Dunia Kembali


Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id-​Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP/BRMP) NTB dari pejabat lama Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si. kepada Hendro Cahyono, S.Pt., M.Sc., pada Selasa (10/2/2026).

​Dalam sambutannya, Lalu Iqbal mengungkapkan rasa syukurnya atas peningkatan kesejahteraan petani di NTB. Ia mencatat adanya lonjakan signifikan pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang semula berada di angka 123 pada awal 2025, kini telah mencapai 131 di awal tahun 2026.

​"Saya menyaksikan sendiri kebahagiaan para petani. Indeks Pertanaman (IP) yang tadinya 100 naik menjadi 200, bahkan ada yang mencapai 300. Ini terjadi karena biaya produksi yang semakin rendah, pupuk yang lebih mudah didapat, air tersedia, serta harga jual (HPP) yang stabil di angka Rp6.500," ujarnya.

Kehadiran Gubernur dalam acara tersebut bukan sekadar urusan formalitas pemerintahan. Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan dunia pertanian karena kedua orang tuanya adalah pejuang pertanian di NTB.

​"Darah daging saya adalah pertanian. Ibu saya dulu sarjana pertanian yang mengabdi di kementerian hingga menjadi Kepala Dinas di daerah, sementara ayah saya petani asli. Saya ingat waktu kecil sering diajak ke balai benih ini," kenangnya.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa masa depan pertanian NTB terletak pada intensifikasi melalui penerapan teknologi, mengingat keterbatasan lahan untuk ekstensifikasi, terutama di Pulau Lombok. Ia membandingkan produktivitas jagung dan padi di NTB yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara luar seperti Amerika Serikat, Turki, bahkan Israel.

​"Tanah kita jauh lebih subur karena merupakan tanah vulkanik, cuaca kita lebih bersahabat. Tapi kenapa di Turki yang tanahnya berbatu bisa menghasilkan 10 ton gabah kering per hektare, sementara kita baru 6–7 ton? Kuncinya hanya satu: teknologi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para petani untuk mulai "memilenialkan" cara bertani. Ia berharap penggunaan smartphone di kalangan petani tidak hanya digunakan untuk media sosial atau terjebak aktivitas negatif seperti judi online (slot) dan pinjaman online, melainkan untuk memantau kondisi lahan.

​"Kita harus ajak petani menggunakan ponsel untuk memantau pH tanah dan kebutuhan unsur hara. Jangan hanya jor-joran pakai pupuk yang justru merusak tanah. Dengan teknologi, petani tahu persis apa yang dibutuhkan tanahnya sebelum musim tanam tiba," tandasnya.

​Di akhir sambutannya Gubernur mengajak seluruh jajaran BRMP dan Dinas Pertanian untuk terus berkolaborasi memperkenalkan teknologi smart farming demi menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Bumi Gora.

Sebelumnya, Kepala BRMP Pusat, Prof. Dr. Fadjri Djufry, M.Si., mengungkapkan bahwa NTB kini menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki kantor Balai Lahan Irigasi Pertanian (LIB) untuk mempercepat transformasi pertanian modern.

Prof. Fadjri menjelaskan bahwa BRMP kini telah bertransformasi untuk mengembalikan fungsi riset dan pengembangan (Litbang) di tingkat daerah. Jika sebelumnya tugas balai berfokus pada standarisasi instrumen, kini di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, BRMP kembali fokus pada perakitan, pengujian, dan penerapan teknologi spesifik lokasi.

​"Dulu kita kehilangan banyak peneliti ke BRIN, namun sekarang tusi penelitian dikembalikan. BRMP di provinsi kini menjadi ujung tombak untuk menderaskan inovasi teknologi langsung ke petani dan penyuluh," ujar Prof. Fadjri.

​Ia juga menegaskan bahwa seluruh penyuluh pertanian kini berada di bawah komando BRMP tingkat provinsi. Hal ini bertujuan agar proses diseminasi teknologi dari hulu ke hilir berjalan lebih cepat dan terukur.

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah rencana ambisius menjadikan wilayah Sembalun di Kabupaten Lombok Timur sebagai pusat penyiapan benih bawang putih nasional. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bawang putih sebanyak 600 hingga 700 ribu ton per tahun.

​"Potensi Sembalun sangat luar biasa. Kita sudah menguji tujuh varietas unggul baru dengan potensi hasil mencapai 24 hingga 25 ton per hektare. Kami ingin menjawab tantangan Pak Menteri untuk mengejar produktivitas tinggi dengan teknologi 'Proliga' (Produksi Lipat Ganda)," jelasnya.

​Menurutnya, langkah ini diambil untuk memutus ketergantungan impor dan menekan permainan harga di pasar yang selama ini sangat merugikan. Dengan teknologi perakitan benih di NTB, diharapkan kualitas bawang putih lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Prof. Fadjri juga meminta dukungan penuh dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengingat peran Kepala BRMP kini sangat vital dalam menentukan eksekusi program strategis kementerian, termasuk urusan Cetak Sawah, Optimasi Lahan (Oplah), hingga verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL).

​"Kepala BRMP yang baru akan menyetujui semua CPCL bantuan kementerian di NTB. Jadi, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak pada produksi," tambahnya.

​Mengakhiri sambutannya, Prof. Fadjri memberikan apresiasi atas rekam jejak Gubernur NTB yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pertanian. Ia berharap dengan nakhoda baru di BRMP NTB (Hendro Cahyono), pembangunan sektor hortikultura, peternakan, dan perkebunan di Bumi Gora dapat melompat lebih jauh melalui pemanfaatan ribuan inovasi teknologi yang dimiliki kementerian.

Redaksi ||

Jelang Ramadan, Gubernur NTB Tegaskan Intervensi Pasar




Mataram, Media Dinamika Global.Id— Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Mandalika Bertais, Selasa (10/2/2026), untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan. Dalam sidak tersebut, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan segera melakukan intervensi pasar menyusul melonjaknya harga cabai rawit.

Sidak dilakukan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus sekaligus Satgas Pangan Polda Nusa Tenggara Barat, perwakilan Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram.

Dari hasil pemantauan lapangan, harga cabai rawit tercatat berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan yang diharapkan sekitar Rp57.000 per kilogram.

“Lonjakan paling tinggi ada di cabai rawit, dan ini sangat memengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu tiga faktor utama, yakni curah hujan yang menghambat panen petani, tingginya pasokan cabai yang dikirim ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan.

Meski demikian, Gubernur memastikan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai adalah komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB juga akan berkomunikasi langsung dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.

“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta para pengepul fokus memenuhi kebutuhan NTB terlebih dahulu supaya stok terjaga dan harga segera terkendali,” tambahnya.

Lonjakan harga ini turut dirasakan pelaku usaha kecil. Made Kuniarti, pedagang asal Gunung Sari, mengaku harus datang ke Pasar Mandalika untuk memperoleh harga yang relatif lebih rendah.

“Di tempat saya sudah Rp115.000 per kilo. Di sini masih Rp95.000. Saya butuh sekitar 1,5 kilo setiap hari untuk jualan. Kami berharap pemerintah segera menggelar pasar murah,” ujarnya.

Selain memantau harga pangan, Gubernur juga meninjau kondisi kebersihan pasar dan saluran drainase yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti agar aktivitas perdagangan tidak terganggu.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terjangkau menjelang Ramadan.

“Negara harus hadir. Tugas kami memastikan warga bisa menjalani Ramadan dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan harga tetap terkendali,” tutupnya.

Redaksi ||

Wakil Wali Kota Hadiri Silaturahmi Keluarga Besar KKSS di Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id./Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan silaturahmi Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bima yang digelar di kediaman Dandim 1608/Bima.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, bersama Wakil Bupati Bima, Kajari Bima, Dandim 1608/Bima, Kapolres Bima, Kepala KSOP, Wakil Ketua DPRD, Asisten III Setda Kota Bima, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dandim 1608/Bima dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan. Ia menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi sebagai fondasi utama dalam memperkuat persaudaraan dan kebersamaan, meskipun berasal dari latar belakang suku dan bahasa yang beragam.

Menurutnya, perbedaan justru harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Ia mengajak seluruh keluarga besar KKSS untuk terus menjaga keharmonisan dan kebersamaan di tengah masyarakat Kota Bima.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, mengapresiasi kiprah dan kontribusi KKSS yang selama ini aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah. Ia menilai keberadaan KKSS telah memberikan warna positif dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Bima.

“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan penghargaan kepada keluarga besar KKSS yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Bima,” ujarnya.

Ia juga berharap keberagaman suku dan budaya yang ada dapat terus dirawat sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silaturahmi ini, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk saling bertukar pikiran, mempererat komunikasi, dan membangun kebersamaan demi kemajuan daerah.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan ramah tamah sebagai simbol kebersamaan dan komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan antarwarga di Kota Bima.(Sekjend MDG)

Manasik Haji 1447 H, Pemerintah Kota Bima Siapkan Jemaah Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan


Kota Bima, Media Dinamika Global.id./Pemerintah Kota Bima menggelar kegiatan Manasik Haji Terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1447 H/2026 M di Aula SMK Negeri 3 Kota Bima dengan mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan”.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan menyeluruh kepada calon jemaah haji agar siap secara fisik, mental, dan spiritual dalam menunaikan ibadah haji.

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji yang telah mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.

“Bapak dan Ibu patut bersyukur karena telah masuk dalam daftar tamu Allah. Sebesar apa pun kemampuan kita, jika Allah belum mengundang, kita belum tentu bisa berangkat haji. Maka bersyukurlah karena telah diberi kesempatan,” ujarnya.

Di tengah efisiensi anggaran lanjutnya, Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen untuk mengakomodir transportasi para calon jemaah haji Kota Bima untuk keberangkatan ke Mataram, maupun kepulangan dari Mataram ke Kota Bima. 

"Kami ingin memastikan bahwa Jamaah Haji Kota Bima tidak hanya siap secara ritual, tetapi juga siap secara fisik, mental, dan sosial, serta mendapatkan pelayanan terbaik," tuturnya.

Ia juga mengingatkan para calon jemaah untuk mengikuti manasik haji dengan sungguh-sungguh sebagai bekal utama dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

“Untuk itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar fokus mengikuti seluruh rangkaian manasik haji hingga pelaksanaan ibadah haji nantinya, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan memperoleh haji yang mabrur,” tutupnya.

Sementara itu dalam laporannya, Pembina Manasik Haji, H. Amrin, SH menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji Kota Bima tahun ini sebanyak 228 orang. Para jemaah direncanakan terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 11 dan Kloter 13.

“Kloter 11 berjumlah 121 jemaah dan akan masuk gelombang pertama, sehingga lebih dahulu diberangkatkan ke Madinah. Sementara Kloter 13 berjumlah 107 jemaah dan masuk gelombang kedua,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen jemaah haji Kota Bima merupakan lanjut usia (lansia). Jemaah tertua berusia 96 tahun, sedangkan yang termuda berusia 19 tahun. Selain itu, jemaah haji Kota Bima menjadi satu-satunya yang mendapatkan fasilitas penerbangan langsung hingga ke Kota Bima.

Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Koordinasi Penertiban Hewan Ternak


Kota Bima, Media Dinamika Global.id./Sekretaris Daerah Kota Bima memimpin rapat koordinasi terkait penanganan hewan ternak yang masih berkeliaran di wilayah pusat kota. Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan masyarakat. Senin, (09/02/2026).  

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima turut di hadiri oleh Kasat Pol PP, Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, Plt Inspektur, Kadis LH, Kadis Pertanian, Plh Kabag Prokopim serta Camat dan Lurah.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Bima menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk memastikan bahwa ke depan tidak lagi terdapat hewan ternak yang berkeliaran di pusat kota. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pengaturan maupun pelaksanaan di lapangan, agar penertiban dapat berjalan lebih efektif.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa hasil penangkapan hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diserahkan kepada Dinas Pertanian dengan dilengkapi berita acara serah terima, sebagai bagian dari prosedur yang tertib dan akuntabel.

Selain penertiban hewan ternak, Sekda juga menekankan agar seluruh operasi dan kegiatan pembersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan tetap berjalan optimal dan tidak terganggu, termasuk pelaksanaan Gerakan Maikakura yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kota Bima.

Dalam rapat tersebut juga disepakati pembentukan tim khusus yang bertugas merespons berbagai opini dan informasi yang berkembang di masyarakat, agar dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Menanggapi arahan Sekda, Kepala Satpol PP Kota Bima menyampaikan kesiapan jajarannya untuk terus melakukan penertiban secara intensif serta bersinergi dengan perangkat daerah terkait, demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Bima.(Sekjend MDG)

Sekda Hadiri Forum Dialog Strategi Ekonomi, Hukum, dan Pajak KPP Pratama Raba Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME., menghadiri Forum Dialog yang bertajuk “Strategi Ekonomi, Hukum, dan Pajak” yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba – Bima. Kegiatan ini diadakan di Aula Tambora KPP Pratama Raba - Bima, dengan dihadiri oleh Kepala BPKAD Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, beberapa Kepala OPD yang mendapat undangan, Kejari Raba - Bima, perwakilan Kemenkeu 1 Bima dan Kepala BPS Kota Bima, serta para pelaku usaha yang ada di Kota Bima. Senin, (9/2/2025).

Forum dialog ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi perpajakan dalam menghadapi dinamika perekonomian serta tantangan di bidang hukum dan perpajakan.

Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala KPP Pratama Raba - Bima, Wahyudi, ST.,ME., bahwa forum dialogh ini, dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi global, yang secara geopolitik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik nasional, maupun daerah, juga karena adanya kebijakan pusat, terkait dengan efisiensi anggaran, untuk itulah forum dialogh ini diadakan guna menyatukan persepsi, dan pendapat wajib pajak, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di sektor pajak.

Senada dengan Kepala KPP Raba-Bima, Sekda Kota Bima, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam forum dialogh ini, juga menyampaikan bahwa, kondisi perekonomian global, dan kondisi perekonomian nasional akan berdampak pada kondisi ekonomi daerah, dalam hal ini juga akan berdampak pada kemampuan belanjan APBD dalam melakukan pembayaran, dan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah.

Lebih jauh Fakhrunrajin katakan bahwa kondisi APBD Kota Bima, tahun 2026 ini menurun drastis, bila dibandingkan dengan APBD tahun 2025. dan ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dapat di lihat dari menurunnya kemampuan daerah untuk membiayai segala bentuk kegiatan daerah.

Untuk itu melalui forum dialogh ini Sekda Kota Bima mengajak seluruh pelaku usaha untuk berinvestasi di wilayah Kota Bima, dan berkolaborasi dengan pemerintah, karena menurutnya, dunia usaha bukan sekedar pelaku ekonomi, tapi merupakan mitra strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dipenghujung kegiatan, Sekda Kota Bima, sampaikan ucapan terima kasih pada segenap wajib pajak, yang telah menjadi pahlawan bagi pendapatan negara, dan daerah, ia berkomitmen bahwa di HUT Ke-23 Kota Bima nanti, akan memberikan piagam penghargaan kepada pelaku usaha yang telah memberikan dedikasi, dan pengabdiannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan bagi masyarakat Kota Bima.

Kegiatan forum dialogh ini ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, instansi perpajakan, dan pelaku ekonomi harus terus diperkuat demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dan tata kelola pajak yang akuntabel.(Sekjend MDG)