Rabu, 21 Januari 2026
Sukses, BEP PWRI Lampung Gelar HUT ke-2 di Pantai Visco Sebalang.
STIKES Yahya Bima Akan Berkomitmen Terus SDM Yang Unggul Terampil, dan Memiliki Akhlaq Mulia
Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// STIKES Yahya Bima berkomitmen untuk terus mengembangkan STIKES YAHYA BIMA agar menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang menciptakan mahasiswa-mahasisawa menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul terampil, dan memiliki akhlaq yang mulia.
STIKES YAHYA BIMA memiliki program unggulan yang setiap tahun di laksanakan Kegiatannya yaitu “PROGRAM STIKES YAHYA BIMA BERBAGI” yang merupakan salah satu program sebagai bentuk kepedulian STIKES YAHYA BIMA terhadap masyarakat yang kurang mampu dan untuk mempererat siraturahmi. Kegiatannya antara lain berupa bakti sosial (pembagian sembako bagi warag kurang mampu) dan kegiatan sunatan masal di berbagai kecamatan di Kabupaten Bima.
STIKES YAHYA BIMA dibawah naungan Yayasan Islam Kesehatan Masyarakat (Yahya) dengan ketua dewan pendiri Yahya, S.KM.,M.Kes dan ketua yayayan di pimpin oleh Burhan, SE. Dipilihnya nama “Stikes Yahya Bima ”, berasal dari nama dewan pendiri itu sendiri. STIKES YAHYA BIMA berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 2008. Yang kemudian beralamat di jalan Lintas Sumbawa – Talabiu desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
STIKES YAHYA BIMA memiliki dua program studi S1 keperawatan dan D3 Kebidanan yang sudah terakreditasi dengan nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/XI/2011. selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, Stikes Yahya Bima juga menyelenggarakan program Non Reguler untuk program studi S1 Keperawatan yang dijalankan.
Sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh tinggi atau tidaknya tingkat pendidikan, sehingga Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kualitas sumberdaya manusianya, STIKES YAHYA BIMA sadar harus memilki sumbedaya berupa staf maupun pengajar (dosen) yang berjumlah 83 orang dengan kualitas sangat baik, dan mengkuliahkan staf pengajar ke jejang S2 (Magister) sehingga mendukung proses perkuliaahn baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan (Sekjend MDG/praktikum)
Selasa, 20 Januari 2026
Apresiasi Dedikasi Pekerja Layanan Publik, Gubernur NTB Berangkatkan 33 Jamaah Umrah
Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal melepas 33 penerima hadiah umrah, Rabu (21/1), di Pendopo Gubernur NTB. Para jamaah dijadwalkan berangkat pada Kamis (22/1) melalui Muhsinin Tour and Travel dengan pendampingan TGH. M. Jamiluddin Syahid Al Yazidi.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa program pemberian hadiah umrah merupakan bagian dari cita-citanya sejak awal menjabat, sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja yang selama ini menjaga keberlangsungan layanan publik.
“Di balik kebahagiaan Bapak-Ibu hari ini, saya justru yang paling bahagia. Sejak awal saya bercita-cita bisa memberangkatkan 100 orang untuk umrah di tahun pertama, meski kemampuan kami saat ini baru 33 orang. Namun percayalah, yang memanggil Bapak-Ibu ke Tanah Suci bukan saya, melainkan Allah SWT,” ujarnya.
Penerima hadiah umrah berasal dari berbagai latar belakang profesi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, antara lain kader posyandu, polisi hutan, sopir, tukang kebun, hingga pramusaji. Menurut Gubernur, kontribusi mereka memiliki nilai yang sama pentingnya dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kontribusi kalian semua diakui dan sangat berarti. Kalian bukan pelengkap, melainkan bagian penting dalam proses membangun NTB agar menjadi lebih baik,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menitipkan doa untuk masyarakat NTB, khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan, agar segera keluar dari kondisi tersebut.
“Saat turun langsung ke lapangan, saya menyadari bahwa kemiskinan bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang nyata dan berat. Karena itu, saya titip doa agar masyarakat NTB dapat keluar dari kemiskinan dan para pemimpinnya diberi kekuatan untuk mewujudkannya,” ungkapnya.
Gubernur menambahkan, program hadiah umrah akan terus diupayakan berlanjut selama tersedia rezeki. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan program umrah bagi aparatur sipil negara (ASN) berprestasi yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.
Sementara itu, Agus Talino, perwakilan penerima hadiah umrah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.
“Kami bersyukur atas rezeki ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi kami untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga Bapak Gubernur dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia,” ujarnya.
Redaksi ||
Gubernur NTB Umrahkan 33 Warga Apresiasi Pekerjaan Dalam Sunyi
Mataram, Media Dinamika Global.id. — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melepas keberangkatan 33 jama'ah umrah yang merupakan hadiah pribadi Gubernur dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-67. Prosesi pelepasan berlangsung pada Rabu (21/01/2026) di Ruang Tengah Pendopo Gubernur NTB, dihadiri Ketua TP PKK NTB Ny. Sinta Agathia Soedjoko, perwakilan Muhsinin Travel, keluarga jamaah, serta para undangan.
Perwakilan jama'ah, Agus Talino, menyampaikan rasa syukur atas rezeki umrah yang diterima dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Miq Iqbal atas fasilitasi keberangkatan tersebut. Ia menyebut hadiah umrah ini menjadi kejutan yang sangat mengharukan bagi para penerima, karena tidak pernah terbayang akan mendapatkan hadiah umrah dari Gubernur. Agus juga menyampaikan do'a agar Gubernur beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita besar NTB Makmur Mendunia.
Agus menuturkan, momen pemberian hadiah umrah menjadi bentuk apresiasi yang sangat berarti, terutama bagi mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi dan jarang mendapat perhatian. “Pak Gubernur memberi penghargaan kepada orang-orang yang bekerja dalam diam, yang membuat kopi di kantor, sopir, cleaning service, wartawan, polisi hutan, kader posyandu, ini tradisi baik yang menguatkan kebersamaan dan saling dukung untuk membangun NTB,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa dirinya adalah orang yang paling bahagia melihat kebahagiaan para jama'ah. Ia menegaskan, umrah adalah panggilan Allah SWT dan dirinya hanya menjadi perantara. “Allah memanggil siapa yang dikehendaki. Saya hanya wasilah. Bapak dan Ibu sebenarnya sudah tercatat dipanggil Allah, saya hanya jalan yang Allah berikan,” ungkapnya.
Miq Iqbal juga menyampaikan niatnya untuk memberangkatkan lebih banyak jamaah, bahkan hingga 100 orang, namun pada kesempatan ini baru dapat melepas 33 jamaah. Ia mengaku sempat berniat ikut berangkat bersama istri, tetapi memilih tetap berada di daerah karena kondisi NTB yang sedang menghadapi sejumlah bencana. Dalam suasana haru, Gubernur menitipkan do'a untuk masyarakat NTB agar keluar dari kemiskinan dan memohon agar para pemimpin diberi kekuatan menunaikan amanah. “Titip do'akan NTB terlebih dahulu sebelum mendo'akan saya. Do'akan masyarakat kita agar Allah keluarkan dari kemiskinan, dan pemimpin-pemimpin diberi kekuatan untuk mengubah keadaan,” pesannya.
Di akhir sambutan, Miq Iqbal juga berpesan agar para jamaah turut mendo'akan seluruh pihak yang bekerja untuk NTB, termasuk petugas lapangan seperti polisi hutan, para pegawai, hingga kader Posyandu yang jumlahnya mencapai puluhan ribu dan memiliki kontribusi besar bagi daerah. Ia menutup dengan pesan khusus kepada jamaah untuk menyampaikan salam dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Prosesi pelepasan jamaah umrah ini dilakukan melalui Muhsinin Travel dan menjadi bagian dari semangat HUT NTB ke-67 yang menguatkan kebersamaan, kepedulian, dan harapan menuju NTB yang makmur dan mendunia. (Sekjend MDG)
Pemuda Desa Punti Kritik Proyek Gerai KOPDES Merah Putih, Diduga Tak Transparan
Bima, Media Dinamika Global.id.// Pemuda Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan gerai Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih yang diduga tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), Rabu (21/1/2026).Sorotan tersebut disampaikan karena proyek nasional itu dikerjakan tanpa papan informasi proyek dan tanpa keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Pengerjaan sudah berjalan sebelum papan informasi dipasang. Ini bertentangan dengan aturan dan menutup akses informasi publik,” ujar Ikbal, perwakilan pemuda Desa Punti.Padahal, Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 mewajibkan pemasangan papan nama proyek, dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara merupakan informasi wajib diumumkan.
Upaya masyarakat meminta penjelasan di lapangan tidak membuahkan hasil. Salah satu pengawas proyek berinisial M disebut tidak bersedia membuka RAB dan mengarahkan warga untuk mempertanyakan kejelasan proyek ke Kodim.
Pemuda Desa Punti juga mempertanyakan SK pengawas dan SK pelaksana proyek yang tidak ditunjukkan di lokasi pekerjaan. Kondisi ini memicu dugaan adanya penyimpangan anggaran.Ikbal merujuk Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan proses pengadaan dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.
“Kami menduga ada ketimpangan dan potensi penggelapan anggaran pembangunan gerai KOPDES Merah Putih Desa Punti,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Pemuda Desa Punti mendesak dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat agar proyek nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Sekjend MDG)
Komisi I DPRD Kabupaten Bima Akan Sidak Pengelolaan Dana Desa.
Duta Partai PDIP Firdaus, S.Ip, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima.
Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.Id_Komisi I DPRD Kabupaten Bima berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Bima guna memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Firdaus, S.IP, dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Woha, Monta, dan Parado. Menurutnya, sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penggunaan Dana Desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Komisi I DPRD Kabupaten Bima akan turun langsung ke desa-desa untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya,” tegas Firdaus.
Ia mengungkapkan, Komisi I DPRD Kabupaten Bima telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh pemerintah desa sebagai tahapan awal sebelum pelaksanaan sidak.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan sekaligus dialog dengan pemerintah desa dan masyarakat.
“Saat ini surat sudah kami layangkan ke setiap desa. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan turun langsung,” ujar Firdaus pada media ini Rabu (21/1/26)
Firdaus, Menegaskan bahwa kegiatan sidak tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga berharap pemerintah desa semakin terbuka dalam pengelolaan Dana Desa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Jika ditemukan kendala atau kekeliruan, tentu akan kami berikan rekomendasi perbaikan. Tujuan utamanya adalah memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sidak pengelolaan Dana Desa ini rencananya akan dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) serta Inspektorat Kabupaten Bima.(Mdg/04)
Agusalim Tegaskan, Semua Data di Inspektorat masih Aman Semua
Kepala Inspektorat Kabupaten Bima Drs.Agusalim, M.Si
Kendati Kantor Inspektorat Kabupaten Bima hangus terbakar kemarin malam, dan semua bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh dengan jarak yang ...
Kendati Kantor Inspektorat Kabupaten Bima hangus terbakar kemarin malam, dan semua bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh dengan jarak yang berbeda, namun tetap saja rata dengan tanah.Kendati demikian, semua data yang tersimpan rapi di setiap ruangan masih aman semuanya alias tidak hilang.Pasalnya, semua data telah dilakukan pengamanan melalui bank data, juga telah diamankan oleh masing-masing tim disetiap irban dengan laptopnya." kata Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agusalim kepada sejumlah wartawan sehari setelah peristiwa kebakaran Kamis dinihari pukul 03.50 wita.
BIMA, Media Dinamika Global.id.// Dalam keterangan persnya,mantan Kepala BKD Kabupaten Bima itu mengakui bahwa dengan peristiwa kebakaran tersebut mengundang spekulasi berbagai pihak, salah satu yang menjadi sorotan publik soal keamanan data hasil audit juga LHP dalam berbagai kasus yang selama ini berada di sejumlah ruangan di kantor Inspektorat.Namun pihaknya sudah lama mengamankan semua data yang ada."Saya tegaskan bahwa semua data yang disimpan dan dimiliki inspektorat masih aman semuanya,"pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Agus juga mengakui bahwa dari semua data yang ada, termasuk salah satunya data hasil pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Adel Linggiardi terkait pengadaan kalender kepala daerah tahun 2025.
"Sebenarnya data soal pak sekda itu sudah lama diserahkan ke pak bupati.Nah, entah hasil pemeriksaan dalam bentuk LHP itu mau dilanjutkan ke proses lebih lanjut atau dilakukan pembinaan lebih dulu, itu tergantung pak bupati selaku kepala daerah,"ungkapnya.
Ketika disinggung soal terbakarnya kantor Inspektorat tersebut?.Agus enggan berkomentar banyak sebab sudah ditangani polisi."Peristiwa kebakaran kantor yang menimpa kami di inspektorat sudah ditangani polisi,"cetusnya. (Sekjend MDG)
Hindari Kesalahpahaman, TAPD Kabupaten Bima Paparkan Tahapan Penyempurnaan APBD TA. 2026
Bima, Media Dinamika Global.id.// Mencermati dinamika yang muncul berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Bima TA. 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE Rabu (14/1/2026) menyampaikan beberapa poin penjelasan:
Sejalan dengan tugas dan fungsi TAPD dalam penyusunan dokumen penganggaran, dan menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor: 100.3.3.1-677 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bima tentang APBD Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Penjabaran APBD Tahun 2026, TAPD menindaklanjuti diktum kedua SK Evaluasi dinyatakan bahwa Bupati Bima Bersama DPRD untuk segera melakukan penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Ranperda dan Ranperbup tersebut berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
Sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan tersebut mencakup penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui TAPD sesuai tugas dan fungsinya bersama dengan Badan Anggaran DPRD,
dan penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagai dasar penerapan perda tentang APBD. Keputusan dimaksud disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 hari setelah terlebih dahulu memperoleh nomor registrasi (Noreg) Perda APBD dari Gubernur NTB.
Dokumen hasil evaluasi di tingkat provinsi tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui TAPD untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi /penyempurnaan Bersama Banggar DPRD Kabupaten Bima dan diikuti dengan penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD 2026.
Lebih lanjut Pemerintah Daerah melalui TAPD bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima dengan Nomor : 903.122.07.3/2025 tanggal 22 Desember 2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD TA. 2026 agar dapat mengagendakan rapat harmonisasi dimaksud sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Proses Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD 2026 adalah bagian dari tugas dan fungsi TAPD.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima selaku Ketua TAPD bersurat kepada Pemprov NTB dengan Nomor 188/131/03.3/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah dengan melampirkan Rekomendasi Tim Evaluator Provinsi berserta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD.
Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menindaklanjutinya dengan memberikan nomor register melalui surat Nomor 100.3.2/865/KUM/2025 tanggal 30 Desember 2026 Perihal Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten Bima.
Seluruh proses yang dilakukan oleh TAPD, sudah didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
TAPD berpandangan bahwa terhadap dinamika yang terjadi adalah hal yang normatif. Ke depan pemerintah daerah berharap agar seluruh tahapan penyusunan dokumen dan pembahasan Perda tentang APBD dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.(Sekjend MDG)
Andre Rosiade Apresiasi Percepatan Perbaikan Jalan Lembah Anai, Ditargetkan Rampung Juli 2026
JAKARTA, Media Dinamika Global.id. — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung progres perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan kerusakan jalan strategis yang menjadi penghubung utama antarwilayah pascabencana galodo pada akhir November 2025.
Kunjungan lapangan dilaksanakan pada Senin (19/1/2026). Dalam kesempatan itu, Andre didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Elsa Putra Friandi serta Kepala Proyek Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Lembah Anai Fathoni.
“Kehadiran jajaran teknis ini sekaligus memberikan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan dan progres pekerjaan yang sedang berjalan,” ujar Andre. Andre menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Sumatra Barat, serta seluruh pihak terkait yang dinilainya bergerak cepat menangani kerusakan Jalan Lembah Anai. Ia menegaskan bahwa percepatan perbaikan sangat krusial mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi di Sumatra Barat.
“Jalan Lembah Anai memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian, distribusi logistik, serta konektivitas antardaerah di Sumatera Barat. Oleh karena itu percepatan perbaikan harus menjadi prioritas bersama agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang,” jelasnya.Andre menjelaskan bahwa Jalan Lembah Anai sempat terputus total akibat kerusakan parah yang terjadi pada 27 November 2025. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.
“Insya Allah proyek perbaikan jalan Lembah Anai secara keseluruhan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Karena itu pentingnya konsistensi pengerjaan agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal,” katanya.(Sekjend MDG)







